Jun 172017
 

Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (9/2/2017). (ANTARA FOTO/POOL/Widodo S. Jusuf/kye/17)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu orang tersangka baru dari unsur swasta dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkutan Udara.

“KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan Direktur PT DJM, bernama IKS sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 16/6/2017.

Tersangka IKS diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017.

“Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp224 miliar,” kata Basaria.

IKS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Basaria menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak Maret 2017 atas laporan masyarakat yang diterima KPK pada Januari 2017.

“Sejak saat itu, KPK terus berkoordinasi dengan pihak POM TNI AU dengan memintai keterangan sejumlah pihak terutama terkait pihak-pihak yang berada dalam kewenangan TNI AU,” tuturnya.

Sebelumnya, kata Basaria, pada April 2016, TNI Angkatan Udara mengadakan pengadaan satu unit helikopter angkut AW-101 dengan menggunakan metode pemilihan khusus, yang artinya proses lelang harus diikuti oleh dua perusahaan peserta lelang.

“Tersangka IKS selaku Direktur DJM juga diduga sebagai pengendali PT KCG mengikuti proses pemilihan dengan menyertakan kedua perusahaan tersebut,” kata Basaria.

KPK menduga sebelum proses lelang dilakukan, tersangka IKS sudah melakukan perikatan kontrak dengan AgustaWestland sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak sekitar Rp514 miliar.

“Pada bulan Juli 2016 dilakukan penunjukan pengumuman, yaitu PT DJM dan dilanjutkan dengan kontrak antara TNI AU dengan PT DJM dengan nilai kontrak Rp738 miliar. Pengiriman helikopter dilakukan sekitar bulan Februari 2017,” ucap Basaria.

Basaria menyatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK pada publik sebagaimana diatur di Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, maka KPK berharap masyarakat tetap mengawal penanganan perkara ini dan kinerja KPK secara umum.

Sebelumnya, dalam kasus ini, POM TNI sudah menetapkan tiga tersangka yaitu Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi BW selaku pejabat pemegang kas atau pekas dan Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu.

PT DJM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Peralatan militer non-senjata yang juga memegang lisensi dari Amerika Serikat untuk terlibat dalam bisnis di bawah Peraturan Kontrol Ekspor peralatan militer dari Amerika Serikat dan Lisensi (Big Trade Business Licence “SIUP”;).

Sumber: Antara

  5 Responses to “KPK Tetapkan Satu Tersangka Baru Korupsi Heli AW-101”

  1. Ko baru atu si……. banyakin dong, biar ada warjag yang komen boooorrrooong…. haaaaaa….. :ngakak

  2. dikambinghitamkan-diputihkan-dipulihkan-dilupakan :travel :travel :travel

  3. Saya belum yakin hasik tsb kalau KSAU tidak diperiksa detail.
    Kembali lg saya tegaskan dikomentar2 saya sebelumnya soal “AW” ini, Tentang pernyataan KSAU sebelumnya bahwa “Pembelian AW Sesuai Prosedur” wajib dipertanggung jawabkan seorang Pemimpin Militer.

  4. RE-COMENT.

    Saya belum yakin hasil tsb kalau KSAU tidak diperiksa detail.
    Kembali lg saya tegaskan dikomentar2 saya sebelumnya soal “AW” ini,
    Tentang pernyataan KSAU sebelumnya bahwa “Pembelian AW Sesuai Prosedur” wajib dipertanggung jawabkan seorang Pemimpin Militer.

  5. Oh… baru sampai d situ ya…. apa mungkin g akan terus k atas ya…???

 Leave a Reply