Panglima TNI Heran Pesawat Penyusup Kok Cuma Didenda Rp60 Juta

60
87

Personel TNI tangkap pilot sebuah pesawat yang melintas Indonesia tanpa izin beberapa waktu lalu.

Personel TNI tangkap pilot sebuah pesawat yang melintas Indonesia tanpa izin beberapa waktu lalu.

Di UU Tahun 2009, denda pilot pesawat penyusup maksimal Rp2 miliar.

VIVAnews – Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyesalkan kebijakan denda terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah Indonesia terlalu murah. Hal ini menyusul maraknya pesawat asing yang terbang di atas langit Indonesia secara ilegal.

Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan awak pesawat asing yang terbang di wilayah Indonesia tanpa izin diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.

Sanksi itu pun masih bisa diperberat dengan penerapan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini memberi ancaman hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp500 juta bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa dokumen sah.

“Tetapi kenapa Pemerintah mendenda Rp60 juta? Saya tidak tahu itu pasal mana yang digunakan,” kata Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis 13 November 2014.

Mengenai denda yang sangat murah bagi pesawat asing yang melanggar batas udara NKRI itu, Meoldoko mengaku akan mengkaji lebih dalam. Menurutnya, hukuman asing yang melanggar harus ditindak tegas dan dihukum berat agar menimbulkan efek jera.

“Maka saya akan kaji lagi. Jadi jangan seenaknya saja memasuki wilayah kita,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Selain itu, lanjut Moeldoko, TNI juga tengah mengkaji dan akan mengajukan deregulasi atau revisi kebijakan penerbangan melalui UU Penerbangan. Salah satunya, ia berharap TNI dilibatkan dalam penyidikan kasus-kasus pelanggaran asing, seperti pesawat asing masuk ilegal dan kapal laut asing yang melanggar wilayah hukum RI. (nasional.news.viva.co.id)

60 KOMENTAR

  1. harusnya berpatokan pada UU Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan awak pesawat asing yang terbang di wilayah Indonesia tanpa izin diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Biar pada jiper yg mau nylenong…

  2. Mungkin dulu2 60 juta utk yang legal masuk kas negara, tapi gertakannya denda maksimal 2m, akhirnya nego 500jt, yang masuk kas tetap 60juta. kayak tdk tahu saja. Saatnya utk memperbaiki perilaku yang tdk benar. yang sudah ya sudah, tapi jangan diulang dimasa sekarang dan yang akan datang.

  3. menurut saya yang realisasi sanksi penyusuop adalah
    1.ganti biaya bahan bakar pesawat penyergap+biaya perawatan saat mau menyergap
    2.ganti biaya umur masa pakai terbang pesawat yg digunakan untuk menyergap
    3.pemberian insentif pd pilot dan mekanik melalui denda dan diberikan pada pilot dan mekanik
    4.peswat disita jaminkan seharga pesawat penyusup
    5.sita ijin terbang oleh pemerintah indonesia selama 1 thm
    6.denda pelanggaran kedaulatan 1x hrg peswat yg digunakan tni untuk menyergap

    kalau yg nyergap tni pakai sukri ya dia hrd beli 1 sukri buat tni

    saya yakin kapok

    maaf cucu lancang

  4. klao ada pesawat pespur masuk tanpa izin disuruh putar balik tapi klao pesawat sipil dipaksa turun dan dibawa ke pos terdekat..kalao ada kapal perang asing masuk disuruh putar haluan tapi kalao kasel dibinasakan klao ta mao dibina[tangkap].sebenarnya banyak rahasia yang sulit ta ingin
    diungkap mengenai sepak terjang para penjaga negeri ini[TNI],wlao terkadang ada beberapa yang dipublikasikan karena sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat tapi itupun hanya sebagaian saja.dan selebihnya disilahkan rakyat tu ber ilusi sendiri

  5. Mungkin bagusnya langsung didenda ajah 500jt untuk permulaan.. jika tidak bisa bayar ya masuk penjara 2 tahun mudah toh.. lalu masukan ke berita.. jadi ada warning untuk penyusup berikutnya.. juga kita ngak perlu nombok malah untung juga ngak usah pusing.. jika masih ada penyusup berikutnya dan ketangkep lagi.. langsung didenda 1M untuk permulaan kedua.. jika tidak bisa bayar ya masuk penjara 3 tahun mudah toh.. lalu masukkan ke berita.. jadi warning lagi untuk penyusup berikutnya.. dari sini mestinya penyusup semakin dikit karena ada shock terapinya.. jika masih ya denda 2M plus penjara 5 tahun.. Mestinya ada hakim khusus untuk pelanggar kedaulatan suatu negara sehingga terjalin sistem dengan TNI… imho

  6. Katanya NKRI harga mati…tapi kedaulatan udara negara harganya cuma 60 jeti..gimana negara lain mau segan dan hormat, kita sendiri yang merendahkan harga diri bangsa diudara..saya prihatin sekali ( bahkan tersinggung sebagai anak bangsa)…percuma alutsista tambah gahar tapi hukuman untuk pelanggar penegakan kedaulatan tidak segahar alutsistanya. Mohon kepada pemerintah agar SEGERA membuat harga diri NKRI di udara menjadi DISEGANI dan DIHORMATI.Kalau perlu pesawat yang melanggar disita dan dijadikan aset negara.karena harga diri bangsa diatas harga denda bahkan harga pesawatnya.IMHO.

  7. Jangan2 yg kasih denda 60jt juga HERAN knapa dia kasih segitu….hehe

    Sepertinya dsini blm ada artikel khusus terkait fenomena wilayah NKRI yg kemasukan asing tanpa dokumen. Mgkin ada suhu2 yg berkenan mbagi analisa/info lebih jelas.

    Karena menurut saya cukup aneh, mgkin ada bberapa teori sbb:
    1. Dari dulu sering kemasukan, ditangkap, tp tidak diekspose.
    2. Dulu radarnya tidak memadai dan skrg radarnya baru, sehingga skrg keliatan smua makhluk2 goibnya dan ditindak.
    3. Pemerintahan yg baru lebih tegas, tdk membiarkan sedikitpun lewat tnpa dokumen jelas.
    4. Memang akhir2 ini tetangga2 usil dan sengaja mencoba reaksi pemerintahan yg baru.

    Terima kasih.

  8. Selain di denda dgn denda yg maksimal, jg seluruh pilot dan awaknya harus dijerat UU imigrasi dipenjara dan dikarantina. lha klw cuma didenda 60 jeti trs dilepas dgn buat surat perjanjian jangan mengulangi lg yah.. pasti semua pada heran? pilot yg neken surat perjanjian jg pasti terheran-heran.. dan saya jg ikut heran kenapa jd ikut buat komentar dgn keheranan pak moeldoko akan denda 60 jeti yg nilainya sangat kecil dan mengherankan pilot2 sukhoi krn biaya utk intercepnya saja melebihi biaya denda yg nilainya sangat mengherankan? Mari kita sama2 heran berjamaah dgn UU tsb. :mrgreen: