Membangun Pertahanan Indonesia Part 1

by Sugimura Agato
Penulis adalah peneliti amatir dalam bidang pertahanan, ekonomi dan politik.

Apa yang Dibutuhkan oleh Indonesia setelah MEF III Berakhir?

Pada tahun 2020 rencana anggran militer Indonesia akan mencapai Rp 131.2 Triliun, naik 19,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai Poros Maritim Dunia dan salah satu negara kuat dan berpengaruh di kawasan khususnya di Asia Pasifik, sudah sepantasnya bagi Indonesia untuk menguatkan postur militer mereka terlebih melalui anggaran belanja militer.

Walaupun masih jauh dari kata jumlah ideal 2-3% dari PDB, kenaikan anggaran tersebut akan menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk bangkit kembali menjadi salah satu macan Asia. Pertanyaannya adalah dengan anggaran sebesar itu mau dibawa kemanakah pengembangan postur kekuatan Indonesia?

Sejak beberapa dekade kekuatan militer Indonesia selalu terletak pada kekuatan angkatan darat sebagai tulang punggung pertahanan negara dengan sedikit modernisasi alutsista diberbagai matra.

Yang paling miris saat itu Indonesia tidak memiliki pertahanan udara berikut radar pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi antar keduanya. Saat ini, pertahanan udara merupakan kewajiban mutlak dari setiap negara dalam mempertahankan kedaulatannya disamping pertahanan siber.

Proyeksi strategi pertempuran seperti yang diperlihatkan pada konflik modern seperti perang Teluk Jilid 2, perang Georgia, Perang di Libya hingga serangan Rudal masif di Suriah memberikan gambaran bahwa pihak agresor akan melakukan serangan kombinasi dengan tujuan melumpuhkan musuh dalam waktu singkat dengan melibatkan salvo Rudal jelajah sebanyak mungkin untuk meminimalisir kerugian pada pihak agresor sekaligus menekan biaya perang.

Palagan Suriah sudah memperlihatkan bagaimana sistem Hanud terintegrasi yang walapun sebagian masih menggunakan sistem Hanud kuno namun tetap memberikan pencegahan yang luar biasa disamping perkuatan Hanud jarak pendek minimalis untuk menghadapi serangan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) yang murah dan datang secara bergelombang.

Itu belum termasuk ancaman dari penggunaan Rudal Hipersonik yang akan mempercepat waktu serangan sekaligus menipiskan kesiapan bertahan musuh. Melihat perkembangan arah doktrin pertempuran saat ini, Indonesia mulai memperbanyak Alutsista jarak pendek dan menengah seperti Oerlikon Skyshield, beberapa macam Manpads, Giant Bow dan mengakuisisi Hanud jarak menengah NASAMS.

Setidaknya Indonesia sudah perlu untuk memikirkan akuisisi Hanud jarak jauh serta penyiapan sistem yang lebih terintegrasi berikut Alutsista pengawasan jarak jauh untuk mendampingi B-737 Surveilance milik TNI-AU, UAV MALE, dan satelit.

Namun demikian, akuisisi tersebut masih jauh dalam arti menangkal ancaman nyata apalagi ketika serangan musuh akan melawati laut Indonesia yang sangat luas dan banyak. Dengan luas laut wilayah mencapai 3.25 juta km2 dan luas laut ZEE mencapai 2.55 juta km2 tentu Indonesia juga membutuhkan kemampuan pertahanan udara di lautan.

Peta Indonesia. (@ I made Andi Arsana)

Di sinilah posisi Indonesia untuk mulai melirik penggunaan Kapal Eskorta Anti Peperangan Udara atau Anti Air Walfare Ships. Ada banyak pilihan jenis kapal dengan kemampuan peperangan anti udara dan perang Jamming yang mumpuni seperti IIver Huitfeldt atau FFX Omega 6000.

Dengan dimensi lebih dari 6000 ton, keduanya mampu membawa konfigurasi senjata anti udara jarak pendek-sedang maupun jarak jauh, Helikopter AKS dan OTHT yang lebih besar serta jangkauan pengawasan yang luas hingga jarak 400 km atau lebih.

Kebutuhan pengadaan Kapal Eskorta Anti Udara bisa disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada kalau perlu anggaran dinaikkan menjadi 3% GDP untuk mempercepat MEF III sekaligus pengadaan payung udara di seluruh wilayah Indonesia khususnya di lautan. Idealnya Indonesia memiliki hingga 36 Kapal Eskorta Anti Udara dengan rincian 12 kapal bertugas, 12 kapal dalam kondisi siaga dan 12 kapal dalam perawatan.

Justifikasi penghitungan ini didasarkan pada total area lautan Indonesia dibagi dengan cakupan radar tiap kapal mencapai 502.400 km2 sehingga menjadi 11,54 dan dibulatkan menjadi 12 buah.

Kebutuhan ini bukanlah final mengingat ada banyak Alutsista lain yang bisa disinkronkan dalam misi pengawasan dan payung udara ini. Hanya saja untuk unsur penindakan jauh ke dalam, beban ini akan lebih baik ditempatkan pada Pespur dan kapal cepat Rudal yang dimiliki dan akan dimiliki oleh Indonesia mengingat doktrin militer kita lebih terpusatkan pada pertahanan Sishankamrata.

Untuk masalah ini akan diuraikan lebih lanjut pada artikel selanjutnya.

52 pemikiran pada “Membangun Pertahanan Indonesia Part 1”

  1. Entah knp saya lebih setuju FFX OMEGA 6000
    dibandingkan iver yg bongsor…
    Meskipun FFX OMEGA blm di buat.. Tp melihat design nya lebih futuristik dan lebih stealth..
    Di samping itu kita bs melanjutkan kerja sama yg sudah tercipta dgn DAMEN.. hanya saja mgkn dari segi harga lebih mahal.. Tp kita ikut terlibat dlm pembuatan nya…

    • Yupz, Iver emang murah tapi karena terlalu campur-campur jadi kurang cocok buat pertempuran khususnya buat AAW apalagi medan terbuka seperti di Laut Natuna Utara bisa bikin Iver gampang dideteksi. karena model pertempuran yg cocok buat Indonesia itu gerilya dan melibatkan banyak kapal kecil maka kapal besar seperti Omega bisa cocok buat gudang senjata anti udara. buat nyerangnya bisa dipasrahin ke F-16V dan Kelewang sebagai eksekutornya. Gabungan ketiganya punya RCS yg kecil, jadi walopun china punya Kaprang dan angkatan udara yg besar mereka bakalan kesulitan juga kalo ngadepin gaya tempur seperti ini. Walopun mereka punya Su-35 dan J-20 sebagai payung udara tapi jumlah mereka masih belum cukup sebagai kekuatan supremasi udara.
      Sedangkan kalo nunggu J-31 dan J-20 varian kapal induk buat Type 003A mereka pasti juga bakal butuh waktu yg lama apalagi mesin buat J-20 masih belum jadi. Omega kalo beli SM-3 atau kalo ga Barak 8 udah lebih dari cukup buat nyerang satelit recon China atau ngadepin rudal jelajah supersonik mereka. Mungkin kita bisa beli barak 8 aja. Sisanya bisa diisi ama Mica atau Aster 15. lupakan soal masalah politik Indonesia-Israel lah.

