Aug 292014
 

TEMPO.COJakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan perlu transparansi dalam bidang militer. Dengan demikian, TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan harus membuka diri dan bersedia diaudit KPK. Apalagi sudah ada pengusaha yang melapor ke KPK bahwa perlu waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha pada bidang tersebut.

“Transparansi untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan seharusnya sudah jadi kewajiban dari elite TNI dan pemerintah sekarang,” kata Busyro di kantornya, Kamis, 28 Agustus 2014. 

Transparansi itu, menurut Busyro, bisa dari isu pembelian alat Sukhoi. “Bisa dilacak. Kalau memang tak ada indikasi korupsi, ya, kami deklarasikan bahwa ini clean and clear. Tapi, kalau ada, ya, kami usut tuntas,” katanya.

Busyro menilai tak ada kesulitan bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi dalam bidang pertahanan. Setelah melakukan pencegahan korupsi dalam bidang mineral dan batu bara, KPK juga ingin melakukan pencegahan korupsi dalam bidang pertahanan. “Ini penting namun belum kami jadwalkan,” ujarnya. 

Busyro menilai elite militer sekarang ini harus terbuka. Tak bisa lagi berlindung di balik superioritas yang selama ini disandang elite militer. “Kalau tidak membuka diri, lama-lama terjadi pengeroposan dari dalam dan tak berwibawa lagi. Mending transparan saja,” ujar Busyro.

Saat diungkit soal pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang selalu mengatakan militer bersih, Busyro angkat bahu. “Itu, kan, klaim sepihak,” katanya.

MUHAMAD RIZKI

 

Sumber : Tempo.co

 Posted by on August 29, 2014

  113 Responses to “KPK Minta Akses Audit Proyek Alutsista TNI”

  1. Semoga KPK masuk, harapan rakyat yg ingin uang pajaknya tidak dimanipulasi…

    • saya setuju mas Gue..

      • Saya setuju, hanya kuatir KPK diboncengi kepentingan asing yg ingin tau detail budget real pertahanan RI dan ingin mengetahui fakta alutsista RI. Hati hati!!!!

        • masalah alutsista sifatnya amat sangat rahasia, jangan sampai KPK jadi teropongnya asing, sehingga kita telanjang bulat kelihatan semua jeroannya TNI. Amrik aja yang liberal tetap ada yang dirahasiakan dari konsumsi publik.

        • ane kira pihak TNI dan KPK tidak sesembrono itu, gan. ane kira mrk mengetahui cara elegan dg tdk meninggalkan sisi transparansinya. .

    • bagaimana dgn senjata yang konon dirahasia kan?
      selagi alutsista yang standart saya setuju, klo udah mencangkup rahasia negara , harus ada undang2 yang mengaturnya, dan KPK harus merahasiakan nya dari publik,

      klo KPK menjamin kerahasiaan senjata yang (mungkin) di sembunyikan ,, ga jadi masalah…

    • @jalo..seharusnya pemilihan keua kpk jgn seperti kemarin harus ke komisi dpr baru dipilih…kecuali ada badan khusus untuk pemilihan ketua kpk…sebulan sebelum pemilihan pasang tuh profilesnya di sosmed biar masyarakat tau..baik buruknya calon ketua kpk…klo ketua kpk sekarang….GA jamin!!!.. tunggu aja …karena kpk sudah masuk politik cari untung…

      • Masalah pemilihan pemimpin KPK sudah ada UU yg mengatur di UU nomer 30 tahun 2002 pasal 29 hingga pasal 37 tentang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah gak tahu dengan UU KPK yg baru, semua sudah diatur kalau menurut Bung Jenggo merugikan silahkan dibawa ke MK. 😀

    • Bung gue, kalau mau jujur sebenarnya pengadaan barang di lingkungan TNI itu sama bermasalahnya (baca = korupsi) dengan di lingkungan Pemda. Artinya di sini, tidak perlu lah kita membayangkan KPK mengusut pengadaan Leo atau Hawk atau KCR. Mulai saja dari misalnya pengadaan kain untuk seragam, atau pengadaan amunisi 7.56, 12.7, dst. Itu kan tidak perlu dirahasiakan tapi nilainya mungkin cukup tinggi utk masuk skala pengusutan KPK. Atau misalnya pengadaan teropong medan, pengadaan teropong bidik malam, Pengadaan alat komunikasi perorangan… Pengadaan gedung kantor Yonif …. pengadaan gudang kendaraan … dst, dst, dst.
      Kalau item2 seperti itu kan seharusnya tidak perlu dirahasiakan, tapi jelas kejadiannya ada tinggal nilai proyeknya apakah masuk skala radar KPK atau tidak.
      Beberapa tahun yang lalu pernah hangat diperbincangkan saat seorang Asrena di suatu lingkungan TNI AD mendadak meninggal, lalu ada kabar (beritanya muncul di Kompas cetak) di rumahnya ditemukan lusinan koleksi senjata2 otomatis mulai dari kaliber kecil sampai kaliber besar yang membuat bingung banyak orang. DAri mana beliau bisa memiliki koleksi seperti itu?

