Feb 212015
 
Parade TNI (JKGR)

Parade TNI (JKGR)

Pendahuluan

Beberapa pemikiran sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, terkait rencana pembentukan Kogabwilhan.

Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara mengamanahkan perubahan-perubahan sebagai berikut :

  1. Penerimaan atas supremasi sipil mengharuskan adanya perubahan mendasar dalam penyusunan strategi, doktrin, taktik-operasi militer.
  2. Pasal 10 UU Pertahanan Negara menegaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara. TNI bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai alat politik oleh dan untuk kepentingan siapapun, termasuk dirinya sendiri.
  3. UU Pertahanan Negara menegaskan, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Pasal 3 Ayat (2)), sementara penggunaan kekuatan TNI sepenuhnya adalah dalam rangka menghadapi ancaman militer (Pasal 7 ayat (2). Ini mengharuskan adanya perubahan mendasar dalam strategi, doktrin pertahanan dan penyusunan postur. UU Pertahanan Negara juga menegaskan bahwa gelar pasukan tidak dapat dilakukan secara permanen dan dalam bentuk lembaga.
  4. Dari sudut hukum dan kebiasaan internasional, penempatan markas Komando Teritorial (Koter)/Kodam tidak sesuai dengan doktrin, yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant, menuntut sofistikasi untuk mengurangi kurban (damage limitation), dan mewajibkan kepatuhan pada norma-norma perang yang adil (just war).
  5. Pemisahan secara tegas tugas-tugas pertahanan antara TNI dan lembaga-lembaga di luarnya sesuai dengan sifat ancaman (militer dan non-militer), mengakibatkan “pembinaan teritorial” yang menjadi bagian dari tugas Koter/Kodam harus dikembalikan pada instansi lain yang relevan. Fungsi pembinaan potensi nasional menjadi wewenang dan tanggungjawab institusi lain di luar TNI.
  6. Revolusi dalam bidang teknologi perang mengharuskan perubahan dalam pola dan strategi pertahanan. Technological-based war, terjadinya perubahan durasi/ waktu, ruang, dan presisi, menyebabkan strategi perang berbasiskan mobilisasi masa dengan asumsi waktu perang yang panjang dan menyeluruh menjadi tidak relevan. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dan didukung oleh postur dan struktur pertahanan yang handal.
  7. Sifat inward looking dan perumusan sifat ancaman yang sangat luas kini kehilangan landasan legitimasi. Negara memang harus mengembangkan strategi keamanan komprehensif untuk menangkal berbagai bentuk ancaman seperti ancaman militer-non militer, eksternal-internal, maritme-based atau land-based, technological-based atau human based, serta konvensional-non konvensional. Strategi keamanan komprehensif tersebut dapat dilakukan dengan minimal dua cara. Pertama, negara memperluas ruang gerak aktor militer sehingga aktor ini dapat menangkal semua bentuk ancaman. Atau, kedua, Negara mengembangkan aktor keamanan baru dan menjadikan aktor militer sebagai aktor yang hanya memiliki kompentensi untuk mengatasi masalah pertahanan negara. Alternatif kedua yang merupakan alternatif masa reformasi ini, tampak dari formulasi Pasal 30 UUD 45, TAP/MPR VI dan VII/ 2000, UU No X tahun 2001 yang secara tegas membedakan sumber dan sifat ancaman serta institusi yang memiliki kewenangan penanganan.
  8. Konsekuensi logis dari pengadopsian alternatif kedua tersebut adalah perlunya dilakukan refungsionalisasi dan restrukturisasi institusi militer (termasuk Koter/ Komando Teritorial/ Kodam) agar institusi militer dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan kompentensi dan kapabilitas di bidang pertahanan negara. Strategi perang gerilya tidak dapat dan tidak boleh diinstitusionalisasikan karena merupakan bagian dari force deployment yang sifatnya situasional sesuai dengan hakekat, jenis dan bentuk ancaman. Dengan kata lain, Koter sebagai perwujudan dari gelar kekuatan, tidak bisa dan tidak boleh dipahami sebagai struktur permanen.
  9. Konsekuensinya, perlu restrukturisasi institusi militer (termasuk Koter) agar institusi militer dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan kompentensi dan kapabilitas di bidang pertahanan negara. Kompetensi dan kapabilitas yang perlu dikembangkan terutama adalah yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menangkal ancaman yang berdimensi eksternal, konvensional, baik yang berdimensi maritime-based, land-based, technological- based, maupun human-based. AL dan AU harus memainkan peran lebih besar dalam pertahanan wilayah (territorial defence).
  10. UU Pertahanan Negara menegaskan, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Pasal 3 Ayat (2)), sementara penggunaan kekuatan TNI sepenuhnya adalah dalam rangka menghadapi ancaman militer (Pasal 7 ayat (2). Ini mengharuskan adanya perubahan mendasar dalam strategi, doktrin pertahanan dan penyusunan postur.
  11. UU Pertahanan Negara juga menegaskan bahwa gelar pasukan tidak dapat dilakukan secara permanen dan dalam bentuk lembaga.
  12. Pemisahan secara tegas tugas-tugas pertahanan antara TNI dan lembaga-lembaga di luarnya sesuai dengan sifat ancaman (militer dan non-militer), mengakibatkan “pembinaan teritorial” yang menjadi bagian dari tugas Koter harus dikembalikan pada instansi lain yang relevan. Fungsi pembinaan potensi nasional menjadi wewenang dan tanggungjawab institusi lain di luar TNI.
Kapal Cepat FB-57 TNI AL (JKGR)

