Jun 082014
 
Sumpah Jabatan Pelantikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan KSAD Jenderal Budiman (photo: Antara)

Sumpah Jabatan Pelantikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan KSAD Jenderal Budiman (photo: Antara)

“Netralitas TNI akan saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan negara, bukan hanya sekedar bicara, oleh karena itu saya menjamin TNI tetap netral, sehingga jalannya Pemilihan Presiden akan dikawal dengan baik”, demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko kepada media, sebelum melakukan kunjungan kerja ke wilayah Timur Indonesia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (8/6/2014).

“Netralitas TNI adalah harga mati, oleh karena itu tidak boleh ada satu prajurit-pun yang melakukan kampanye dalam mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2014 ini. Tidak ada perintah komando bagi anggota TNI untuk mendukung salah satu calon dan tidak ada perintah dari pimpinan TNI”, tegas Panglima TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI membantah adanya isu kecenderungan Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang mendukung salah satu pihak Capres-Cawapres, karena perintah dari atas sudah jelas bahwa TNI bersikap netral dalam Pemilu 2014. “Tugas Babinsa adalah menjaga stabilitas keamanan rakyat sekitar”, ujar Jenderal Moeldoko.

Disamping itu, masyarakat diimbau dapat melakukan cara-cara yang baik sehingga kejadian di sudut-sudut daerah dapat terjaga dan teratasi dengan baik. “Bila ada oknum TNI yang melakukan menyimpangan dalam Pilpres ini, foto dia, cari saksinya, setelah itu laporkan ke pimpinannya. Bukan mengembangkan isu yang semrawut seperti ini”, ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko mengatakan bahwa, Babinsa bukan milik salah satu partai politik, bukan miliknya siapa-siapa tetapi Babinsa adalah milik seluruh rakyat Indonesia. “Babinsa bukan hantu, jadi tidak perlu ditakuti. Dia juga bukan malaikat, bukan boneka, yang ketika tidak suka lalu dikunci di lemari. Kalau ada kesalahan, jangankan Babinsa, Komandan Kodim (Dandim) saja kami copot”, tegas Panglima TNI.

Ditambahkan Jenderal Moedoko bahwa siapapun yang menjadi pemimpin nasional akan membutuhkan struktur teritorial. Karena saat ini kekuatan TNI tidak mencukupi rasio seluruh Indonesia. Panglima TNI meminta kepada para Babinsa agar tetap bekerja dan jangan kendor dengan situasi seperti ini. “Saya perintahkan kepada seluruh Babinsa untuk tegar melakukan tugas dan dilarang melakukan penyimpangan sedikit pun. Seluruh tanggung jawab di pundak Panglima,” imbuhnya.

Terkait dengan banyaknya warga masyarakat yang menggunakan atribut seperti TNI, Panglima TNI menegaskan dalam setiap kesempatan bahwa Panglima telah memerintahkan kepada militer di daerah untuk menekan atau melarang penggunaan atribut yang menyerupai TNI. “Saya mengimbau kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan agar jangan menggunakan atribut TNI karena dampaknya sangat luas”, kata Jenderal TNI Moeldoko. (Puspen TNI / TNI.mil.id)

  68 Responses to “Panglima TNI dan Netralitas Pemilu”

  1. uno

  2. Numpang narsis

  3. Hmmm

  4. sippss….

  5. Tni/polri harus netral,lanjutkan…..!!!

  6. Tidak ada perintah komando bagi anggota TNI untuk mendukung salah satu calon dan tidak ada perintah dari pimpinan TNI”, tegas Panglima TNI. Mantaaabs…..

  7. sby marah yee

  8. TNI mantap..!

  9. saya me LIKE tulisan anda

  10. yang saya garis bawahi
    TNI adalah tentara rakyat. Dan menariknya dalam konflik politik adalah bahaya.

  11. Sepertinya memang ada pihak yang berupaya untuk mempersiapkan chaos paska pilpres jika jagoannya kalah. Upaya untuk membuat Indonesia seperti thailand kedua lalu berkembang seperti konflik mesir dan parahnya perang saudara suriah. Tanya ke napa ada simpatisan capres yang deklarasi rela mati?

    • Patut diwaspadai ini adalah ulah pihak ketiga yg memang tujuan menciptakan chaos dan instabilitas politik yg berujung pada keamanan dan ekonomi/investasi…..

  12. ada yg mau coba pakai unit TNI karena panik.. segala cara diusahakan dengan corong media..

