Oct 292014
 
Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)

Kapal patroli Bakorkamla di  Perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)

Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijanto diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo. Tedjo pun menyatakan akan segera membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Polhukam jadi ujung tombak di darat, tetapi di laut, terkait Bakorkamla. Sudah dipercayakan di Polhukam. Kita akan buat PP akan menjadi Bakamla. Saya akan bentuk Bakamla,” kata Tedjo dalam sambutannya di acara Sertijab di Kemenkopolhukam, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (28/10/2014).

Tedjo pun mengucapkan terima kasih kepada Djoko Suyanto yang telah bekerja sebagai Menkopolhukam dengan baik. Djoko hadir bersama istrinya dalam acara sertijab ini.

“Mohon dukungannya, apa yang telah dilakukan pak Djoko akan kita teruskan dan arahan-arahan Presiden juga akan kita lakukan. Tapi kita sersan aja, serius tapi santai. Pak Djoko di penerbang instruktur saya. Banyak pengalaman saya dengan beliau yang lucu-lucu,” tambah mantan KSAL itu.

Bakamla ini sendiri merupakan revitalisasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang terbentuk pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Sekjen Bakorkamla Dicky R Munaf, tanggung jawab Bakamla nanti langsung kepada Presiden Jokowi.

“Tanggung jawab Bakamla langsung ke Presiden tapi koordinasi dengan kementerian terkait, memutuskan koordinasi dalam Kemenkopolhukam. Jadi Bakamla tak hanya sekedar maritim. Bakamla revitalisasi Bakorkamla, bukan membuat lembaga baru,” kata Dicky di lokasi yang sama.

Menurut Dicky, stake holder Bakamla adalah yang terkait di bidang kemanan. Seperti TNI, Polisi, Bea Cukai, dan BIN. Meski begitu, Bakamla ini masih menunggu PP dan Kepres yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Tedjo Edhy sebagai Menkopolhukam.

“Langkah pertama, PP membentuk Bakamla, Pak Menko akan koordinir. Setelah itu Kepres terkait personilnya. Tak perlu penambahan personil. TNI, Polri yang kita berdayakan. PNS analis untuk mendukung deteksi peringatan dini. 600 personil per setahun, saat operasi 8000 orang,” Dicky menjelaskan.

“Bakamla wajib mengarahkan setiap proses hukum, ketepatan dan tegas agar tidak ada penegakan hukum yang berlarut-larut. Seperti Presiden sampaikan, ketegasan hukum penting. Info intelijen penting, seperti potensi pelanggaran, kita bisa melakukan pencegahan di darat saja,” tutupnya. (Detik.com).

  22 Responses to “Menkopolhukam Benahi Keamanan Laut”

  1. Semakin banyak berita dr sebelah

  2. Mantab…banyak artikel dari sesepuh semakin menambah wawasan dan pengetahuan

  3. jos

  4. Semoga segera terbentuk. Apakah nantinya bakamla ini juga akan mengoperasikan drone?

  5. Segera bentuk bakamla dan beli kapal destroyer buat menjaga nkri menuju poros maritim

  6. Pak menteri FIR natuna bagaimana ?

  7. Sepertinya rencana Bakorkamla (cost guard) nya akan di perbanyak di daerah2 juga kapal2 patroli kelas KCR akan diperbanyak..:)

  8. mudah2an ada peningkatan kinerja yg bisa membanggakan

  9. ijin nyimak bos

  10. Nyimak sambiL Loyo nungguin harga BBM Naik 🙁

  11. semoga berhasil Pak Menkopolhukam

  12. Pak TEP adalah salah satu pimpinan TNI yg anti barang bekas, bersinergi dng pak RR yg condong blok timur dan mengutamankan produk dalam negeri, semoga kejayaan NKRI segera terwujud. Jangan lupa FIR batam dan natuna pak, segera diambil alih untuk kedaulatan udara NKRI.

  13. Ketua Komisi I dipegang Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si dari Fraksi PKS.
    Komisi yang membawahi masalah pertahanan dan keamanan ini akan dipimpin oleh seorang kader PKS. Siapa dan bagaimana rekam jejaknya, apakah akan positif mendukung penguatan Hankam RI? Sepertinya KMP menyambut baik poros maritim dunia dengan menempatkan beliau sebagai ketua komisi I DPR. Cek blog beliau di http://mahfudzsiddik.blogspot.com/

    DPR: Postur Laut Harus Prioritas
    RAPBN PERTAHANAN 2012
    Senin, 5 September 2011

    JAKARTA (Suara Karya): Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) agar memberi prioritas penguatan postur pertahanan dan keamanan laut. Prioritas ini perlu ditetapkan sebagai program utama 2012, menyusul peningkatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bidang pertahanan sebesar Rp 64,4 triliun.

    Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Enggartiasto Lukita yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Minggu (4/9).

