May 302014
 
Tambang PT Freeport Indonesia

Tambang PT Freeport Indonesia

Jakarta. Belum bisanya PT Freeport Indonesia mengekspor konsentrat, membuat Richard Adkerson sang bos perusahaan asal Amerika Serikat itu, turun tangan dan akan ikut serta dalam perundingan dengan Pemerintah. “Bahkan CEO Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dipastikan akan datang ke Indonesia beberapa hari ke depan,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta, 28/5/2014.

Masih alotnya perundingan kontrak karya (KK) antara Freeport dan Pemerintah, membuat Freeport sampai saat ini belum bisa mengekpor konsentratnya.

Kedatangan bos Freeport ke Indonesia juga dibenarkan olah Menteri Perindustrian M.S Hidayat, setelah rapat koordinasi kebijakan minerba Rabu malam. “Saya dengar mau ke sini. Dia mau segera bisa cepat ekspor,”. Nantinya, setiap perkembangan kontrak karya tersebut akan terus dilaporkan kepada Presiden agar tahu setiap jengkal progres perundingan tersebut.

Renegosiasi kontrak karya, khususnya Freeport terbilang alot. Pasalnya, perusahaan tambang berinduk Amerika Serikat itu mengajukan besaran pelepasan saham sebesar 20 persen. Sementara pemerintah meminta 51 persen. Selain itu, Freeport yang kontraknya akan berakhir pada 2021, dikabarkan meminta perpanjangan hingga 2041. Raksasa tambang ini sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967.

Diputuskan Pemerintahan Mendatang
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, renegosiasi kontrak Freeport bukan kewenangan pemerintah saat ini. Apa yang secara intensif dilakukan pemerintah saat ini hanyalah melaksanakan amanat Undang-Undang Minerba. “Ada perbedaan KK (kontrak karya) dan perpanjangan masa kontrak. Mengenai masa perpanjangan kontrak, itu bukan kewenangan pemerintahan yang sekarang. Kami hanya melaksanakan Undang-Undang Minerba,” ujar Chairul Tanjung setelah rapat koordinasi dengan menteri terkait di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian di Jakarta, Rabu (28/5/2014) malam.

Menko Perekonomian yang kerap disapa CT itu menjelaskan, renegosiasi itu bukan kewenangan pemerintah saat ini karena kontrak Freeport baru akan habis pada tahun 2021. Renegosiasi kontrak paling cepat baru bisa dilakukan tahun 2019, seperti yang tertera dalam kontrak. “Itu karena kontrak Freeport habis tahun 2021, paling lambat tahun 2019. Jadi, itu kewenangan pemerintah yang akan datang,” katanya.

Intensifnya pembahasan soal KK dinilai oleh pemerintah sebagai keseriusan agar UU Minerba terlaksana dengan baik. Salah satu poin dari UU Minerba yang terus digenjot pemerintah adalah kewajiban perusahaan tambang untuk meningkatkan nilai tambah barang mentah.

Tambang PT Freeport Indonesia

Tambang PT Freeport Indonesia

Tegakkan Aturan
Sikap yang tegas muncul dari pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. PT Freeport Indonesia dipastikan tidak diperbolehkan mengekspor ore, sampai pabrik pemurnian bijih mineral (smelter) mereka jadi dan beroperasi.

“Tidak ada ekspor mentah. Enggak boleh. Jadi yang diekspor itu yang sudah diolah,” ucap Jero Wacik, usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (28/5/2014).

Dia mengatakan, saat ini Freeport sudah mempunyai konsentrat yang sudah diolah. Dia mengatakan, dalam rapat tersebut Freeport memohon diberikan izin ekspor konsentrat tersebut selama smelter mereka belum jadi. “Jadi, ekspor mineral mentah nol. Tetap tidak boleh,” kata dia lagi.

Sementara itu, ketika ditanya perihal kadar konsentrat yang sudah diolah PTFI, Jero mengatakan pemerintah tidak akan melonggarkan aturan kadar. “Kadarnya tetap tidak longgar. Cuma dia boleh ekspor konsentrat, tapi kena bea keluar,” jelasnya.

Nantinya, sambung Jero, bea keluar tersebut menurun, sampai dengan nol persen, ketika smelter selesai dibangun dan beroperasi. Sebelumnya pemerintah telah membuat dua aturan turunan sebagai implementasi Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba).