  13. siap2 hot nih pemilu karena banyak orang mau dibeli dengan harga murah dan yang penting untung sesaat

  14. Politik lama ‘DIKOTOMI TNI – SIPIL’…
    memang dulu manjur waktu jaman orba dan sesaat setelah reformasi tapi setelah pemilu 1999 TIDAK LAKU strategi itu krn setelah terpilih memegang kekuasaan malah lebih parah, korupsi merajalela, kada dan wakil daerah banyak tersangkut asusila, tipiring…pokoknya saya ingat jaman kebejatan massal seperti jaman begal-begal dan penyamun era majapahit dulu. Sungguh kecewa apa yang diharapkan berbalik 180 derajat…..saya merasa terhianati.

  15. Namun saya prihatin dengan dewan pers yang seakan membiarkan adanya media yang dengan sengaja memelintir berita ini agar menimbulkan kesan TNI tidak netral, bahaya terbesarnya adalah menurunnya kepercayaan kepada TNI. Semoga hal ini juga disadari oleh Panglima sebagai upaya pelemahan terhadap TNI sehingga dilakukan tindakan prefentif sebelum citra TNI semakin menurun dimata masyarakat.

    • Dewan pers akan ttp diam bung@BS.. Apa lg jika menyangkut berita yg menyudutkan TNI.. Spt sebuah kesengajaan membiarkan kesan TNI mmg tdk Netral agar kepercayaan masyarakat thdap TNI menurun.

      Spt contoh kasus Cebongan yg lalu, diawal kejadian liat bgaimana Media mem-blow berita sebegitu hebatnya agar masyarat t’bawa opini mrk utk menjatuhkan citra TNI, namun ketika yg terjadi adalah sebaliknya, TNI mlh mendpt dukungan masyarakat dimna2.. Adakah lg berita itu beredar di media sbgai Headline.? Klo pun msh ada hnya skdar basa-basi agar tdk t’lalu keliatan tjuan mrk sbnr nya.

      Masyarakat coba diingatkan seolah2 TNI msh spt jaman Orba dl..pdhal Lembaga Negara yg sya liat progress perbaikan di Institusinya menanjak baik itu adalah TNI. Coba kita liat bbrp lembaga2 Negara yg lain nya..hadeehh..…

      Bnyak yg tdk ingin TNI kuat & menyatu dgn rakyat, krn klo ini smpe terjadi, maka Indonesia akan menjadi suatu kekuatan yg Negara gabungan sekelas Asu & kroni nya jg akan mundur teratur jika hrs berhadapan lgsg. Dan ingat..!! Mereka tdk ingin hal itu terjadi.!!

      Salam hangat bung@BS..

  16. bukan hanya thd kasus ini bung BS,
    tapi thd 2 stasiun tv berita nasional yg berubah
    menjadi corong birahi politik stake holdernya….KAMPUNGAN !
    padahal sedikit dari fungsi pers / media adalah memberikan
    pencerahan…pendidikan kpd masyarakat melalui berita yg akurat…berimbang dan menyeluruh serta tidak bersifat provokatif,
    besar sekali harapan masyarakat (termasuk ane) thd TNI yg netral…kuat sehingga
    menjadi pelindung…pengayom seluruh lapisan masyarakat…!

    • METRO TV berubah nama jadi jokowi TV (jadi tv kampungan males liat metro tv lagi )

    • kontraknya pasti milyaran tuh tv hehehehehehe…..

    • Masyarakat indonesia yang terbiasa dengan GRATISAN dan blum begitu MELEK teknologi,sangat mudah terprovokasi dengan berita yang ada dan sayangnya berita tersebut belum tentu benar dan disayangkanya lagi ga ada media televisi lain yang bisa menjadi penyeimbang untuk membantah semua tuduhan yang ada selama ini,bagi sebagian masyarakat yang sudah terbiasa dengan teknologi mungkin akan mencari referensi dari sumber lain (misal media ONLINE)untuk mengecek benar tidaknya berita tersebut,sebelum dia berkomentar terhadap sebuah berita. Sangat memuakkan melihat penggunaan media TV itu untuk propaganda pribadi pemilik dan alat untuk menyerang lawannya. Harus diingat bahwa frekuensi saluran TV adalah milik publik yang dikuasai oleh Negara, maka publik mempunyai hak untuk menerima informasi yang bermutu. Penggunaan saluran frekuensi untuk menyerang pihak lain jelas sebuah pelanggaran terhadap hak pemirsa. Media yang menggunakan frekuensi itu seharusnya netral dalam memberitakan sesuatu, biarlah publik yang menilai benar salahnya. Kalau berseteru ya berseteru saja, tetapi jangan libatkan publik untuk dukung mendukung melalui media yang dimiliki. Media publik seperti TV adalah untuk kepentingan umum. Masyarakat sebenarnya dapat menuntut Pemerintah untuk mencabut saluran frekuensi TV jika media TV digunakan tidak untuk kepentingan masyarakat tetapi untuk kepentingan pribadi.Kenapa seolah-olah KPI diam saja dengan berbagai tayangan yang kalo saya kira sudah menjadi tayangan yang tidak mendidik. Apa tidak ada standar khusus dalam tayangan kampanye di media massa ? Apakah mereka yang tentu sebagian besar rakyat indonesia harus menerima begitu adanya(dengan masih minimnya informasi)

  17. ikutab bung Sat… LIKE!!