Kapal Cepat FB-57 TNI AL (JKGR)

Pengembangan sistem pertahanan nasional

Sistem pertahanan nasional masa depan merupakan sistem yang:

  1. Memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan
  2. Mengedepankan prinsip no first strike.
  3. Memadukan strategi penangkalan (deterrence), pre-emptive, preventive, dan pertahanan aktif (active defense).
  4. Mengandalkan penggunaan integrated armed-forces.
  5. Terdiri dari beberapa Zona Pertahanan.

Perpaduan prinsip-prinsip dasar sistem pertahanan nasional tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan pengalihan dari sistem komandan teritorial ke sistem komando pertahanan wilayah. Proses pengalihan ke sistem pertahanan wilayah ini harus disertai dengan pertimbangan tentang:

(1) posisi pertahanan wilayah sebagai bagian dari bentuk gelar kekuatan di zona pertahanan tertentu;

(2) postur gelar kekuatan TNI yang mencerminkan postur integrated armed forces; hal ini, misalnya, dilakukan dengan mengembangkan struktur terpadu antar angkatan yang mengkoornisasikan military base(s) masing angkatan yang ada di wilayah kewenangannya. Struktur ini pada dasarnya merupakan bagian dari pilar pertahanan (bukan gelar pasukan) yang penempatannya didasarkan pada kebutuhan untuk mempertahankan zona-zona pertahanan yang dirancang berdasarkan Sistem Pertahanan Nasional;

dan (3) proses transisi yang perlu dilakukan agar revisi Koter AD berjalan beriringan dengan revisi seluruh strategi dan struktur/postur TNI (AD, AL, AU).

Satu hal penting yang perlu ditekankan disini adalah bahwa sistem pertahanan wilayah tersebut dikembangkan hanya untuk mengantisipasi permasalahan teritorial yang berkaitan dengan masalah pertahanan negara. Hal ini penting untuk digaris-bawahi karena permasalahan teritorial terdiri dari perpaduan dinamika unsur geografi, demografi, dan kondisi sosial-politik. Antisipasi terhadap perpaduan tiga unsur tersebut dilakukan dengan cara mengharuskan Negara (bukan TNI) untuk mengembangkan konsep pembinaan teritorial yang diarahkan untuk memperoleh suatu kekuatan kewilayahan sebagai ruang juang, alat juang, dan kondisi juang yang tangguh bagi penyelenggaraan tugas pertahanan negara.

