Jan 312017
 

(credit photo : Dailycal.org)

Haruskah guru besar alias profesor di perguruan tinggi atau lembaga penelitian diwajibkan meneliti untuk memperoleh tunjangan profesor? Pertanyaan yang normatif itu terjawab sudah oleh kebijakan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, yang menyatakannya dalam forum Rapat Kerja Nasional Kemristek dan Dikti di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Aturan soal itu secara rinci berbunyi guru besar diharuskan memublikasikan minimal tiga karya ilmiah di jurnal internasional dalam kurun tiga tahun.

Bagi profesor yang tak memuja kuantitas dalam meneliti, dia bisa memilih persyaratan yang mengutamakan kualitas, dengan menghasilkan cukup satu karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional yang ternama, menghasilkan penemuan yang dipatenkan atau menghasilkan karya seni atau desain monumental dalam kurun tiga tahun.

Menurut rencana, evaluasi berdasarkan Peraturan Menristek dan Dikti Nomor 20 Tahun 2017 itu akan dilakukan pada November 2017 mendatang. Jika persyaratan itu tak terpenuhi, tunjangan itu akan dihentikan sampai yang bersangkutan memperlihatkan hasil karyanya.

Aturan yang mewajibkan guru besar menghasilkan karya ilmiah itu bisa dipandang sebagai langkah progresif untuk mengakhiri kebiasaan selama ini yang kurang sehat, yakni menjadi guru besar karena kerajinan mengajar mahasiswa, menjadi pembicara atau menulis artikel di koran.

Pekerjaan mengajar, jadi narasumber seminar dan menulis artikel di media massa jelas bukan pekerjaan yang menantang, atau aktivitas yang membuahkan karya monumental yang semestinya dilakukan oleh mereka yang menyandang gelar paling bergengsi di perguruan tinggi, yakni profesor.

Aktivitas semacam itu biarlah diisi oleh mereka yang sedang aktif memburu nilai untuk poin kredit akademis sebelum mereka meraih gelar guru besar.

Tentu mengerjakan tiga aktivitas itu tak haram sama sekali namun selayaknya tak menjadi pekerjaan utama seorang guru besar.

Di mana pun selalau ada dua jenis akademisi yang memperlihatkan karakter intelektual yang berbeda kalau bukan berseberangan. Yang pertama adalah mereka yang gemar tampil bak selebritas di media massa, dengan lebih banyak menghabiskan waktu tampil di seminar-seminar, menulis di koran-koran. Jenis kedua, yang ideal dan hanya sedikit akademisi yang suka melakukannya, yakni menikmati kerja sunyi di laboratorium, di perpustakaan untuk bergelut dalam meneliti dengan target menghasilkan karya penelitian yang bermakna dan monumental.

Tentu dikotomi itu bisa dinisbikan oleh mereka yang lebih langka lagi jumlahnya: yakni akademisi yang di sela-sela melakukan penelitian yang serius dan mendalam, mereka masih menyempatkan menulis untuk media massa. Ekonom Iwan Jaya Azis agaknya bisa digolongkan sebagai akademisi yang jenis pertama, yang langka.

Tampaknya, peraturan tentang tunjangan profesor itu cukup adil dengan memasukkan penciptaan karya seni atau desain sebagai persyaratan mendapatkan tunjangan.

Di universitas negara-negara Eropa atau Amerika, profesor yang menghasilkan karya seni bukanlah hal yang luar biasa. Di Tanah Air hal serupa juga terjadi meskipun belum merupakan fenomena umum. Para profesor yang juga novelis atau penyair atau perupa bisa ditemui di kampus-kampus. Sebelumnya, karya mereka tak pernah diperhitungkan sebagai karya akademis yang layak diberi tunjangan profesi.

Barangkali persoalan yang cukup pelik akan muncul saat panitia penilai harus mengukur kadar kemonumentalan karya-karya itu.

