Sep 262016
 

Pakar HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengutarakan niat untuk menyelidiki Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam perangnya melawan kriminal dan narkoba di Filipina. Pakar HAM ini ingin berkunjung langsung ke Filipina, namun ia meminta jaminan keamanan bagi orang-orang yang akan diwawancarainya.

Duterte sendiri, pekan lalu, menyatakan dirinya akan mengizinkan pakar PBB dan Uni Eropa untuk datang dan menyelidiki pembunuhan ribuan orang di Filipina, sejak dirinya menjabat pada 30 Juni 2016 lalu. Namun, Duterte juga menantang para pakar itu untuk berdebat dengan dirinya di hadapan publik.

Pemerintah Filipina hingga kini belum mengeluarkan undangan resmi. Namun, pelapor PBB untuk urusan eksekusi mati sewenang-wenang dan di luar hukum, Agnes Callamard, menyatakan dirinya akan mengajukan permohonan.

“Saya menyambut baik laporan baru-baru ini (yang disampaikan) melalui media bahwa presiden dan pemerintah Filipina akan mengundang misi PBB untuk menyelidiki tudingan eksekusi mati di luar hukum,” tutur Callamard dalam pernyataannya via email kepada AFP, Senin (26/9/2016).

Meskipun sang presiden membuka kesempatan bagi pakar PBB dan Uni Eropa untuk melakukan penyelidikan, di sisi lain, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay mendesak dunia internasional untuk tidak ikut campur dalam urusan Filipina. Ia mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memiliki mandat untuk membersihkan Filipina dan narkoba dan korupsi, dan kini Filipina tengah berupaya untuk memenuhi mandat tersebut.

“Pemerintah Duterte bertekad untuk membebaskan Filipina dari praktik stagnan korup dan lainnya, termasuk manufaktur, distribusi dan penggunaan obat-obatan terlarang. Tindakan kita, bagaimanapun, telah memegang kedua berita utama nasional dan perhatian internasional untuk semua alasan yang salah,” kata Yasaf, saat berbicara di Sidang Umum PBB.

Sejauh ini, Amerika Serikat (AS), PBB dan Uni Eropa (UE) mengecam kebijakan yang diambil oleh Duterte, khususnya dalam memberantas narkoba. Menurut ketiga negara tersebut, kebijakan Duterte telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Dalam kampanye antinarkoba, Duterte memang telah menerapkan kebijakan yang cukup ekstrem. Ia mengizinkan para penegak hukum, bahkan warga Filipina, untuk menembak mati para pengedar dan bandar narkoba yang melawan saat hendak diamanakan. Mereka yang menembak mati para pecandu, pengedar dan bandar narkoba bahkan akan mendapatkan perlindungan hukum.

Setidaknya, 3.000 orang telah tewas sejak Duterte merilis kebijakan tersebut. Duterte sendiri menegaskan kampanyenya tidak akan berakhir sebelum pabrik narkoba terakhir di Filipina tutup dan bandar narkoba terakhir di Filipina tewas.

Melalui kebijakan tersebut pula, Duterte bersikeras bahwa ia tidak mendorong pelanggaran hukum karena pelaku kriminal tersebut jelas merugikan negara dan pantas untuk diberantas.

Duterte memenangkan pilpres Filipina pada Mei 2016 lalu, setelah berjanji akan membunuh 100 ribu penjahat kriminal sebagai bagian dari perang melawan narkoba.

 Posted by on September 26, 2016