    • Apakah Iver atau De Zeven ok ajah. Yang satu Murah vs yang satu emang bentuk bagus dan sudah pernah TOT dengan PAL.
      Malahan dari artikel Bung Agato diatas saya tertarik dengan alenia system Radar dan Arhanud. Semua itu akan terjawab tuntas setelah Satelit Militer Kita beroperasi 2020. Termasuk juga menjawab AEW&C yang akan dipilih.
      Jadi bersabar dahulu sebentar lagi akan jelas.

  2. Harusnya ditulus spt ini

    by Sugimura Agato
    Penulis adalah peneliti “AMATIRAN” dalam bidang pertahanan, ekonomi dan politik.

    Sebab seorang penulis profesional maupun yg amatir sekalipun dlm muatan tulisannya tidak mengandung unsur keberpihakan krn dia mengambil.bahan acuan dr berbagai sumber, bukan pd satu sumber saja yg sesuai selera dia. Dan kajiannya pun bukan suatu hayalan fiksi sesat, tp hrs berdasarkan fenomena yg terjadi.
    Yg ngaku2 penulis begini ini yg merusak.citra dr para penulis sungguhan yg ada. Wong tukang komen nyeleneh kok ngaku ” Penulis Amatir ” ……preeeetttttt lah….xicixicixicixicixi

    “Kebutuhan pengadaan Kapal Eskorta Anti Udara bisa disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada kalau perlu anggaran dinaikkan menjadi 3% GDP untuk mempercepat MEF III ”
    ———————————————————————–
    Ini yg saya maksud “Penulis Amatiran”…..xicixicixicixici
    Ini yg dimaksuk aliran fiksi sesat tanpa kajian. Anggaran 3% GDP…..xicixicixicixici

    Ini baru part 1 aja sdh sesat spt ini, apalagi sampai part 50 mungkin nanti akan jadi penerusnya si Ntung PHd, yg habis ngibul dng tulisannya langsung melarikan diri begitu akan dikomparasi dng kondisi yg ada sekaran.

    Gatol…gatol…..ora usah nulis kowe tong. Nanti bualanmu makin sesat….xicixicixicixicixici

    • Anggaran tahun depan aja hampir 1% PDB. So, kenapa harus ragu Indonesia bisa punya anggaran Militer 2-3% PDB? Anggaran buat infrastruktur juga bakal berkurang seiring banyaknya proyek yg udah hampir kelar. bisa juga nambah FDI atau SUN. biar lebih aman libatkan juga seluruh BUMN dan swasta nasional yg bergerak dalam bidang alutsista biar bisa nambah perputaran atau ngurangi tekanan ke APBN kayak yg dilakukan buat Infrastruktur saat ini.

      Media dan analis senior aja bisa condong ke haluan tertentu kenapa Ane enggak? Yang penting kan sesuai fakta yg ada tinggal gimana cara kita menganalisisnya. Gitu Dhek Ruskye. hhhhhhhhhhhhhhh

      • 3% dr GDP itu terlalu besar, ingat GDP kita besar loh untuk khusus asean,,,saat ini anggaran militer kita bila digabung ame polri mencapai 1,5% dr GDP, jd kalau ane coba kalkulasi untuk bisa sedikit melebihi target mef keseluruhan kenaikan anggaran yg dibutuhkan sekitar 0,5%’ jd anggaran murni TNI sekitar 1,5% dr GDP udah mampu sedikit melebihi target mef, jd untuk program maksimalnya disusun setelah part 1 selesai yaitu tahun 2025, disinilah baru anggaran TNI harus rata2 di 2% dr GDP, kenapa harus seperti ini???? Karena saat ini kita jg lg kebut infrastruktur dan kebut program peningkatan kwalitas SDM, kedua program ini sama pentingnya dengan kebutuhan militer karena ini jg kebutuhan pertahanan dalam negeri yaitu ekonomi dan kwalitas mutu SDM negara ini, dalam 5 tahun ini aku rasa kedua program prioritas pemerintahan ini pasti tuntas sehingga di tahun 2025 untuk program memaksimalkan pertahanan militer mau untuk opensif militer kita bisa terpenuhi tanpa ada benturan program yg bersamaan dalam percepatan pembangunan dalam negeri,,,menurutku untuk saat anggaran militer/TNI kita masih boleh naik 0,5% lg.

        • Dhek Tungkir, pendapat anda memang benar. Tapi kita membicarakan program lanjutan setelah MEF jilid 3 dan antisipasi dengan China di Laut China Utara dan perang dingin jilid 2 setelah USA dan Rusia keluar dari INF serta perang dagang USA-China. Itu yang perlu kita siapkan. Anggaran Pendidikan sudah cukup besar dan menurut saya udah lebih dari cukup untuk melakukan bembenahan SDM secara keseluruhan. Kalo Infrastruktur memang udah dijor di periode pertama Jokowi.

          • Dari segi mane tong ente melihat china jd ancaman bagi indonesia??? Yg justru ancaman itu dr us yg hasut sana sini, kalau menurutku yg khawtir ame china tu mereka yg berikan fasilitas dukungan dinegaranya untuk dijadikan pangkalan militer amerika’ china justru menginginkan indonesia adem anyem karena salah satu sumber besar bagi kekuatan ekonomi china karena hubungan ekonomi china – indonesia yg sangat2 baik dan kita jg masih bisa bertahan ditengah perang dagang ini karena hubungan ekonomi kita ame china emang sangat bagus,,,justru program jokowi di priode kedua ini adalah peningkatan infrastruktur SDM’ contohnya yg pernah diungkapkan jokowi yaitu membangun universitas THEKNIK diseluruh provinsi pulau besar di indonesia yg kwalitasnya sejajar dengan ITB dan diurus oleh dosen2 yg mumpuni dibawah naungan ITB DAN UI sehingga para pelajar/mahasiswa tidak perlu lg eksodus ke pulau jawa untuk mendapatkan kwalitas pendidikan yg bener2 bermutu, terus bukan yg pintar aje yg boleh menuntut ilmu diuniversitas tersebut tp mereka yg tidak terlalu pintar atau low iq pun boleh menutut ilmu di universitas tersebut sehingga kwalitas sdm kita tidak lg dibawah rata dan bisa diatas rata2, seperti itulah maksud jokowi tersebut.

