Mar 292016
 

Jakarta – Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies Connie Rahakundi Bakrie melihat celah yang dapat mengakibatkan posisi Indonesia tersudut oleh negara China atas insiden di perairan Natuna, beberapa waktu lalu.

Connie mengatakan, berdasarkan UNCLOS 1982 atau perjanjian internasional di bidang maritim, dunia internasional hanya mengenal dua kapal yang boleh beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yakni kapal pemerintah dan kapal Angkatan Laut.

Kapal itu pun mesti terdaftar di International Maritime Organization. Sementara itu, insiden di Natuna, melibatkan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kapal costguard China.

“Kapal (Indonesia) yang mengambil tindakan kemarin itu KP kodenya. Nah, kapal ini tidak dikenal di International Maritime Organization. Memang itu kapal government, tetapi kapal itu belum didaftarkan,” ujar Connie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/3/2016) pagi.

Selain itu, Connie menilai, Indonesia belum memiliki garis yang tegas terhadap badan mana yang bertanggung jawab atas wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, termasuk soal kasus pencurian ikan.

Oleh sebab itu, dia mendesak pemerintah Indonesia mencari keputusan final mengenai lembaga yang bertanggung jawab atas wilayah itu antara Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Connie pun mendesak Indonesia mendaftarkan kapal-kapal milik KKP agar diakui oleh internasional.

“Segeralah didaftarkan. Kalau KKP juga diakui sebagai penindak di laut, maka didaftarkan sebagai kapal government,” ujar Connie.

Meski demikian, Connie tetap mengapresiasi penegakkan hukum yang dilakukan KKP di Natuna. Menurut dia, hal itu sudah baik. Hanya saja mesti ada pembenahan administrasi agar penegakkan hukum itu membuahkan hasil atau tidak sia-sia.

Sebelumnya, dua kapal China, yakni KM Kway Fey dan kapal costguard (penjaga pantai) China terlibat insiden dengan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB lalu.

Awalnya, kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna. Kapal China itu diduga kuat sedang menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itu dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK). Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. Kapal itu menabrak KM Kway Fey. Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Kompas.com

  36 Responses to “Kapal KKP Disebut Belum Terdaftar di Organisasi Maritim Internasional”

  1. wah masa lupa daftar

    • Waktu itu saya ketiduran bung, padahal formulire saya yg bawa …. heeeee…

    • ternyata belum punya SIM…..contoh yang paling parah……
      wajib di periksa pilot pesawat tempur sukhoi,apakah sudah punya SIM Organisasi sukhoi Internasional ,..nanti bila nembak pesawat lawan ,bisa jadi disalahkan dunia per sukhoi an dan diberikan surat tilang deh …nantinya di sidangkan di moskow…..
      bravo bu conny,bakery…roti..roti.
      ha ha ha

      • bu connie ini salah satu orang yang cukup kompeten dalam pembahasan alutsista dan pertahanan,…. beberapa kali jadi sumber, TAAAPI….cuma di forum ini beliau di ejek oleh yang jauh lebih kompeten lagi,.. luar biasa….

    • Setiap kapal memang harus di laporkan ke IMO . Kapal TNI saja masih ada yang belum dilaporkan . Ada kelengkapan tertentu yang harus ada di kapal . Mungkin ini salah satu sebab banyak kapal kita yang Belum dilaporkan.
      Sebagai negara yang mencanaNgkan jadi poros maritim maka mau tidak mau Indonesia harus ikut standar Internasional .Masih ingat tentang operasi pembebasan Kapal Sinar kudus oleh TNI ? KRI Banjarmasin terpaksa minta pendampingan kapal dari Belanda ,karena KRI Banjarmasin belum terdaftar di IMO .

    • IMO adalah international maritim organization yaitu organisasi yang mengurusi kapal niaga atau kapal dagang, organisasi ini dibentuk untuk mewadahi keselamatan, keamanan serta pencemaran lingkungan kapal niaga di laut, kapal niaga diatas 500 GRT wajib didaftarkan di IMO dan akan mendapatkan nomer IMO, nomer IMO harus dipasang dan bisa terlihat, biasanya di pasang di buritan atau di bawah anjungan kapal, seperti hal nya plat nomer pada kendaraan, IMO suatu organisasi international yg mengurusi kapal2 niaga, jadi tidak mengurusi kapal2 perang maupun kapal negara.

  2. Gk usah daftar kelamaan

  3. baru tau kalau harus daftar…

  4. lengkapi syarat dan administrasinya sehingga diakui oleh badan /lembaga internasional kalau sudah terdaftar tindak tegas pelanggaran yang terjadi diwilayah teritori Indonesia

  5. daftar ah

  6. Syarat2nya harus lengkap mas, uang pendaftaran bayar di bank…. jangan lupa bawa materainya….

  7. ah bu conni kura-kura dalam perahu.

  8. anti mani politik. di Jateng tiap kapal iuran Rp
    1 jt utk demo. Org2 dibayar Rp 50-100 rb. Kalo
    ga ikut diancam

  9. Klo boleh berpendapat yang namanya kapal asing yang masuk di perairan kita tdk bisa mask sembarangan harus menghubungi AL kita jd tetap salah ya mereka Cina krena sudah masuk tanpa ijin di wilayah kita tdk ada alasan kpl kita terdaptar apa tidak yang pasti merka sudah melangar kedaulatan indonesia.

