Aug 022017
 

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kesejahteraan petambak garam merupakan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihaknya ingin memberdayakan PT Garam untuk tata niaga garam nasional.

“Kesejahteraan petambak garam adalah tanggung jawab KKP. Setiap tahun KKP mengeluarkan anggaran untuk geomembran misalnya, agar garam lebih putih dan bersih. Kami ingin menjaga produksi dan harga untuk petambak garam lebih bagus,” kata Menteri Susi seperti dikutip dari situs resmi KKP pada Selasa 1 Agustus 2017 malam di Jakarta.

Menurut Susi Pudjiastuti untuk menjaga agar harga garam petambak tidak jatuh sewaktu panen, KKP harus diikutkan untuk memberikan rekomendasi kapan bisa impor garam.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan, sejak awal menjabat sebagai Menteri, dirinya sudah bicara bahwa impor garam harus diatur, tetapi dirinya tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Dengan adanya Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, maka KKP memiliki kewenangan untuk mengawasi impor garam.

Berdasarkan UU ini, KKP memberikan rekomendasi volume, jenis, dan kapan impor garam boleh dilakukan.

Terkait dengan dugaan kartel garam, Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan dulu terjadi kebocoran garam impor yang dilaksanakan oleh industri importir garam sebab mereka mengimpor lebih dari kapasitas produksi mereka sehingga setengahnya bocor ke pasar konsumsi.

“Sekarang dengan pengaturan ini mereka tidak suka. Dari dulu impor garam industri rata-rata per tahun 2 juta Ton namun bocor ke pasar garam konsumsi. Garam ini masuk sewaktu petambak panen dan harga garam petambak jadi jatuh,” jelas Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi Pudjiastuti juga menegaskan, pihaknya ingin agar garam konsumsi yang boleh mengimpor hanya PT Garam. Pemerintah juga menugaskan PT Garam untuk membeli, menyerap, produksi, dan menyangga harga garam petambak.

Sedangkan terkait dengan kasus yang menimpa PT Garam sekarang  ini, Menteri Susi Pudjiastuti menjawab sepertinya dengan turutnya KKP mengatur dan mengawasi, mengakibatkan banyak pihak yang terganggu.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menginginkan berbagai pihak memonitor dan mengontrol bersama sehingga kalau ada perusahaan industri diberi izin untuk kepentingan industrinya tetapi dijual ke konsumen, agar segera dilaporkan.

“Mudah-mudahan untuk tahun panen ini harga hasil panen petani tidak jatuh. Kita perlu sokong pengawasan importir. Saya percaya kalau dari dulu produksi petambak garam harganya tersangga, kemudian impor hanya untuk industri yang memang betul-betul harus memakai garam tertentu, tata niaga perdagangannya diawasi, petambak disokong dan impornya diatur untuk memberikan ruang industri garam domestik tumbuh, pasti akan baik,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan .

Sebelumnya, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menegaskan penting bagi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan kinerja BUMN PT Garam guna mengatasi berbagai kompleksitas permasalahan sektor garam di Tanah Air.

“Kembalikan fungsi dan peran PT Garam sebagai badan usaha milik negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan usaha industri garam beserta angkutannya, pembinaan usaha garam rakyat, pengendalian stok, dan stabilisasi harga garam secara nasional,” ujar Abdul Halim dan menambahkan, hal tersebut juga sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk PU Garam menjadi Perusahaan Perseroan. Dirilis Antara 1 Agustus 2017.

  3 Responses to “Kesejahteraan Petambak Garam Tanggung Jawab KKP”

  1. Saat situasi harga garam tinggi, kran impor garam dibuka. Tapi sbg stock dulu. Wajib yg dilempar kepasaran dulu adalah garam produk petani garam lokal. Agar petani garam bisa diberdayakan dan sejahtera.

  2. KKP nya harus banyak-banyak inisiatif dan inovatif serta cekatan ,,,kalo bisa seperti di sektor militer ,yaitu sering bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri untuk membatu mengembangkan pertanian nusantara!!

 Leave a Reply