Sep 202014
 

Panglima TNI Siap Kehilangan Jabatan (Foto: Antara)

SOLO – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku siap menghadapi apapun resikonya termasuk jabatan yang diembannya terkait keputusannya mengangkat bos Bank Mayapada Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir MBA sebagai penasihat.

Menurut Moeldoko pengangkatan bos Bank Mayapada sebagai penasihat Panglima TNI tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya. Namun pengangkatan Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir MBA sebagai penasihat itu untuk kepentingan kesejahteraan seluruh prajurit TNI.

Karena selaku Panglima TNI, dirinya mempunyai dua tugas pokok utama yang harus dijalaninya. Pertama, menyiapkan prajurit-prajurit TNI agar siap tempur dan yang kedua memelihara serta menyejahterakan seluruh prajurit TNI.

“Nah, dalam kontek menjaga dan memlihara kesejahteraan, Panglima TNI dihadapkan dengan berbagai keterbatasan. untuk itu Panglima TNI perlu sebuah mitra untuk ikut bersama-sama memikirkan kesejahteraan prajurit. Karena memang anggaran yang disiapkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan cukup terbatas. Untuk itu saya mengangkat seseorang, saya lakukan secara terbuka agar tahu semuannya secara terbuka, transparan dan terbuka. Kalau kita dapat bantuan, bantuan itu bukan ke Panglima TNI, tidak. Apa saya Pegang duit?.Nanti ada yang menangani,”jelas Panglima TNI Jenderal Moeldoko usai memberikan kuliah terbuka di Kampus UNS Solo,Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014).

Moeldoko menambahkan seharusnya bila mau dipermasalahkan bila pengangkatan penasihat tersebut untuk kepentingan pribadi Moeldoko. Bila itu yang dirinya lakukan, maka pengangkatan itu,ungkap Moeldoko sangat tidak etis.

“Menurut saya akan tidak boleh dan tidak etis apabila itu penasehat yang diangkat itu untuk kepentingan pribadi Jenderal Moeldoko. Lah, ini penasihat Panglima TNI boleh lah. Terus sangat tidak boleh lagi penasihat Jenderal Moeldoko dalam rangka membeli rumah di Bogor indah. Salah lagi itu. Ini penasihat Panglima TNI untuk memikirkan bagaimana rumah-rumah prajurit yang perlu kita benahi, kita benahi,” tegasnya.

Menurut Moeldoko pengangkatan penasehat dari kalangan konglomerat ini pernah juga dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat melanjutkan program yang telah dilakukan Pramono Edi.

Selain mengumpulkan sejumlah pengusaha, saat itu uang yang terkumpul sebesar Rp 125 miliar. Uang yang berhasil dikumpulkan tersebut diumumkan secara terbuka kepada publik dan diberikan secara terbuka kepada seluruh Panglima di daerah-daerah untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI yang juga dilakukan secara terbuka dan transparan tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi.

“Seperti saat saya masih menjabat sebagai KSAD melanjutkan Jendral Pramono Edi juga sama. Kita mau mengumpulkan sejumlah pengusaha waktu itu, kita umumkan rencana itu. Dan Kita dapat Rp 125 miliar langsung kita berikat kepada seluruh panglima. Satu tetespun tida ada yang menempel di angkatan darat. Transparan yang jadi bendaharannya dari pihak mereka para pengusaha itu kita lakukan. Dan kita tidak takut di politisasi karena memang itu diperlukan prajurit,”ungkapnya.

Menurut Moeldoko akan sangat tidak bermanfaat bila dirinya selama masih menjabat sebagai Panglima TNI tidak berbuat banyak untuk kesejahteraan para prajuritnya. Meskipun dirinya melihat langsung ada ketidakadilan yang diterima para parjuritnya.

Berbagai ketimpangan yang dihadapi prajurit saya, saya bisa melihatnya langsung. Saya berani mengambil sikap dan mengambil tanggungjawab pribadi selaku Panglima TNI untuk melakukan itu demi prajurit saya sejahtera.Mau ada komentar dari pihak lain tidak apa-apa itu bagian dari resiko jabatan saya,”pungkasnya (crl)

 

Sumber : Okezone.com


 

ARBI SANIT : PRESIDEN SBY HARUS AMBIL TINDAKAN

Jakarta-Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai panglima tertinggi TNI harus mengambil tindakan terhadap langkah Panglima TNI, Jendral TNI Moeldoko yang mengangkat CEO Mayapata Group, Dato Tahir sebagai penasehat TNI karena berjanji membangun perumaha prajurit. Tindakan tegas menurutnya harus dilakukan SBY karena langkah Moeldoko membahayakan hubungan militer dan demokrasi di Indonesia.

“Tindakan Moeldoko mengangkat Tahir sebagai penasehat TNI karena memberikan bantuan pembangunan perumahan prajurit dilihat dari kacamata hubungan militer dan demokrasi, sangat membahayakan.Oleh karena itu saya kira Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata harus mengambil langkah tegas terhadap panglima TNI.Minimal SBY sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjatan harus memerintahkan pencabutan langkah panglima tersebut,” ujar Arbi kepada wartawan di Jakarta,Jumat (19/9).