  18. serahkan urusan pelanggaran ini kepada yang berwenang yang dianggab tidak memihak, media sudah kebablasan kayaknya sdh tdk netral lagi, karena pemilik media juga main politik. apa bedanya ini dengan jaman orde baru. dulu TVRI dibilang corong orde baru, tapi sekarang TV swasta lebih Parah. sory klu ngawur.

  19. siapapun yang menang, pihak yg kalah dipersiapkan dan dibakar emosinya sehingga akan terjadi chaos dinegeri ini, kelompok sumbu pendek dikedua belah pihak sudah dikompori semua ………….

  20. like

  21. Satu institusi namun keterangan yg disampaikan berbeda. Kalau dilihat dari sisi org awam, tidak mungkin keduanya benar. Salah satu pasti palsu. Entah yg mana yg benar.

    • Say pikir panglima TNI sdh selangkah lbih maju dgn mencium intrik2/maksud2 tersembunyi dr konflik ini…..

      • Sesuai indikasi presiden yang sempat dinyatakan secara “fulgar” maksud saya jelas dan ditatap merata satu-satu oleh presiden dalam satu acara bersama seluruh perwira jauh hari (menurut sumber berita)…lupa acaranya apa, maaf.

      • sebelumnnya aja Presiden sudah menyatakan bahwa ada perwira tinggi yang terang-terangan mendukung salah satu capres, tinggal dipilih aja siapa yang PATI itu apa pangab atau kasad…?

  22. Bung admin, kayaknya artikel ini menarik untuk di diskusikan. Sekalian menyambung apa yg pernah disampaikan bung nara dan bung satrio mengenai adanya isu2 penggagalan pilpres 2014 ini. Terima kasih.

    http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=15580&type=4#.U5T_Ymj-JDs

  23. Om jalo APA ada kaitannya kasus yang muncul akhir INI yang boceng pilpres dengan pelemahan Toni did mata rakyat?saya ngenes pilpres ya pilpres jangan rusak citra pelindung kami dong

  24. Habis latgab nampaknya bung @ Nara cuti panjang…

  25. saya suka ini “TNI adalah tentara rakyat. Dan menariknya dalam konflik politik adalah bahaya.”

    setuju dengan ulasan nya Bung@Log River. TNI mmg sedang di Uji & jadi sasaran penghancuran Citra kali ini & kita sbgai Masyarakat harus sangat Cerdas dlm menyikapi hal ini.

    Media.?? Oh Media.. orang yg kecurian ayam malah bisa disalahkan & masuk bui hanya karena si maling mampu memutar balik kan fakta dengan bantuan Media.

  26. Aneh aja bung satu institusi tidak satu suara. Sekitar jam 11 siang TNI AD memberikan suara, kemudian selang 2 jam Panglima TNI ngasih pendapat juga.

    • apa mungkin karena “Andika Perkasa” itu menantunya pak Hendro, sehingga Panglima mengeluarkan statement yang nadanya berbeda?

    • bung baron,kayaknya bener bung.soalnya hendro itu kan mendukung slh satu capres

    • Tidak ada kaitannya bung, mereka tentara aktif Andika Perkasa itu cuman jubir bukan yg melakukan investigasi. Itu hasil dari investigasi mungkin arahan KSAD, lalu hasil itu disamapikan melalui Andika Perkasa karena beliau jubirnya TNI AD

    • @bung jalo mungkin panglima tni lebih memberikan klarifikasi yang sebenarnya kepada publik berdasarkan keterangan terakhir yang didapat dilapangan seperti yang terbit di JP hari ini kt panglima wajar mereka klo salah(babinsa mksdnya) mereka jg mnsia biasa yg hnya lulusan smp &sma,panglima pasang badan trhdp apa yg dilakukan anak buahnya klo mmg terbukti silahkan dilaporkan sj kt beliau,panglima bhkn pernh mngtkn BABINSA adlh early warning systemnya TNI mgkn panglima tdk tega mlht anak buahnya di kuyto kuyo media berita blm jls sdh di blow up gk karuan asal tahu sj panglima klo plg kampung ke purwoasri kediri dulu sblm jd panglima mobilnya di tinggal di makoramil diantar babinsa naik motor kirana butut babinsa kpnyaan bpk kasno setelah beliau jd panglima skrg babinsa di beri kndraan vixion walaupun blm merata semuanya,sy heran dg media sprt j**a p*s m***o tv k*m**s condng banget pmbrtaannya ke slh st calon apa mrka tdk sadar tgs pers itu memberikan pemberitaan yg berimbang tdk menggiring opini publik harusnya mereka meniru BBC dlm pemberitaannya tdk memihak,mgknin yg dilakukan oknum babinsa itu dlm istilah teritorialnya adalah KOMSOS(KOMUNIKASI SOSIAL)cm si babinsanya br jd blm paham benar kalo istilah urang sunda yg melegenda teritorialnya CEUK URANG SUNDA MAH NGADU BAKO ETA.
      maaf cuma pendapat tukan sapu maaf bila salah.
      matur nuwun

