Misteri Alutsista Indonesia

127
409
Panglima TNI Jenderal Moeldoko meninjau kesiapan prajurit di Halim Perdanakusuma, Jakarta.(VIVAnews/ Anhar Rizki Affandi)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko meninjau kesiapan prajurit di Halim Perdanakusuma, Jakarta.(VIVAnews/ Anhar Rizki Affandi)

“Ada sesuatu yang tidak bisa dibuka, karena memiliki standar rahasia.”

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa mengusut pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sebab, pengadaan alutsista merupakan rahasia negara.

“Tidak bisa (KPK periksa TNI). Ada sesuatu yang tidak bisa dibuka, seperti belanja senjata karena memiliki standar rahasia,” kata Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Senin 11 Agustus 2014.

Menurutnya, tidak relevan jika KPK masuk menyelidiki proyek-proyek TNI yang bersifat rahasia. Kendati begitu, lanjut Panglima TNI, pihaknya tetap membuka diri jika proyek-proyek di TNI yang bersifat bukan rahasia negara.

“Karena itu pengadaan alutsista harus dirahasiakan. Tetapi yang tidak memiliki value rahasia, pasti akan dibuka,” ujar Panglima.

Moeldoko memastikan TNI bebas dari praktik-praktik korupsi, sebab, pengelolaan anggaran negara yang digunakan TNI selalu ada pengawasan internal yakni inspektorat, serta diawasi dan diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Semua terawasi dengan baik,” katanya.

Moeldoko menambahkan, tidak adanya kasus korupsi institusi TNI yang diberitakan media massa bukan berarti karena ditutup-tutupi. Tapi memang, karena pengelolaan keuangan di TNI diawasi dengan maksimal, sehingga tidak ada yang bisa main-main.

“Contohnya begini, saya sudah membuat zona integritas dan bebas korupsi. Kepada seluruh Letnan Kolonel yang kelola keuangan saya katakan, tidak ada istrinya Panglima, anak dan sanak saudarnya Panglima yang bermain di logistik,” ujar Jenderal Moeldoko.

“Kalau ada, kamu tangkap dia. Ini sudah zona yang saya buat, karena saya tidak ingin bawahan saya tersandera oleh bayang-bayang orangnya Panglima. Saya tidak ingin memberikan beban kepada mereka. Tapi kalau Letkol, bintang, dan lainnya macam-macam, saya akan pecat,” tegasnya. (viva.co.id).

127 KOMENTAR

  1. Jalan Tengah KPK bisa BENTUK UNIT ATAU DIVISI KHUSUS MILITER, yg anggotanya terdiri dari prajurit-prajurit jujur, cerdas dan cakap yg didik lagi oleh KPK, ditambah anggota KPK yg terpilih untuk menjadi penegak Hukum anti korupsi di tubuh militer.

  2. Assalamualaikum wr.wb
    saya mau komentar tentang korupsi di lingkungan angkatan bersenjata.
    memang ada korupsi di lingkungan angkatan bersenjata baik itu di negara amerika rusia jepang china india bahkan negara kita, di negara arab pun saya jamin juga ada.
    namun yang perlu di perhatikan tentang kerahasiaan negara untuk ketahanan sebuah bangsa.
    siapa seh yang pingin mengetahui rahasia negara kita? mengingat negara kita bersikap netral.
    pastinya calon lawan tapi siapa calon lawan Indonesia? dan apa kepentingannya terhadap negara kita?
    menurut saya ada beberapa hal dampak dari di gembar gemborkannya mengenai korupsi di lingkungan angkatan bersenjata
    1. kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap angkatan bersenjatanya sehingga dukungan masyarakat terhadap angkatan bersenjata kurang
    2. kurangnya rasa penghargaan prajurit terhadap atasannya sehingga mengurangi disiplin komando antara atasan ke bawahan.
    3. bocornya kekuatan angkatan bersenjata kita ke negara calon lawan.
    4. berkurangnya daya gentar diplomasi negara.
    5. mudah terjadi perselisihan antara angkatan bersenjata dengan masyarakat sehingga mengurangi kekuatan pertahanan

    Memang tidak salah diperlukan proses pengawasan yang transparan untuk anggaran angkatan bersenjata.
    namun perlu di perhatikan kapan hal itu bisa dilakukan? kapan waktu yang tepat?
    menurut saya proses pengawasan bisa di lakukan secara tranparan bilamana kita sudah ada jaminan bisa memproduksi minimal sekitar 70-80% item pertahanan yang kita butuhkan.
    selama ini kita masih sebagai konsumen persenjataan, namun mau melangkah ke arah kemandirian semoga saja semua berjalan dengan harapan untuk kedaulatan bangsa.