    • Ini baru benar… Tidak boleh ada yg kebal hukum di negeri ini. Semua harus transparan.
      Klopun ada Alutsista yg hrs dirahasiakan, tentu banyak metode yg bisa disingkronkan dgn KPK. Sepakat dgn Bung @gue, tinggal perlu dicetuskan regulasinya utk melindungi “Alutsista” yg masuk rahasi negara. Intinya, TIDAK BOLEH ADA YG KEBAL HUKUM DI NEGERI INI…!!!
      Please… Kemenhan, TNI, legowolah utk diaudit. Semua itu bertujuan demi kebesaran TNI sendiri. Rakyat makin PERCAYA, TNI makin DIGDAYA…!!!

    • kpk hanya cari popularitas saja, masih banyak yang lain yang AMAT SANGAT
      PERLU untuk di “LIHAT”, contoh : infrastruktur Jalanan dan jembatan yang
      baru diPERBAIKI/DIBUAT, 3bulan sudah rusak, menjelang lebaran diperbaiki,
      3 /4 bulan kemudian RUSAK, korban? rakyat juga, lihat lebaran kemarin, parah,
      masak itu kpk gak tau, apa mereka2 pulang kampung naik pesawat?
      Adalagi pembuatan fasum/fasos yangasal jadi dll.
      Masih banyak yang lebih memberikan banyak manfaat dari pada cari POPULARITAS.

    • apa kira2 gak ada kepentinganUSA baung jalo??? ini sebenarnya simalakama. terbuka bakal menelanjangi kemampuan militer kita tp ga terbuka takut diselewengkan

      • Pasti sudah ada negara maju yang sudah melakukan ini dengan baik. Kalau mereka bisa, seharusnya kita juga bisa. Tidak mungkin militer Amerika, Inggris atau Perancis tidak punya audit yang kuat. Tapi tidak harus telanjang. Lihat saja skandal Iran Contra yang terbuka, tapi tidak berarti menelanjangi rahasia militer Amerika. Mereka bisa, kita harusnya juga bisa.

    • Stuju sekali korupsi musuh utama rakyat, tidak boleh ada oknum ataupun institusi yg kebal hukum, namun semua harus mengikuti aturan agar tidak membahayakan keamanan NKRI

      Dimulai dulu kpk sidak ke tempat2 yg paling simpel dan umum, pengadaan/perawatan rumah dinas, pengadaan sergam dan perlengkapan standar TNI dan POLRI baik itu vitamin dan juga makanan kemasan untuk pasukan, itu dulu yang di urus, semoga ada yg insyaf dan segera kembali kejalan yang benar

      KPK harus mulai dari bawah dulu, karena itu cara paling mudah dan tidak ada rahasia keamanan negara, kalau dimulai dri hal yg umum konsumsi publik mestinya tidak perlu betele untuk menindaknya, itupun kalau ketankep berdasarkan 2 alat bukti yg kuat 😀

    • selama KPK bisa menjaga kerahasiaan alutsista TNI saya sih setuju2 aja ,karena inikan menyangkut keamanan negara

    • @bung jalo & bung gue, mo nanya dikit neh. Andai kata operasi alpha ( spt pd jaman eyang ) terjadi kembali, itu cara ngauditnya bijimane ye bung? Lha pihak nyang bersangkutannya aja menyangkal ( pd saat tsb ) :mrgreen: he,he,he

    • saya sependapat bung bahwa rahasia negara memang perlu dibuat payung hukum yang jelas dan kuat.

  2. izin nyimak

  3. Laksanakan,asal jelas transparan dan bisa di pertanggung jawabkan….!!!

  4. Transparan boleh, telanjang jangan. Bagaimanapun militer punya rahasia yang tidak bisa seenaknya dibuka ke publik.

  5. maaf OOT
    tank leo katanya dateng kmaren kok gag ada beritanya….
    apa udah ambles di laut merah….
    apa disumbangin ke palestina

  6. Sumuhun.! Biar jelas yg tinggi-tinggi itu hidup sangat mewah gmana ceritanya…

  7. nyimak

  8. Sepertinya KPK mencium sesuatu nih.

  9. Harus diawasi jangan sampai uang rakyat dijadikan ladang korupsi . jangan dengan dalih rahasia negara bisa seenaknya aja makai uang rakyat , lucu yang bilang rahasia negara sama KPK bisa bocor secara gak langsung nudunh KPK gak nasionalis trus yang ngembat duit rakyat nasionalis gak ya ?