          • @Raden Situngkir…

            Yah….ente kayak kagak tau aje, yang nulis kan didikan CIA berpangkat banpol, mana mungkin nulis US musuh kita šŸ˜†

      • Mbok ya dihitung toh mbah. Buat seolah2 tulisan ente itu berbobot gitu lho, walaupun kenyataannya tdk.

        1% aja itu asal stabil dng pertumbuhan ekonomi yg 5,2% dan kemampuan APBN posisi spt saat ini sdh sangat bagus.

        Ini bukan masalah ragu atau tdk mbah. Disinilah yg saya sebutkan bahwa mbah itu msh amatiran analisanya. Msh sama dng fans boy amatiran jg analisannya. Wong APBN kita aja msh dibawah 3 Rb T, kok sdh bicara seharusnya 2 – 3 % dr PDB. Coba ente hitung brp itu duitnya jika 2 – 3% PDB, brp persen dr APBN 2020.? Layakkah Anggaran pertahanan itu besarnya 1/3 APBN bg negara yg sedang tumbuh dan angka kemiskinan msh 2 digit, dan negara dalam kondisi tidak sedang bermusuhan.? Itu pertanyaan mendasarnya sebwlum membahas lebih teknis.

        • PDB Indonesia tahun 2019 kemungkinan akan mencapai Rp 15.600-15.700 Triliun kalo laju pertumbuhan tahunan mencapai 5.1-5.2%. Total anggaran Belanja 2020 yg disahkan DPR september tahun lalu mencapai Rp 2540.4 Triliun.Kalo pake acuan PDB tahun 2019 aja buat 2-3% dari PDB berarti itu sekitar Rp 312-468 Triliun hingga Rp 314-471 Triliun. Itu hanya sekitar 12-18% dari APBN 2020. Masih jauh lebih kecil daripada anggaran untuk Pendidikan, Kesehatan dan Otsus-Desa. Jadi gak benar itu bisa ngabisin ampe 1/3 APBN.

          Dan angka kemiskinan sekarang udah turun 1 digit jadi 9.41% Dhek Ruskye. Sumbernya bisa ente baca dari laporan BPS bulan Maret 2019 kemarin.

          • Ente kalo membaca data BPS harus cermat, angka kemiskinan 9,4% atau 25,14 jt jiwa. Sementara sumber BPJS mengatakan ada134 Juta Peserta BPJS Ditanggung Pemerintah. Artinya secara keseluruhan angka kemiskinan adalah 137 jt krn masuk dlm kepesertaan Penerima Bantuan iuran (PBI) ditanggung pemerintah. Mereka berpenghasilan terendah.

            Itu saja pemerintah baru bisa menaikan anggarannya tahun depan sama dng kelas 3, yg tadinya lebih rendah dr klas 3.

            Artinya apa. Utk masalah kesehatan saja pemerintah masih harus berjuang utk menaikan anggaran JKN.
            Apalagi mau bicara anggaran peetahanan 2-3% PDB

            Bicara tingginya angka kematian akibat minimnya infrastruktus bidang kesehatan saja, pemerintah masih mengupayakan.
            Itu baru bicara 1 sektor saja mbah.

            Jd pola pikir ente sangat keliru mbah.
            Sdh benar apa yg dijanjikan pak Jokowi bahwa anggaran pertahanan akan dinaikan 2% jika angka pertumbuhan ekonomi stabil di 7%. Itu artinya semua sektor akan mengalami kenaikan anggaran yg signifikan, tidak hanya bidang pertahanan saja. Dan hitungannya jelas, pemerataan disegala bidang.

          • Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional kan emang kecil, cuman 48.8 Triliun dari total anggaran kesehatan yg mau ditingkatkan hingga 132.2 Triliun. Jadi ya kalo alokasi JKN diambilkan lagi dari anggaran kesehatan jelan pemerintah mampu lah.

            Jadi beda topik dg anggaran militer yg sedang kita bahas Dhek Ruskye, kecuali ente mau bahas semuanya yg ada di APBN. Tapi itu ntar aja ya, ditopik lain aja.

      • Yg lebih aneh dan lucu dipoint ini

        “Anggaran buat infrastruktur juga bakal berkurang seiring banyaknya proyek yg udah hampir kelar”…….xicixicixicixi
        ————————————-
        Ini akibat ente memandang Indonesia ini dng kaca mata kuda. Mungkin yg ada dipikiran ente itu infrastruktur di jKt, Sby, Makasar atau kota2 besar di Indonesia pd umumnya. Disinilah kemunduran cara berpikir ente. Indonesia itu luas brader, bukan cuma kota2 besar itu doank. Terdiri dr ribuan pulau. Infrastruktur penghubung antar propinsi di Indonesia tengah dan timur saja masih minim kok bisanya ente bilang udah hampir kelar.
        Mungkin hidup ente yg hampir kelar, itu ane percaya brader….xicixicixicixi

        Begini ya brader,
        Hutang yg dibuat utk perkuatan pertahanan tdk menguntungkan dibandingkan hutang utk investasi infrastruktur yg bisa saja jangka pendek efek positif ekonomi yg ditimbulkan, dan akan menjadi efek domino pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yg jg positif.
        Krn anggaran kita ini dibiayai dr sumber hutang jg brader.
        Ente bandingkan defisit anggaran sebelum ada MEF dng saat MEF digulirkan. Disitu nampak nilainya. Ane ngomong gini bukan tdk mendukung MEF brader, tp dng prosentase 1% dr GDP dan APBN msih dibawah 3 rb T ini sdh sangat bagus jika stabil brader.

        • Dhek Ruskye, kita bicara Rp 5700 Triliun untuk infrastruktur. Justru pikiran ente yg kebalik. Manfaat dari Infrastruktur itu untuk long term, gak bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dalam waktu cepat bahkan dalam 5 tahun kedepan. Kalo ente bicara soal penyerapan tenaga kerja dan perputaran uang dan ekonomi pada daerah yg dilewati proyek infrastruktur itu belum akan mengangkat belanja konsumen secara nasional dan takkan berpengaruh besar pada PDB.

          Justru penjualan alutsista secara masif dg memanfaatkan TNI dan Kemhan sebagai konsumen serta orientasi ekspor maupun penjualan dalam negeri untuk swasta akan lebih mendorong neraca perdagangan dan tentunya PDB. Karena kita bicara penjualan produk padat teknologi dan padat karya. Disinilah peran anggaran belanja militer yg besar senilai 2-3% dari PDB akan bermain selain untuk kebutuhan gaji personil dan perawatan peralatan dan aset tetap lainnya. Anggaran tersebut bisa diarahkan pada penelitian sekaligus biaya ToT sehingga kita tidak melulu jadi konsumen alutsista dari luar negeri. Liat aja Singapura dan Israel yg udah sukses memanfaatkan pengembangan alutsista mereka dan ditujukan untuk pasar domestik dan luar negeri.

