Nov 092017
 

Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar (photo : tribratanews.papua.polri.go.id)

Jayapura, Jakartagreater.com – Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyandera ribuan warga sipil yang bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura.

Warga itu terdiri atas seribuan warga asli dan sekitar 300 warga non-Papua yang selama ini menjadi pendulang dan pengumpul emas, kata Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada Antara, pada Kamis 9-11-2017. Dia mengatakan, warga sipil yang disandera KKB itu kini tidak diizinkan beraktivitas atau bepergian termasuk untuk membeli bahan makanan.

“KKB saat ini menjadikan warga sipil sebagai tameng dan sandera,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli yang mengaku masih berada di Tembagapura seraya mengatakan jumlah KKB sekitar 100 orang bersenjata termasuk senjata tradisional.

“Berbagai upaya terus kami lakukan agar masyarakat bebas dari intimidasi dan ancaman dari KKB, dan dari laporan terungkap kondisi masyarakat yang dijadikan tameng KKB dalam keadaan baik hanya terintimidasi, “ujar Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Satgas terpadu penanggulangan KKB terus berusaha melakukan langkah persuasif dan preventif untuk membebaskan para sandera. Kampung Kimberly dan Banti hanya berjarak sekitar 300 meter dari Polsek Tembagapura. (Antara)

  29 Responses to “Kelompok Bersenjata Sandera 1300 Warga di Tembagapura”

  1. 300 meter..?

  2. saatnya operasi dijalankan…
    TNI secara senyap menyusun pengepungan..
    data data dikumpulkan.. go go go kopassus…

    • Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon membantah informasi yang menyebutkan bahwa 1.300 warga dari sejumlah kampung di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurutnya, para warga hanya dibatasi pegerakannya.

      • Kan sama jg walau dgn cara yg lbh halus, atau berita sengaja dikaburkan agar tdk terjadi kehebohan karena nama baik institusi dioertaruhkan jg.just Imho.he3

        • Tapi saya setuju sama yg disampaikan oleh Kapolres Mimika……. karena sampe sekarang saya belum mendengar si penyandera mengajukan sebuah “tuntutan”, apapun itu.

          Dan yg saya dengar, kelompok ini cuma membatasi aktifitas warga…… yg diantara tidak memperbolehkan warga melakukan pendulangan emas di sungai, yg notabene merupakan aktifitas tambang ilegal dan berbahaya.

  3. Kita tunggu tindakan apa dari pemerintah,!!! Apa iya pemerintah akan membiarkan kelompok KKB lebih superior dari pada petugas pemerintah.,
    Ini sudah membuat ekonomi dan keamanan setempat tidak kondusif.!!

    • Betul bung… Saatnya membuktikan kedasyatan head to head dengan “terorist” sungguhan. Bukan abal abal. Dan saatnya penegak hukum strong dimana mana bukan hanya di “jawa”

      Monggo SAGL nya kemaren di uji coba atau di test

      Hehehehe……..
      Edisi:selamat pagi indonesia

    • Mesti bertindak hati2 dan penuh perhitungan bung. Bukan berarti Brimob bukannya tidak berani atau tidak mampu, akan tetapi sebagaimana kita pahami bersama siapa dibelakang mereka. Sang Sonotan dan mamarika lah yg bercokol disitu utk menyokong mereka. Lihat saja kenapa Apache yg kita beli kelak tdk boleh ditempatkan di papua.

      Jika pemerintah salah dlm bertindak maka atas nama HAM langsung mencuat berikut foto2 viralnya yg sempat tersebar beberapa waktu lalu tentang kekerasan thd warga papua oleh aparat yg mana sebenarnya adalah bukan warga papua melainkan GPK.

      Jika kita tersulut oleh permainan mereka utk berkubang didalamnya, maka siap2 aja sanksi kembali diterapkan. Kalo sdh spt itu batal sdh punya NASAMS, Amraam, Sidewinder, Viper dan bahkan IFX yg selama ini issue hoaxnya tertunda bakal jd beneran ditunda bahkan mungkin dibatalkan atas keberatan negara yg yg jd sumber teknologi IFX. Akan makin terpuruk alutsista kita nantinya.

      Maka akhirnya mereka akan makin leluasa menekan pemerintah utk menguasai hasil alam papua diangkut keluar tanpa kita bisa berbuat banyak kecuali hanya diplomasi damai bin sabar yg ditempuh.

      • 2 jempol buat bang Ruskye…… yg 2 jempol masih saya simpen dulu…… hee…hheehh…hehehe….

        Masalahnya saya melihat ada indikasi permainan intelijen ……

      • Apalagi kalau sampai menurunkan Kopassus yg dulu di blacklist sm Asu dan Kangguru…

      • Reuter’s sudah memberitakan kasus penyanderaan ini.