    Seperti diketahui, Kemhan menetapkan 75 persen untuk belanja kelengkapan kantor dan kesejahteraan prajurit. Sedangkan, 25 persen untuk belanja alat utama sistem senajata (alutsista).

    Selama ini, dikatakan Mahfudz, wilayah laut Indonesia masih rawan pelanggaran hukum dan penyeludupan. “Karena itu, perlu ada penambahan alutsista yang berteknologi tinggi untuk mengantisipasi pelanggaran itu,” ujar dia.

    Ia menyontohkan penambahan kapal selam dan kapal patroli cepat yang dilengkapi persenjataan canggih.

    Selain itu, Mahfudz menilai, pengawasan perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga masih perlu diberi prioritas, selain peningkatkan kesejahteraan para prajurit yang menjaga perbatasan negara.

    “Seperti halnya di wilayah laut yang masih lemah, di wilayah perbatasan juga lemah dalam pengawasannya selama ini. Sehingga pada 2012, DPR akan dorong agar ada peningkatan pasukan TNI yang ditempatkan di sepanjang wilayah perbatasan, untuk menjaga keamanan, teritorial dan sebagainya,” kata dia.

    Selanjutnya, program prioritas ketiga adalah penambahan pasukan dan gelar persenjataan di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. DPR akan mendorong TNI untuk bisa menambah penempatan alutsistadi wilayah perbatasan untuk memberikan efek gentar terhadap pihak asing.

    “Dalam gelar persenjataan di wilayah perbatasan ini, akan banyak ditempatkan persenjataan darat dan udara. Seperti penambahan dan penempatan rudal dengan jangkauan sekita 20-40 km,” tegas Mahfudz.

    Lokasi Strategis

    Sementara itu, Enggar mengatakan, gelar kekuatan persenjataan TNI di wilayah perbatasan itu akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis seperti, di wilayah Sumatera yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

    “Misalnya, di Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, pada 2012 belum menjadi skala prioritas untuk gelar persenjataan TNI,” ujar dia.

    Pada sisi lain, usulan program prioritas Kemhan tetap memperhatikan peningkatan sarana dan prasana TNI nonperang, seperti penanggulangan bencana alam.

    Selama ini, kata Enggar, peran TNI cukup efektif dimobilisasi untuk operasi nonperang, terutama dalam penanggulangan bencana.

    Misalnya dalam kasus tsunami di Aceh dan Nias. Ternyata alat angkut TNI kita kan masih terbatas terutama heli untuk droping logistik dan obat-batan, masih terbatas.

    “Sehingga kita perkirakan juga akan ada penambahan pesawat angkut untuk TNI. Yaitu hibah dari pesawat Hercules dari Australia 4 unit, yang kini masih terus diretrofit. Pada 2012 diperkirakan 2 unit selesai dilakukan retrofitnya dan sisanya tahun berikutnya,” tegas Enggar. (Feber S)

    • Mahfudz siddiq salah satu anggota komisi 1 yg mendukung agar TNI mengakusisi helikopter tandem Cinnok. saya sangat setuju cinnok diakuisisi krn peran multipungsinya baik dlm masa damai mwpn dlm keadaan perang. terenyuh saat mengingat bencana tsunami di aceh TNI sangat kesulitan menembus daerah bencana krn alat dan peralatan yg sangat tdk memadai, dimana wkt itu TNI sangat kerepotan cm mengandalkan helikopter bell utk mengangkut logistik dan kantung jenazah. untung singapore menurunkan cinnok di polonia (skrg bernama suwondo) sbg homebase smntr, dan gimana swkt itu chinnok singapure mundar mandir mengangkut logistik plus mengangkut mobil jeep dgn seutas tali sling. teman2 di apron waktu itu cm bisa plengah-plongoh doang ngeliatin. maaf sedikit kasar tp emang itu kejadian nyata.

  14. Semoga tidak ada lagi saling klaim pihak mana yg paling berwewenag dalam menangani kasus bila terjadi suatu kasus pelanggaran keamanan laut dan tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab antar stake holder Bakamla bila terjadi peristiwa dilaut…semua harus 1 komando

  15. Setuju Pak..

    Habisi saja para penyelundup.,tukang kencing BBM dilaut.
    Mereka kaya raya krn berbuat melanggar hukum di lautan., gak perlu diampuni..

    Kalungi lehernya dgn jangkar kapalnya terus disuruh renang sampai pantai
    Dipantai disuruh nyuci kapal bakamla sampai bersih mengkilat.
    Kalau udh mengkilat disuruh ngecat kapal.
    Kalau dah selesai ngecat disuruh mijitin semua nelayan yg lg nongkrong di pantai

    Baru dibawa ke pengadilan..

  16. gak cuan di maritim saja yg harus dibenahi, di daratpun juga sama, berantas separitis yg menjadi duri dalam tubuh NKRI.

    http://www.ruangpojok.com/berita/nasional/pimpinan-ditangkap-kopassus-opm-tabuh-genderang-perang.html

 Leave a Reply