  10. Se7

  11. ada saya beri nasihat pada negara indonesia ini waspada pada perbelian senjata dari amerika kerana jika kamu terbeli QF-16 uav

  12. Setuju untuk dilakukan audit keuangan, tapi untuk pembelian peralatan tertentu dan sifatnya rahasia jangan diumbar ke publik ya…

    • Saya rasa KPK tahu apa yg harus diumbar dan apa yg tidak, karena sudah ada didalam UU. Kemarin sudah pernah dilakukan MoU antara KPK, BPK, TNI dan Kemhan tapi sayang disitu masih belum menjelaskan masalah peran masing2 dalam pemberantasan korupsi masih seputar publikasi kepada masyarakat dan kebutuhan politik. Makanya kedepan, harus jelas masalah peran masing2 termasuk perjanjian2 publikasi hingga masalah peradilan.

      • Makanya saya itu tidak takut dengan ancaman dari luar negeri, dibanding ancaman perang atau konflik yg akan terjadi dan mengancam negara, saya lebih takut perang dengan negeri sendiri. Ancaman diluar itu menurut saya tidak terlalu bahaya dibanding ancaman di dalam negeri.

      • kalau memang benar benar bersih,harusnya TNI mau untuk diaudit ngapain takut.soal rahasia negara juga ada peraturannya,apa berani juga KPK membocorkan rahasia negara?saya yakin orang orang KPK adalah orang yang paham hukum dan bisa menjaga rahasia negara.

        • KPK juga manusia bung syaiful tidak ada jaminan KPK tahan godaan or iming-iming kenikmatan dunia, klo menurut saya sih di buat panyung hukumnya dulu yang kuat, agar sama-sama mengikat.

  13. ini psti jadi rame…Saran saya kepada rekan2 warjag..Perlu di ingat KPK adalah Lembaga Negara, Personilnya adalah Aparat negara..Mereka bekerja mengemban Amanat yang diberikan Negara. Amanah yang diberikan melalui UU adalah Pemberantasan Korupsi. Karena Indonesia negara Hukum dan Hukum mengatakan Tidak Ada yang Kebal Hukum di Indonesia. Salah besar dan merupakan Kejahatan apabila ada pihak yang melarang Aparat Negara melakukan Tugasnya [ yg di Amanatkan Negara } apapun alasannya..

    • Keren..saya percaya data mas Jalo krn sepertinya mas Jalo orang lapangan { bukan wartawan kantoran ya mas?..hehe..} yg pasti lebih tau seluk beluk masalah ini..salam mas..

    • gitu ya…saya kira KPK masuk itu kalau ada indikasi Korupsi saja. kalu BPK sendiri tugasnya? apa gak tumpang tindih tuh tugas BPK sama KPK ? maaf oot…

      • KPK dan BPK saling terkoordinasi, selama ini hampir 70% KPK menggunakan hasil audit BPK untuk menjerat pelaku korupsi. KPK bisa juga melakukan audit independen, di KPK banyak penyidiknya juga berasal dari BPK.

        • Ooh.. Jadi apa mungkin bgini bung Jalo.. KPK baru akan turun tangan jika pada audit BPK ditemukan indikasi penyelewengan. Trus jika hasil audit BPK ngak ada indikasi, maka akan lakukan audit independent atas kecurigaan KPK sendiri. Klw KPK diaudit BPK, trus BPK 70% di KPK apa maah sama saja klw ceritanya saling terkoordinasi. Klw saya setuju klw ada cross audit antar organisasi/lembaga yg dibentuk hal ini akan bisa benar2 bersih antar lembaga negara. Soalnya saya bayanganya di perusahaan, dari masing2 line truktur organisasi yg saling mengaudit, hasilnya akan banyak temuan..:D.

        • Ada juga PPATK yg selalu mengawasi transaksi, lalu ada juga laporan dari masyarakat, dll… Kalau untuk cross audit kayaknya sudah jalan bung, itu bukan hanya antara BPK, PPATK dan KPK saja tapi dengan Polri dan Kejaksaan juga.

