Kompetensi Kemaritiman PT PAL Indonesia

Teknisi memotong plat baja untuk pembuatan Kapal Landing Platform Dock (LPD) pesanan TNI Angkatan Laut di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/4/2017). Pesanan kapal dengan panjang sekitar 124 Meter dan lebar 21 Meter tersebut untuk memperkuat dan mendukung armada Republik Indonesia. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Pemerintah terus menggalakkan program kemaritiman dengan menumbuh kembangkan fasilitas dan industri pendukung guna tercapainya program tersebut.

PT PAL Indonesia (Persero) menjadi pelopor teknologi kemaritiman dengan fasilitas yang mumpuni dan insan PAL Indonesia yang kompeten mengawal terus program kemaritiman pemerintah.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional melalui Tim Pokja Industri Strategis dan Teknologi Tinggi meninjau langsung perkembangan penguasaan teknologi PT PAL Indonesia, Senin (22/5) siang. Kunjungan ini diterima oleh Direktur Rekayasa Umum dan Pemeliharaan Sutrisno di ruang rapat lt.4 Gedung PIP PT PAL Indonesia.

“Seperti yang telah diketahui dalam produksi lini bisnis kami telah menyerahkan beberapa produk hasil penguasaan teknologi. Saat ini kami mengerjakan proyek perkembangan teknologi tinggi bentuk kapal perang sesuai dengan UU No. 16 tahun 2012” ujar Sutrisno.

Proyek Alutsista yang sedang dikerjakan yakni KCR Batch 2 dan LPD pesanan TNI Angkatan Laut, yang keduanya selesai tahap steel cutting. Kedua kapal itu merupakan hasil inovasi dalam penguasaan teknologi perkapalan karya putra-putri bangsa untuk memandirikan Industri Strategis Dalam Negeri.

Ketua Tim Pokja Industri Strategis dan Teknologi Tinggi KEIN, Andri Sudibyo, menyampaikan kegembiraannya dapat mengunjungi lagi PT PAL Indonesia.

“Kami bangga atas kerja keras dan upaya insan PAL Indonesia yang telah banyak mengembangkan produk yang mendunia dan mengharumkan bangsa” kata Andri.

Andri menjelaskan tujuan dirinya dan tim bertandang untuk menggali informasi dan menggali data untuk penyusunan road map Industri Kemaritiman periode 2017—2025. Laporan tersebut akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam menentukan arah pembangunan dan pengembangan program kemaritiman yang dicanangkan nantinya.

Sumber: bumn.go.id