    kita lihat negara amerika yang pemberitaan korupsinya minim di media namun kenyataannya korupsinya lebih besar dari yang kita banyangkan bahkan sampai uang asing di korupsi sama mereka :v
    kita lihat juga china yang minim pemberitaan nyatanya masih ada kasus korupsi di angkatan bersenjatanya.
    tapi kedua negara tersebut tetap terjaga pertahanannya karena mereka sudah memproduksi sendiri persenjataannya.
    walaupun masih ada yang import sebagian kecilnya :v
    kita tidak mau bila proses transisi nantinya dari rahasia ke transparan akan menimbulkan dampak kerugian bagi kita,
    seperti proses transisi di pemerintahan orde baru yang menimbulkan terjualnya satelit terlepasnya timor timur dan lainnya.

    kalau salah ya maaf 😀
    maaf oot 😀

  3. Segala bentuk korupsi yang merugikan rakyat memang harus ditindak
    Langkah Panglima TNI memulai membentuk zona anti / bebas korupsi atau apalah namanya perlu mendapat apresiasi, karena ingat dan sadarlah bahwa TNI pernah menjadi fasilitas utama pelindung rezim orde korup yang menyengsarakan bangsa… TNI membutuhkan regenerasi dan pemulihan kepercaan atas bayang2 negatif tsb. Tapi ingatlah juga setiap momen kebaikan yang terjadi di NKRI bisa menjadi peluang aksi kontraproduktif dari intelejen asing… Dukung TNI untuk melakukan pembenahan internal dengan memberi kepercayaan moral.. karena bila tidak oknum pertahanan (TNI) dan keamanan (POLRI) bisa menjadi mafia yang menggerogoti bangsa.. jauh dari apa yg bangsa dan negra ini harapkan atas pengabdian mereka.

  4. Izin Komentar sedikit..

    KPK tidak mungkin bisa & tidak mungkin diperbolehkan untuk meng-audit TNI & Kemenhan secara institusi yang sifatnya terkait dengan pertahanan NKRI. Karena kalau itu dilakukan sama saja menelanjangi Republik ini didepan umum. Banyak rencana-rencana strategis pertahanan yang benar2 tidak boleh diketahui oleh sipil. Bahkan di Kemenhan maupun Mabes TNI sekalipun jalur nya dilakukan secara berjenjang. Intinya, bahkan tidak semua petinggi TNI bisa mengetahui seluruh sistem pertahanan negara kita. Begitu juga di Kemenhan tidak semua sistem rencana strategis bisa diketahui dengan mudah. Bahkan menyebut senjata-senjata strategis saja menggunakan kata-kata Sandi tertentu, baik masih dalam masa perencanaan, penelitian, tender, dan lain sebagainya.

    Saat ini TNI sudah sangat jauh berbeda saat masa orde baru dulu. Sekarang internal audit ditubuh TNI sangat ketat, ditambah lagi ada beberapa lembaga negara yang juga ditugaskan untuk mengaudit seluruh pengeluaran TNI yang tentu saja dilakukan dengan sangat rahasia. Susah mengatakan jika budget pertahanan yang diumumkan ke khalayak umum ketika tidak sesuai dengan apa yang terlihat langsung dikatakan terjadi korupsi. Karena banyak aktifitas-aktifitas pertahanan yang memang terlarang untuk terpublikasikan dalam bentuk apapun. Misalkan jika TNI melakukan aktifitas spionase yang ruang lingkupnya sangat luas & memerlukan biaya besar dengan resiko yang juga besar. Negara kita memiliki atase-atase pertahanan maupun agen-agen khusus hampir disemua negara kuat diseluruh dunia. Tidak ada satupun kejadian yang terlewatkan oleh “Radar” pengamatan negara kita. Begitu juga kita memiliki sistem senjata yang di “titipkan” di sejumlah negara, maupun perjanjian pertahanan dengan negara-negara tertentu.

    Satu contoh saja, tidak ada satu negara pun yang hingga saat ini yang bisa membaca kekuatan pertahanan NKRI dengan benar. Negara2 kuat bahkan hanya bisa meraba-raba berapa jumlah pesawat tempur yang dimiliki Republik ini? Berapa jumlah kapal selamnya? Berapa jumlah misil nya & jenis apakah yang digunakan? Sejauh apa teknologi pertahanan yang sudah diterapkan oleh Republik ini? Bahkan berapa jumlah pasukan tempur reguler yang sebenarnya? Dan masih banyak lainnya. Walaupun sebagian pengamat mengatakan bahwa di era keterbukaan teknologi saat bisa dengan mudah mengetahui anatomi pertahanan setiap negara, nyatanya hal itu tidak terbukti. Karena kalau itu benar, tidak mungkin banyak negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, Inggris, bahkan Amerika Serikat sekalipun begitu paranoid tentang kekuatan militer NKRI.

    Sekali lagi sebaiknya KPK mengkaji ulang rencana audit ditubuh TNI, demi kebaikan bangsa kita..

    Saat ini kami di TNI tidak takut terhadap musuh yang ingin perang terbuka, karena TNI siap menghadapinya. Justru yang ditakutkan adalah musuh yang menggerogoti dari dalam, seperti separatisme, dll, yang sifatnya kasat mata & sulit untuk langsung dihadapi dengan laras senapan..

    Salam NKRI…