          Alutsista dalam negeri tercapai, litbang jadi berkembang, ekspor senjata jadi sukses maka efek domino akan berjalan apalagi kalo melibatkan swasta juga. Selain itu, kemajuan teknologi militer juga bisa diaplikasikan pada sipil seperti GPS misalnya. Kita bisa buat satelit GPS sendiri itu akan sangat menguntungkan bagi Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi kalobisa buat komponennya sendiri plus roketnya.

          • Kok lucu sih analisamu mbah.

            Yg long term di infrasuktur itu balik modalnya mbah. Sementara yg dimaksud jangka pendek pertumbuhan ekonomi itu dampak dr pembangunan infrastruktur itu sendiri. Dr mulai pembangunannya aja geliat ekonomi sdh mulai nampak, adanya supplier, adanya toko2 dan warung2 kecil rumah makan yg buka. Banyaknya tenaga kerja yg terserap. Dampak itu sdh dirasakan mbah. Setelah pembangunan selesai, jika itu dlm bentuk jalan, transportasi barang semakin mudah dan murah dan meningkatkan daya beli. Perusahaan mau dibangun krn sdh ada akses jalannya. Kalo itu listrik, macam2 industri kecil bisa tumbuh, dr garmen, industri makanan, pertanian. Efeknya langsung berdampak saat itu jg, gak perlu waktu lama.

            Selanjutnya..
            Lha kalo hanya memikirkan besaran anggaran pertahanan, dng alasan agar industri alat2 pertahanan dlm negeri bisa tumbuh, pangsa pasarnya yg diserap itu cuma TNI dan Polri. Itu sama aja dng ngeluarkan duit disaku celana masuk ke saku baju, sementara tdk ada penambahan malah bisa jadi berkurang,
            jika mengharapkan ekspor bidang pertahanan, mimpi ente terlalu premature. PT. PAL sdh ekspor kapal kmn aja setiap tahun.? Brp unit. Pindad sdh ekspor brp Anoa setiap tahun.? Kita masih kelas teri jika mau bersaing dng negara yg sdh menggurita. Dan teknologi design kita blom mampu utk siap bersaing dng mereka.

            Terakhir sebagai bahan masukan, dng anggaran yg 1% dr PDB, brp persen kontribusi terhadap penerimaan negara dr industri pertahanan ini.? Lalu jika 2 atau 3% brp peningktannya dng konsep yg ente babarkan, kemana potensi ekspornya, lawannya yg sdh bermain disana siapa, mampukan bersaing, jika jawabnya mampu, apa keunggulan produk kita?
            Jika hanya menambah jurang defisit anggaran, itu artinya industri pertahanan blom bisa berkontribusi maksimal terhadap APBN. Maka 1% adalah nilsi yg wajar dng kondisi keamanan negara spt saat ini.

          • Ya pertanyaannya Ane balik, dari awal tahun 2015 hingga akhir 2019 ini yg udah ribuan triliun rupiah uang dikeluarkan buat Infrastruktur, berapa persen pertumbuhan ekonomi per tahun yg udah bisa dicapai kalo lewat pembangunan massal infrastruktur ini? Adakah mencapai 5,5% ?? 7% aja enggak kan?? Ya itu karena dampak dari pembanguan infrastruktur itu hasilnya gak akan keluar begitu aja. Modal Investasi jelas beda dengan modal kerja. Modal investasi macam bangun infrastruktur itu bukan hanya long term buat loannya tapi juga revenue dalam arti multiplier efect yg ingin dicapai.

            Kita belum bisa bersaing dengan luar seperti ente bilang, karena teknologi design dan litbang belum digenjot dengan penuh dan masih sendiri-sendiri. Liat aja berapa anggaran riset yg digelontorkan? https://www.cnbcindonesia.com/news/20190731130600-4-88853/sri-mulyani-buka-bukaan-soal-anggaran-riset-yang-cuma-rp-35-t

            Itu cuman 35 triliun dan dibagi berjamaah buat 45 kementrian/lembaga. Coba ente liat berapa dana riset di Malaysia dan Thailand deh, jangan liat dulu ke Singapore. Makanya itulah salah satu kunci utama termasuk litbang hankam khususnya buat proyek alutsista kita. Dan seperti yg ane bilang, anggaran sekarang itu kebanyakan hanya untuk belanja gaji dan beberapa untuk beli alutsista tapi masih sedikit buat ToT. Makanya pesan Presiden buat menhan sekarang itu optimalkan alutsista dalam negeri termasuk risetnya biar alutsista dalam negeri bisa lebih maju mutunya dan bisa diekspor juga buat nilai tambah. Tapi yang perlu digaris bawahi, kita ngejar anggaran militer 2-3% bukan buat riset aja tapi untuk persiapan perang dingin jilid dua ini. Siapa yg bisa jamin perang dunia gak akan muncul lagi kalo semua negara besar udah mau siap berlomba di ruang angkasa nanti.

          • Bkn spt itu cara menganalisanya mbah. Ente harus melihatnya dr kestabilan pertumbuhan ekonomi jika dibanding dng negara sekitar.
            Dampak dr pembangunan infrastruktur trendnya cenderung naik dan stabil disaat pertumbuhaan ekonomi dunia yg melemah. Padahal pemerintah lg berjuang utk menstabilkan rupiah
            Itu artinya sektor infrastruktur berperan.

            Skrng pertanyaannya saya kembalikan, apa sektor pertahanan yg meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejak jaman SBY sampe Jokowi.?

            Yg lebih aneh lg, ente menyoroti anggaran riset yg rendah, tp berkeras ingin anggaran pertahanan 2-3%, berarti ente ambigu.
            Kenapa bukan anggaran riset yg ente ngototkan utk diperbesar, klo memang masalahnya ada di anggaran riset….nah lhooo
            Masa alasannya krn perang dingin.
            Mereka yg perang dingin kok kita jg harus kerepotan.? Apa pengaruhnya di kita.? Perang dingin hanya bentuk perlombaan senjata, bukan dlm bentuk perang terbuka. Dan kalo toh perang terbuka AS dan Nato itu sdh selesasi duluan oleh seteru mereka.
            Tp proses kearah itu masih panjang broo.
            Selama nasi pecel itu msh dirasa enak, perang gak akan terjadi. Jng aneh2 dek dek mempertahankan argumen tp ngaco kesana sini.

