Home » Headlines » Pandangan Presiden Tentang Pengadaan Alat Alat Pertahanan

Pandangan Presiden Tentang Pengadaan Alat Alat Pertahanan

PENGANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
RAPAT TERBATAS KABINET KERJA TENTANG PENGADAAN
ALAT UTAMA SISTEM SENJATA (ALUTSISTA)
KANTOR PRESIDEN, JAKARTA
20 JULI 2016

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Rapat terbatas pada sore hari ini kita akan menekankan beberapa hal yang berkaitan dengan pengadaan alutsista kita.

Fokus pengadaan alutsista harus ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024. Dan di tahun 2019, saya minta sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI sesuai dengan rencana strategis KPN sampai 2024.

Yang pertama, TNI Angkatan Darat memiliki alutsista berat, seperti tank medium, heli serbu, dan persenjataan infanteri khusus.

Yang kedua, TNI Angkatan Laut diperkuat dengan alutsista dengan karakter kemampuan angkatan laut, seperti kapal selam, kapal perang permukaan, sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi-lokasi yang punya potensi konflik.

Yang ketiga, TNI Angkatan Udara diperkuat oleh alutsista strategis, berupa pesawat-pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat, sistem pertahanan rudal, dan sistem radar.

Ingin saya sampaikan bahwa semuanya ini agar ada transparansi yang betul-betul terbuka, masukan-masukan dari seluruh matra, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Panglima TNI, Menhan, semuanya sehingga betul-betul yang kita beli, yang kita rencanakan ini adalah memang sebuah kebutuhan, bukan keinginan-keinginan.

Karena itu, dalam setiap pengadaan alutsista, Undang-Undang Industri Pertahanan wajib diberlakukan. Pembelian alutsista disertai dengan observe dan transfer teknologi kepada industri-industri pertahanan nasional kita. Dahulukan arahnya ke sana, sehingga pengembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alat-peralatan pertahanan dan keamanan kita.

Saya kira kita tahu, banyak sekali negara-negara yang menginginkan kerja sama. Ya silakan dihitung, silakan dikalkulasi mana yang memberikan keuntungan kepada kepentingan nasional kita dalam jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang.

Tawaran-tawaran ini antara lain transfer teknologi. Ini biasa. Sekarang semua menawarkan itu, mulai dari desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki industri nasional, dan juga realokasi fasilitas-fasilitas produksi mereka dari negara-negara produsen ke Indonesia.

Tawaran-tawaran tersebut harus betul-betul dioptimalkan. Saya minta dioptimalkan, sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan kita. Dan juga terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista kita menjadi investasi pertahanan kita ke depan.

Dan perlu ditekankan bahwa pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup. Tidak boleh lagi kita membeli pesawat tempur tanpa berhitung, tanpa berkalkulasi biaya daur hidup alutsista tersebut dalam 20 tahun ke depan.

Dan, untuk memperkuat industri pertahanan nasional, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dan pemerintah, G to G. Untuk memangkas apa? Memangkas broker, memangkas perantara yang saya kira kecenderungan di situ adalah mark up harga. Dan proses G to G ini juga akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di negara kita.

Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilakan untuk dilanjutkan Menko atau Menteri Pertahanan.

(Acara dilanjutkan secara tertutup)

Biro Pers, Media dan Informasi
Sekretariat Presiden

Sumber :  Setneg.go.id

Tinggalkan Balasan