Adapun aturan soal besaran kadar pemurnian tertuang dalam Peraturan Menteri No.1 tahun 2014 sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sementara itu, aturan perihal besaran bea keluar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.011/2014, yang dikeluarkan pada 11 Januari 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. (kompas.com)

Kita lihat nanti hasil pertemuan antara Bos Freeport Richard Adkerson dengan pemerintah. Apakah aturan baru yang memproteksi sumberdaya negara seperti UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengamanatkan penerimaan negara dari sektor tambang, benar-benar serius ditegakkan. Atau, hanya gertak sambal terkait konsumsi politik praktis.

  126 Responses to “Mengukur Konsistensi Indonesia – Freeport”

  1.  

    monggo buat mentri anggta dwan yg trhomat saaty ambil tindakn yang tegas demi bangsa dn rkyt..jgn mentingin partai melulu saatya mikirn ank cucu bangsa..baik buruky bangsa ada dpundak kalian..

  2.  

    monggo buat mentri anggta dwan yg trhomat saaty ambil tindakn yang tegas demi bangsa dn rkyt..jgn mentingin partai melulu saatya mikirn ank cucu bangsa..baik buruky bangsa ada dpundak kalian..

  3.  

    Untuk kasus freeport semestinya jauh hari udah disiapkan strategi jitu…mosok yo selamanya kekayaan alam papua di embat ASU…Hati hati ASU sangat licik dan ahli dalam hal tipu menipu…

  4.  

    hemm beranikah pemerintah sm freeport?

    •  

      Kalau cuma sama freeport, pemerintah Indonesia pasti berani mas e. Tetapi yg di hadapi ini adalah kekuatan di belakang freeport, jadi pemerintah harus berhati-hati. 😀

      •  

        Kenapa harus takut?
        Udh berapa banyak nyawa prajurit TNI dan sipil yg hilang demi menjaga eksistensi freeport di papua?
        Belum lagi ancaman desintegrasi NKRI gara2 tuduhan freeport cm menguras kekayaan bumi papua.
        “51 persen smpe kontrak abis 2021, setelah itu silakan you angkat kaki.”
        Mendingan ga di apa2in tuh gunung, daripada terus2an di keruk freeport tapi rakyat Indonesia, khususnya papua tdk dapat apa2, cuma meninggalkan kerusakan lingkungan utk di wariskan pada anak cucunya.

        •  

          Yang saya maksud bukan takut dlam artian itu bung @denino. Tapi lebih bersikap hati-hati dalam tindakan. Dan memang SDA kita harus kembali untuk kepentingan Indonesia, dan kita tunggu pemimpin kita selanjutnya apakah benar-benar sesuai dengan harapan kita dalam penanganan freeport ini.

          NB: Beda dong menghadapi freeport saja dibanding dengan freeport dkk.

  5.  

    Hak pengelolaan freeport harus berada ditangan indonesia sebab: 1.kerusakan lingkungan akan ditimpakan kepada pemerintah indonesia dan masyarakat papua akan merasakan dampaknya. 2.memutus mata rantai pengaruh dari operasi freeport seperti pemberian dana bagi pejabat,kepala suku dan masyarakat untuk lepas dari nkri. 3.meminimalkan korupsi yg terjadi dipapua.4. Menghilangkan citra buruk dimata dunia disebabkan operasi intelijen yg dilakukan cia.kita harus menyiapkan kontra intelijen.5.menurunkan penyakit aids dan penyakit masyarakat yg akan menghancurkan moral dan keturunan yg sehat,dan menyebabkan biaya yg tinggi untuk kesehatan.

  6.  

    Capres yang sanggup untuk mengatakan “TIDAK” pada mamarika, WAJIB KITA PILH

  7.  

    Berharap renegosiasi kontrak karya yang habis ditahun 2021 dengan PT Freeport nantinya lebih menguntungkan bangsa Indonesia, puluhan tahun (1967) mereka mengeruk kekayaan bumi cendrawasih dengan tidak menghasilkan keuntungan yang adil bagi rakyat indonesia kususnya masyarakat papua. Renegosiasi kontrak karya ini adalah momentum agar kehidupan masyarakat papua dan rakyat indonesia yang akan datang lebih baik dari saat ini. Dan semoga pemimpin terpilih kita nanti adalah presiden yang cinta pada bangsa dan rakyatnya sendiri bukan pada rakyat/bangsa lain.

    INDONESIA JAYA..

  8.  

    Coba Masih ada Bung Karno ! paling tuh PT di strika. haha

  9.  

