Lu Kang: “Singapura Harus Hormati Kebijakan Satu China”

21
8

Kementerian Luar Negeri China pada hari Senin (09/01/2017) mengatakan bahwa mereka berharap agar Singapura bisa menghormati “Kebijakan Satu China” setelah Perdana Menteri Lee Hsien Loong dari Singapura mengirim sepucuk surat kepada Kepala Otoritas Hongkong, Leung Chun-ying, menuntut agar sembilan mobil lapis baja Singapura yang telah ditahan enam minggu lalu segera dikembalikan.

Peralatan militer tersebut disita dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan pelatihan rutin di Taiwan pada tanggal 23 November 2016.

Diangkut oleh perusahaan pelayaran komersial APL, kesembilan kendaraan lapis baja tersebut dijadwalkan tiba di Singapura pada 29 November 2016.

Lu Kang, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan “Kebijakan Satu China” adalah prasyarat dasar bagi setiap negara untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain.

Dia juga mengatakan bahwa Singapura harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Hongkong.

Pemerintah Hongkong mengatakan penyelidikan mereka sedang berlangsung dan itu akan memakan waktu.

Menteri Pertahanan Ng Eng Hen dari Singapura mengatakan bahwa peralatan militer tersebut adalah milik pemerintah Singapura dan dengan demikian memiliki kekebalan berdaulat di bawah hukum internasional. Dia mengatakan bahwa tindakan Hongkong bertentangan terhadap hukum tradisional dan hukum internasional, dan Hongkong harus mengembalikan mobil lapis baja tersebut.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan kejadian itu mengganggu hubungan bilateral, namun ia berpendapat bahwa kerjasama militer Singapura dengan Taiwan bukan rahasia, namun telah lama diketahui oleh semuanya.

Ng Eng Hen lebih lanjut mengatakan bahwa mereka akan mengambil kembali mobil itu dan melanjutkan pelatihan di luar negeri setelah penyelidikan selesai.

Namun, menurut Peraturan Ekspor dan Impor (Komoditas Strategis) Hongkong, kendaraan lapis baja dan tank dikategorikan sebagai komoditas strategis yang hanya dapat memasuki atau meninggalkan kota Hongkong dengan izin yang ditandatangani oleh Departemen Perdagangan dan Industri.

Sementara kendaraan lapis baja Singapura tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut ketika memasuki Hongkong. Menhan Singapura mengatakan bahwa kendaraan senilai US $ 21 juta tersebut tidak melibatkan amunisi atau bahan sensitif dan dapat secara terbuka dibeli di pasar.

Sumber: People’s Daily

21 KOMENTAR