Jul 052019
 

dok. Kapal selam KRI ALugoro dipindahkan dengan tongkang medium (foto : PT PAL, @ IMF)

Surabaya, Jakartagreater.com    –   PT PAL Indonesia masih fokus dalam memproduksi kapal perang dibandingkan pembuatan kapal niaga dan kapal lainnya, khususnya pesanan dari Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut.

“Kami tetap fokus pada pembuatan Alutsista (kapal perang), terutama matra laut. Hal ini juga telah diamanatkan oleh UU dan Keputusan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP),” kata Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Irianto Sunardi saat menerima kunjungan rombongan wartawan Kementerian Pertahanan, di Kantor PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, dirilis Antara, 3-7-2019.

Saat ini porsi pembuatan kapal perang lebih banyak, yakni 60 persen dibandingkan pembuatan kapal niaga dan kapal jenis lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri galangan kapal ini, kata dia, masih mengandalkan pesanan dari Kementerian Pertahanan dan TNI AL sebagai sumber pendapatan utama.

“Dari margin pendapatan, 60 persen berasal dari sektor pertahanan dan sisanya berasal dari sektor niaga,” ujarnya. Menurut dia, memenuhi pesanan dari Kemhan dan TNI tidak memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan bisnis kapal niaga.

Dari beberapa pengalaman sebelumnya, PT PAL Indonesia justru mengalami kerugian karena kontrak tiba-tiba dibatalkan, sementara PT PAL Indonesia terlanjur mengambil kredit dari sektor jasa keuangan. “Jadi, jangan salah paham kalau permintaan dari TNI dan Kemhan bukan bisnis. Itu bisnisnya, walaupun marginnya kecil tetapi sangat mendukung karena ada kepastian bayar,” kata Irianto.

Ia menambahkan penanaman modal negara (PMN) senilai Rp1,5 triliun juga menjadi alasan utama PT PAL Indonesia menerima proyek kapal dari Kemhan dan TNI karena memiliki kewajiban untuk mengembalikan PMN.

Setidaknya PT PAL harus mengembalikan minimal Rp50 miliar pertahun atau setara dengan harga satu kapal, sehingga untuk dapat mengembalikan PMN, diharapkan adanya pesanan pesanan yang berkelanjutan.

“Mengapa kita sangat menunggu orderan dari TNI maupun Kemhan karena biaya operasional yang harus kita tutup dari pada kita menunggu pihak swasta yang belum pasti. Terlebih, orderan dari pihak swasta memiliki resiko yang sangat tinggi,” ujar Irianto.