Menkopolhukam Soal Panglima TNI yang Baru

25
104

menko-edhy-2

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Prijatno, memastikan pergantian kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia tetap sesuai dengan aturan. Dia menyatakan pengganti Jenderal Moeldoko akan diambil dari unsur Angkatan Udara, sesuai dengan peraturan dibuat di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Namun, ada keraguan bila Panglima TNI diangkat dari unsur Angkatan Udara. Sebab, kebijakan politik Presiden Joko Widodo menekankan terhadap maritim. Meski demikian, Tedjo memastikan hal itu tidak terjadi.

“Jadi semua itu tergantung Presiden mana yang beliau inginkan. Kita harus mendukung apa yang beliau inginkan. Kita ini di TNI untuk kemampuan ya kita sesuaikan. Kebijakan beliau yang harus kita dukung,” kata Tedjo kepada awak media usai bersilaturahim di rumah dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/1).

Menurut Tedjo, meski saat ini adalah giliran AU memimpin dia tidak bisa memastikan. Menurut dia, semua keputusan ada di tangan Jokowi. Dia mencoba meyakinkan ketiga matra di TNI tidak bakal ribut bila Jokowi mengambil keputusan tidak berdasarkan rotasi kepemimpinan sudah dibangun.

“Oh enggak. Jadi enggak ada masalah,” ujar Tedjo. (Merdeka.com).

25 KOMENTAR

  1. Nggak masalah laahhh…. wong banyak kok perangkat militer Udara yang bisa mengamankan Kondisi maritim wilayah RI. Tinggal di kombinasi dan di synchronisasi aja “bahasa” antar perangkatnya…. yang penting tujuannya AMAN… mengenai perangkatnya bisa dari matra mana saja.. IMHO…

  2. sesuai aturan memang yang terbaik. terkecuali ada aturan baru yang akan di berlalukan.

    mau tanya buat warjagers semalam saya liat di TV saat menampilkan profil ship rescue singapore yang membantu pencarian air asia saat menjelang akhir tayangan ada penampakan kapal selam yang sedang di permukaan sekitar 3 detik terlihat kemudian kamera berali kembali jika dilihat bukan tipe 209. kalu saya tidak salah dari kilo class. kapal selam siapa kira2?
    mohon pencerahannya?

  3. yg penting setia kepada 4 pilar , selebihnya br tegas , berani dn bijaksana/sini dlm artian mengedepankan kedaulatan dn kepentingan rakyat indonesia n mendengarkan aspirasi rakyat terutama permintaan kwn di jkgr ,apa dr au/al tak mslh klu dr au welcome su35 s/bm pakfa 50 blackfire n keluarga sam , klu al welcome kirov kilo amur

  4. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 13 mengatur tentang
    pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI.

    Pada Pasal 13 ayat (2) berbunyi; “Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
    Ayat (5) menyebutkan; “Untuk mengangkat Panglima, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
    Kemudian ayat (7) mengatur bila DPR tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, maka Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.

    UU No 2 Tahun 2002.

    Pada pasal 11 ayat (1) menyebutkan “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
    Ayat (2) menyebutkan, “Usul pengangkatan
    dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR disertai dengan alasannya?
    ayat (3) menyebutkan, persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan
    dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari , terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat,?.
    Sementara dalam ayat (4) menyebutkan; “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
    calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

  5. Ga masalah mau dari AU, AL atau AD lagi. Kalau sudah jd panglima, yang bersangkutan harus menjadi Bapak bagi 3 anak yg lain. Katakanlah KASAU yg terpilih jd panglima, beliau harus support visi misi presiden. Kalau ga nurut ya tinggal ganti. As simple as it

  6. Terserah dri Matra apa yg nanti jadi Panglima TNI..yg penting bisa menerskan kinerja baik dri Panglima Moeldoko syukur2 lebih baik
    jangan sampai posisi Panglima menjadi posisi titipan satu pihak krn posisi ini akan meminta persetujuan DPR jangan sampai jadi polemik baru antara Eksekutif dan Legislatif