Tindakan Panglima TNI menerima bantuan pembangunan rumah prajurit ini tegas Arbi jelas melanggar ketentuan aturan perundangan yaitu UU Pertahanan dan UU TNI, dimana semua kebutuhan TNI menjadi tanggungjawab negara. Maka  jika TNI sebagai aparatur negara tidak mengindahkan UU seperti yang dilakukan oleh Moeldoko,sama saja artinya TNI telah berubah fungsi menjadi negara dalam negara.

Tindakan seperti ini menurutnya bisa dikategorikan sebagai tindakan makar.Ini karena TNI tidak patuh pada peraturan negara.TNI menjadi negara dalam negara karena membuat peraturan sendiri. Dengan demikian maka TNI sudah mengambil alih kekuasaan yang dimiliki negara untuk membiayai seluruh kebutuhan TNI,” imbuhnya.

SBY tegasnya harus sesegera mungkin mengambil langkah ini karena kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin TNI yang memiliki senjata akan menjadi backing pengusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.Penyalahgunaan TNI seperti ini menurutnya dari pengalaman di era orde baru sangat mungkin terjadi kembali kalau benih ini dibiarkan tumbuh.

“ Kalau satu dibiarkan, nanti bisa saja diikuti oleh yang lainnya sehingga institusi TNI nantinya benar-benar dibiayai oleh pengusaha saja yang otomatis artinya TNI pun berada dibawa kekuasaan pengusaha dan bukan penguasa lagi. TNI bisa digunakan sebagai backing seperti dulu lagi. Pengusaha bisa menggunakan backing ini untuk melegalkan tindakan bisnis yang tidak sehat,” tegasnya.

Lantas bagaimana jika ternyata SBY tidak berani mengambil tindakan terhadap Moeldoko atau Moeldoko tidak mematuhi perintah SBY mengingat masa waktu pemerintahannya yang  tinggal sebulan lagi, Arbi mengatakan jika Moeldoko tidak patuh maka dia sudah indisipliner melawan panglima tertinggi

“Kalau SBY tidak berani, artinya Jokowi yang harus mengambil tindakan tegas. Saya yakin Jokowi-JK akan bertindak tegas sesuai janjinya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Jokowi tidak boleh membiarkan tindakan seperti ini.Militer tidak boleh melebarkan kekuasaannya. Apa yang pernah terjadi di era orde baru jangan diulangi lagi,” ujar Pria yang meiliki rambut berbuntut ini lagi.

Arbi juga mempertanyakan sikap Moeldoko untuk mengambil seorang sipil pengusaha menjadi penasehat. Sebagai pengusaha dan sipil, tentunya Tahir dengan pengalamannya tidak akan bisa memberikan bantuan nasehat kepada panglima. Sementara kalau dijadikan penasehat bisnis karena latar belakang Tahir yang pebisnis, Arbi pun heran karena TNI saat ini sudah tidak boleh lagi melakukan bisnis.Seluruh bisnis TNI sudah dikembalikan ke negara.

“Jadi untuk apa seorang sipil pengusaha dijadikan sebagai penasehat?Bisa saja seorang sipil memang menjadi penasehat karena ilmunya, tapi untuk masalah kemiliteran, seorang militer sendiri tidak butuh seorang sipil menjadi penasehat karena militer jauh lebih punya pengalaman dari sipil yang kemungkinan hanya menguasai teori saja,” tegasnya.

Megenai pernyataan Moeldoko bahwa langkahnya ini hanya mengikuti langkah Mantan KSAD yang tidak lain adalah adik ipar Presiden SBY, Pramono Edhie Wibowo yang ketika menjabat berhasil mengumpulkan  dana Rp 125 miliar untuk membangun rumah prajurit. “Kalau memang KSAD pernah melakukan itu, seharusnya tidak diikuti lagi langkah yang salah. Uang yang dikumpulkan untuk membangun rumah prajurit tersebut harus dikembalikan, karena tidak ada izin pemerintah dan DPR atau negara,” imbuhnya.

 

Sumber : Sindotrijaya.com

 Posted by on September 20, 2014

  73 Responses to “Panglima TNI Siap Kehilangan Jabatan”

  1. selamat pagi…..

    • Maaf pak moel .. Sekedar usul. Kalau bisa sekalian kita sewakan ruang udara kita dan kawasan maritim untuk latihan pespur dn kapal selam singapore. Duitnya bisa utk mensejahterakan prajurit kita. Kalau masih kurang bisa kita jual ambalat ke malaysia untuk tambahan gaji TNI..