        Ini adalah kasus HAM yang bisa RI pakai di PBB untuk menekan beberapa negara liliput di Pasifik, untuk membuktikan bahwa tuduhan mereka salah.

        • Kecil pengaruhnya pemberitaan Reuter’s tersebut, kenapa.?

          Jika ingin dilaporkan ke PBB atas nama HAM maka RI harus bisa membuktikan keterlibatan Institusi/negara sponsor sang GPK. Baru bisa diajukan ke PBB.
          Jika hanya punya bukti itu dilakukan GPK lalu what next.? PBB akan anggap itu hanya kriminalitas urusan dalam negeri. Jika akan diajukan sebagai teroris, hrs didaftarkan dulu ke forum International agar organisasi itu bisa di cap sebagai teroris. Tapi apakah negara sponsor mereka akan tinggal diam boneka mereka dicap teroris.?
          Meeeooooonggg….!!! Jawab si kucing.

          • 101% setuju!he3. Klu Polisi tdk mampu jgn terlalu ego meminta bantuan TNI, masa2 masalah semakin parah sampe penyanderaan terjadi, jd dmn fungsi intelegent POLRI beserta penanganannya?

      • Segera beli S400 utk antisipasi aussie masuk ke wilayah Indonesia

        😛

      • Gabung diskusi aah…..Perang sistem ….kalo saya menyebutnya…dan kitapun harus melawan dengan sistem yg ada juga…betul kata bung ruskye itu langkah kronologis yg akan dilakukan sponsor..seperti disuriah..(ini jawaban “guyon” saya kan pas kemaren ada ormas yg memplokamirkan akan menjadi garda terdepan jika ada yg mengacau NKRI..ini bagus sekali..kalo mereka memeranginya… otomatis pihak kepolisian kita dan TNI akan menyebut hanya perkelahian antar ormas…jadi HAM kemungkinan besar tidak bisa menuntut,dan pihak sponsorpun akan sulit memperkarakan di PBB,dengan kasus HAM…sekali lagi hanya jawaban guyonan saya…wkwkwkk)tetapi saya tetap mendukung pihak kepolisian utk melakukan tindakan dialog,sebagai langkah perdamaian..tetapi apa gak bisa di lakukan hukum seperti pembajakan pesawat ataupun kapal..soalnya ada sandera..ini kata kuncinya..mohon pencerahannya bang ruskye..

        • Menurut japolru yg dikutip media motif penyanderaan bersifat ekonomi ketimbang gerakan separatis.
          Di daerah Banti dan Utikina itu yg bekas aktivitas PT. FI digunakan masyarakat setempat dan pendatang utk mendulang sisa hasil tambang.
          Diantara mereka warga lokal ini lah yg ingin menguasai lokasi penambangan ilegal ini.
          Jd hasil penambangan hrs melalui mereka. Itulah kronologinya.
          Jd tujuannya utk menakuti warga setempat utk tidak bisa lakukan aktivitas jual beli tanpa keterlibatan mereka.
          Makanya kapolri lg berupaya melakukan pembicaraan dng pihak penyandera.
          Jd bukan separatis.

      • Itu akibat kurangnya data data informasi yg mau berkembang secara terselubung

        Hahhaahaaaa

  4. Kerahkan alat tempur kita diperbatasan dgn ausie, siapkan kaprang, rudal, su27 kita

    Huehuehue

    8)

    • Ngadepin kriminal bersenjata kok pake Alutsista apalagi pake Su-27, Emang mau jadi Makin kedua ya yg nyerang pengacau keamanan dari Sulu aja pake Su30 MKM. Ntar bomnya nyasar pohon Sagu lalu dikatawain langsung marah.
      Hhhhhhhhhh. Aneh2 aja nih orang.

  5. Barusan lihat berita dari Tv wan, pemerintah akan menurunkan pasukan tempur jika kelompok KKB ini menyakiti warga.

  6. Jangan terpancing dg berbagai isu. Bila itu dilakukan oleh OPM maka oleh pemerintah hanya akan disebut sebagai GPK, kalo KKB hanya mengacu pada warga bersenjata yg tindakan nya dianggap sebagai tindakan kriminal biasa seperti perampok dan penculik.
    Warga Papua khususnya suku pedalaman masih menggunakan/membawa senjata tradisional dan kadang masih terjadi perang suku seperti di Tolikara beberapa waktu lalu.

    Mungkin warga sekitar sungai yg ditambang merasa resah dan marah karena hak Ulayat mereka diserobot warga lainnya termasuk warga pendatang.

  7. OPM = Terorris = Musuh Negara

 Leave a Reply