Dec 092014
 
Nelayan menggunakan senjata tajam untuk mengusir petugas TNI AL ketika akan menertibkan bagan di pesisir pantai Kosambi, Dadap, Tangerang, Banten, 8 Desember 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

Nelayan menggunakan senjata tajam untuk mengusir petugas TNI AL ketika akan menertibkan bagan di pesisir pantai Kosambi, Dadap, Tangerang, Banten, 8 Desember 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

 

TEMPO.CO, Jakarta – Ratusan nelayan menolak normalisasi Pantai Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Mereka menolak karena pemerintah tidak memberikan dana kerahiman. “Nelayan minta dana kerahiman Rp 7 juta per orang, tapi sampai sekarang tidak dikasih. Makanya, mereka menolak,” kata Marifka Wahyu Hidayat, fotografer Tempo yang berada di lokasi kejadian, Senin, 8 Desember 2014.

Marifka Wahyu Hidayat bercerita, belasan Tentara Nasional Indonesia, polisi air, dan Satuan Polisi Pamong Praja berusaha menertibkan bangunan liar di bibir pantai. Mereka juga berniat membersihkan pantai dan laut yang dipenuhi peralatan melaut nelayan.

Namun petugas tak menyangka ratusan nelayan bersiap melawan. Jumlah petugas yang tak lebih dari 50 orang tersebut tak imbang dengan jumlah nelayan.

Seorang nalayan sempat melemparkan bom rakitan di sekitar bibir pantai. Karena itu, TNI mengejar pelaku peledakan bom rakitan itu. “Waktu TNI mau ngejar pelaku, ratusan nelayan menghadang dan berbalik mengejar petugas. Karena kewalahan, petugas mundur dan pasrah,” ujar pria 27 tahun itu.

Alhasil, perang laut terjadi sejak pagi hingga sore. Petugas tak dapat banyak bertindak karena nelayan membawa senjata seperti bom rakitan dan parang. Aksi tabrak-tabrakan kapal dan kejar-kejaran di tengah laut pun sempat terjadi. Puluhan perahu nelayan menabrak perahu dan kapal cepat petugas. “Tadinya mau ditembak sama TNI, tapi takut tersangkut pelanggaran HAM. Akhirnya, pasrah.”

Meski demikian, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Rencananya, petugas akan membawa personel lebih banyak lagi besok.

Sebelumnya, kawasan ini akan dibangun menjadi Kota Baru Pantura. Pemerintah Kabupaten Tangerang menggandeng Salim Group dan Agung Sedayu Group mengerjakan megaproyek ini. Dua pengembang raksasa itu akan membangun kawasan reklamasi seluas 9.000 hektare yang nantinya berbentuk pulau-pulau di sepanjang pesisir utara Tangerang dari Pantai Dadap, Kosambi, hingga Kronjo.

Kota baru akan berbentuk tujuh pulau yang terbagi dalam kawasan hunian, pusat bisnis dan jasa, kawasan industri berikut pergudangan, serta pelabuhan dan peti kemas. Luasnya beragam, mulai 2.000, 2.500, sampai 3.000 hektare. Adapun pelabuhan dibangun seluas 1.500 hektare. (TEMPO.CO)

Bagikan :
 Posted by on December 9, 2014

  22 Responses to “Nelayan-Aparat Bentrok di Perairan Tangerang”

  1.  

    Biyoooh

  2.  

    sabar

  3.  

    Memang susah jika sudah menyangkut masalah pemukiman, petugas mau keras takut ham, dibiarkan makin berani, mungkin baiknya berikan dulu tuntutan mereka,,,

  4.  

    hahaha..” bukan urusan saya” 😉

  5.  

    Mbok ya sekali kali kalo ada acara gitu ngajak orang ham
    Sapa tau orang ham nya itu kena bondet

  6.  

    yg kayak gini emang urusan kepala daerah setempat..

  7.  

    Ini menyangkut penghidupan. Masalahnya, di laut itu tidak ada sertifikasinya. Nelayan takut kehilangan penghidupan. Pembangunan tidak melibatkan peran serta masyarakat. Pengambil kebijakan hanya bekerjasama dengan pemilik modal. Pemda bukan melindungi penghidupan masyarakat, padahal UUD mengamanatkan demikian.

  8.  

    Kurang pendekatan ke masyarakat, sebaiknya ambil hati mereka dulu.

  9.  

    ‘ini bukan urusan saya’

  10.  

    Nasib … rakyat miskin digusur sana sini
    bagus kl dicarikan jln kluar yg baik buat kehidupnya kedepan.
    pak jokowi piye kasuse kui…

  11.  

    TNI & Polri gak boleh jadi dijadikan alat kekuasaan untuk menekan wong cilik demi keuntungan segelintir orang berduit

  12.  

    Masak alat negara…..boatnya ditabrak diam aja bawa parang agi……wibawa jatuh klu mcam ini…….ksih pencerahan bung…….

  13.  

    Hak-hak nelayan dipenuhi dulu…

  14.  

    Seharusnya kalau memang daerah tersebut akan direklamasi dan dijadikan Tempat Bisnis, Wajarlah Pengembang dan Pemerintah Daerah memberikan uang kerahiman untuk warga. Bukan kah pemerintah daerah juga wakil rakyat, dipilih untuk menyejahterakan semua masyarakat. Maka Jangan hanya Berpihak pada pengembang saja, tetapi semua rakyat

  15.  

    lagi-lagi rakyat jadi korban kapitalis,,,,

  16.  

    Wah daerah saya itu di Tangerang..seharusnya yg namanya Pembangunan akan mensejahterakan masyarakat sekitar bkn malah meMarjinalnkan..:(

  17.  

    kalau menurut saya gak perlu uang kerohiman yg efeknya hanya sesaat, seharusnya nelayan dan penduduk sekitar meminta perjanjian tertulis untuk diberi tempat untuk pekerjaannya, agar mata pencarian mereka tidak hilang, pembangunan tetap berjalan selaras dengan penghidupan masyarakat sekitar

    sebaiknya diskusikan baik-baik, klo ada yg menunggangi itu wajar kasih karung saja

  18.  

    innalilllahi wa inna ilaihi rojiun.. nelayanku.. saudaraku.. wong pinggiran.. nasibmu terus menerus digerus oleh kekuasaan dan kapitalis dan kesombongan belaka.. anda baru saja terhibur oleh kebijakan pemerintah yang siap menenggelamkan kapal ikan asing yang ilegal, tetapi anda disana di ganggu oleh pengembang dan disini alat negara juga dipergunakan untuk mewujudkan ambisi tersebut..

    kalo memang mau ikhlas mengembangkan indonesia mengapa tidak diluar pulau jawa saja yang sangat masih kekurangan sarana infrastruktur… apalagi pengembangan ini berdekatan dengan wilayah ibukota, mau dibebani apalagi ibukota ini..

  19.  

    kasihan rakyat kecil, …harus berhadapan,,,dgn aparatnya sendiri…gara 2 pengusaha tae..! muak aku..!!

 Leave a Reply