Jul 132017
 

Dok. Usai bermanuver di Laut Cina Selatan, kapal induk Liaoning  dan armadanya mendekati wilayah Taiwan, (11/1/2017). (Reuters).

Jakarta – Situasi Laut China Selatan setahun sesudah putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) PBB di Den Haag, Belanda, masih kacau, karena China tetap melaksanakan beragam kegiatan di wilayah itu dan menumbuhkan keprihatinan masyarakat di kawasan.

Apa hasil-hasil keputusan PCA itu? Pada tanggal 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase PBB (PCA) memutuskan tidak mengakui “garis-garis berbentuk U” di wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim sebagai wilayah teritorial Cina dan memenuhi gugatan dari Filipina. Mahkamah itu menyatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum dan menolak “hak sejarah” dari China di Laut China Selatan.

Keputusan itu juga jelas mengidentifikasi bahwa pulau buatan China yang dibangun di atas terumbu karang di Laut China Selatan tidak bisa dianggap sebagai daerah ekonomi eksklusif 200 mil.

PCA sudah menetapkan bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina di daerah ekonomi eksklusif melalui kegiatan-kegiatan, seperti melarang kapal penangkap ikan Filipina, membuat pulau buatan, dan hak-hak memancing di Scarborough Shoal.

Segera sesudah putusan PCA keluar, Beijing menanggapinya dengan mengumumkan “tidak bisa menerima dan tidak mengakui putusan tersebut”. Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan Nasional dan banyak media resmi di China secara bersamaan menyokong keputusan pemerintahnya untuk menolaknya.

Alasan penolakan mereka ialah bahwa daerah itu, pulau-pulau dan batu-batu. Kawasan itu dikendalikan dengan daerah ekonomi eksklusif dan para nelayanya telah beroperasi di sana selama 2.000 tahun.

Keputusan Mahkamah itu memiliki dasar hukum internasional yang penting, UNCLOS 1982. Semua Negara di kawasan itu, termasuk China, sudah meneken dan meratifikasi konvensi ini dan dokumen ini mempunyai dasar hukum umum untuk penyelesaian sengketa Maritim.

China sudah mengklalim seluruh wilayah Laut China Selatan adalah kepunyaan China, sementara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan juga mengklaim sebagian kawasan strategis itu menjadi teritorial mereka. Sampai sekarang, wilayah itu masih dipersengekatan para pihak dan cara-cara diplomasi ditempuh.

Dengan sokongan kekuatan yang sangat kuat dan fasilitas paling modern, pada tahun 2014 sampai 2015, China telah membuat pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan. Dikabarkan jumlah pertambahan luas oleh China di Kepualauan Spratly adalah sekitar 1.300 Hektare. Ini adalah skala pekerjaan yang dapat disebutkan terbesar di planet ini dan tidak ada tandingannya.

Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakn China adalah mendirikan dua lapangan terbang utama di Cross Island dengan landasan pacu sepanjang lebih dari 3.000 meter, yang mampu melayani naik-turunnya pesawat pembom strategis kepunyaan China.

Di pulau-pulau dekatnya China telah membangun hanggar-hanggar, radar frekuensi tinggi yang memiliki kemampuan untuk mengontrol setiap pesawat, kapal asing yang melintasi Selat Malaka dan Laut China Selatan.

Paralel dengan kegiatan konstruksi Pangkalan Militer, China juga mendirikan pekerjaan sipil, seperti klinik kesehatan, pusat bantuan, penyelamatan di laut, dasar jasa kelautan, perbaikan kecil, Pompa Minyak, Tanker, mendirikan Mercusuar, pusat penelitian- penelitian ilmiah kelautan dan lingkungan.

Mereka mengatakan bahwa membuat fasilitas-fasilitas Sipil tidak hanya melayani kebutuhan China sendiri, tetapi juga semua Kapal Internasional.

Tetapi, kegiatan China itu yang tetap dilaksanakan meskipun PCA sudah mengeluarkan keputusannya. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi.

Reaksi Masyarakat Internasional

Sesudah pembicaraan tahunan dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Sydney, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson memperingatkan China agar tidak menggunakan kekuatan ekonomi untuk menghindari tanggung jawab internasional di Laut Cina Selatan.

Tillerson juga menegaskan pernyataan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis yang memprotes kegiatan pembangunan China di Laut China Selatan, yang dipersengketakan.

“Amerika Serikat dan Australia menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan, serta penggunaan yang sah di laut, terutama di Laut China Selatan dan di tempat lain, untuk memastikan operasi normal tatanan hukum berdasarkan aturan. Kami menentang pendirian kegiatan pulau buatan dan militerisasi di perairan internasional,” ujar Menlu AS.

