Kabinet Israel Setujui Pembangunan Permukiman di Tepi Barat, Palestina

Kendaraan melaju di Permukiman Israel di Ma’ale Efrayim, Jordan Valley, Tepi Barat, Palestina (Guillaume Paumier)

Jerusalem – Kabinet Israel bidang keamanan pada Kamis menyetujui pembangunan permukiman baru, yang pertama kalinya dalam dua dekade, di Tepi Barat yang didudukinya.

Lampu hijau bagi pemukiman itu diberikan kendati Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bernegosiasi dengan Washington soal kemungkinan memangkas kegiatan pemukiman.

Persetujuan dikeluarkan setelah pemungutan suara menghasilkan dukungan secara bulat terhadap pembangunan permukiman baru di suatu daerah bernama Emek Shilo.

Hasil pemungutan suara itu, yang diumumkan dalam pernyataan pemerintah, muncul setelah Netanyahu mengatakan kepada para wartawan, “Saya telah berjanji bahwa kami akan membuat pemukiman baru … Kami akan memenuhi janji itu hari ini.” Para pejabat Palestina langsung mengecam langkah tersebut.

“Pengumuman hari ini sekali lagi menunjukkan bahwa Israel lebih mendukung penduduknya yang tinggal secara ilegal daripada mematuhi ketentuan bagi terciptanya stabilitas dan perdamaian yang adil,” kata Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.

Belum ada reaksi dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyangkut keputusan kabinet Israel itu.

Pemerintahan Trump sedang menjalankan diskusi dengan Israel soal pembatasan pembangunan permukiman di wilayah-wilayah yang diniatkan Palestina menjadi tempat membangun negara.

Pemukiman seperti itu, di wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967, dianggap sebagian besar dunia sebagai tindakan ilegal. Israel sendiri mengaitkan langkahnya soal wilayah itu pada kitab suci, sejarah, politik dan kepentingan keamanan dalam membela dirinya.

Netanyahu pertama kalinya menjanjikan pembangunan permukiman baru di Emek Shilo pada Februari, tak lama setelah puluhan keluarga Israel digusur dari pemukiman lainnya di Tepi Barat, Amona. Pengadilan Tinggi Israel memerintahkan rumah-rumah mereka dihancurkan karena dinyatakan dibangun secara ilegal di tanah pribadi Palestina.

Trump, yang dianggap banyak kalangan di Israel mendukung kegiatan pemukiman, tampaknya mengejutkan Netanyahu saat perdana menteri Israel itu mengunjungi Gedung Putih bulan lalu. Saat itu, Trump mendesak Netanyahu untuk “sedikit menahan kegiatan pembangunan permukiman”.

Kedua pemimpin kemudian sepakat bahwa para pembantu mereka akan mengupayakan suatu kompromi soal seberapa banyak dan di mana saja Israel bisa membangun permukiman.

Pemukiman baru itu akan menjadi pembangunan yang pertama dilakukan di Tepi Barat sejak 1999.

Sekitar 400.000 penduduk Israel bermukim di Tepi Barat, yang juga menjadi wilayah tempat tinggal 2,8 juta warga Palestina.

Sekitar 200.000 warga Israel lainnya tinggal di Jerusalem Timur.

Palestina telah berencana untuk menjadikan Tepi Barat, Jerusalem Timur dan Jalur Gaza sebagai wilayah negaranya nanti.

Palestina Harapkan Peran AS Seimbang

Menteri Urusan Negeri Palestina Riyad Al-Malki pada Kamis (30/3) mengatakan ia mengharapkan peran Amerika “yang seimbang dan konstruktif” dalam prses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Al-Malki mengatakan selama pertemuan dengan Utusan Perdamaian Swedia di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Per Orneus, bahwa pertemuan tiga-pihak yang diselenggarakan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Mesir Abdel-Fattah As-Sisi dan Raja Jordania Abdullah II di sisi Pertemuan Puncak Liga Arab pada Rabu dilakukan untuk mengkoordinasikan posisi Arab sebelum pertemuan mereka dengan Presiden AS Donald Trump, secara terpisah, pada April.

Diplomat senior Palestina tersebut mengatakan di dalam siaran pers melalui surel setelah pertemuan itu bahwa para pemimpin Arab menegaskan takkan perundingan regional sebelum dicapainya penyelesaian yang adil dan menyeluruh dalam masalah Palestina, demikian laporan Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

Ia mendesak Uni Eropa agar memainkan peran kondusif guna mendorong proses perdamaian antara kedua pihak, dan secara efektif, menyoroti peran besar yang dapt dimainkan oleh Uni Eropa secara internasional.

Pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel telah berhenti sejak April 2014. Pembicaraan yang ditaja AS itu, yang berlangsung selama sembilan bulan, tak memberi hasil nyata.

Antara