          • WHm, gini Dhek Ruskye. Pertumbuhan ekonomi itu gak bisa hanya dipengaruhi oleh pembanunan infrastruktur yg masif saat ini walopun pemerintah udah ngeluarin anggaran selama 4 tahun hingga ribuan triliun. Pertumbuhan ekonomi itu selain karena dipengaruhi oleh belanja negara juga dipengaruhi oleh konsumsi penduduk dan ekspor impor. Jadi gak bisa serta merta infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ibarat ente bangun toko, itu gak akan serta merta berpengaruh pada berapa persen pertumbuhan penjualan ente dagang saat itu juga. Apalagi stabilnya Rupiah itu beda lagi karena itu dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter bukan pertumbuhan ekonomi apalagi infrastruktur. Dari sini paham?

            Kalo ente tanya apa sektor pertahanan yg meningkatkan pertumbuhan ekonomi jelas pertanyaan ente salah. Kalo ente tanya berapa persen penjualan alutsista buatan Indonesia yg udah dijual didalam negeri dan luar negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ya jawabannya masih terlalu kecil karena memang bukan prioritas utama pemerintah.

            Tapi kalo pertanyaannya ente ubah apakah penjualan alutsista dan pengengembangan riset bisa berkontribusi pada pertumbuhan neraca perdagangan dan juga pertumbuhan ekonomi? jawabannya ada. Nilai Ekspor terbesar USA dan sebagian negara Eropa, Rusia, China hingga Singapura itu sumbernya dari penjualan senjata.

            Anggaran Riset senjata USA, Rusia, EU, Cina dan negara besar lainnya aja sebagian besar diambilkan dari anggaran militer mereka. Bahkan di USA 25% lebih dari anggaran militernya yg ampe 600-700 triliun dollar aja buat riset. So, semakin besar anggaran militer, kalo ada fokus buat riset maka anggaran yg dikeluarkan juga bisa besar dan hasilnya mutu serta kemampuan senjata dan teknologi yg terkandungnya juga semakin baik.

          • Terlalu naif mbah klo kita mengambil contoh negara besar, sebaiknya apple to apple dng negara berkembang.
            Kalo ente bilang Singapura yg jd rujukan, saya tdk sependapat krn singapura kontribusi ekonominya dr jasa dan pariwisata. Itupun krn ditunjang infrastruktur yg sdh mapan. Senjata.? Ahhh terlalu kecil kontribusinya bg singapura.

            Bingung jg dng pola pikir si mbah ini. Infrastruktur kok dibilang tdk bisa serta merta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini bertolak belakang dng para pengamat ekonomi.
            Gini mbah, gimana daya beli mau tinggi klo infrastrukturnya aja gak mendukung?
            Gmn ekSpor mau meningkat kalo pelabuhannya saja tidak mendukung utk arus barang keluar masuk.? Gmn nilai tukar rupiah mau meningkat sementara ekspor lemah, daya beli masyarakat lemah akibat fasilitas dasar utk menunjang ekspor blom merata, apalagi bicara kebijakan fiskal, makin jauh. Gak bisa mengharapkan dr pendapatan ekspor meningkat kalo tdk ada geliat infrastruktur. Emang bisa ningkatnya ekspor dng meningkatkan anggaran pertahanan tanpa program poros maritim.? Dr mana ceritanya.?

            Sejujurnya pendapat ente ini emang salah dan bertentangan dng ilmu ekonomi. Tp hanya krn ente mau terlihat hebat dan gak mau terlihat kalah makanya argumen yg salah dipertahankan dng melintir sana sini spt biasa. Spy ente ente terlihat pinter walupun sebenarnya pas pasan, ya ane give up ajalah. Krn argumen ente sdh gak rasional lg. Mending ane yg waras ngalah aja.?

          • Justru ente yg gak paham ama ekonomi Dhek Ruskye. Coba ente buka data ekspor impor Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2018, bisa pake BPS bisa pake data Kemendag. Kecuali tahun 2011-2014 ekspor menurun karena nilai komoditas yg jadi sumber ekspor kita lagi menurun harga jualnya, kesemuanya memiliki kecenderungan buat naik. Kalo ente bagi nilai ekspor per 5 tahun terhadap total nilai anggaran buat infrastruktur aja, maka ente bakal tau kalo korelasi antara kenaikan anggaran infrastruktur yg masif sejak 2015 hingga 2018 terhadap total nilai ekspor kita relatif kecil. Bahkan kalo ente cek pertumbuhan ekspor dengan lemah kuatnya mata uang rupiah jawabannya tidak akan berkorelasi. Ente cek pake grafik sederhana aja bakal ketahuan apalagi pake SPSS atau SEM.

            Makanya ane bilang, dampaknya itu baru bakal terasa 5-10 tahun kedepan, bukan saat ini. Mungkin kita batasi dulu bahasan kita buat korelasi antara infrastruktur dengan laju pertumbuhan ekonomi saat itu juga termasuk ekspor-impor apalagi nilai tukar. Sori, ente kayaknya gak paham konsep masa kini dan masa yg akan datang. Jadi percuma aja debat.

  3. Kalau menurut Saya, untuk dari AL, Indonesia lebih memerlukan Integrated Task Force daripada 36 AAW Capable Destroyer. Kenapa demikian? Dari sepengamatan Saya, TNI AL perlu mempercepat regenerasi armada tempur dan pendukung utama, misal dengan mengadakan Destroyer dan LHD.

    Kapal Destroyer yang seperti apa? yang jelas dari referensi IISS Military Balance, bobotnya harus berada diantara 4.500-9.749 Ton, kenapa harus berada pada rentang tersebut? Tentunya mempertimbangkan banyaknya senjata dan platform terapung dan bawah air yang harus dibawa untuk melancarkan fungsinya sebagai kapal perusak, untuk TNI AL, Destroyer secara spesifik harus ditujukan untuk Pertempuran Anti Kapal Selam/ Anti-Submarine Warfare ketimbang udara yang dilengkapi dengan sistem Anti Pertempuran Elektronik (Anti-Electronic Warfare).

    Menurut Saya, PT PAL bisa melakukan sounding potensial ke rekan luar negeri seperti DAMEN Schelde, Odense Maritime Technology, BAE Naval System dan NAVAL Group untuk melakukan asistensi teknis dalam perancangan hingga konstruksi kapal sekaligus integrasi sistem C4ISR

    Berlanjut ke LHD, kira kira apa yang kurang dari galangan kapal kita untuk memproduksi kapal ini? Teknologi Lift.

    Sementara kapal apa yang TNI AL harus segera diganti?

    Korvet Anti Kapal Selam Kelas Parchim (bekas AL Jerman) dan Fregat Kelas Ahmad Yani (bekas AL Belanda), karena kedua kelas tersebut sudah tidak bisa ditingkatkan lagi baik dari segi persenjataan maupun sistemnya, mengingat kapal sudah memasuki masa beroperasi melewati umur hidupnya yang berada direntang 30-40 tahun, belum lagi sempat muncul kabar bahwa kekuatan konstruksi memanjang Korvet kelas Parchim lemah untuk digunakan di laut Indonesia, mengingat peruntukan awal Kapal yang dulunya beroperasi dibawah AL Jerman Timur (Volksmarine) pada pertengahan menjelang akhir 1980an adalah menjaga kawasan pesisir terbatas, bukan untuk ocean-going.

