Agu 292014
 

TEMPO.COJakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan perlu transparansi dalam bidang militer. Dengan demikian, TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan harus membuka diri dan bersedia diaudit KPK. Apalagi sudah ada pengusaha yang melapor ke KPK bahwa perlu waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha pada bidang tersebut.

“Transparansi untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan seharusnya sudah jadi kewajiban dari elite TNI dan pemerintah sekarang,” kata Busyro di kantornya, Kamis, 28 Agustus 2014. 

Transparansi itu, menurut Busyro, bisa dari isu pembelian alat Sukhoi. “Bisa dilacak. Kalau memang tak ada indikasi korupsi, ya, kami deklarasikan bahwa ini clean and clear. Tapi, kalau ada, ya, kami usut tuntas,” katanya.

Busyro menilai tak ada kesulitan bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi dalam bidang pertahanan. Setelah melakukan pencegahan korupsi dalam bidang mineral dan batu bara, KPK juga ingin melakukan pencegahan korupsi dalam bidang pertahanan. “Ini penting namun belum kami jadwalkan,” ujarnya. 

Busyro menilai elite militer sekarang ini harus terbuka. Tak bisa lagi berlindung di balik superioritas yang selama ini disandang elite militer. “Kalau tidak membuka diri, lama-lama terjadi pengeroposan dari dalam dan tak berwibawa lagi. Mending transparan saja,” ujar Busyro.

Saat diungkit soal pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang selalu mengatakan militer bersih, Busyro angkat bahu. “Itu, kan, klaim sepihak,” katanya.

MUHAMAD RIZKI

 

Sumber : Tempo.co

 Posted by on Agustus 29, 2014

  113 Responses to “KPK Minta Akses Audit Proyek Alutsista TNI”

  1.  

    Gara-gara pilpres saja masalahh DKP bocor. KPK memang harus konsen memberantas Korupsi di instansi manapun, tapi harus mengutamakan yang nilai uangnya besar dan berpengaruh pada kedaulatan ekonomi untuk rakyat, seperti kasus BLBI, Bank Century, kontrak Migas dengan perusahaan asing. kalo sekiranya KPK menghambat peningkatan kekuatatan pertahanan, kirim saja satu Yakhon atau Harpoon ke gedung KPK.