Menteri Susi : Kita Tidak Mengakui Traditional Fishing Zone di ZEE Indonesia

33
5414

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di kantor Kementerian kelautan dan Perikanan, Selasa (21/6) saat jumpa pers.

Menurut Menteri Susi Pudjiastuti, Pemerintah RI menegaskan tidak mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan dari negara manapun. ““Kami tidak mengetahui dan tidak mengakui traditional fishing zone siapapun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kecuali di satu wilayah yang telah kita tandatangani bersama di Selat Malaka dengan pemerintah Malaysia,” kata Susi.

Pernyataan keras Menteri Susi ini dilontarkan pasca pemerintah China mengklaim wilayah perairan Natuna masuk dalam traditional fishing ground, yang diyakini sesuai dengan peta kuno nine-dashed lines.

traditional fishing ground yang masuk dalam perairan natuna (ZEE Indonesia), diklaim China masuk dalam peta nine-dashed lines.
traditional fishing ground yang masuk dalam perairan natuna (ZEE Indonesia), diklaim China masuk dalam peta nine-dashed lines.

Sementara Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, justru menilai pemerintah China ‘bermain kata’ ketika berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia mengenai perairan Kepulauan Natuna.

“jika kita melihat peta nine-dashed lines, memang bertumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tetapi, yang jadi permasalahan, pemerintah China tidak punya dasar pada UNCLOS (konvensi PBB tentang hukum laut) dan hukum internasional. Alasan mereka adalah alasan sejarah,” kata Hikmahanto.

Yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia, sebagaimana dipaparkan Hikmahanto, adalah terus membantah klaim China.

“Kalau pemerintah Indonesia melakukan pembiaran, tentu China akan mengatakan Indonesia menerima. Lalu karena menerima, dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Konsekuensinya, Indonesia seolah-olah mengakui nine-dashed lines dan wilayah itu menjadi perairan tradisional penangkapan ikan nelayan China,” kata Hikmahanto.

Hikmahanto : pemerintah Indonesia sebaiknya terus membantah klaim China.
Hikmahanto : pemerintah Indonesia sebaiknya terus membantah klaim China.

Hikmahanto menyoroti pernyataan pemerintah China yang menyebut klaim hak maritim yang tumpang tindih. Menurutnya, pemerintah China mengeluarkan peta kawasan sembilan garis putus-putus atau nine-dashed lines yang mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan Laut China Selatan. Adapun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dekat perairan Kepulauan Natuna, kata Hikmahanto, masuk di dalamnya.(marksman/ sumber : bbc.com dan liputan6.com)

33 KOMENTAR

  1. Hanya Indonesia yg berani lawan China entah itu nelayan China coast guard China navy China, Malaysia sama nelayan China ngibrit terkencing2 sambil nangis Bombay. FAKTA. Berarti TNI AL kita kapal selamnya lebih dari 12, ngga mungkin toh cuman 2 utk lawan Panda

  2. Saya Memohon Kepada Pemerintah RI Agar Serius untuk membangun pangkalan dan membangun di Natuna karena Pulau itu adalah hak kita, kami warga neraga siap membela negara kami tercinta.
    Hidup Indonesia Ku
    Saya dukung pernyataan Bu Susi.
    Bravo Bu Menteri.

  3. setuju bu,…..

    kita harus TEGAS & KUAT diplomasi thd China….
    sebab China akan berpikir 1000 x kalo mau perang melawan Indonesia, akan banyak negara yg tidak suka dgn mereka berada di belakang Indonesia….China sudah menghitung itu….makanya mereka paling banter PERANG KATA2……”microphone war”…..

  4. hahah ya iyalah mereka pake peta punyanya dora..jaman bauleha, kalo mongol ngeluarin petanya itunganya china juga milik mongol.
    mereka harusnya berterima kasih sama kita krn si penakluk asia di taklukkan oleh kerajaan majapahit, sehingga china bisa bebas dari mongolia.

    memang benar kata pengamat mereka cuma statmen doang..mereka saja tdk mengakui unclos kok mau nuntut kita ke pbb, ngakak guling guling..mereka cuma gertak sambal saja..

    mereka sudah melanggar unclos dgn mengklaim spartly island jd bagiannya, trus mereka komplain waktu TNI AL nangkep dan nembak mangkok ilegal fishing di laut natuna dan china akan membawanya kasus itu ke makamah international wkwkwkwkwk krn melanggar blablabla

    jadi apakah mereka didengarkan oleh PBB, yahj pasti jawabannya tidak..china aja bersitegang sama as..dan PBB di dominasi sama as..koko panda ngayal..dasar mangkok bakmie

    kalo malaysia yg di gituain mungkin memapan, tp klo ke NKRI mana mempan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sama sama melayu tp yg sonora beda kualitas-KW

  5. Saya setuju dengan ide pemboikotan semua produk Cina, seperti halnya pemboikotan masif terhadap produk Malaysia. Antara lain, Petronas. Mengingat kekuatan ekonomi Cina berasal dari perdagangan. Kalau sumber kekuatan mereka bisa kita kurangi. Pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi mereka. Mulai hari ini saya tidak akan menggunakan produk Cina, dan semua yang berbau Cina.