    Opsi yg lain… pemerintah RI bisa menyelenggarakan lelang pengelolaan FREEPORT setelah masa kontrak yg sekarang berakhir.dgn memasukkan persyaratan yg sesuai dgn UU dan kepentingan negara.seperti 51% kepemilikan negara,bagi keuntungan yg “benar” utk negara,kepedulian terhadap pembangunan di Papua dll. Pihak Pemda dan DPRD harus dilibatkan dalam penyusuan kriteria ini sehingga masyarakat Papua megetahui bahwa Pemerintah RI sedang berjuang demi kesejahteraan saudara2 di Papua dan NKRI.Kemudian peserta lelang adalah freeport dan investor lain dr papa bear dan om panda.jadi ada keseimbangan kekuatan. Lelang dimulai thn 2019 sesuai kontrak.tapi persiapannya bisa dilakukan mulai SEKARANG.Termasuk perkuatan TNI utk mengawal kepentingan negara dan intelejen utk menangkal praktek2 curang dr dinas2 intelejen asing yg mencoba ngerecokin.Lobi2 pemerintah jelas diperlukan.Dukungan rakyat Papua dan NKRI sangat PENTING utk memenangkan negosiasi dgn negara2 calon investor.
    Dengan cara diatas ssaya pikir kita bisa main CANTIK utk merebut FREEPORT kembali dan melindungi kepentingan Papua dan NKRI. IMHO.

    •  

      Nambah… jangan lupa utk memasukkan syarat pengelolaan bersama yg melibatkan perusahaan dalam negeri atau BUMN. Setelah kontrak baru selesai perusahaan in harus bisa mengambil alih pengelolaannya menjadi 100% oleh putra putri bangsa Indonesia. IMHO.

  10.  

    salam hangat tuk semuanya…
    WAHH…… clue dan tulisanya mirip hasil diskusi di jakartagreater.com, atau benar2 penulisnya dari warjag.
    yah… hanya penulisnya yang tahu…

  11.  

    Semoga pemerintahan yang akan datang dapat tegas mengenai masalah freeport demi kemakmuran rakyat, tidak mementingkan perut sendiri. Kalau bisa di Nasionalisasi saja. Salam NKRI

  12.  

    pejabat kita kalau di kasih uang 5 kontainer atau dapat fee bulananan/tahunan dari freeport kira2 apa yang akan terjadi???

    apa kabar blok gas tangguh papua yang di jual ke china seharga 3,5 dollar per MMBTU, padahal harga gas di dalam negeri aja sudah 10 dollar per MMBTU, dan harga gas di pasar internasional adalah 18 dollar per MMBTU

    jadi kepada saudara2 yang mencintai negeri ini pilihlah presiden yang pro kepada indonesia,

    jangan pernah melupakan sejarah….

  13.  

    Ada yg belum diketahui oleh masyarakat luas bahwa di timika ada kompleks tempat tinggal khusus para bule yg bekerja di freport dan dengar2nya di kompleks tersebut ada juga bangunan utk tempat tinggal agen CIA.

  14.  

    Dan atau FBI, ada market khusus yg bisa diakses oleh bule2 dan org2 tertentu yg menguntungkan freport, mrk diberi kartu khusus.

  15.  

    Bung danu@ mohon analisa atau opininya berita diatas…

    •  

      Kalau pemerintah minta 30 persen saya rasa bener bahwa pemerintah kita masih takut dengan Amerika. Lalu gimana dengan Divestasi 51 persen saham sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kewajiban Divestasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 51 persen. Itu yg harus diperjuangkan, jangan bilang KemenESDM sudah tunduk dengan Freeport, shit-lah…

      •  

        Hehe….sebenarnya faktor penghalang apa sih bung jalo@ sehingga pemerintah masih teekesan “takut” dengan freeport…?

        •  

          Bung Java, masih banyak oknum yg bermental korup. Saya dulu sangat percaya Rudi Rubiandini bmelalui program2nya bisa membawa kemandirian industri minyak kita, beliau punya banyak program yg bagus dan beliau adalah salah satu orang pintar yg kita punya. Dan kenyataanya beliau ditangkap KPK karena apa, saya jadi optimis dengan Kementrian yg namanya ESDM mosok 30 persen, Kemenkoperekonomian sudah mengatakan minimal harus 51 persen malah diturunin menjadi 30 persen, maksudnya apa coba KemenESDM ini. Jadi sudah ketahuan mereka sudah menjilat sepatunya bos Freeport.

