Dec 212014
 
Presiden Jokowi meninjau pencurian ikan ditemani Menko Kemaritiman, KSAD dan KSAU (Detik.com)

Presiden Jokowi meninjau pencurian ikan ditemani Menko Kemaritiman, KSAD dan KSAU (Detik.com)

Jakarta – Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo mengaku melihat dan menyaksikan kapal asing mencuri ikan di laut Arafura, Maluku. Ia menyaksikan pencurian ikan dari kapal intai TNI AU.

Saat itu, ia terbang bersama Presiden Jokowi serta didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

Informasi pencurian ikan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Waktu itu ditelpon Bu Susi. Dia bilang ada pencurian ikan di Laut Arafura. Saya minta bantuan skuadron intai TNI AU. Kita pakai pesawat Boeing 737 TNI. Dari penelusuran itu, ketemu 22 kapal. Itu kapal ikan Tiongkok bendera Indonesia. Sama beliau (Presiden) dilihat saja,” kata Indroyono di Kemenhub, Jakarta, Jumat(19/12/2014).

Saat pengintaian memakai pesawat khusus TNI AU tersebut, ia bersama Presiden Jokowi tidak menemukan kapal patroli TNI AL. Padahal di sana banyak berkeliaran kapal pencuri ikan.

Alhasil Presiden Jokowi hanya mengabadikan hasil tinjauan tersebut. “Sama beliau dilihat saja dan diambil fotonya. Karena di sana kapal patroli TNI AL nggak ada di situ,” jelasnya.

Melihat fenomena tersebut, TNI AU mengusulkan ide untuk memodifikasi pesawat jet agar bisa mendarat dan terbang di laut. Tujuannya adalah agar cepat bisa menindak kapal pencuri ikan. “Diusulkan kembangkan jet amphibi yang bisa mendarat di air. KSAU usulkan 3 biji. Mereka punya pesawat Boeing yang bisa dimodifikasi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi setuju menambah anggaran BBM untuk patroli TNI AL. Namun presiden mengajukan syarat agar tambahan anggaran sejalan dengan tingkat penindakan terhadap kapal asing pencuri hasil laut di perairan Indonesia.

“TNI AL kebutuhan BBMnya Rp 5 triliun. Beliau setuju untuk kasih bahan bakar Rp 5 triliun. Tapi kata beliau, dia ingin lihat ada hasilnya,” sebutnya.

Menko Kemaritiman Indroyono pada kesempatan tersebut mendorong wadah coast guard atau Badan Koordinasi Keamanan Laut. Badan ini akan didorong sebagai koordinator lembaga keamanan laut yang membawahi Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub, Polisi hingga TNI AL.

Secara teknis sistem radar dan kapal patroli akan dikoordinasikan di bawah payung Bakorkamla.

“Coast guard organisasi Bakorkamla. Itu unsur KPLP, Bea Cukai, polisi, KKP. Kriminal di laut polisi, TNI AL jaga kedaulatan NKRI di laut,” ujarnya. (Detik.com).


Be-200, salah satu jenis pesawat yang diusulkan untuk diakusisi demi memerangi pencurian ikan di Indonesia lebih maksimal

  100 Responses to “Ketika Presiden Jokowi Menyaksikan Langsung Pencurian Ikan”

  1.  

    Pakai drone yang berpeluru kendali atau memiliki senapan tempur, berdaya jangkau tinggi serta memiliki waktu yg lama dalam sekali operasi. Atau serahkan saja tugas ilegal fishing ke polair karena berkaitan dgn pencurian. Tapi dgn syarat polairnya harus anti suap. hehehe

  2.  

    kATANYA punya alutsista GHOIB kenapa gak digunakan, jelas2 negara di jarah maling kok cuma melongo doang ???

  3.  

    numpang ikutan diskusi bung diego.

    untuk kasus ilegal fishing ini memang kita masih dlm proses menuju penanganan yg benar. baik proses hukum nya, sarana nya, BBM nya dan msih bnyk hal lain yg hrs dg segera di matang kan sesuai konsep ” maritimiyah “. selama bakamla belum bisa 90% kerja optimal, memang ada baikny TNI AL membantu bakamla untum menindak para maling ikan ini yg jumlaah nya ratusan. sampai benar2 bakamla bisa berdiri sendri, 90% berdiri sendiri. koordinasi antara bakamla dan TNI AL pun baiknya ttp terjaga kusus nya untuk ilegl fising ini. jdi TNI ttp akan mensuport segala bentuk pengamanan wilyah Indonesia apapun bntuk nya pelanggaran itu. krna intinya kedaulatan negara di jaga bersama2.

    kita dukung aja segala ide, kegiatan, tindkan yg memang untuk menjaga negara kita ini dari jajahan bangsa lain.

    maturnuwun

  4.  