      • Tugas BPK

        Keberadaan Badan Pemeriksaan Keuangan telah diatur dengan tugas dan fungsi bpk pada Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menetapkan bahwa, memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara yang diadakan pada suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan oleh Undang-Undang. Kemudian, hasil pemeriksaan yang dilakukan itu akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

        Tugas BPK yang pokok yaitu :

        1. Melakukan Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan ini mencakup keuangan pada :

        – Pemerintah Pusat
        – Pemerintah Daerah
        -Lembaga Negara lainnya
        -Bank Indonesia
        -Badan Usaha Milik Negara
        -Badan Layanan Umum
        -Badan Usaha Milik Daerah
        -lembaga atau badan lain yang melakukan pengolahan keuangan negara seperti Mahkamah Agung
        – setiap lembaga yang tercantum berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
        – Memberikan hasil pada DPR

        2. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN yaitu :

        -Memeriksa tanggung jawab pada pemerintah yang mengenai keuangan Negara
        – Melakukan pemeriksaan terhadap semua pelaksanaan APBN
        – Pelaksanaan pemerintah yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU
        -Hasil pemeriksaan BPK diberitahuan kepada DPR, DPD, dan DPRD

        3. Melaporkan unsur pidana yang ditemukan

        BPK bertugas untuk melakukan pelaporan kepada instansi yang berwenang, yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

        Fungsi BPK dan Wewenanganya :

        Dari tugas BPK yang disebutkan di atas, terdapat fungsi BPK sebagai lembaga tinggi negara yaitu :

        -Melakukan pengkajian, pada penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan
        -Perumusan dan pelaksanaan dalam kebijakan terhadap pengawasan keuangan dan pembangunan
        -Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
        -Melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan yang berjalan pada pemerintahan Indonesia.

        Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia memiliki wewenang BPK yang berlaku, sebagian besarnya adalah sebagai berikut :

        – Melakukan penetapan terhadap objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, baik dalam menentukan waktu dan metode pemeriksaan yang digunakan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
        -Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi tenang pengelolaan keuangan dan juga tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK
        -Melakukan pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. Pemeriksaan di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan yang dilakukan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

        • Nah itu jelas di point 2 & 3 tugas BPK. apa itu belum cukup sehingga KPK jg harus masuk. Bukankah di poin 3 menyatakan BPK melaporkan kalau ada tindak pidana/penyelewengan dana. Sekarang apakah ada pelaporan dari BPK atau pihak lain soal ada indikasi penyelewengan/korupsi,yg mengharuskan KPK masuk?
          maaf pendapat tukang bengkel…

        • Bung Cebeg, Audit BPK bukan satu2nya dasar buat KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terkait tindak pidana korupsi. Sumber informasi indikasi terjadinya korupsi oleh institusi, lembaga dan kementrian bs jg diperoleh KPK dari laporan masyarakat, LSM atau lembaga negara lainnya seperti PPATK atau DPR RI ( kasus Century). Apabila ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi disuatu instansi, lembaga atau kementrian yg menyebabkan kerugian negara dan KPK merasa perlu melakukan audit maka KPK berhak melakukan audit forensik yg nantinya hasil dari audit ini bisa dijadikan sbg alat bukti oleh KPK. KPK bs meminta BPK unt melakukan audit atau membentuk tim auditor independen.

    • Mantab bung @Jalo.. . Klo emang bersih , ngapain takut dgn yg nama ny KPK .

    • yakin kalian2 semua pada bersih & ga pernah korupsi????? ini adalah jenis2 turunan korupsi : bikin SIM nembak, manipulasi data untuk kredit mobil, motor atau kredit rumah, beli VCD bajakan, beli MP3 bajakan, memakai WINDOWS bajakan, memakai program komputer bajakan,bagi pegawai swasta apakah perusaan anda tidak memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak?bearti anda mamakan gaji hasil korupsi pajak.. DLL

  14. eng ing eng, ronde pertama 🙂

  15. KPK boleh masuk dan KPK juga harus disumpah tidak membocarkan alutsista RAHASIA milik negara ! biar kita tetap sulit dibaca negara lain. saya setuju TNI juga harus menjelaskan tentang kerahasiaannya ke KPK. biar tidak ada ANGGARAN yang dimainkan sepihak ! untuk INDONESIA YANG LEBIH BAIK

  16. wow,…nggu di pojokan akh!!!
    boleh sih audit tapiiii,apa iya rahasia negara yg berhubungan dgn pertahanan harus di audit lg?

  17. ong eng ong…. babak pembuka…ng mburine mesti akeh sing hengwilaheng….jarene gombloh…

  18. Ayolah bapak2.
    Kalau memang ada indikasi yo jangan ragu.
    Apabila ragu lebih baik kembali.hehehe

    Tumben KPK suaranya sumbang gitu.