Penempatan perpaduan unsur geografi, demografi, dan kondisi sosial-politk mengharuskan Negara untuk mengembangkan pola pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) yang bertujuan untuk melakukan tiga fungsi pembinaan.

Ketiga fungsi pembinaan tersebut adalah: (1) pembinaan unsur geografi menjadi kekuatan geografi; (2) pembinaan unsur demografi menjadi kekuatan demografi; dan (3) pembinaan kondisi sosial menjadi kekuatan sosial.

Dalam melakukan pembinaan unsur geografi menjadi kekuatan geografi, Negara, misalnya, harus membentuk kompartemen daerah yang harus dapat menentukan (a) berapa sumber daya yang ada padanya; (b) sumber mana yang memerlukan pembinaan serta pengembangan secara khusus; (c) apa yang masih perlu diadakan dari luar kompartemen; dan (d) kompartemen lain yang dapat membantu dan atau perlu dibantu. Sistem Komando Pertahanan Wilayah menjadi relevan disini karena sistem ini merupakan bagian dari kompartemen yang dibentuk Negara untuk mengembangkan ruang juang bagi pergelaran strategi perang di zona pertahanan dalam.

Dalam melakukan pembinaan unsur demografi menjadi kekuatan demografi, Negara, misalnya, harus dapat melakukan penilaian terhadap penduduk baik secara kualitatif (fungsinya dalam masyarakat) maupun secara kuantitatif.

Penilaian ini juga diikuti dengan pengembangan empat komponen utama penyelenggaraan pertahanan negara yaitu komponen perlawanan bersenjata, komponen Kamtibmas dan Linmas, komponen urusan sipil (termasuk didalamnya aparatur pemerintahan sipil), dan komponen produksi. Sistem Komando Pertahanan Wilayah di fungsi pembinaan ini berperan sebagai instrumen inti dari komponen perlawanan bersenjata namun tidak menjadi bagian dari komponen-komponen lainnya. Instrumen inti dari komponen komponen lainnya adalah institusi sipil Kementerian Pertahanan yang berkewajiban untuk mengelola seluruh potensi sumber daya nasional yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan strategi pertahanan negara.

Dalam melakukan pembinaan kondisi sosial menjadi kekuatan sosial, Negara, misalnya, harus membina ketahanan mental rakyat yang meliputi aspek-aspek idelogi, politik, ekonomi,sosial dan budaya. Fungsi pembinaan ini juga bukan wilayah kerja TNI namun merupakan wilayah kerja institusi-institusi sipil seperti lembaga pendidikan, partai politik, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Institusi-institusi sipil ini berperan dalam menjalankan proses pendidikan dan sosialisasi politik di masyarakat.

Penangkis Udara Oerlikon TNI AU (JiBi)

Penangkis Udara Oerlikon TNI AU (JiBi)

Manajemen transisi

Manajemen transisi diarahkan untuk mengelola proses pengalihan (likuidasi) sistem Komando Teritorial ke sistem Komando Pertahanan Wilayah/ Kogabwilhan. Proses likuidasi Koter tersebut dapat dilakukan dengan tahapan dan urutan sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan Markas Komando baru yang mencerminkan pergelaran pasukan dalam rangka melindungi zona-zona pertahanan Indonesia.
  2. Likuidasi beberapa KODAM yang tidak berada di daerah rawan konflik dimulai dari struktur terkecil hingga teratas (Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, Kodam).
  3. Beberapa KODAM yang berada didaerah yang berdasarkan penilaian masih dibutuhkan pelibatan TNI, dipertahankan dalam waktu terbatas berdasarkan kebutuhan.
  4. Melakukan proses pemindahan TNI ke Markas-markas Komando baru.
  5. Melakukan fungsionalisasi komando-komando operasional (seperti KOSTRAD) untuk tugas-tugas peacekeeping internal.
  6. Mengalihkan tiga fungsi pembinaan (geografi, demografi, dan kondisi sosial) ke otoritas sipil.

Dengan demikian tidak ada lagi duplikasi KODAM ke KOGABWILHAN, dan menghilangkan kontroversi perdebatan.