  27. Rivalitas, ego, kepentingan sesaat, deal2, harga diri palsu, arogansi, de el el, sering kali membuat segelintir orang lupa pada tujuan pilpres itu sendiri lebih jauh lagi lupa sama sekali cita2 luhur para bapak bangsa…..
    Kemarahan Pak SBY terhadap issue ini ditujukan khusus kepada pihak2 yang mencoba membuat kisruh dengan menyeret TNI ke ranah politik…
    Selalu waspada waspada waspada….

  28. Tapi kalo benar TNI netral harusnya benar2 di usut dan langsung di pecat itu babinsa, jangan cuman sangsi, karena itu tidak membuat masyrakat percaya, jadi sebaiknya di berhentikan secara tidak hornat, sebab kalo benar babins ikut melakukan penekanan untuk memilih calon tertentu, maka itu benar2 merusak citra TNI , saya tadi malam maen ke tempat RT di daerah saya tinggal, anehnya dia selalu mengatakan kepada setiap warga yang datang , untuk urusan ktp kk dll bahwa si ….. lebih baik dari si …… padahal dia RT dan sekaligus PNS, inikan berbahaya, masa pns juga di kerahkan untuk memobilisasi masa, benar2 sudah tidak baik, apapun dilakukan asal menang, semoga yang terbaik yang memimpin bangsa ini

  29. kali ini akur bung.memang salah satu capres keliatan ngebet banget menang ,hingga menghalalkan sgl cara utk menang.

  30. Semoga yang tatacara dan prilakunya yang BENAR dan Bermartabat yang menang Bung dalam pilpres ini. Seperti kang Aher menang mutlak atas neng Rieke, dan pilpres ini berjalan dengan aman dan lancar. Amin.

  31. komando teritorial masih kita perlukan. ada bagusnya sampai KODAM saja. Dibawah KODAM langsung satuan-satuan tempur berikut pos pos militernya termasuk garnizun. Mungkin mirip Lanal gitu. lebih bagus diperbanyak di perbatasan.

    Kalo perlu, tentara bisa di BKO kan ke polisi untuk keamanan dalam negeri. Ngambil satuan tempur terdekat.

    Cuman pendapat awam saja. Semoga TNI tetap profesional. Netral aja belum cukup.

  32. Akur bung Frans@..saya sependapat dan kita harus hati hati dalam meniliai suatu masalah terutama dalam PILPRES ini..jika ada masalah jangan langsung di telan, kita kunyah dulu baru dinikmati….

  33. Klo sy cuman mo ngomong gini… Ulah siapa yg biasa menciptakan masalh.. Memblow up masalah.. N menyelesaikan masalah yg d buat sendiri…

    Tujuannya itu jelas kq,, membuat salah satu pihak TERKESAN di zalimi karna yg dia hadapi itu tentara… Hahai…. Jebreett…

  34. Saya Like anda pnya statement bung frans..

  35. saya juga tidak percaya dengan berita ini, sangat tidak masuk akal.

  36. ikutan dikit dr saya yg awam.
    ane sih kasihan sm TNI aktif n Intelijen kita..kebayang pusingnya.dari dalam “pusing” dari luar juga “pusing”
    tapi kalau ada kesalahan sedikit/segelintir orang aja dr pihak TNI+intelijen kita..semuanya di sama ratakan..!!!!

  37. @log river : maaf kalau telat bung, 2 jempol untuk pandangan anda…salam

  38. hahaha..pendukung prabowo pada ngga percaya dengan kebenaran, malah mengaiktkan dengan mantu hendro…seharusnya yang ditanya kenapa KASAD dan pangab beda suara…kenapa? apa Panglima ditekan Presiden?…yang pasti institusi mabes AD telah menyatakan secara resmi bahwa ada babinsa yang keluar jalur…udah terima kenyataan itu..

  39. hq

  40. salam kenal bung frans
    kok begini ya pmilu taun ini
    padahal cma 2 capres
    harusnya lebih x ya buat mecah dukungan
    to sr

  41. @ frans

    #Gambaran bhw politik di indonesia pd era reformasi sebenarnya tdk lbh baik dr era orde lama/baru..justru lebih busuk dr era orde baru! #

    LAH….ORANG2 ORDE BARU ITU DI NO1…
    gimana sih bang frans

    @ aq wajib netral

 Leave a Reply