Jul 112017
 

Gedung DPR RI (Davidelit)

Jakarta – Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK, dalam beberapa minggu ini melaksanakan sejumlah agenda pertemuan dengan berbagai pihak, sehubungan dengan tugas penyelidikan yang dilaksanakan sampai September 2017 mendatang.

Salah satu agenda yang mengundang polemik di berbagai kalangan adalah, keputusan untuk mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, dan bertemu dengan perwakilan narapidana kasus korupsi yang menjalani hukuman di tempat itu.

Pansus Hak Angket menegaskan kunjungan ke Lapas Sukamiskin dan Lapas Pondok Bambu, Jakarta, untuk menggali informasi dari narapidana korupsi.

Wakil Ketua Pansus, Risa Mariska mengatakan mereka ingin memperoleh informasi dari narapidana korupsi terhadap standar prosedur yang dijalankan KPK dari semua proses penyidikan di institusi tersebut.

Menurut Risa Mariska, Pansus akan fokus ke substansi soal proses SOP pemeriksaan di KPK dan tidak membicarakan mengenai kasus hukum.

Dia mengatakan kemungkinan pertanyaan anggota Pansus akan berkembang sebagai bentuk pendalaman misalnya mengenai pembayaran denda yang sudah dibayarkan para narapidana tersebut.

Hal itu, menurut Wakil Ketua Pansus, ada kaitannya dengan pengembalian kerugian Negara yang menjadi domain KPK, sehingga Pansus ingin melihat berapa jumlah yang diterima institusi KPK dan berapa yang sudah dibayarkan serta mekanisme yang dijalankannya.

Sebelum mengunjungi Lapas, Pansus Hak Angket juga bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Risa Mariska mengatakan pertemuan itu berhubungan dengan pengelolaan keuangan, menyamakan persepsi karena Pansus tidak bisa kerja sendiri. Pansus membutuhkan lembaga lain berkaitan dengan kerja Pansus.

Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu dibicarakan beberapa poin substansial.

“Pada intinya sudah berkonsultasi dengan BPK menyamakan visi dan misi sebab kami sebagai Pansus tidak bisa kerja sendiri, poinnya itu,” kata Risa Mariska.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan pertimbangan lain Pansus belum bisa menyampaikan isi pertemuan tertutup tersebut karena masih ada yang perlu dilakukan pendalaman.

Mendengarkan Ahli

Selain menjumpai sejumlah narapidana kasus korupsi, Pansus juga mengundang beberapa orang ahli untuk didengarkan pendapatnya tentang hak angket dan kaitannya dengan KPK.

Salah satu ahli yang didengarkan keterangannya adalah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra pada awal minggu ini.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan DPR sebagai lembaga Legislatif dapat menggunakan Hak Angket terhadap KPK sebagai institusi Eksekutif dalam konteks pengawasan kinerja lembaga tersebut.

KPK dibentuk dengan UU maka untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut maka DPR dapat melakukan Hak Angket terhadap KPK kata Yusril dalam rapat dengar pendapat umum panitia khusus hak angket KPK, pada Senin 10-7-2017 di gedung Nusantara, Jakarta.

Risa Mariska  menjelaskan posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga Eksekutif sebab institusi tersebut melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Oleh sebab itu, menurut dia, pada permulaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pendapat umum fraksi-fraksi maupun pembahasan ditingkat Panitia Khusus terjadi kekhawatiran tumpang tindih dengan lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

“Dimana kedudukan KPK? Kalau masuk yudikatif jelas tidak, KPK bukan badan pengadilan yang bisa mengadili dan memutus perkara. Badan legislatif juga bukan karena tidak menghasilkan produk peraturan perundang-undangan,” kata Risa Mariska .

Yusril mengatakan saat itu dirinya menjelaskan tumpang-tindih atau “overlapping” tugas KPK itu tidak akan terjadi dalam melakukan tugas-tugas di bidang penyelidikan dan penuntutan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Yusril, syarat-syarat tertentu itu seperti penyelidikan dan penyidikan penyelenggara negara, kerugian negara diatas Rp 1 Miliar dan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

“Jadi dengan tiga pembatasan itu maka ‘overlapping’ tidak terjadi. Lalu bagaimana pelaksanannya? Itu tugas di Pansus Angket untuk penyelidikan, saya tidak bahas itu,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu menurut Yusril, pada 1950 Hak Angket kembali diberlakukan di DPRS yang merupakan gabungan KNIP dan anggota RIS, lalu lahir UU nomor 7 tahun 1954 tentang angket.

Yusril menegaskan, angket bukan sesuatu yang baru jadi sudah dijalankan di sistem parlementer dan melekat di DPR.

Dia juga menjelaskan, dalam UUD 45 disebutkan tugas DPR yaitu membuat UU, pengawasan, dan membahas anggaran serta dalam rangka tugas pengawasan DPR dibekali hak untuk menyelidiki.