    Baiknya Korvet yang ada ditujukan untuk melakukan pertempuran apa? Udara.

    Karena dengan jumlah yang banyak dan tentunya dilengkapi dengan rudal jarak dekat hingga menengah

    Berapa jumlah ideal Korvet Anti Pertempuran Udara yang perlu dimiliki? Dengan mempertimbangkan coverage pesisir dan radius jelajah yang bisa dijangkau oleh Kapal dengan kemampuan jelajah semi ocean-going, TNI AL membutuhkan 20-30 Kapal Korvet APU.

    Sementara itu, bagaimana supaya TNI AL bisa mengimbangi laju penuaan lifetime kapal dengan commisioning kapal pengganti?

    Tentunya hal ini tergantung dari ekosistem industri pertahanan laut yang ada, untuk menghasilkan industri hankam laut yang cepat, inovatif dan berdaya saing global, tentu kita bisa menyandarkan acuan (benchmarking) pada AL Pembebasan Rakyat Tiongkok, dimana mereka memproduksi 83 kapal dalam waktu 8 tahun dari Tahun 2009-2017 (1) yang ukurannya mencapai 90-150++ Meter. Sementara itu, keadaan yang ada di Indonesia adalah, untuk menghasilkan satu kapal dengan ukuran yang sama, dibutuhkan 2-3 tahun, sehingga perlu adanya perbaikan dan kajian perencanaan kedepan bagaimana ekosistem industri pertahanan laut di Indonesia tidak hanya bergantung pada satu entitas, baik BUMN dengan PAL maupun swasta dengan DRU.

    Apabila kita ingin mengetahui acuan ekosistem industri pertahanan yang dapat dijadikan benchmarking Indonesia, Australia, Korea Selatan dan India adalah contoh yang dapat ditiru. Australia untuk dibidang industri pertahanan laut, bahkan mengeluarkan publikasi yang berisi tentang potensi industri kapal perang yang bernilai US$250B, atau kurang lebih sekitar RP 2.900 T selama 10-20 tahun mendatang terhitung saat publikasi dirilis pada tahun 2016, Indonesia perlu mengikuti apa yang Australia lakukan, sehingga BUMN diarahkan untuk lebih berdaya saing dan berkontribusi dengan mengajak entitas usaha pertahanan swasta lebih banyak berperan untuk diserap dalam berbagai proyek alpalhankam mendatang.

    Kalau perlu, sistem pengadaan alutsista dan alpalhankam di Indonesia lebih dilonggarkan dengan mewajibkan rekan asing berkolaborasi dengan swasta lokal dengan syarat yang rasional dan menjamin keberlanjutan lini produksi.

    Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah, untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat diudara, laut, bawah permukaan dan darat, ekosistem industri pertahanan harus terus digeber dan kalau perlu dianggarkan sebagian dari APBN Kemenhan untuk diinvestasikan ke industri pertahanan secara berjenjang dan periodik teknologi apa yang harus dikembangkan, dari UCAV, Rudal, AWACS/AEW&C.

    • Justru kebalik. Alreigh Burke Class, Kongo dan Atago class termasuk Destroyer dan Fregat Eropa lebih menitik beratkan pada AAW karena badan yg besar bisa angkut senjata lebih banyak dan sisanya bisa dipake buat ASW. Kemampaun AKS bisa diserahkan pada pespur sebagai pemukul mengingat kemampuan manuver dan jelajah yg lebih cepat daripada kaprang. Nah, disinilah letak KCR seperti Klewang sebagai lini gabungan dg pespur sebagai lini anti kapal permukaan. Kalo korvet dijadiin platform AAW bakal percuma karena daya angkutnya dikit.Liat aja kebanyakan Kapal kecil sekelas Korvet dan Fast Boat biasanya buat Anti Kapal permukaan dan serangan darat.

      • Gini mas Gi, kalo yang saya lihat, namanya AL suatu negara, kan mengikuti sikon yang ada di sekitarnya, bukan meniru apa yang sudah ada, Amerika dengan DDG-51, Jepang dengan JDS Kongou dan Atago dan Inggris dengan Type 45 mengapa mereka mengadakan kapal yang berkemampuan AAW? Sederhana, karena mereka terkait dengan Amerika yang mempunyai kapal induk yang mengangkut pesawat, jadi AAW disuatu AL tidaknya menjadi Sebuah kebakuan, sementara saat ini dimasa mendatang, berdasarkan buku putih pertahanan Australia 2030: “defending Australia in Asia Pacific era” jelas disebutkan bahwa akan lebih banyak kapal selam yang beroperasi di Asia daripada dibelahan bumi manapun, bukan maksud merendahkan urgensi, bukankah sekali lagi kecenderungan kapal destroyer adalah mengikuti Situasi dan Kondisi sekitar dari AL Negara itu? Kalau saja US Navy tidak memberatkan pengamanan pada kapal induk Mereka, bahkan justru kapal selam mereka, kecenderungan yang sama akan merubah fungsi tempur destroyer itu, mengapa perspektif mengikuti kebutuhan ini diangkat? Sederhana, China dengan destroyer ASW nya dan Amerika yang bercenderung pada AAW, kelak akan bersaing menjustifikasi pertempuran mendatang apakah melalui udara atau bawah permukaan

        • Gini, AAW, ASW, ASuW atau multirole sekalipun itu memang terserah dari doktrin masing-masing negara tapi yg kita bahas disini itu tentang kemampuan Anti Access/Anti Denial yg dimiliki oleh Indonesia. Dengan kepualaun terluas di Dunia tentu Indonesia punya batas dan wilayah laut yg lebih luas daripada daratan. Makanya akan percuma kalo kita fokus buat hanud didarat kalo musuh bisa menerobos lewat laut dan udara diatasnya kalo hanud kapal kita cuman ngandalin Mica aja.

    • Bung Diego saya mampir sini lagi ya.

      Gatal jariku ingin komentar.

      Yang terutama mau diganti itu betul 5 Van Speijk dan 16 Parchim.

      Lho kok 5 bukan 6 Van speijk?

      Sebab 2 PKR itu sudah menggantikan 1 Van Speijk plus 1 Ki Hajar Dewantara.

      Kalo mau ganti Parchim dengan kapal lokal sebenarnya bisa saja dengan memakai desain milik Teraflux untuk OPV 80 meter Bakamla. Tinggal diubah dikit aja desainnya bisa jadi korvet ASW.

