Nov 192014
 
KRI Bung Tomo (TOM-357) melaksanakan uji tembakan meriam 76 milimeter di Pulau Gundul, Jateng, (Antara / Joko Sulistyo)

KRI Bung Tomo (TOM-357) melaksanakan uji tembakan meriam 76 milimeter di Pulau Gundul, Jateng, (Antara / Joko Sulistyo)

Jakarta— Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak dapat seenaknya menenggelamkan kapal asing yang dianggap ilegal. Sebab, ada prosedur penindakan hukum yang berlaku di laut dan disepakati oleh dunia internasional.

“Kalau sudah diperingati dulu, ya ‘dor, dor, dor’ (tembak ke udara) saja. Ada aturan yang berlaku, tidak sembarangan menindak, nanti kita diklaim (melanggar hukum) internasional,” ujar Tedjo di kantornya, Rabu (19/11/2014).

Tedjo mengatakan, kondisi keamanan laut di Indonesia memang butuh penanganan serius. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di sana. Misalnya, penjarahan hasil laut oleh kapal asing, penyelundupan barang hingga manusia, dan lain-lain. Oleh karena itu, Tedjo sangat mendorong revitalisasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Bakamla.

“Kalau Bakorkamla dulu kan koordinator saja. Jadi, kalau ada apa-apa, dia yang minta kapal ke sini. Kalau tidak ada yang kirim, tidak bisa disalahkan. Kalau Bakamla, ini sudah menjadi pusat komando untuk menggerakkan,” ujar dia.

Perubahan tersebut, lanjut Tedjo, tidak berarti ada perubahan struktur kelembagaan. Bakamla akan tetap didukung oleh 12 satuan keamanan laut dari berbagai instansi, antara lain TNI, Polri, BIN, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, serta Kejaksaan Agung.

Namun, Tedjo sekali lagi mengingatkan bahwa penindakan hukum di laut memiliki caranya sendiri. Ada peraturan internasional yang sudah bertahun-tahun disepakati. Untuk diketahui, hukum laut internasional yang dihormati di Indonesia adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).

Revitalisasi Bakorkamla ini masih menunggu Keputusan Presiden. Tedjo memprediksi, keppres akan keluar pada Desember 2014 mendatang. Bakamla itu sendiri akan diresmikan bertepatan dengan Hari Nusantara, 13 Desember, di Kota Baru, Yogyakarta.

Sekadar gambaran, pengubahan Bakorkamla menjadi Bakamla adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang diundangkan pada 17 Oktober 2014. Poin UU itu adalah pembentukan Bakamla dengan tugas, pokok, dan fungsinya, mulai dari pencegahan dini gangguan keamanan laut hingga penindakan.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi “geregetan” atas ulah kapal penjarah hasil laut di Indonesia. Dia menyebut, negara merugi Rp 300 triliun per tahun atas jarahan tersebut. Dia pun meminta keamanan laut untuk bertindak tegas terhadap kapal pencuri hasil laut.

“Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014). (Kompas.com).

  110 Responses to “Menko Polhukam : Tak Bisa Sembarangan Tenggelamkan Kapal”

  1.  

    orang ini perlu di ganti saja.

    banyak ngomong doang…….!!!!

    Hati hati luch…..tar ente di geser ke pinggir laut.

  2.  

    Yang di maksud itu Nelayang ASIIING.

    Bukan Nelayang Kita…….!!!!

    Masak sudah jelas jelas maling perlu di ingatkan…….!!!!1

    wah….jangan jangan si bapak ini punya kapal juga….???

  3.  

    @mas Ijjat Sudiyatmika, sudah jangan ditanggapi pak si mijoe ini,dia orang Indonesia juga, yang tujuannya hanya membuat kisruh disini saja.

  4.  

    kalo cara penangannya begini, pencuri kekayaan laut Indonesia tidak akan ada takutnya buat mencuri kekayaan laut kita, karena justru pihak kita lah yang serba takut untuk menindak pencuri tsb dengan berbagai alasan !!!

  5.  

    Instruksi Presiden sangat jelas. Tangkap nelayannya dan bakar kapalnya. Hanya pengecut yang membiarkan maling masuk kerumahnya.. mencuri harta benda.. memperkosa isteri anda..

  6.  

    SR numpang komen, bung xtrada, salam kenal sebelumnya, saya sendiri sependapat dengan anda jika acuannya unclos, tapi kira2 bisa enggak ya seandainya indonesia mengeluarkan deklarasi semacam deklarasi juanda, mungkin dengan nama deklarasi maritim atau deklarasi jokowi mungkin yang isinya kurang lebih nelayan asing yang terbukti dengan sengaja memasuki dan menangkap ikan di wilayah indonesia akan langsung ditenggelamkan, entah akan diakui negara lain atau enggak kan tergantung bergaining power kita. nah kalau kasusnya bagaimana nanti kalau nelayan kita memasuki areanya malaysia kemudian dibakar juga, ya solusinya diberikan sosialisasi, kalau belum punya gps bagaimana, ya diberikan kredit lunak semacam kpr untuk melengkapi kapal mereka dengan gps, gps sekarang kan sudah relatif murah atau lebih bagus lagi ada kpr kapal penangkap ikan besar untuk kelompok koperasi nelayan, jadi kapal yang kecil2 gitu sekali2 meningkat gitu jadi kapal besar jadi tangkapannya bisa lebih banyak. kalau ternyata yang bandel nelayan kita bagaimana walau sudah tahu tetapi tetap menangkap ikan di malaysia misalnya? ya resiko ditanggung sendiri.

    salam sekian unek2 saya bung xtrada.

  7.  

    Kalo pendapat sy sih sayang jika kapalnya di jadikan rumpon, lebih baik disita oleh negara dn dpt dimanfaatkan oleh rakyat yg belum ada pekerjaan/nganggur utk menjadi nelayan pemula, lumayan bs menciptakan lapangan kerja baru dn bisa mensejahterakan masyarakat kita, sekaligus menunjang program pemerintah utk bisa menjadi poros maritim dunia …
    Dgn syarat kapal sitaan tsb jgn dilelang/dijual ke cukong/org kaya tapi harus dikelola oleh pemerintah bersama nelayan dn hasilnya dibagi antara keduabelah pihak dgn sistem bagihasil yg saling menguntungkan, ini salahsatu solusi utk
    Mensejahterakan rakyat kita …

  8.  

    saya rasa maksud pak jokowi itu adalah untuk memberikan efek jera buat para maling di lautan agar mereka berpikir 2 kali jika ingin mencuri kekayaan laut kita ..tp mesti di pikirkan alternatif lain untuk memberikan efek jera selain menenggelamkan kapal

  9.  

    Menko polhukam Lembek, bagaimana anda mau berenang kalo anda takut basah/takut air, ini lah yang dimaksud oleh Presiden dgn ” tenggelamkan ” , bagaimana bisa disegani/ditakuti oleh para penjarah tsb kalau anda tidak mau mendobrak dan membuat gebrakan !!!

  10.  

    Assalamualaikum wr.wb.
    la la la la scorponenya udah bisa nembak torpedo belum?
    apa cuma dari hasil photosop doang :mrgreen:
    itu orang malaysia sendiri lo yang bilang kalau scorpone nembakin torpedo cuma photosop doang :mrgreen:

 Leave a Reply