Tanggapan Proses Angket

Sejumlah tanggapan seiring dengan dilakukan proses angket di parlemen, banyak tanggapan baik dukungan maupun menolak proses itu disuarakan oleh berbagai pihak.

Para mantan pimpinan KPK yang berkumpul pada akhir minggu lalu menyampaikan pendapatnya tentang hak angket yang dilakukan parlemen tersebut.

Mantan ketua KPK Taufiequrrahman Ruki mengatakan hak angket memang hak konstitusional bagi DPR, tapi hak angket DPR itu adalah langkah mundur dan dikategorikan sebagai usaha melemahkan pemberantasan korupsi.

Taufiequrrahman Ruki mengatakan sejak 2005 pimpinan KPK jilid 1 sudah memperkirakan ada kegiatan yang kita beri nama ‘corruptor fight back’, perlawanan para tersangka koruspi terhadap pemberangusan korupsi sepanjang dilakukan menurut hukum, mungkin mengajukan praperadilan, banding, gugatan itu sah-sah saja tapi usaha sistematik untuk melemahkan pemberangusan korupsi dengan cara melumpuhkan KPK itu adalah kemunduran buat bangsa ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK menghindari langkah yang berpresepsi multitafsir di masyarakat sehingga Pansus Angket fokus saja pada materi dan tujuan awal pembentukannya.

Taufik Kurniawan mengatakan Pansus Angket bisa merupakan keputusan politik tergantung angketnya.

“Secara substansi, saya hanya bisa menghimbau tolong hindari hal-hal yang bisa menimbulkan berbagai persepsi dan multitafsir dari masyarakat,” kata politisi ini.

Taufik Kurniawan mengatakan Pansus Angket telah mendapatkan lembar negara Nomor 1/DPR RI/V/2016-2017 sehingga secara legal keberadaan sudah sah dan diakui sebab sudah dicantumkan berita acara Negara.

Menurut dia, setelah dicantumkan dalam lembaran Negara maka Pansus Angket lebih menguntungkan bagi semua pihak, baik masyarakat, DPR, maupun KPK sebab pengakuan keberadaan Pansus sesuai mekanisme dan konstitusional.

“Saya juga menghimbau agar Pansus Angket jangan mengarah pada langkah yang menjadi kontroversi karena bisa menimbulkan hilangnya fokus pada tujuan substansi yang sudah menjadi tugas konstitusi,” kata Taufik Kurniawan.

Wakil Ketua Umum DPP PAN itu mencontohkan kunjungan Pansus Angket ke Lapas Sukamiskin, Bandung pada Kamis 6 -7-2017, kalau dari kajian ilmiah mencari contoh primer dari standar prosedur yang dijalankan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Taufik Kurniawan , Pansus Angket KPK jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan Negara dengan melakukan hal-hal yang bisa mengarah kepada multi-itafsir di masyarakat dan menjurus pada kontroversi.

Dia menilai setiap langkah yang diambil Pansus Angket tidak bisa ditentukan satu atau dua orang di internal Pansus, sehingga harus kolektif dan kolegial, oleh sebab itu dalam tiap pengambilan keputusan di internal harus mendapatkan persetujuan anggota fraksi.

Rapat Paripurna DPR mengesahkan usul hak angket DPR, 28/4/2017. Semua pihak terus menunggu dan memperhatikan langkah-langkah yang diambil oleh Pansus Angket di parlemen tersebut, dilansir ANTARA, 11/7/2017.
.

Bagikan:

  7 Responses to “Mencermati Langkah Pansus Angket KPK”

  1.  

    KALAU PRESIDEN SEBELUMNYA SELALU BILANG.

    SAYA YANG AKAN PALING DI DEPAN MEMBELA KPK.MANTAP.

    SAYANG…SEKARANG GA ADA YG BERANI BILANG SEPERTI ITU.

  2.  

    KPK DI GOYANG SAMA TIKUS2 POLITIK.

  3.  

    MAAF SAYA TDK TERLALU SUKA KATA PERTAMAX…SANTAI SAJA.

  4.  

    Mau mematikan KPK, mereka yang belum ketahuan segera bertindak!!!!

  5.  

    Kenapa ya pemilihan pemimpin KPK tidak dibuka seperti pemilihan Abraham samad…dan ditest,diuji kemampuannya sebelum menjabat…yang memilih dan menguji adalah para pakar2 hukum di universitas2 terbesar diindonesia…

  6.  

    suka suka aeeeee wahai anggota DPR…saking suka suka nya ga jelas mewakili rakyat yang mana…aaeeeeeeeee

  7.  

    ketua sama wakilnya DPR dari partai mana si?!? wowo gombel CS mulai panik!!!

 Leave a Reply