Proses transisi tersebut perlu dilakukan terutama untuk menciptakan kerangka bagi pembenahan strategi pertahanan negara secara keseluruhan. Hal utama yang perlu dilakukan dalam proses transisi ini adalah merancang strategi kontingensi untuk menangani potensi konflik yang mungkin muncul.

Untuk menangani potensi konflik eksternal di masa transisi, pemerintah harus menempatkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan nasional. Hal ini berarti pemerintah harus dapat mengoptimalkan sistem Keamanan Kolektif (Collective Security) yang ada di PBB dan juga bentuk-bentuk pengaturan keamanan multilateral lain yang berada di tingkat global dan regional.

Optimalisasi kedua garda diplomasi ini tentu saja harus dilakukan berdasarkan garis-garis kebijakan luar negeri pemerintah.

Untuk menangani potensi konflik internal seperti Armed Rebellion, Insurgency, Riots, Social Conflicts, dan Non-Structural Conflicts, kekuatan TNI dikerahkan dalam rangka pelibatan (bukan penggunaan) dan hanya berperan sebagai internal peace-enforcer dan peace-keeping bukan sebagai peace-builder maupun aktor resolusi konflik.

Patroli Kapal TNI AL di Anambas (JKGR)

Patroli Kapal TNI AL di Anambas (JKGR)

Penutup

Apa yang penulis tulis di atas adalah bukan karya penulis, namun merupakan rangkuman dari pendapat para pakar pertahanan yang diambil dari website nasional yang sayang sekali penulis sudah lupa url-nya.

Catatan kecil : berita di halaman 2 harian Kompas Sabtu 21 Februari 2015 “MOU TNI-KemHub Dikritisi” adalah contoh masih adanya pemahaman yang salah.

Semoga dapat memberikan kontribusi kepada masalah pertahanan negara.  (by: Antonov).

  33 Responses to “Konsekuensi Modernisasi TNI dengan Kogabwilhan (Opini)”

  1.  

    pertamaxxxxx

  2.  

    hmmm…

    •  

      Mantap ulasannya bung antonov.
      Two thumbs up..
      Tp klo pembinaan teritorial diserahkan ke negara?sejauh mana keberhasilannya bung?tujuan pembinaan teritorial oleh AD bukannya utk mendukung konsep layer defense ??

  3.  

    Keren

  4.  

    Ciek

  5.  

    sebenarnya segala urusan itu mudah kalo emang di buat mudah, demikian juga sebaliknya, tinggal yg punya jabatan dan pimpinan ikut hati nurani atau hawa nafsu

  6.  

    Hebat, undang undang pertahanan negara sedalam itu, gk nyangka klo dpr bs bikin UU kyk gitu..

    Bung Antonov..numpang belajar..trimss…

  7.  

    Bung antonov, awal nya sistem pertahanan indonesia merupakan suatu sistem pertahanan hasil pengalaman tempur mulai th 1940an hingga 2000an di luar itu tentu juga ada penerapan dengan mencontoh negara lain seperti jepang, china, prancis zaman napoleon dll,tentu juga ada hasil rekayasa dari para jendral “berkuasa” seperti nasution, suharto, pangabean, murdani dll!! Dengan begitu sy melihat sistem pertahanan Indonesia tak ubahnya seperti kurikulum sekolah, siapa menteri dialah berhak menentukan segala kebijakan kurukulum apakah cbsa, ktsp atau K 2013!!! Sy usul agar ada badan khusus yng terdiri dari berbagai latar militer pemikir yg diberi kewenangan merencanakan dan mengusulkan sistem atau perubahan sistem dengan masa tertentu!! Badan ini layaknya seperti BIN atau MK yg tak dapat di interpensi atau pun di tolak hasil keputusannya;!! Juga tentunya memiliki kewenangan, sistem, dan struktur yg luas namun terpercaya!! Sehingga masalah sistem pertahanan kita yg “rahasia” ini tidak menjadi suatu pembahasan “umum” bahkan sampai2 negara lain ikut2an memberi masukan!!