Sebuah novel Olenka, misalnya, yang ditulis Budi Darma atau Perahu Kertas, kumpulan puisi Sapardi Djoko Damono yang di mata sejumlah kritikus dianggap bernilai sebagai karya sastra tentu akan menjadi kontroversial saat harus diukur kemonumentalannya.

Apalagi jika para penilai yang menjadi tim dalam penetapan tunjangan profesor itu bukan pakar yang ahli dalam menilai kualitas karya seni. Tentu persoalan ini bisa diselesaikan dengan menetapkan ukuran standar yang bisa diterima secara akal sehat. Misal, jika karya itu diapresiasi oleh publik lewat sejumlah resensi yang dimuat di jurnal atau media massa bereputasi di tingkat nasional, tim penilai bisa mengakomodasi karya itu memenuhi syarat sebagai karya monumental.

Sepintas lalu tampak bahwa persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesor itu bukanlah hal yang ringan dan bisa dicapai oleh mayoritas guru besar.

Apalagi jika status atau gelar guru besar itu selama ini dicapai lewat poin kredit yang didasarkan pada ketekunan mengajar, membuat diktat kuliah dan menulis artikel-artikel di media massa.

Bagi kebanyakan guru besar yang jarang atau amat jarang melakukan penelitian ilmiah, memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan itu adalah pekerjaan yang sangat berat.

Namun, tantangan itu perlu dijawab oleh para profesor, yang dalam dunia keilmuan di universitas-universitas besar di negara maju, memiliki filosofi hidup dan mati, yang dirumuskan dalam frasa: publish or perish. Artinya, menerbitkan karya atau mati secara akademis.

Tunjangan profesor pada akhirnya bisa dimaknai sebagai insentif bagi akademisi untuk tetap berkarya. Iklim yang bisa mendorong kegairahan untuk melahirkan karya ilmiah atau seni di kampus-kampus di Tanah Air agaknya merupakan keniscayaan sehingga peraturan tentang tunjangan itu tak perlu dicabut sekalipun banyak profesor yang tak sanggup memenuhinya. Barangkali revisi terhadap aturan itu untuk menurunkan standar yang terlalu tinggi masih bisa ditoleransi. Tapi menghapusnya sama sekali bukan solusi yang pas buat pekembangan keilmuan di Tanah Air.

Antara

  8 Responses to “Memacu Karya Ilmiah Profesor Indonesia”

  1. pada akhirnya level prof pun punya tantangan!!!

  2. Tapi pemerintah tetap komit gak dgn peraturan yg telah dibuat, berapa banyak peneliti kita kekurangan dana untuk riset.

  3. Ya memang harus spt itu, utk bisa di sebut profesor harus punya bukti nyata dl spt hasil karya ilmiah atau menciptakan satu jenis obat utk satu macem penyakit yg belum pernah ada sebelumnya atau berupa hasil kaya yg sangat jarang bahkan tidak ada yg menyamai, nah itu baru org tsb laik disebut professor…namun tulisan di atas apa bener “memublikasikan” atau mempublikasikan bung diego??. Hehehe mari kita lihat sama2 di kbbi…salam!!,

  4. Namanya profesor harusnya punya karya sendiri berdasarkan riset dan bukan jiplak lo ya. Tidak boleh karena terpaksa untuk dapatkan titel, karena pada dasarnya prof bekerja berdasarkan nalurinya

  5. Setuju bung,jgn seperti pakcik warga negara jaguh itu,baca atau gak baca atau ngerti atau ngak ngerti artikel JKGR komennya selalu nyampah dan tak ada hubungannya dgn isi artikel

  6. Beda bung, beda gelar antar ulama dan Prof, kalo ulama yg tdk pandai pengetahuan agamanya maka tdk pantas disebut ulama, tapi kalo Prof yg udah lulus tes dan segala mcem ujian dan ahli dibidangnya namun belum memiliki karya yg anda sebutkan bukan berarti prof itu tdk pantas disebut prof, karna mendapat gelar Prof itu tdk mudah bung

 Leave a Reply