    • Maka nya ndak usah ikut aturan pbb lah yg notabene punya negara2 yg punya hak veto, semua negara seharusnya nya punya hak veto. Lagian coba kalau semua negara ngurusin negara nya masing2 pasti tidak ada konflik

  10. hahaha..nak tertawa..macam mana nak buat kapal tak masok imo..takde wang lgi..haha..lambat sangat..@colibri teruk you pegi daftarlah

    • Lha gimana malaysia ya? kapal cina ada 100 masuk g’ ada satupun yang berani cegat, berarti kapal malaysia belum ada satupun yang terdaftar… takde wang kah? @TMB teruk you pergi daftarlah spy bisa cegat kapal cina

  11. pendaftaran kapal merupakan bagian dari mekanisme hukum nasional. Sedangkan Hukum internasional hanya mengenal konsep “flag states”. Artinya penentuan kategori kapal yang bisa beroperasi di ZEE ditentukan melalui ketetapan dari Pemerintah, bukan oleh organisasi internasional

  12. Connie mengatakan, berdasarkan UNCLOS 1982 atau perjanjian internasional di bidang maritim, dunia internasional hanya mengenal dua kapal yang boleh beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yakni kapal pemerintah dan kapal Angkatan Laut.

    lho gimana tho neng Conni, lho itu KP kan singkatan dari KAPAL PEMERINTAH tho?? bisa juga Kapal Pribadi, Kapal colPri.

    Nah klo kapal cina itu juga kan kapal KP alias KAPAL PENCURI.

    Tapi terimakasih neng Colli, jadi masukan yg baik bagi pemerintah.

  13. Kalau di daftarin semua,,kgk da yg ghoib2,,,..kabooorrrr

  14. @colibri..takde wang nak daftar ke organisation maritime international..!!macam kapal niaga ada register imo..

    • TMB @ Indonesia itu sudah kebanyakan kapal hasil bina kilang tempatan. Tak betul jika tak punya wang bisa bina banyak kapal….hanya hilaf saje sebab kapal banyak sangat…..wkkk….wkkkk

      • @murai..bang biasa yg saya tau..kapal macam niaga.tunda.tanker.suply.sampai yg punya grt kecikpun ada nomer imo..dan kapal2 tu dilengkapi ais.becon..dan macam2 elektronik gps yg lengkap tapi jika grtnya lebih besar sampai ribu mereka ada auto pilot jg..komplet..macam kapal kontainer.tanker vlcc dll..so apa kapal macam indon punya tu nama kkp ya mesti harus register imo..macam kapal perang nak pakai imo juga..

  15. Sebuah dimasukin maling, kebetulan ketangkap sama anak pemilik rumah yang tinggal di Propinsi lain(KTP nya so pasti warga propinsi lain). Hanya karena tdk ber KTP setempat lalu PEMERINTAH menghukum Sang Anak Pemilik Rumah? Gimana logikanya nich, kok tebalik ya?! Ya sudah kalo memang ini semua by design cari cara penjelasan yang logis dong.
    ( Sory guys lagi mangkel nich).
    SALAM SATU INDONESIA!

  16. maksudnya sebuah rumah

  17. 1. Untuk pembenahan tertib administrasi ke dalam setuju sekali dengan mendaftarkan kapal KKP ke IMO, tetapi kapal KKP beroperasi masih diwilayah ZEE RI, coba bandingkan dengan kapal Coastguard China yang memasuki wilayah ZEE RI apapun alasannya, sangat tidak masuk logika, dia bukan kapal pemerintah RI juga bukan kapal TNI AL, tetapi beroperasi memasuki wilayah ZEE RI…??? kalo dibalik kapal pemerintah RI atau kapal TNI AL yang memasuki wilayah mereka kira2 argumentasi seperti ini bisa dibenarkan secara hukum internasional tidak…??
    2. Jangan terkecoh oleh nine dash line China, karena ini tidak sesuai dengan hukum Unclos 1982, dan tidak pernah ada negara lain yang mengakui…garis itu hanya imaginer karena tidak ada dasar hukumnya…

  18. Jika kapal tdk didaftarkan maka dianggap ilegal, sedang coastguard china sdh legal, maka jika di bawa ke pengadilan internasional sdh jelas yg diakui adl kapal china, dan Indonesia akan kehilangan zee natuna, sebenarnya ini adl strategi melempar batu bata utk mendapatkn giok, untung bu connie mengingatkan jgn sampe peristiwa sipadan ligitan tak jadi pelajaran.

  19. teori yg salah dari bu conie

    Kapal pemerintah dan kapal TNI tidak perlu daftar ke internasional, selama berlayar di wilayah sendiri….udah ada UU internasional nya..

  20. @murai..bang biasa yg saya tau..kapal macam niaga.tunda.tanker.suply.sampai yg punya grt kecikpun ada nomer imo..dan kapal2 tu dilengkapi ais.becon.epirb.dan macam2 elektronik gps yg lengkap tapi jika grtnya lebih besar sampai ribu mereka ada auto pilot jg..komplet..macam kapal kontainer.tanker vlcc dll..so apa kapal macam indon punya tu nama kkp ya mesti harus register imo..macam kapal perang nak pakai imo juga..

  21. aduhh..

  22. bu connie tidak nasionalis bener. kalau dia ingat kepentingan nasional dan cinta tanah air, dia harusnya beritahu langsung ke pemerintah. bukan dibuka di media.

    jangan sekali-kali jadi selebriti dengan mengorbankan kepentingan nasional.

    salam NKRI

 Leave a Reply