    * Atraksi SOLO pak Jokowi ..curhat *

    Dalam konteks POROS MARITIM, mari kita bertanya :

    1.Sudahkah Pak Jokowi berkampanye dlm skema membentuk suatu badan milik negara baru yg akan mengelola industri kelautan ini secara terpadu lengkap dengan segala payung hukumnya dalam sebuah renstra.(atau memperkuat jika sudah eksis) ?
    2.Sudahkah Pak Jokowi berkampanye dlm skema memajukan/modernisasi Nelayan Tradisional kita dengan menghadirkan armada kapal nelayan dalam jumlah besar..?
    3.Sudahkah Pak Jokowi memobilisasi perkuatan pengamanan laut yg efektif.?
    4.Sudahkah Pak Jokowi membuat link dengan Bulog dlm pengembangan TOL LAUT dari barat sampe timur nkri..?

    jawaban2 dari pertanyaan diatas, yg paling sering kita dengar adalah masalah ILEGAL FISHING diikuti rencan pembentukan Bakorkamla sebagai coastgurd.

    ILEGAL FISHING
    ————————-
    Drama menghajar nelayan asing dgn menyodorkan TNI AL menjadi simalakama,
    mengandung resiko kesalahpahaman antar militer dikawasan.

    – Apakah pencegahan ILegal Fishing suatu keharusan.? sangat wajib malah.
    – Apakah 0% nya ilegal fishing oleh pihak asing otomatis membawa manfaat bagi nelayan tradisional kita.? belum tentu, lihat saja perlengkapan yg dimiliki nelayan tradiosional.
    – Pihak mana yg paling siap menggantikan peran yg dilakoni oleh para Ilegal fishing ini..??
    tentu saja para pengusaha yg berkantong tebal dengan aset armada kapalnya.. silahkan masing2 bisa menebak pengusaha dari kalangan mana itu ..hehe.
    – Secara pribadi, gue tetap tidak bisa menerima model/gaya pemerintahan yg seakan2 MEMPERMALUKAN salah satu lembaga negara (matra laut), ini sudah vulgar, tidak hanya masyarakat negara ini tapi dunia pun melihatnya, seorang pemimpin menunjukan ketidakharmonisan timnya adalah aib tersendiri terutama bagi dirinya, gue tetap memahami kepemimpinan yg baik itu yg memiliki kemampuan mengorganisir tim kerja sendiri, pemimpin yg dicintai bawahan serta rakyatnya, bukan sekedar media darling.

    Tidakah kita membaca sisi lain, dimana ada pihak dgn kuat mendorong tni al untuk mendeploy kapal perangnya secara massive..? mau disensus apa ya.. 😀

    Rakyat pastinya akan mendukung kinerja pemerintah jika Pemrintah sendiri membangun industri kemaritiman yg bermuara kesejahteraan rakyat banyak khususnya nelayan tradisional bukan pengusaha kakap…semacam tewe.

  5.  

    Nah klo sekarang seorang panglima tertingginya sendiri melihat secara langsung bahwa ada tindak pencurian ikan tapi para aparatnya gak bisa ngapa2in trus mo gimna? Kan sudah menjadi tugas TNI-AL menjaga kedulatan laut NKRI lha trus apa wilayah laut yg berdaulat itu klo ada maling masuk terus kita diam kan begitu saja hanya krn menangkap maling ikan bukan tugas utama TNI-AL…memangnya berlebih kah klo Fregrat ato KCR TNI-AL mengejar maling ikan krn itu yg kita punya skrng, kan KRI/KAL TNI-AL dibeli juga menggunakan uang rakyat jadi klo rakyat meminta bantuan TNI-AL ngejar maling ikan juga sah2 juga kan krn saat ini TNI-AL lah yg mempunyai alat yg paling lengkap kecuali klo Cost Guard Indonesia sudah terbentuk lengkap baik personil dan alat kelengkapanya nah TNI-AL kembali ke fungsi utamanya bertempur

  6.  

    Ini Pak Jokowi kok diam saja melihat illegal fishing terjadi di laut arafura..?? segera perintahkan instansi terkait untuk menindaklanjuti, jangan hanya diam saja…bisa berabe…..jadi mikir juga apakah beliau kemarin-kemarin sudah memerintahkan langsung ke anak buahnya untuk menindak illegal fishing…

  7.  

    Perintah langsung ke anak buah…bukan melalui media..lalu membuat rencana cetak biru pengamanan ikan laut Indonesia serta pemberdayaan nelayan dan pengusaha ikan Indonesia untuk mengambi, mengolah dan memanfaatkan kekayaan ikan yang ada di laut Indonesia…