Oct 072016
 

Jakarta – Tidak seperti tahun sebelumnya, peringatan HUT TNI ke-71 yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 5 Oktober 2016, terbilang sederhana. Alat utama sistem persenjataan / alutsista TNI pun tampak tidak ada yang terbaru.

Bicara soal alutsista, banyak kalangan menilai alutsista Indonesia perlu dievaluasi. Berdasarkan data CSIS, pada 2015 lalu, 52 persen dari 160 alutsista yang dioperasikan TNI telah berusia lebih dari 30 tahun. Padahal, dalam rencana strategis (renstra) pemenuhan kebutuhan pokok minimum (minimum essential force/MEF) TNI 2009-2024, peremajaan alutsista menjadi prioritas.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjanjikan kenaikan anggaran pertahanan untuk mengejar standar MEF, yakni 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekira Rp 250 triliun. Bahkan standar ini dikuatkan dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dengan catatan pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6 persen.

Hingga saat ini, anggaran pertahanan masih dikisar 0,89 hingga 0,78 persen dari PDB, atau Rp92,2 trilun pada 2014 dan Rp108,6 triliun pada 2015. Dari total anggaran pertahanan itu, porsi yang digunakan untuk alutsista hanya sekitar Rp12 triliunan atau 77 persennya.

Alokasi Rp12 triliun itupun masih dibagi lagi menjadi empat, untuk Mabes TNI dan tiga matra yang ada. “Nah, Angkatan Udara contohnya. Anggarannya Rp3,5 triliun untuk gaji, Rp6 triliun belanja barang seperti latihan, beli suku cadang, perawatan. Cuma Rp3,7 triliun belanja modal. Nah, itu yang untuk beli alutsista,” ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, dalam wawancaranya dengan metrotvnews.com pada pertengahan 2015 silam.

Hasanuddin menjelaskan, dengan kondisi alutsista yang kurang teremajakan dan kecil anggarannya, maka wajar bila banyak peralatan yang rusak, tidak layak, bahkan berpotensi sebabkan kecelakaan hingga korban jiwa. Setidaknya, sejak 2008 hingga 2016, terhitung tujuh kasus atau insiden alutsista TNI yang telah menewaskan ratusan prajurit.

TNI AU Bersiap lakukan puncak latihan perang Angkasa Yudha 2016 di Natuna (Photo : @IMF)

TNI AU Bersiap lakukan puncak latihan perang Angkasa Yudha 2016 di Natuna (Photo : @IMF)

Tertutup

Faktor keterbatasan anggaran menyulitkan upaya mewujudkan alutsista ideal sesuai MEF. Selain itu, pengadaan dan belanja alutsista sendiri kerap menimbulkan pro dan kontra lantaran prosesnya yang serba tertutup. Dugaan tentang celah untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu pun berkali-kali mewarnai polemik seputar isu pembelian alutsista.

Transparency International (TI) mengungkapkan risiko korupsi di tubuh militer Indonesia tergolong tinggi. Secara terang-terangan organisasi internasional yang gencar memerangi korupsi politik itu mengemukakan bahwa ada dugaan perantara atau broker yang terlibat dalam pengadaan alutsista.

Berdasarkan survei pada 2015, TI menduga para perantara bisa mendapatkan jatah sekitar 30 hingga 40 persen dari total nilai pengadaan alutsista di Indonesia. Lebih dari itu, makelar alutsista ini dinilai turut mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menanggapi rilis TI tersebut, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang pun berpendapat bahwa memang belum tercipta transparansi dalam pengadaan alutsista. Ia berharap Komisi I DPR dapat terbuka mengenai alutsista apa saja yang akan dibeli.

“Indeks korupsi di bidang militer negara kita akan membaik jika pengadaannya tidak dikendalikan kepentingan broker,” ucap Saut menanggapi survei tersebut.

Masih terpaut dengan perihal ini, wacana revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pun turut mengemuka. Harapannya, prajurit TNI juga bisa tunduk pada pengadilan sipil, bisa diadili di pengadilan tipikor dan KPK pun leluasa mengusut kasus korupsi yang melibatkan TNI.

Metrotvnews.com

  29 Responses to “Meneropong Peremajaan Alutsista TNI”

  1.  

    MEF harus kelas dan alutsista TNI harus GAHAR demi tercapai’a stabilitas dan keamana negara dari ancaman yang merongrong kedaulatan negara

    •  

      Ingat sebagian rudal yg digunakan dlm latihan imitasi alias aspal yg aslinya di simpan atau belum dibeli,seperti rudal air to air yg digunakan dogfight hanya bisa mengunci musuh (teman yg berperan sbg musuh) tapi tdk meledak alias tdk membahayakan.

  2.  

    Tes..

  3.  

    Kalau pendapat pribadi saya sebagai orang awam mengenai aliran dana militer untuk di bagi empat (Mabes TNI, TNI AU, TNI AL dan TNI AD) menyatakan tidak keberatan dengan hal tersebut.
    Yang menjadi PR di pertanyaan saya selama ini adalah, apakah dari nominal anggaran militer tersebut tidak ada yang di korupsi?
    Hal tersebut dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai legistimasi untuk memeriksa militer.
    Lalu hal selanjutnya yang juga menjadi pertanyaan saya adalah mengenai pembelian alutista militer via calo / penghubung atau sebagainya masih tetap berjalan hingga masa sekaran?