    •  

      Nah itu lah bung sejarah dibuat oleh pemenang perang…
      Tp bgus jg bung klo ada badan yg spt pemikiran anda..asal tdk ada benturan kepentingan di stakeholders basan tsb

    •  

      Yang herannya pemikiran jenderal nasution dipergunakan sebagai pedoman oleh vietcong saat mengusir amerika pada perang vietnam..emang kurang ajar jenderal yang berkuasa itu

  8.  

    Bung Antonov dari apa yang di tulis di atas sepertinya mau menjadikan TNI sebagai angkatan perang yang profesional dengan memangkas konstibusi TNI dalam melakukan pembinaan,menjaga keamanan dalam negri.Kosekwensi dari hal tersebut adalah TNI semakin jauh dari rakyat.Sebagaimana kita tahu konflik horizontal masih sering terjadi di masyarakat kita. Bahkan konfilk POLRI dan rakyat masih sering terjadi.Nah andai peristiwa itu terjadi siapa yang menengahi.?.Menurut saya Indonesia belum siap melepaskan keamanan dalam negri pada Polri saja.baik di daerah rawan konfil maupun tidak.Indonesia masih rawan disintegrasi dan konflik horizontal. Rakyat masih percaya dengan TNI dari pada Polri dalam mengatasi konflik horizontal dalam masyarakat. Nah saya pengen dengar pendapat Bung Antonov dalam hal ini. Makasih sebelumnya.

    •  

      Makasih atas penjelasannya Bung Antonov, sudah memperkaya wawasan saya.

    •  

      gimana toh….di british aja malah mencontoh kita….
      sekarang di sana banyak prajurit british..yang merangkap sebagai pengajar di sekolah2 umum.

      Sedangkan disini itu sudah lama ada sebelum british melakukannya…terutama di daerah2 terisolir dari peradabam macam di pelosok papua dan kalimantan.

    •  

      Bung Antonov, tulisan Anda sungguh menarik. saya makin tertarik tentang urgensi institusi Kodam thd Kogabwilhan. Apabila amanat UU tdk melegitimasi Kodam,apa akibatnya? Beberapa waktu yg lalu tjd debat tentang RUU Komponen Cadangan dan RUU Wajib Militer. Saya usul jika fungsi Kodam adalah pembina Komponen Cadangan. Mgkn satuan2 di bawahnya punya peran spt US ARMY NATIONAL RESERVE, tentara cadangan sukarela paruh waktu dgn fungsi teritorial.Tentu saja sampai dgn jenjang kepangkatan ttentu organik TNI, personel d bwhnya serdadu paruh waktu. Hanya opini pribadi utk melengkapi ide2 d atas. Salam kenal para warjagers.

      •  

        Bung m4chdy,
        tulisan di atas sebetulnya dapat dikerucutkan menjadi 2 permasalahan:

        Pertama, amanah UUD, UD dan Tap MPR tentang pemangkasan unsur pembinaan di Koter/ Kodam setelah rezim Suharto.

        Kedua, dualisasi dan duplikasi Kodam ke Kogabwilhan yg bisa menimbulkan perdebatan tentang inefisiensi dll.

        Keduanya berhubungan, dan pada akhir artikel ditawarkan solusinya.

  9.  

    wooowww…

  10.  

    Penggabugan Wilayah tentunya harus diimbangi pembelian alutsista yg GAHAR & yg TERINTEGRASI untk smua matra
    ..

  11.  

    Aku jadi ingat article Dan ulasan nya jendral sayidiman, hasnan habib Dansumito gendut…
    Panjang …normative Dan teoritis sekali …..walaupun benar….anyway.. .good job….Antonov…

  12.  

    TNI lahir dari rakyat, sudah selayaknya TNI dekat dengan Rakyat, kalau dipisah malah mudah bagi musuh untuk menghancurkan TNI.

    Koter masih dibutuhkan selama UUD’45 belum menghapus hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan. Pasal ini masih perlu pembinaan dan pengawalan dari TNI.