  19. Dalam tubuh KPK harus ada perwira militer dong, klo gak ya siap aja di bredel masuk karung, militer gak basa-basi, gak main gertak terutama bagian intelijen, kalem-kalem bisa keracunan..eh lupa anggota KPK kan sdh dibekali nasi sama air minum sendiri jadi semoga aman-aman saja

  20. audit boleh2 saja tapi jangan telanjangi TNI.

    ada alutsista yg memang harus di rahasiakan krn itu kunci kekuatan pertahanan NKRI.

    kekayaan sumber daya alam indonesia bak magnet dan primadona bagi bangsa asing yg ingin menguasainya.

    selama ini bangsa asing sulit untuk mengukur kekuatan indonesia, krn indonesia hampir tdk pernah mempublikasikan alat2 tempurnya.

    jk KPK menelanjangi TNI dg transparan maka bangsa asing akan mudah mengukur kekuatan indonesia, shg bangsa tetangga akan jauh lebih berani utk mencari2 masalah dg indonesia.

    semoga KPK jg memikirkan hal tsb. dan bisa mengaudit dg cara2 yg bijak demi NKRI

  21. entr kpk bingung sndri klu tau ad pmbelian kapal perang tirov,slava,suhkoi t50,kapal selam yasin,rudal s300 uang dr mana bs beli ini smua..pdahal uang anggarn 150 triliyun..klu dbelin it smua pasti kurng..anggrn sgtu dbagi dgn perawatn dll..

  22. audit ok,,gpp..asal jangan ada yg lain2…
    KPK juga msh banyak kerjaan yg lbh besar juga yg belum beres..century & blbi,,terus berani ngga audit di migas juga.,..??
    hayoooo….???

  23. Memangnya ada pasal yang memperbolehkan KPK melakukan Audit yaa? jika ada, pasal berapa di Undang-Undang apa. setau saya, KPK hanya berwenang melakukan Penegakan Hukum (penyelidikan, penyidikan & penuntutan) atas Tindak Pidana Korupsi, tidak memiliki kewenangan melakukan audit. sedangkan yang memiliki kewenangan melakukan audit atas penggunaan uang APBN adl BPK dan BPKP untuk Propinsi & Kabupaten. Audit dilakukan untuk menghindari penyelewengan yg menimbulkan kerugian negara & jika Audit BPK mengindikasikan ada kerugian negara maka penegakan hukumnya di tangan KPK atau jika KPK menerima laporan dugaan penyelewengan keuangan negara atas pembelian alutsista TNI maka untuk menguatkan dugaan tersebut, KPK bisa meminta kepada BPK untuk melakukan audit. jadi jangan dibolak-balik deh apalagi dicampur adukkan, dikit-dikit KPK, dikit-dikit KPK pdahal KPK kewenanganya juga dibatasi oleh Undang-Undang.

    permintaan si Busro mukadas untuk melakukan audit atas pembelian alutsista TNI menurut saya sangat tendensius, kenapa? pola yg digunakan sudah “G to G” & pihak swasta importir alutsista yg dilibatkan bisa dihitung sama jari untuk alutsista yg printil-printilan. belum lagi adanya Road Map dalam bentuk MEF sbg acuan pembelian Alutsista TNI yg dijadikan tolak ukur peningkatan Alutsista TNI.

    saya sarankan ke pada busro mukadas lebih baik memfokuskan diri untuk menikmati pensiun dan semoga bisa tidur nyenyak merasa aman, nyaman krn dijaga oleh TNI (darat, laut & udara). 🙂

    • Setubuh!!!!!!!

    • kalo menurut clue yang udah sering beredar oleh para sesepuh JKGR dalam hal sumber – sumber pendanaan untuk pengadaan Alutsista TNI ada yang diluar APBN maka aku yakin KPK akan kesulitan mengauditnya.. he.he.he…

      maaf cuman opini SR tukang angon wedus nok ndeso…

      • Bung @E-Kafa seandainyapun benar ada alutsista kelas berat yg dibeli dengan anggaran diluar APBN, saya yakin tetap menggunakan prosedur, minimal tentang bagaimana pembayarannya, dari mana sumber uangnya. 🙂 mungkin ada yg ingat ketika amerika & seluruh negara eropa sepakat melakukan embargo ke Rusia karena kasus Ukraina, tapi ada satu negara yang menolak dgn alasan negara tsb tidak boleh ikut campur dalam konflik Internasional dibelahan dunia manapun. adakah yang tau nama negara tsb. 🙂 & bagi saya memang sangat aneh krn tiba2 Rusia berani melawan amerika & eropa. pertanyaanya adl sejauh mana kekuatan ekonomi Rusia yg notabene Rusia hanya berteman dgn negara2 ekonomi peri-peri tapi berani melawan ekonomi raksasa dunia (amerika & eropa) 🙂

        Satu Hal yg ingin saya sampaikan sebagai rakyat jelata Indonesia adalah:
        “TERIMA KASIH BAPAK PRESIDEN SBY”

    • setuju bung Ronggolawe..
      1. bukankah wewenag untuk meng-AUDIT keuangan lembaga negara adalah wewenag BPK? dan setau saya lho KPK hanya punya wewenag untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas Tipikor.. dan akan melakukan penindakan apabila bukti sudah cukup.. ini setau saya lho.. mohon untuk dikritisi bung bung semuanya..