      •  

        padahal waktu debat antara rudi rubiandini dengan mantan menlu kwik kian gie sengit. Tadinya saya merasa mengapa beliau sulit sekali mengembangkan kampanye migas mandiri kita bung jalo. Waktu yang disasar pengembangan proyek di kalimantan. eh malah akhirnya ditangkap KPK. Semoga tidak ada main api freeport ini dalam peninjauan kontrak karyanya…

    •  

      saya tidak menguasai detail legal formal kontrak ptfi dengan pemerintah, tapi dari adanya tarik ulur prosentase itu tercermin lemah / tidak terpikirkannya masalah divestasi dalam kontrak yang ada, harusnya kan

      dirinci, pada tahun sekian harus dilakukan divestasi sebanyak x1 % , sekian tahun kemudian x2 % sehingga prosesnya otomatis, tidak perlu negosiasi lagi
      divestasi baru terpikirkan belakangan dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 seperti ditulis bung Jalo, sehingga perlu negosiasi.

      yang penting sekarang adalah menetapkan deadline bagi beroperasinya smelter baru ptfi, jika terlambat akan dikenakan denda harian yang tinggi.
      tanpa denda, akan muncul 1,001 alasan teknis yang akan mengulur2 proses konstruksi…

  16.  

    Iya bener kesimpulan teman anda bung raka, saya rasa semua yg berkunjung baik oknum pejabat, wartawan, pemerintah daerah, dll itu semua sudah disuap apalgi Freeport itu dilindungi aparat negara kita. Beberapa teman2 dari mahasiswa pernah mau membuat riset disana termasuk penambangan dalam tanah atau underground dan juga masalah limbah tapi mereka ditekan melalui aparat pemerintah kita. Nah silahkan teman2 berikan kesimpulan sendiri, 😀

  17.  

    aduh bagai mana ini, kontrak akan habis tahun 2021 bagai mana jika indonesia menasionalisasi frepot pasti sepionase sepionase tingkat tinggi akan menerpa indonesia sementara intelejen kita masih di bawah mereka dan jika tidak dinasionalisasi pemerintah indonesia, maka mereka akan mengeruk lagi emas di papua sampai habis, bagai mana ini solusinya???colek sesepuh jkgrtr

  18.  

    Sepakat, karena baru bulan kemarin teman saya yg habis ngukur salah satu sungai di enarotali, bawa emas segede kelereng hampir sekeresek kecil. Dan dia bilang, tinggal mungut aja di sungai itu…

  19.  

    tukang bocore dtang. alamat …

  20.  

    bung java,

    hitung2an bisnisnya sih gampang banget, cuman kalau pertimbangan politis dilibatkan masalahnya langsung jadi benang kusut mbulet ruwet gak karuan…

    kontrak bagi hasil / production sharing contract hasil pemikiran kita itu brilian dan dicontek dimana2,
    http://casdiraku.wordpress.com/page/2/

    walaupun ilmu2 geofisika dan seismik/mikroseismik sudah canggih, eksplorasi migas tetap merupakan pertaruhan resiko tinggi biaya tinggi.
    chevron akan mempertaruhkan rp 120T, jika gagal semua amblas, saat mereka pamitan kita basa basi menghibur ‘better luck next time’…

    tapi kalau sukses 85% buat kita, biaya yang mereka kelurkan diganti melalui cost recovery.
    kurang menguntungkan apa lagi?

    jelas kita gak mampu mempertaruhkan 120 T wong anggaran pertahanan aja disunat.
    sebaliknya, dana yang 85% mungkin bisa merealisasikan impian2 alutsista yang bagi sebagian teman kita sudah kebablasan dan terbawa2 hingga di siang bolong…

  21.  

    konsep meneg bumn untuk pertamina yang mengeksploitasi semua minyak dan gas bumi Indonesia juga jitu dan jempolan.

    kata kuncinya ‘eksploitasi’, ambil mana2 yang udah jadi/mateng dan pasti, berikan porsi eksplorasi yang beresiko tinggi ke bule2 yang berkocek tebal.

    jadi saat PSC berakhir, kita ambil barang jadinya, beri ke pertamina, 100% hasil masuk ke kantong kita (untuk tambah2 beli alutsista lagi).

    makanya bagi yang masih bingung 7 keliling ketika kontrak blok mahakam akan berakhir, apalagi memecat dirut pertamina yang menyatakan siap mengelola/mengeksploitasi blok cepu sendiri lalu memperpanjang psc exxon mobil, hanya ada satu kata, S O N T O L O Y O…

  22.  

    hayo yaa ketauan SARA 🙂

  23.  

    waduh…. jangan 2 washington post menyusul….

 Leave a Reply