    •  

      Benar….karena tenaga tempur yang paling potensial adalah rakyat. Gimana mau perang kalau TNI jauh dari rakyat.

      bisa2 dibentur2kan tuh TNI dg rakyat…kalau kesenjangannya terlalu jauh.

      Jangan2 ntar malah TNI jadinya hanya sekedar alat dari para kapitalis(para pemilik modal) …jadi hanya semacam alat negara bukan alat bangsa.

      jadinya malah kembali ke zaman kolonial belanda….bedanya dulu yang memerintah bangsa kulit putih (bule2) sekarang yg memerintah kulit coklat…(kepanjangan tangan kulit putih).

  13.  

    peran ad dalam strukture kogabwil bijimane.?;) baiknya usur laut dan udara aja di kogabwilnya darat biarkan tetepap dalam sistym konsep pertahanan yang sekarang.

  14.  

    Bahaya! Ingat pesan Jend Sudirman.TNI tentara rakyat = rakyat pejuang = pejuang TNI.Klo dibolak-balik TNI = RAKYAT.HAYOO… KEMBALI KE UUD 1945 SECARA MURNI & KONSEKUEN.

  15.  

    implementasi dari prinsip no fisrt strike dengan pre-emptive srike yang ideal adalah menjadikan pulau terluar sebagai pusat kekuatan dengan daya gebuk tinggi,begitu ancaman terdetek langsung sikat habis,karena apapun yang terjadi suatu wilayah yang jadi medan perang,menang atau kalah akan timbul kerusakan dan kehancuran.jadi akuisisi S300/400 adalah wajib hukumnya.

  16.  

    maaf oot saya mau nanya 1 batere brp unit ya
    maklum newbie

  17.  

    Dikaji dari arti pertahanan, memiliki sifat aktif tdk sekedar pasif yg bermakna bertahan tanpa melakukan suatu tindakan balasan, dng kata lain pertahanan bermakna tdk sekedar bertahan melainkan juga melakukan tindakan balasan. Arti pertahanan di atas dihubungkan dengan kondisi geografi indonesia sbg negara kepulauan dng jumlah pulau lebih dr belasan ribu pulau, padatnya penduduk di kota2 besar,perbandingan antara jumlah 1 tentara utk melindungi penduduk msh jauh ideal dlm merekrut jumlah personil yg disebabkan keterbatasan dana, dng kondisi terkini beberapa negara yg ingin mengacaukan kondisi indonesia, misl malaysia, papua nugini yg secara langsung maupun tdk langsung mendukung gerakan papua merdeka, negara2 di kepulauan pasifik, singapura, australia, malaysia dan beberapa negara lain yg secara terselubung berperan ganda berpura2 sbg negara yg baik disisi lain nikam indonesia dr belakang, krn itu idealnya di sumatera dan kepulauan riau ditempatkan 2 divisi dan 3 brigade dr masing2 matra dng 1 divisi di aceh divisi di lampung, 1 brigade di padang dan 1 brigade di medan, 1 divisi di nias, 3 Divisi dan 2 brigade 1 divisi di kalbar 1 divisi di kaltim, 1 divisi di kalsel, 1 brigade di kalteng, 1 brigade di kaltara, di sulawesi 1 divisi di manado, 1 divisi di sulsel, 1 divisi di palu, 1 brigade di sulteng, 1 brigade di gorontalo, di kepulauan maluku 1 brigade, dipapua 1 divisi (jayapura) dan 3 brigade diantaranya di merauke, puncak jaya, nabire, 1 divisi di sorong dan 4 brigade di papua barat diantaranya di manokwari, timuka, biak, kepulauan raja empat, di NTT 1 divisi kupang, 5 brigade diantaranya di kepulaaun rote, di atambua, di pulau alor, di pulau flores dan di pulau sumba, di NTB ditempatkan 3 brigade diantaranya di sumbawa besar, di mataram, di bima, di bali ditempatkan 3 brigade di gilimanuk, di denpasar, dan di singaraja, 2 divisi dan 3 brigade di masing2 prop jawa timur, di jawa barat dan jawa tengah, sedangkan di DKI 3 divisi dan 4 brigade dng penempatan 1 divisi di jakarta barat, 1 divisi di jakarta pusat, 1 divisi di jakarta utara, 1 brigade di kepulauan seribu, 1 brigade di jakarta selatan, 1 brigade di jakarta timur, 1 brigade cadangan di jakarta pusatpusat.