      2. saya setuju kalo seluruh lembaga negara baik yang ada dipusat/ daerah untuk diaudit begitupun juga pada lembaga Kemenhan RI/ TNI demi terciptnya pemerintahan yang bersih, cuman saya berharap untuk mempertimbangkan atas manfaat dan madharatnya apabila pemeriksaan ini dilakukan. dan kalo memang harus dilakukan pemeriksaan harus betul betul hati hati serta harus menjaga kerahasiaan negra yang paling utama terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari dalam maupun dari luar negeri/ asing demi hajat hidup warga negara kedepannya kelak..

      3. dan kalo perlu buatknlah UU tersendiri untuk mengatur cara pengauditan tersebut secara BIJAK karena juga menyangkut rahasia negara.. tapi harus diingat dalam penmeriksaan ini” keselamatan bangsa dan negara inilah yang intinya harus diutamakan demi keberlangungan hidup anak cucu kita terdepan dan jangan membabi buta..

      ingat pesan Rosulloh SAW.. lebih baik mencegah 1 (satu) keburukan dari pada menciptakan seribu (1000) kebaikan

      mohon untuk dikritisi bung- bung semuanya ya.. biar saya semakin mengerti, trims..

      maaf opini SR Tukang Angon Wedus nok Persil Alas Perhutani wil. Parengan – Tuban

    • setuju

    • Emg bener secara kelembagaan BPK yg memiliki wewenang untuk melakukan audit. Tetapi dalam hal adanya indikasi2 yg kuat telah terjadi penyelewengan atau tindak pidana korupsi disuatu institusi, lembaga atau kementrian berdasarkan laporan dari masyarakat, LSM atau lembaga negara lainnya yg mengakibatkan kerugian negara KPK berhak melakukan audit forensik. Hasil dari audit forensik ini nantinya bs digunakan oleh KPK sebagai alat bukti untuk mendukung proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam hal ini KPK bs meminta BPK atau membentuk tim auditor independen.

  24. Bikin aja kayak area 51 nya amrik khusus untuk yg rahasia dan tdk boleh diaudit2 atas nama keamanan nasional

  25. Semoga niat yg baik tidak malah membuat para ketua instansi negara saling curiga dan mencurigai

  26. Mau transparan bisa aja.Apakah KPK juga sdh diaudit anggarannya? Klo informasi alusista tni bocor siapa tanggung jawab? Hrs ada aturan yg jelas soal fungsi&tanggungjawabnya.Mungkin bisa diterapkan UU subversif kali ya klo smpe bocor.Alutsista TNI nafas NKRI loh.

    • Untuk pertanyaan pertama sudah ada di Pasal 20 (2) UU 30 Tahun 2002 mengamanatkan agar KPK diaudit keuangannya dan kinerjanya. Awal Januari 2014 BPK sudah menye- rahkan kepada DPR Laporan Hasil Audit atas Kepatuhan Kinerja Penindakan KPK terhadap SOP sebagai Penjabaran dari UU KPK dan UU KUHAP. Kesimpulan audit BPK menyatakan bahwa penindakan KPK sejak pengaduan sampai penuntutan telah tepat dan konsisten sesuai dengan prosedur. Nyaris sempurna kendati terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan KPK se- mata-mata karena keterbatasan SDM.

      • Yang perlu dipikirkan adl UU KPK vs Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
        Sudah 15 th Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tsb blm mengalami revisi.
        Jadi ini adl PR besar pemerintahan akan datang dan DPR RI

  27. apakah hasil temuan akan dibuka ke umum termasuk jenis dan jumlah alultista yg dibeli ? kalo hal ini dilakukan apa tdk bahaya ?

    • Pasti bahaya bung jika hasil audit ttg alutsista dibabat smua ke publik..maka dari harus dibuat payung hukumnya terlebih dahulu biar jelas fungsi KPK dan BPK dalam mngaudit TNI khususnya yg berkaitan dgn alutsista..

  28. migas kapan clearnya? bukankah ini lebih urgen buat di audit karena menyangkut hajat hidup rakyat..lihat berita di tv kelangkaan bbm sampai menggangu operasional tni

  29. mengerikan..

  30. Intinya tergantung pada niatnya mau Indonesia jaya atau hancur, masalah uu mudah dibuat apapun uu itu mau bikin uu tni kebal hukum pun bisa kalo pemerintah dan dpr akur tentang uu ini. Apalagi dpr sekarang kan lagi sibuk bikin uu yang bisa membuat anggota DPR aman dari kpk, kalo tni mau bisa kok pesan sama DPR tapi ya itu wani piro!!!

