Jul 162017
 

Mendikbud uhadjir Effendy membuka Festival Nasional Budaya Panji 2017 dan Pekan Wisata & Budaya, di Kediri, Jawa Timur, 16/7/2017. (Kemendikbud).

Kediri – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan tetap mengajukan kebijakan sekolah 5 hari dengan durasi 8 jam per hari. Muhadjir Effendy, sewaktu berkunjung pada Minggu 16 Juli 2017 ke SMP Pawyatan Daha Kediri Jawa Timur mengatakan. “Peraturan Menteri tentang lima hari masuk sekolah mau ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden jadi akan lengkap dan mengakomodasi saran-saran.”

Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu syarat pedidikan karakter bisa berjalan baik adalah keberadaan guru di sekolah secara mutlak. Salah satu yang menjadi masalah sekarang  ini adalah beban kerja guru.

Menteri menyebutkan, masalah itu mengakibatkan sejumlah guru yang tidak memenuhi jam mata pelajaran atau yang jam pelajarannya terbatas misalnya PPKn, Kesenian, Agama, guru yang mengajar tidak mendapatkan tunjangan profesi.

“Guru yang terbatas jam pelajarannya tidak dapat tunjangan profesi kecuali mencari tambahan dari sekolah lain. Guru yang sudah cukup juga ikut-ikutan cari tambahan juga,” ujar Mendikbud .

Tahun pelajaran 2017/2018 ini, guru sudah diwajibkan memenuhi ketentuan beban kerja 40 jam per pekan. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Menteri menegaskan, kebijakan sekolah lima hari itu dibuat untuk ditujukan kepada guru. Beban kerja guru dialihkan seperti beban kerja pegawai Negeri Sipil, yang mana PNS bekerja lima hari perminggu dan jam kerja efektifnya adalah 37,5 jam. Dalam rapat terbatas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk menyamakan hari libur sekolah dan Pegawai Negeri Sipil agar ada waktu keluarga mendidik anaknya serta tidak sepenuhnya diserahkan ke sekolah.

“Kami diminta samakan hari libur sekolah dan Pegawai Negri Sipil dan Karyawan Swasta agar ada waktu keluarga mendidik anaknya, tidak sepenuhnya diserahkan kepada guru di sekolah. Keluarga juga memiliki peran untuk tanamkan karakter. Juga diharapkan libur untuk berwisata, bisa menikmati keindahan alam dalam rangka membangun rasa kebhinekaan,” ujar Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia ini majemuk dan anak-anak bisa diajak jalan-jalan. Dengan dasar itulah ada kebijakan membuat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Salah satunya membahas terkait dengan hari sekolah.

“Jadi saya tegaskan di sini, sebetulnya lima hari kerja, delapan jam itu adalah merujuk pada beban kerja guru, bukan pelajaran di sekolah. Dengan guru sama dengan bekerja PNS pada umunya, eban kerja itu tidak harus terpaku pada jam mengajar kelas” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pendidikan di Kota Kediri yang sudah berlangsung dengan baik. Ia tetap berharap, pemerintah juga menekankan pentingnya pendidikan karakter bangsa yang juga mengacu program Presiden Joko Widodo.

Dalam acara tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy didampingi Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Kegiatan itu juga dihadiri kepala sekolah se-Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya.

Mendikbud juga disambut para siswa dari SMP Pawyatan Daha Kediri tersebut. Selain disambut dengan atraksi drum band, juga mainan ular tangga raksasa. Isi dari permainan itu mengajak anak beraktivitas serta berpikir. Mendikbud juga sempat bermain dengan anak-anak.

Selain menghadiri Pekan Budaya dan Pariwisata serta Festival Panji Nasional 2017 di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Mendikbud juga berkunjung ke SMP Pawyatan Daha Kediri dan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, dilansir ANTARA, 16-7-2017.

  14 Responses to “Kebijakan Sekolah Lima Hari Tetap Diajukan Mendikbud”

  1. komen di artikel ormas ko di tutup ?

  2. MANA YG TERBAIK AJA.

  3. menimba ilmu tanpa batas baiknya seperti biasannya 6 hari kalau minggu lbur ,kakean peraturan tidak efektif

  4. Guru PPKN dan agama..dibikin..lemah…menjadikan tidak ada pengajar..untuk memasuki job tersebut…

  5. Ganti mentri kok malah kurang kerjaan… yg d urusi malah hari libur saja… pdhal masalah infrastruktur pendidikan yg sangat mendesak untuk d evaluasi msh sangat banyak… termasuk fasiltas2 yg kurang memadai terutama d daerah2 terpencil…. ini malah mencari2 masalah dg alasan menyamakan hari kerja guru & PNS… yg kalo d urut2 yg d cari sebenarnya adalah supaya bisa libur 2 hari tanpa mau berfikir bhw kebijakan ini akan banyak menimbulkan masalah d masyarakat… terutama masyarakat penyelenggara sekolah agama/diniyah… mungkin mentrinya berkiah bhw d sore hari ustadz2 yg ngajar diniyah akan d datangkan k sekolah… tp bagaimana dg penyelenggara sekolah madinnya… muridnya msh d sekolah formal… ustadznya jg d boyong k sekolah formal… g kebayang bgmn jdnya gedung2 sekolah diniyah yg ada jika kebijakan 8 jam sekolah perhari ini d terapkan… sekolahnya terbunuh… gedungny nganggur… pdhal membangun gedung itubiayanya tdk sedikit… bahkan ada uang rakyat jg d situ melalui sumbangan suka rela maupun bantuan pemerintah… alternatif terbaek bagi penyelenggara pendidikan diniyah ini mungkin hrs dg ikhlas & sabar gedung sekolahnya alih fungsi jd Kandang Ayam… kandang kambing… ato mungkin kandang sapi ato kerbau…. prihatin sekali punya ASN yg d pikirkan hanya kesejahteraan & senangnya ASN saja… seakan rakyat non ASN hidupnya ngampung saja d negeri ini…

  6. Seharusnya sekolah itu mesti mengadopsi sistem kursus bimbel , aku aja walau sering bolos dulu tapi ikut bimbel bisa masuk ugm kok

 Leave a Reply