Menurut Rex Tillerso, kegiatan China di Laut China Selatan sangat mengkhawatirkan dan dapat menjadi ancaman bagi ekonomi global apabila Bejing mengendalikan akses ke wilayah perairan itu yang sangat penting bagi Militer dan perdagangan besar.

Selain AS, negara-negara lain, seperti Jepang, Australia, dan Prancis sangat prihatin atas tindakan China setelah PAC mengeluarkan keputusan tersebut. Negara-negara ini menginginkan China berkelakuan secara bertanggung jawab sebagai kekuatan utama dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

ASEAN

Untuk ASEAN, isu Laut China Selatan sudah menumbuhkan keretakan di antara beberapa Negara anggota. Menghadapi perkembangan yang kompleks di kawasan, 10 negara anggota perkumpulan ini memerlukan solidaritas di antara sesama Asean. Nilai-nilai yang sudah didirikan bersama selama ini sudah menjadi keberhasilan ASEAN yang diakui di dunia. Oleh sebab itu, apabila masalah Laut China Selatan tidak diselesaikan dengan baik, maka pendirian organisasi ini pada masa depan akan terpengaruh.

ASEAN dan China harus segera mencapai Tata Perilaku (COC) mengikat, komprehensif, berguna, dan menjadi alat yang efektif untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan dan keselamatan di wilayah.

Pada tanggal 18 Mei 2017, ASEAN dan China sudah mengadakan pertemuan tingkat pejabat senior ASEAN-Cina tentang Implementasi Deklarasi XIV mengenai Tata Perilaku Para Pihak (DOC) di Laut China Selatan (DOC) di China.

Para pihak mencatat hasil kelompok kerja DOC/COC tentang kerangka rancangan COC, dan setuju untuk menyampaikan konsep kepada Konferensi Menteri ASEAN-China pada bulan Agustus 2017 sebagai pertimbangan dan arahan. Adopsi resmi kerangka untuk COC akan berlangsung pada bulan November 2017 di Filipina yang menjabat sebagai ketua ASEAN tahun ini, dilansir ANTARA, 12/7/2017.

Mereka menegaskan untuk terus melanjutkan dialog dan konsultasi dalam rangka mempercepat proses DOC/COC demi memelihara dialog dan kerja sama bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Bagikan:

  9 Responses to “Laut China Selatan, 1 Tahun Setelah Pengadilan Arbitrase”

  1.  

    Philipina yg menang tapi Philipina juga yg ketakutan….. badan arbitrase internadional ternyata macan ompong !!…….

    Macan ompong…… macan ompong….. macam macan semenanjung…. xixi…

  2.  

    Cuma mau minta makan mungkin bung. Kelaparan kehabisan bekal.

  3.  

    Sepertinya sejarah sudah menjadi dasar yang cukup bagi manusia dekade ini untuk tidak membuat keputusan yang mengerucut pada kekuatan militer, terutama sesama negara berpengaruh di kawasan. Jaman kekaisaran dan hegemoni menguasai dunia sudah lewat, saat ini satu sama lain sepakat untuk mementingkan diplomasi atau sekedar saling kritik dan memberi sanksi. Bahkan walaupun proxy war kerap kali membuat kekuatan dengan tujuan yang berbeda bisa saling bersenggolan secara langsung, kenyataannya diplomasi dinomorsatukan, satu hal yang positif. Ada yang bisa menebak kapan hal ini akan berakhir dan peperangan besar terjadi, melibatkan sebagian besar negara2 di kawasan? pasti akan sangat mengerikan mengingat beberapa negara menyimpan dan memiliki hulu ledak nuklir aktif yang satu hulu ledaknya ribuan kali lebih besar dibanding little boy atau fatman. memang sebagian besar hampir 70% dimiliki Amerika dan Rusia yang telah meratifikasi perjanjian nuklir, tapi siapa yang tahu fakta sebenarnya? di sisi lain beberapa negara secara jelas memiliki kekuatan nuklir dan tidak meratifikasi perjanjian ini seperti China, Israel, Pakistan, atau Karea Utara?, di samping beberapa negara juga mulai mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai belum tentu negara-negara ini memang tujuannya murni untuk itu. Minimal mereka memahami tahap awal dari proses menuju kesana, membuat senjata yang mampu memusnahkan manusia dalam sekejap.

  4.  

    Makanya mereka repot2 bikin CPEC jalur sutra baru
    Supaya bisa tenang claim LCS… pulau buatannya udah mo selesai yah? Tinngal tunggu di isi pasukan sm state of art weapon

  5.  

    Biarkan saja… paling jg nanti tenggelam sndr…..

  6.  

    China punya nyali karena punya kekuatan militer + ekonomi, pelajaran berulang seperti yg pernah terjadi sejak jaman dulu.

  7.  

    mang melon menta proyek apaan bung,… ngurug laut?

 Leave a Reply