  31. hahaha… disini agak bebas Ndan sarkem, asal jangan pakai jati diri asli aja hehehe… kalau saya pribadi setuju tuh, silahkan saja KPK masuk untuk memeriksa, menyelidik, mengusut indikasi korupsi atas temuan BPK. wong BPK memang rutin mengaudit kok. tinggal perjelas kesepakatan yang kemarin dan dirikan juga batasan-batasan yang jelas menyangkut unsur kerahasiaannya, tidak lupa juga angkat penyidik yang berasal dari TNI sebagai anggota KPK. dan nantinya oknum TNI yang bersalah ya diadili di pemgadilan militer, oknum sipil yang bersalah di pengadilan umum/.tipikor hehehe…. Ndan Sarkem dapat salam dari Bung Noldy tuh hehehe… :mrgreen:

  32. menurut sy inspeksi oleh kpk penting bung, spy militer bener2 bersih, dana bwt riset mmg beneran dikasi ke riset, pengadaan alutsista gak ada yg jalur belakang.

    tapi hanya jika kpk berani menjamin rahasia tni tdkada yg diberikan ke pihak manapun

  33. NUSA DUA – Sehari usai penandatangan Code of Conduct (CoC) atau Kode Perilaku untuk mengakhiri kasus penyadapan, media Australia mengklaim itu sebagai kemenangan Austraia atas perang spionase.
     
    Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, merespons dingin pemberitaan media Australia tersebut. ”Kemenangan apa?” ucap Marty, Jumat (29/8/2014) di Nusa Dua, Bali.
     
    ”Kalau ingin menang, ya udah menang aja terus. Kalau hal seperti ini dianggap kemenangan ya syukur Alhamdulillah, liat saja isinya (CoC),” lanjut Marty.
     
    Menurut Marty, dalam kondisi seperti ini seharusnya jangan ada pihak mengklaim sebagai pemenang.”Kan sekarang sudah ada kesepakatan, yang melakukan penyadapan siapa selama ini,” ucapnya.
     
    ”Kalau mereka anggap itu (CoC) sebagai kemenangan untuk mereka, silaan saja bermimpi seperti itu,” katanya.
     
    Media yang menulis berakhirnya kasus penyadapan sebagai kemenangan spionase Australia ditulis oleh Sydney Morning Herald, kemarin.”Australia win the spy war with Indonesia,” begitu judul pemberitaan media itu.
     
    Dalam artikel tersebut ditulis bahwa kesepakatan yang ada antara Indonesia dan Australia, tidak akan menang melawan kesepakatan yang sudah dibuat antara intelijen Australia, Inggris, Selandia baru dan Kanada yang merupakan kelompok spionase “Five Eyes”. ( sindonews )

    Lucunya negara yg satu ini. Makin besar kepala!!

  34. Hmmm…yg sipil aja masih tebang pilih padahal gampang asal ada kemauan….eh mau ngurusin militer yg jelas banyak sim salabim nya…

    Ane belajar akuntasi pemerintahan aje sampe geleng geleng kepala karena peluang bocornya banyak banget….BPK gak guna….apalagi mirit keuangan militer? Bisa masuk sel semua tuh dari kroco mumet sampe panglima…

    Jadi kembali ke duluan ayam apa telor…gimana mau bersih kalau sapunya saja kotor…

  35. Jika menurut KPK ada pelanggaran silahkan masuk dan audit, ada yang terbukti sikat dan yang penting orang orang KPK semestinyaprofesional jangan sampai seperti gosip sprindik yang bocor ke publik terulang lagi…

  36. sprindik anas bocor dengan mudahnya, BAP bocor,
    informasi alusista tni?? pasti akan bocor bagaimanapun caranya.

    KPK mending introspeksi dulu.

  37. bung stmj@tapi susah bung!coba kalau dibandingkan dengan harta yang di dapat dari papua(freeport) besaran mana bung?

    • Nah itu, harta yang tampak dan benar – benar ada justru tidak membawa faedah bagi rakyat negeri ini terutama bagi masyarakat Irian, ajaib bin misterius bukan?!

  38. Setuju apabila semua lembaga di negara ini diadakan pengawasan demi terciptanya pemerintahan yg bersih, tetapi kerjasama antar lembaga dan departemen jangan pula di lupakan agar jangan sampai ada yg menjadi pahlawan kesiangan… yg perlu jadi catatan KPK jangan melupakan kasus2 yg sudah lama mangkrak seperti kasus century dan BLBI yg jumlah kerugian negaranya sangat besar, sehingga tidak ada keraguan dari masyarakat untuk selalu mensuport KPK.