    •  

      Ya Bung raden wijaya , ada istilah “what we want to have”, dan “what we need to have”. Kita ingin punya alutsista se-lengkap2nya, tapi sumberdaya terbatas, jadi kita terpaksa punya yg diperlukan saja. Bagaimana cara menentukannya? Saya usulkan pakai Capability Based Planning, yang didalamnya ada Threat Based Planning / skenario, seperti yg diusulkan Bu Connie. Nanti akan ketemu jawabannya.

  18.  

    Bung @radenwijaya,,apa yg anda kemukakan diatas memang sangat ideal buat postur TNI kita,,sayangnya seperti yg kita ketahui bersama bahwa keterbatasan anggaran sulit untuk merealisasikan hal tersebut saat ini dan mungkin beberapa tahun kedepan..langkah yg paling baik saat sekarang ini memang mendahulukan melengkapkan alutsista TNI yg masih jauh dari kata ideal juga!,,setidaknya alutsista yg ada bisa dijadikan “pengganti” peran personil TNI saya kira anda faham maksud saya..perlahan tapi pati kita bisa bung,,

  19.  

    Iya, saya paham bung pembaca, pengadaan alutsista juga harus sesuai dng komitmen, bukannya ingin menjadikan indonesia sbg poros maritim dunia tapi anggarannya dikurangi melainkan harusnya ditambah. Indonesia juga harus memiliki pemikiran beberapa lapis penempatan alutsista yg berpengaruh pada jumlah dan kualitas alutsista yg dibeli, utk menghindari jika terjadi pecah perang yg melibatkan indonesia, tdk ada negara yg dpt menembus pertahanan indonesiaa, bahkan kalau perlu indonesia memiliki 10 lapisan dlm pertahanan, hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada jumlah dan kualitas alutsista yg dibutuhkan serta jumlah dan kualitas personil yg diperlukan utk direkrut, jng 3 lapis, berpikir jauh kedepan mislnya utk 30 tahun ke depan, dimana saat itu perang membutuhka teknologi canggih, semakin teknologi canggih apalagi trendnya membuat teknologi siluman, shg dipikir 3 lapis belum tentu dapt merontokkan teknologi militer siluman.

  20.  

    Misl menjaga belasan ribu pulau dan jutaan kilometer persegu luas wilayah lautan hanya dng 12 kapal selam. Jng heran kalau lihat tiba2 di salah satu pulau di indonesia tiba-tiba ada pangkalan militernya negara lain, yg realistislah kalau merencanakan dan memutuskan, krn itu indonesia memerlukan banyak kapal selam dan midget, heli anti kapal selam, kapal perang, kapal patroli yg dilengkapi rudal dan torpedo, alat peperangan elektronika baik jammer dan anti jammer, pesawat intai dan pesawat patroli, TNI angkatan laut juga perlu dilengkapi drone yg dipersenjatai dan pesawat tempur, ribuan hover craft yg dipersenjatai rudal anti rudal, rudal anti pesawat, helikopter, drone, kendaraan lapis baja, deteksi ranjau, penglihatan malam, infra merah, bisa mengangkut panser amphibi, kendaraan komodo yg dipersenjatai, lalu utk TNI A.U juga di tiap pangkalannya selain di TNI A.L dan TNI A.D juga perlu ada penangkis serangan udara berupa rudal dng jangkauan yg sangat jauh dan alat pendeteksi berupa radar pasif dan radar aktif, kemudian diadaka pesawat berupa jet tempur dan tuberpropelar yg dipersenjatai rudal dan mesin 6 barel di masing2 sayapnya utk anti gerilya.

  21.  

    Warjager semakin pinter hebat!!!

  22.  

    Fokus di non militer dlu lah…
    Skarng kita lgi d invasi dari brbgai negara…

 Leave a Reply