      Sonarnya pakai sonar VDS tarik yang ditempatkan di bagian bawah buritan tempat OPV yang sekarang ini untuk meluncurkan RHIB. Torpedo tubenya ditaruh di bagian samping kiri dan kanan dari heli dek. Untuk pertahanan diri dari serangan udara pakai RIM 116 Sea Ram. Bagian haluan tetap dipasang meriam Boforst 57 mm Mk.3

      Saya yakin galangan kapal seperti DRU di Lampung bisa bikin 16 unit kapal 80 meter ini dengan cepat sehingga bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun.

      Dengan biaya usd 1,6 miliar saya rasa kita bisa bikin 16 unit kapal ASW ini. Kapal berdesain opv bakamla 80 meter ini biaya pembangunannya sekitar usd 14-15 juta per unit kosongan nggak pakai senjata dan sensor. Jadi dengan biaya usd 100 juta per unit saya rasa sudah cukup untuk menjadi kapal ASW lengkap.

      Sementara 5 atau 6 kapal seukuran iver cukuplah untuk batch 1.

    • Satu lagi ngitungnya nggak seperti itu Agato.

      Untuk AAW itu bukan dihitung dari radius radarnya tetapi dari :

      jarak terjauh rudal hanud dapat mencapai sasaran dikalikan dua dan dikalikan setengah dari jangkauan kapalnya.

      Misal rudal hanudnya essm (jarak terjauh 74 km) dan iver punya jarak terjauh 9300 nm

      74 km x 2 x 9300 nm x 1,85 km / nm : 2 =

      148 x 8602,5 = 1.273.170 km persegi.

      Luas laut Indonesia menurut data Badan Informasi Geospasial yang terbaru adalah 6.400.000 km persegi.

      Jadi 6.400.000 / 1.273.170 = 5,026 dibulatkan 5 area.

      1 area ada 1 kapal on duty, 1 kapal on alert , 1 kapal in maintenance.

      5 x (1+1+1) = 5 x 3 = 15 unit kapal seperti iver yang dibutuhkan.

      Untuk membuat 15 kapal seukuran iver ini PT PAL butuh waktu minimal 15 tahun.

      Makanya 5 unit iver batch 1 bisa menggantikan 5 van speijk yang tersisa.

  4. sory, saya cuman newbie pasif di sini, dan melihat debat para senior di atas bisa bikin wawasan saya bertambah, tapi jujur ada tulisan mbah gato yg bikin saya sedikit emosi tepatnya bagian ini.

    “Dan angka kemiskinan sekarang udah turun 1 digit jadi 9.41% Dhek Ruskye. Sumbernya bisa ente baca dari laporan BPS bulan Maret 2019 kemarin”.

    Busyet, yakin loe mbah..?? itu cuman hitung2 an statistik diatas kertas, orang BPS mah mana pernah mereka turun ke lapangan melihat situasi masyarakat yg ada.. itu cuman permainan angka, kenyataannya orang miskin masih banyak, PHK banyak, lapangan kerja yg layak susah, persaingan usaha makin sulit..malah terkesan ada upaya dari BPS untuk lebih menurunkan standar angka pengeluaran masyarakat miskin biar seolah2 mereka sudah masuk golongan sejahtera, statistik TAiii..jancuk!!

    https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44861258 (Empat hal di balik angka kemiskinan Indonesia yang disebut mencatat ‘sejarah)

    saya sih lebih setuju kita fokus di pembangunan infrastruktur, seperti kata Mbah Ruskie, Indonesia luas, bukan cuman kota besar saja yg diperhatikan. banyak anak sekolah yg masih harus menyeberang sungai besar dan bertaruh nyawa hanya untuk sekolah, masih banyak sekolah yg atapnya tiba2 runtuh karena usia bangunan dan mencelakai siswa yg sedang belajar, dan banyak lagi problem sosial yg lebih penting dari sekedar MEF.

    Lagi pula pertahanan yg paling kuat dan hakiki dari negara kita adalah apabila seluruh rakyat Indonesia makmur dan sejahtera, sehingga bebas korupsi, bebas maling, bebas bandar narkoba..Peace.. (maaf mbulet, newbie soalnya)

    • Data 9,41% itu total se Indonesia Dhek. itu juga tergantung populasinya juga. Jadi walopun ada prosentase jumalh kemiskinan yg besar di Maluku dan Papua, kalo itu digabungkan ama data dari penduduk pulau Jawa jelas jadi kecil, belum kalo liat besaran PDB masing-masing daerah dan yang paling penting adalah daya beli. Ente beli nasi padang di Yogya tentu bakal beda harganya kalo ente beli dg lauk yg sama di Kaltim atau di Papua. Jadi besaran nilai kemiskinan yg jadi tolok ukur BPS itu bukan hanya dari satu daerah aja, tapi dari rerata seluruh daerah berdasarkan daya beli masyarakat. Paham ??

      Pembangunan Infrastruktur udah jalan dan sekarang memang udah ganti fokus ke SDM. Hanya aja, dengan kondisi regional dan global saat ini maka penambahan anggaran militer saat ini memang suatu keharusan. Liat aja Natuna dan Biak yg udah dibangun jadi pangkalan gabungan seluruh angkatan dan penguatan PPRC serta perluasan komando baik Kodam, Koarmada, Divisi Marinir-Kostrad hingga Koopsau. Itu semua butuh tambahan anggaran yg sangat besar dan itu semua disiapkan karena selain perencanaan RPJ/MEF juga perubahan kondisi geopolitik-ekonomi dunia khususnya regional saat ini.

      • “Pembangunan Infrastruktur udah jalan dan sekarang memang udah ganti fokus ke SDM”
        ————————————– yg ganti fokusnya pemerintah atau ente sendiri.?
        Setiap tahunnya masing2 departemen sdh menganggarkan peningkatan SDM pada jajarannya jd bukan hanya fokus tahun ini saja bung. Itu tercermin dalam digit rekening program “Peningkatan Sumber Daya Aparatur” yg isinya Diklat, kursus maupun tugas belajar.

        Pembanguna infrastruktur pasti akan terus berjalan bahkan terus meningkat trendnya terutama wilayah tengan dan timur Indonesia.

        Demikian jg penambahan anggaran militer saat ini memang trendnya pasti naik sesuai kenaikan APBN, dan itu bukan hanya Dephan saja tp departemen lain jg.
        Tp kalo dikatakan suatu keharusan, tidak ada dalilnya yg mengharuskan Bergantung situasi perekonomian dan kemampuan pembiayaan pastinya.