  39. Statemen pak Busyro di media ini menarik untuk dicermati
    Kenapa yang ngomong ke pak Busyro yang mau pensiun dan ingin masa jabatannya diperpanjang ?
    Apakah bila pak Busyro yang berstatemen rada aman KPK karena mau pensiun,,, kenapa tidak Ketua KPK yang biasanya suka membuat statement dimedia .. apalagi menjelang Pilpres sering dengar statement beliau.
    Kok rasanya nguber nguber internal TNI ini harus dan wajib disaat kita lagi melaksanakan program MEF

    Saya jadi ingat buku Intelijen Sebagai Ilmu, yang ditulis oleh pak Jono Hatmodjo
    Operasi Psikologis,
    Yaitu meliputi kegiatan-kegiatan membujuk, mengeluk-elukan, meyakinkan, menghasut, dan perang urat syaraf. Operasi psikologis ini disebut operasi pikiran, perang urat syaraf, atau perang pikiran (the war of mind) karena yang menjadi sasaran adalah pikiran manusia atau masyarakat.

    Ada lagi kelas dalam Propaganda yaitu perilaku mempersatukan (cohesive)
    Tanggapan mempersatukan (cohesive response) adalah tanggapan umum, seperti halnya kemauan, mendorong, menuntut, dan bekerjasama.
    Perilaku mempersatukan dapat melambangkan kebersamaan. Dalam pendekatan ini kita ingin sasaran (audiens) merasa menjadi bagian dari bagian tujuan yang lebih besar. Metode ini disebut “ band wagon”.

    Jadi kita harus cerdas mengunyah suatu berita tipsnya :
    1. Jangan membaca untuk kepuasan (don’t read for content)
    2. Bacalah untuk tujuan (read for purpose).
    3. Jangan hanya memperlihatkan apa yang dikatakan oleh artikel-artikel dalam surat kabar atau statement umum atau press release, tetapi tanyakan pada diri, mengapa hal itu dikatakan (apakah maksud pembuat laporan atau artikel atau statement dan apa yang ingin dicapainya?).
    4. Mengadakan cek dan recek secara langsung.
    5. Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang yang tepat.

  40. Adem baca koment nya bang @jalo dan @satrio ,
    Selama hukum di indonesia masih ada , jangan sekali kali melanggar hukum yang berlaku walaupun ada kesempatan , semoga semua bapak di TNI mengerti dan menghukum oknum yang sengaja mempermainkan uang rakyat , ingat cita cita dulu para proklamator dan para pejuang pejuang masa lalu pak !
    kemerdekaan dari bangsa asing memang sudah tapi merdeka dari bangsa sendiri (korupsi) saya rasa belum bung .

    Imho

  41. hahaha.. ksian yah, gk ada yg mau respon pendapat yg gk baik.

  42. bung pocong serem mantap avatarnya makin cuhui az atut 😉

  43. Jangan kerjakan klo lebih banyak mudharot dripada manfaatnya.Uang bisa dicari,kemerdekaan & kebebasan mahal harganya.350 thn terjajah,apa msh kurang? Msh banyak departemen,lembaga& instansi yg hrs trlebih dulu mrasakan palu kpk.Bukan institusi vital(TNI)yg hrs diobok2.Klo kita(negara)nggak alat vital gimana? wslm.

  44. KPK seharus bekerja berdasarkan skala prioritas, masih banyak instansi2 pemerintah yang belum tersentuh oleh KPK, dimana disitu terjadi korupsi yg sudah menjadi tradisi & mendarah daging yg sangat menyolok, khususnya yang saya alami dalam tender proyek/pekerjaan di instansi pemerintah; boleh saja KPK masuk dalam proyek pengadaan alutsista sepanjang tidak menghambat pengadaan alutsista itu sendiri, bahkan seharusnya membuat lebih efektif,efisien dan memperlancar pengadaan alutsista untuk TNI !!!

  45. Apakah ada jaminan, rahasia negara tidak bakalan bocor ???
    Rahasia negara=keamanan negara.
    apakah keamanan negara bisa dijaminkan???
    Maaf cuma pikiran rakyat jelata.

    • kalo diaudit, misalnya alat ini harganya berapa, terus isinya apa aja.. kalo buat nembak jarak tembaknya mampu berapa jauh, daya ledaknya apakah sebanding dg harganya..kira-kira gimana yah? (mungkin yg diuntungkan pihak lain, karena bisa membaca kekuatan lawan tanpa harus disadap/???)

  46. Gara-gara pilpres saja masalahh DKP bocor. KPK memang harus konsen memberantas Korupsi di instansi manapun, tapi harus mengutamakan yang nilai uangnya besar dan berpengaruh pada kedaulatan ekonomi untuk rakyat, seperti kasus BLBI, Bank Century, kontrak Migas dengan perusahaan asing. kalo sekiranya KPK menghambat peningkatan kekuatatan pertahanan, kirim saja satu Yakhon atau Harpoon ke gedung KPK.

 Leave a Reply