    Mungkin bung admin (Diego) sekiranya dapat mengulas berita militer mengenai sisi lain dunia militer seperti hal yang saya sebutkan di atas.

    Hal tersebut menurut saya sangatlah penting untuk membuka sejarah baru dunia militer Indonesia untuk menuju profesionalisme TNI untuk Negara Republik Indonesia.

    Semoga dengan bertambahnya umur TNI dapat di iringi dengan peremajaan alutista militer yang uptodate serta untuk para personil TNI mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

  4.  

    Bingung nih anggaran mencapai 100T tapi hanya 12 T anggaran utk beli alutsista masih dibagi lagi ke 4 cabang didalam TNI lah yg sekitar 90T sisa nya buat apa saja?

    •  

      mgkin utk perawatan yg ghoib2 bung @ryan, xixixixi

    •  

      sisanya yang 90 T untuk gaji tentara (personil militer) dan PNS yang dibawah kementrian pertahanan dan TNI (personil non militer) pembuatan ataupun pemeliharaan markas seperti yang di Natuna. Tunjangan, dan perumahan buat personil TNI, Sukucadang dan pemeliharaan Alutsista eksisting dan masih banyak lagi.

  5.  

    datanya dr csis yg nimpalin dr moncong putih yg wawancara metro,,,,hehehehe klop dah

  6.  

    keterbatasan anggaran selalu jadi alasan.setuju kpk masuk ke ranah tni.belilah alutsista dgn sistem G to G.hilangkan broker .perbaiki mental korupsi ditubuh petinggi tni.

  7.  

    Setuju,KPK masuk TNI

  8.  

    dengan catatan pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6 persen.

  9.  

    hmmm….belanja militer mau dibuat open?
    kaya beli bala-bala,bakwan,gehu,pisang gireng di mang gorengan depan kantor?
    ini yang ngidein suka ber analogi dan ber asumsi yang kekonyolan pengen belanja militer di open…mending gosok gigi dulu baru ngomong/komeng
    (mengorbankan kerahasiaan dan ke stretegisan alutsista demi tingkat korupsi rendah, korupsi berhasil ditekan pertahanan negara juga jebol….haddeehhhh)

    •  

      terbukanya ke lembaga2 negara lain bung, seperti BPK atau KPK…

      •  

        ane hanya ber asumsi saja (karena kebanayakan nonton pelem)….bahwa..negara dengan sebuah militer kuat pun seperti amerika, india, tiongkok atau australia tidak membuka seluruh belanja senjata mereka…tetapi negara2 tersebut selalu meminta negara lain untuk open….but anyway..terimakasih yak..ane juga mendapat pencerahan

  10.  

    Ya ga usah beli apa2 klo gitu, ngakunya anggaran pertahanan kurang terus, dan tidak mampu beli, merawat dan perbaiki, ya jgn beli alutsista klo gitu, tp nti perang trjadi jgn suruh rakyat jd bumper utk lawan dongfeng china yg segede lemper raksasa itu…dari dl ngakunya terus aja kurang dananya, kapan dong indonesia bisa kuat spt jaman Soekarno??. Padahal jaman itu kan banyak kekayaan alam indonesia di gali, tp kekuatan militernya sangat2 sangar dan gahar, jaman skr bisanya mengeluh aja, dana kuranglah, pake dana perbaikan lah, utk kesejahteraan prajurit lah, trus dana pinjaman dari luar negri dipake apa??. Soft loan dr rusia dipake apa??. Mengeluh aja bisanya, dan kendalanya itu2 aja dr dl ga kelar2 …dana aja yg diributin, padahal anggaran pertahanan tiap tahun dinaikan berlipat lipat, tp msh ajaaa kurang…ga ada yg bener nih lama2 pemerintah skr….bikin pusing ajaaa!!,,

  11.  

    Banyak kekayaan alam indonesia belum digali kamsudnya…he he he…

  12.  

    fokus kita sekarang bukan alutsista….tapi ngutang dan naik harga….juga bayar balik modal propaganda kampanye ke kompas dan metroyg tidak murah

  13.  

    Kalo mengharapkan dari anggaran tahunan memang kecil sekali untuk belanja modal pembelian alutsista.

    Yang dicontohkan tadi adalah Angkatan udara kira2 sebesar 3,7 trilyun per tahun untuk belanja modal pembelian alutsista.

    3,7 Trilyun x 5 tahun = 18,5 Trilyun.

    18,5 trilyun = 18.500.000.000.000

    Jika kurs USD 1 = IDR 13 ribu, maka :

    18.500.000.000.000 / 13.000 = USD 1,42 milyar.