        • Kita bahasnya pembangunan SDM secara keseluruhan Dhek Ruskye, Ya Pendidikan Karakter, ya pembangunan pendidikan dan kurikulum yg berdaya saing, ya Riset dan pengembangan institusi perguruan tinggi serta lebih menggiatkan Triple Helix antara Pemerintah, Swasta dan Perti khususnya dalam meningkatkan Pendanaan Riset demi mengembangkan SDM yg lebih unggul. UN aja menetapkan ambang batas pendanaan Riset itu bisa sampai 3% PDB atau lebih dan itu lebih menitik beratkan dari Swasta. Karena diharapkan manfaat dari pengembangan riset itu bisa kembali ke masyarakat luas. Makanya dulu sempat ada PT BHMN, Tentunya membangun Triple Helix antara Pemerintah, Kemhan/TNI dan Swasta bisa lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam riset alutsista atau pengembangan ilmu pengetahuan lainnya.

          Dijaman ini jaringan Tol, jalan raya trans pelabuhan hingga jaringan optik dibangun besar besaran untuk mengejar ketertinggalan. Tapi ya gak selamanya juga itu dilakukan secara kontinyu. Pembangunan Infrastruktur itu karena untuk jangka panjang maka perencanaan dan pemanfaatannya itu untuk 50-100 tahun kedepan. Setelah masa itu terlewati baru dilakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran lagi. Kalo pemeliharaan atau pembangunan skala kecil memang tetap ada. Gitu Dhek Ruskye.

          • ” pemeliharaan atau pembangunan skala kecil memang tetap ada.”
            ———————-

            Bukan tetap ada mbah, tp memang harus ada dan berkelanjutan krn terkait pemeliharaan.
            Kok dikatakan pembangunan skala kecil, yg besar aja blom nyentuh kok mbah justru. Justru yg kecil itulah embrio dr yg besar. Krn pembangunan infrastruktur dimulai dr pusat pemerintahan (kota) merambah ke desa. Bukan sebaliknya.

            Diatas mbah katakan tidak selamanya pembangunan infrastruktur itu dilakukan secara kontinyu karena utk jangka panjang.

            Logikanya jika infrastruktur bisa dilakukan jangka panjang artinya ada program jangka panjang.
            Demikian jg dng pertahanan yg bersifat jangka panjang jg krn tdk sedang berperang. Krn proses menuju perang menggunakan senjata itu melalui tahapan. Tdk ujuk2 langsung besok perang, dimulai dng sengketa lalu perundingan, lalu pemutusan hubungan dagang lalu hubungan diplomatik dilanjutkan phsywar, gak ada yg singkat. Contoh terakhir perang teluk jilid 1 antar irak dan kuwait.

            Nah kalo fokus kita kpd anggaran riset yg ditingkatkan itu benar, krn bisa merambah ke semua bidang, tdk hanya pertahanan saja

          • Kalo anggaran buat infrastruktur buat skala kecil-menengah kan udah ada di Dana Desa dan dana Otonomi daerah tiap masing-masim pemkab,pemkot dan pemprov. Anggaran buat PU-Pera juga ada. Tapi kita disini bicara buat Yg makro yg saat ini lagi berjalan.

          • Ya, kita juga bisa liat gimana Perang Teluk Jilid 2 dan Perang di Afghanistan bisa terjadi dalam waktu singkat, bahkan hanya butuh 1 bulan sejak serangan di WTC. Kita harus siap dan harus memperkuat militer kita. Militer yang kuat ada dibalik diplomasi yang kuat.

  5. itulah beda mental kacung sama patriot, ini negara di bangun pake perjuangan banyak darah yg tumpah,
    klo ngomong pertahanan jgn ngomong pertumbuhan ekonomi, “KLO MAU DAMAI HARUS SIAP PERANG”kalo perlu kita patungan buat beli S400 50 unit, kapal selam DLL bagi aja berapa ratus juta orang pemerintah kasih nomer rekening
    udah jelas ada calon agresor di laut yg ngaku2 sampe ke ujung2 jauh dari daratan negaranya,masih ngomongin pertumbuhan brp persen??
    dulu waktu jaman soekarno emang kita banyak uang???

    • Harga S-400 itu aja US$ 300 juta per unit. Kalo tiap orang Indonesia suruh iuran itu harus ngumpulin lebih dari sejuta dollar. Emangnya ente punya uang segitu? Mau berapa taun ente ngumpulinnya? Emangnya Orang super kaya Indonesia mau iuran kayak gitu? Bayar pajak aja boro-boro.

      • Intinya, kalau mau bangun armada tempur yg kuat, paling tidak anggaran sudah ada, tinggal belanjakan saja….mau beli SU35, OK, mau bikin kapal fregat, lanjut, mau bikin rudal, teruskan….hanya anggarannya di bagi 4, jadinya ndak banyak….masih banyak punya polri malahan…..capek dehhhh

      • US$ 300 X 14.000 lalu di bagi 200jt orang indonesia
        “hasilnya masih lebih mahal beli rokok 2 bungkus”
        sekarang coba ente keluar rumah tanya ama tukang parkir,,
        “bang bang mending negara kita di kuasai asing apa mending patungan 1 juta biar militer kita kuat dan bisa usir mereka??”
        ” coba dengar jawabannya,,” dia mau kasih nyawanya apa duit 1 juta

        • Ini 1 juta dollar USA bung, bukan 1 juta rupiah. Gak usah jauh-jauh deh soal nyumbang ini itu, 20% penduduk Indonesia tertib bayar pajak PPh aja Indonesia udah bisa beli S-400 50 biji. Lah ente tertib bayar pajak kagak? Atau penghasilan ente masih dibawah PTKP nih??

  6. Gue cuma ngiler kemarin ada anggota dewan bilang anggaran pertahanan diusulkan 1600 triliun per 5 tahun.

    Sesudah dikurangi gaji, tunjangan, harwat dll, maka tinggal 1020-1050 triliun atau sekitar usd 72-73 miliar yang untuk alutsista.

    Tetapi apakah usulan 1600 triliun itu disetujui ?

    Ya gue kagak tahu.

  7. kalo pikiran sy … utk pertahanan, pengadaan alutsista lebih baik tdk pakai rumus persen GDP, jgn duit dulu ada baru belanja, yg terbaik disusun dulu rincian riil kebutuhan sista 3 matra,
    utk di darat catat kebutuhan senjata perorangan, regu, platoon, kompi, yon sampai divisi … plus artileri, tank, hanud dll.
    naik ke udara catat keperluan ska penuh buser, FB, transport, radar, hanud dll.
    utk AL catat kebutuhan KCR, korvet, frigat dll. plus tank marinir dll.
    tinggal dijumlahkan semua dan pengadaannya di bagi 5 thn anggaran, jadi tdk perlu lg istilah skala prioritas, yg ada pencapaian skala penuh di semua bidang pertahanan dg tujuan mencapai kemampuan tempur yg optimal.

Tinggalkan komentar