Menristekdikti Beri 2 Pilihan PNS Terlibat HTI

196
Menristekdikti, Prof M Nasir (Kemristekdikti)

Malang – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof M Nasir memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai negeri sipil di lingkungan perguruan tinggi yang terlibat dalam organisasi Hitbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Dosen dan PNS di lingkungan perguruan tinggi harus patuh pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai yang menyatakan harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945,” ujar M Nasir di sela pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional, pada Jumat 28 Juli 2017 malam di Malang.

Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan keputusan Kemenkumham membubarkan HTI, lanjutnya, pegawai dan Dosen yang terlibat dalam organisasi yang bersifat menyimpang dari 4 pilar kebangsaan ini harus keluar dari organisasi tersebut atau apabila ingin bertahan, maka status Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya dicabut.

PNS, ujar Menristekdikti, bagian dari negara. Oleh sebab itu, mereka harus menuruti negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan dan NKRI. Rektor dan pembantu Rektor harus mengawasi aktivitas di Kampus mengingat Dosen dan pegawai adalah bagian dari WNI yang harus selalu dibina.

Prof M Nasir mengatakan kebijakan yang diberlakukan untuk perguruan tinggi swasta akan melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Pemerintah juga akan menerapkan sistem yang hampir sama, hanya saja modelnya berbeda dan disesuaikan dengan regulasi di wilayah setempat.

Menurut Menristekdikti Prof M Nasir, pihaknya telah melaksanakan pertemuan dengan pimpinan perguruan tinggi beberapa hari lalu yang menghasilkan penyerahan pengawasan keterlibatan HTI pada Kampus. “Untuk perguruan tinggi negeri (PTN), saya serahkan pengawasan pada Rektor. Sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS), saya serahkan pada Kopertis tiap-tiap wilayah. Ada 14 Kopertis di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Menristekdikti Prof M Nasir.

Hanya saja, ujar Prof M Nasir, apa yang sudah dijelaskan jangan sampai harus diulang berkali-kali. “Saya akan menanyakan perkembangan terkait data jumlah yang terlibat pada Rektor dan Kopertis pada 10 Agustus mendatang, sewaktu peringatan Hari Teknologi,” kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .

Jika ada Dosen (PNS) di PT yang terlibat HTI, kata Prof M Nasir, akan dijatuhi sanksi tegas sesuai PP nomor 53 tahun 2010. “Tentu awalnya kami laksanakan pendekatan persuasif, teguran, lalu peringatan 3 kali. Kalau masih tetap membandel, mereka disuruh memilih, tetap setia pada organisasi yang dilarang atau kembali ke-“pangkuan” pemerintah. Dan, saya yakin mereka masih tetap setia pada NKRI,” ujar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof M Nasir, dilansir Antara 29 Juli 2017.

22 KOMENTAR

    • Kalo kalangan dosen lebih mudah kelihatan sikap mereka bung. Dalam penyampaian perkuliahan kadang tidak tahan untuk mengungkap ‘isi hatinya’. Sering terjadi, pada ujung pembicaraan mereka keceplosan, atau memang sengaja ngomong:
      “……. tapi ya, susah juga sih selama sistem nagara ini tetap seperti ini. Maka apabila …”
      Dan seterusnya dia mulai menyinggung khilafah. Dari kata-katanya jelas banget lah bagaimana sikap dia terhadap negara ini karena tidak hanya ngomong sekali tapi sering di banyak kesempatan. Mahasiswa salahsatu perguruan tinggi seni di Jogja tahu lah siapa dosen mereka yang ikut HTI.

      • Maka dari itu saya sarankan anda juga tidak keceplosan melarang2 orang berbicara seperti itu di ‘daerah Istimewa’ tertentu di NKRI ini.
        Bisa2 anda memicu perang..
        Saya gakmau sebut nama juga lah karna anda gakmau sebut nama huehuehuehehehee…
        Ecek2nya rahasia.