Feb 032015
 
Ilustrasi

Ilustrasi

 

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali akan menyertifikasi 47 pulau terluar dari total 92 pulau terluar di seluruh Indonesia.

“Dengan pensertifikasian ke 47 pulau terluar itu, kita menargetkan akhir 2015 ini seluruh pulau terluar (92 pulau) sudah tersertifikasi dan sudah tercatat di Mahkamah Internasional agar tak ada sengketa dengan negara tetangga,” ujat Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dalam siaran persnya, Senin (2/2/2015).

Bagi pulau yang ada penghuninya, BPN akan menerbitkan sertifikat atas nama mesyarakat di sana. Sedangkan bagi pulau tak berpenghuni BPN akan menerbitkan atas nama Kementerian ATR/BPN. “Jika kementerian lain ada yang akan menggunakan kita serahkan kepemilikannya. Yang jelas tetap milik negara,” tambah Ferry.

Menurut Ferry, upaya sertifikasi pulau terluar itu dibantu oleh TNI Angkatan Laut, terutama dalam menentukan batas dengan negara-negara tetangga.

“Kita harapkan, dengan pensertifikasian pulau terluar, khususnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, akan mencegah terjadinya konflik antarnegara,” tutup Ferry.(Detik News)

 Posted by on February 3, 2015

  15 Responses to “Kementerian Agraria akan Sertifikasi 47 Pulau Terluar”

  1.  

    Solar

  2.  

    92 pulau langsung aja di bikin markas TNI..

  3.  

    nyimak dulu

  4.  

    Good..

  5.  

    perkuat pengawasan dan pertahanan pulau2 terluar, bangun infrastruktur yg memadai ……… !!!

  6.  

    apakah sampai saat ini, sebagian (15) pulau” terluar masih bloom memiliki nama…??

    •  

      Buanyak banget bung alloy yang belum punya nama, itulah kita puluhan tahun gak pernah ngurus, begitu diutik jiran langsung ngamuk…

      Pemerintah sekarang kayaknya udah punya rel yang lurus nih…100 hari keliatan kerja, meskipun masing ada yang bolong tapi masih mending daripada masa-masa selama 45 tahun sebelumnya…dan semua yang dishow-off adalah perkara-perkara yang memang gak pernah diurus pemerintah sebelumnya…

      Jadi mau pencitraan atau what ever, yang jelas pada kerja…

      •  

        iya bung MJ…
        sebagai konsekuensi dari konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS-III) thn 1982 yg kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam undang” No. 17 thn 1985, maka Indonesia mempunyai “tanggung jawab” utk memperjelas & menegaskan batas wilayahnya dlm bentuk peta, nama pulau, koordinat geografi utk menegaskan posisinya.
        ditambah peranan media dlm promosi/pengenalan pulau” terluar.
        kawasan perbatasan jngn hanya dianggap sbg garis pertahanan terluar saja, tp harus dijadikan sbg halaman depan bagi negara ini.
        meski tdk mudah mewujudkan’a, namun pensertifikasian ke 47 pulau oleh kementerian agraria ini merupakan suatu langkah maju.
        keep working.

  7.  

    Nyumbang link aja :

    Indonesia mengambil sikap keras terhadap Tiongkok mengenai Kepulauan Natuna
    http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2015/01/21/indonesia-military-presence

  8.  

    saya usul sekalian semenanjung malaya, sabah, serawak, dan singapura ikut di sertifikasi

  9.  

    Sip lanjut

 Leave a Reply