    USD 1,4 milyar itu bisa dibelikan minimum 14 unit F16 baru (bukan hibah) lengkap senjata atau bisa juga dibelikan sekitar 40 unit FA-50 lengkap radar dan senjata. Untuk Su-35 bisa dapat lebih dari 30 unit sebab nilai mata uang Rubel terhadap USD sangat rendah dan RI beli alutsista ke Rusia tidak pakai USD tetapi pakai Rubel sebab harga dari pabrik adalah pakai Rubel.

    Namun untuk mengejar MEF, RI tidak hanya butuh pespur tetapi juga butuh pesawat transport, radar dan rudal SAM jarak sedang, untuk itu ada yang disebut dana renstra.

    Berapa dana renstra MEF 2 ? 532 Trilyun.
    Dapat dari mana ? Sebagian ada pinjaman luar negeri dan ada pinjaman dalam negeri. Kok pinjaman ? Ya ngapain bayar cash kalau barangnya belum jadi. Juga ada dana tunai untuk bayar uang muka alias indent.

    Jelas ?

  14.  

    Ada yang tau kemana perginya para tetangga berisik? Kok akhir-akhir ini pada ngilang ya?, sekarang kok pada mendukung, memaklumi pokoknya udah pada jadi tetangga manis, kenapa ya?
    Kebijakan pemerintahan Indonesia untuk membangun dan memperbaiki ekonomi dalam negeri saat ini sangat gencar dilakukan baik dengan dikeluarkan paket kebijakan maupun kebijakan-kebijakan lain agar tujuan indonesia yang makmur dan sejahtera tercapai.
    Namun ada yang berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya, dimana kebijakan dalam negeri yang dapat mempengaruhi hubungan luar negeri dilaksanakan lebih “sangar”, seperti dalam program tax amnesti, program ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negri negara-negara yang banyak “menghisap” dana WNI di luar negri, namun dengan gagah Indonesia mendeklarasikan kebijakan tersebut, tidak hanya satu periode namun sampai 3 periode. Dalam periode pertama saja sudah ribuan triliun dana yang tercatat. Ada yang berbeda memang tidak ada negara luar yang menentang hanya tetangga sebelah yang ketar-ketir namun hanya mampu menolak secara sembunyi-sembunyi.
    Dalam kebijakan perlindungan WNI diluar negeri, Indonesia sudah bisa memainkan politik “Menekan”. Contoh TKI, jika Malaysia masih memperlakukan para TKI dengan kurang beradab Indonesia tidak akan segan-segan menghentikan pengiriman TKI kesana, begitu juga ketika WNI di sandera abu sayaff panglima terang-terangan meminta dihentikannya pengiriman batu bara ke Filipina jika negara tersebut tidak bisa menjamin keselamatan pelayaran.
    Indonesia telah berhasil menjadi anggota negara-negara fasifik, tanpa ada aral yang berarti. Pembangunan aset pertahan di perbatasan sepertinya okok saja, akhir-akhir ini tetangga seperti menjadi tetangga manis yang selalu tersenyum pada Negeri ini, tidak ada lagi sinis, maupun merendahkan. Ingat bagaimana mereka beberapa tahun yang lalu, terlihat selalu memaksakan kehendak.
    Mungkin ada penyebabnya? Pendapat saya yaa barangkali karena para jendral kita kelihatannya berdiri lebih membusungkan dada dari pada biasanya, atau saya salah lihat ya hahaha, itu senjata kayanya pada melotot semua, sambil bawa keris kemana-mana, yang datang ganti KTP gak habis-habis, latihan saban hari ganti teman gak taulah saya mungkin ada penyebab lain kali? barangkali

  15.  

    meskipun anggaran utk belanja alutsista 50% dari APBN, kalau masih ada yg namanya broker alias MAKELAR, jangan ngimpi dpt alutsista berkualitas, ujung2nya beli yg spekdown atau refurbish hadehh…

  16.  

    Tes

  17.  

    Sebenarnya bukan siap perang, akan tetapi siap mempertahankan kedaulatan NKRI.
    Masih banyak jalan lain selain perang, diantaranya adalah nota protes Mentri Luar Negri atau jika perlu di bawa ke Mahkamah Internasional seperti langkah Philipina.
    Untuk milter sendiri hukumnya wajib dengan mengikuti arah perkembangan kedepan sebagai ujung tombak alat pertahanan negara.

  18.  

    dipastikan di jaman pak jokowi gak akan beli alutsista apa2….fokus utang dan naikin bantuan anggaran ke partai

    •  

      Kalau beli alutista apa harus izin dahulu ke sampean?
      Lalu jika sudah mempunyai apakah harus di publikasikan secara terperinci?
      Ini dunia militer bro!
      Bagaimanapun ada rahasia negara untuk di jaga.
      Lain kali jika berkomentar lebih baik tidak usah membawa RI 1 ataupun mantan RI 1.
      Urusan pooitik jangan di bawa ke forum militer!
      Sampean sama setresnya seperti mbah bowo!

  19.  

    Di tengah keterbatasan yg masih melilit, saya yakin TNI dan Kemhan sudah memilik taktik terbaik utk mengatasinya.. berinovasi, berkreasi dan berdikari

 Leave a Reply