      • Pertanyaan awam apakah jika ada pihak yg memikirkan dan berbuat utk kesejahteraan prajurit haris diangkat jadi penasehat; maklum panglima kan punya hak menggangkat penasihat adakah urgensinya…. jgn sampai ini justru membuka kemungkinan institusi tni utk berbisnis …UU Sendiri sdh mekarang itu; ini sikap kritis kpd panglima kita sebagai patriot sejati saya yakin beliu bukanlah pribadi yg anti terhadap kritik….dan belum terlambat utk mengkoreksi…No Body is perfect….semoga berkenan

    • Prihatin3x….TENTARAKU TERGADAI…

    • Tidak ada makan siang yang GRATIS

    • Anda ini ngomong apa?
      satu ngomong “Saham bank mayapada sebagian di miliki pengusaha USA & Singapore”
      yg lain ngomong “jangan kritik TNI”..
      gombal

  2. pagi temen2 …… keduakah?

  3. Masih sepi..

  4. dilema ne…

  5. saya sangat menghargai niat baik pak moel,demi kepentingan yang lebih besar yaitu berbangsa dan bernegara sebaiknya mengikuti uu saja.

  6. Nyimak.

    • Nunggu pencerahan bung Jalo, sambil ngecong kopi.

      • Kalau saya lebih mendukung agar masalah ini tetap ditanggung negara sesuai UU Nomer 34 Tahun 2010 pasal 49 dan PP Nomer 39 tahun 2010 pasal 38-44.

        Disitu menjelaskan pengasilan dibiayai oleh APBN. Oke masalah rumah prajurit ini memang sampai sekarang memang belum berhasil. Sebagai contoh, Dari total 1981.70 rumah dinas Kementerian Pertahanan dan TNI, hanya 158.661 unit rumah yang didiami prajurit aktif. Sisanya dihuni 39.509 orang purnawirawan. Sebagai contoh, di Mabes TNI dari 2.096 rumah, sebanyak 1.265 dihuni purnawirawan, sedangkan sisanya, 831 unit, dihuni tentara aktif. Begitu juga yang terjadi di TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

        Sistem penganggaran TNI yang meletakan anggaran perumahan di salah satu alokasi anggarannya membuat TNI tidak sepenuhnya dapat melakukan tugas pokoknya karena masing-masing komandan harus ikut memikirkan kesejahteraan prajuritnya, selain itu anggaran pertahanan yang sebagian besar untuk pengeluaran anggaran rutin membuat pembangunan rumah prajurit tidak pernah dapat memenuhi target kebutuhan minimal sekalipun. Seorang Pangdam, misalnya, harus memikirkan kebutuhan rumah bagi para prajuritnya.

        Evaluasi terhadap skala prioritas, ketepatan alokasi penganggarannya, peraturan, dan status hukum tanah-tanah yang dikuasai TNI selama ini, mekanisme koordinasi antar kementerian pertahanan, perumahan rakyat, keuangan), serta konsistensi pelaksanaan di lapangan penting dilakukan. Sebagai upaya mencari terobosan solusi yang adil dan komprehensif terkait dengan penyediaan rumah bagi prajurit TNI (baik prajurit aktif atau maupun pensiunan), perlu komunikasi asertif-intensif dengan para purnawirawan.

        Persoalan penertiban perumahan TNI ini memang tidak mudah, perlu dicari akar persoalannya yang sering tidak tersentuh selama ini. Mungkin saatnya dipikirkan untuk tidak lagi membebani TNI dalam persoalan perumahan. Usulan untuk memasukkan urusan perumahan TNI ke dalam Kementerian Perumahan Rakyat mungkin lebih tepat. Selain pengadaannya akan lebih terkoordinasi untuk ketiga angkatan, TNI juga akan terbebas dari beban memikirkan ekonomi dan kesejahteraan prajuritnya.

        Tahun 2012 Kemenpera dan Kemhan sudah melakukan perjanjian kerjasama antar Kementrian masalah ini. Tahun 2011 waktu itu menterinya Pak SUharos Monoarfajuga melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama Nomor SKB/ 02/I/ 2011 dan Nomor 01/ SKB/ SM/ 2011 antara Kemenpera dan Kemhan dengan program awal ingin membangun 9.600 Rumah TNI.

        Mungkin lebih baik dikoordinasikan dengan pemerintah dulu, karena takutnya menimbulkan rumor yang gak baik tentang TNI. IMHO

        • setuju dah kali ini sama bung jalo. takutnya cuma jd backing.
          kalo pemain badminton profesional itu kan harus cari sponsor sendiri karna ga dibiayai negara. Tp apa iya TNI jg sprt itu, pengen profesional trus cari sponsor sendiri…. ga jg kan, apalagi negara jg msh bisa membiayai. Apalagi udah ada UU nya sprt yg bung jalo jabarkan diatas.

        • Kalau institusi lain boleh terima sumbangan harusnya tni juga boleh. Menyumbang tuk beli alutsista harusnya diperbolehkan juga :mrgreen:

        • Mantap pencerahaan oleh sesepuh kita Bung Jalo. Kerjasama dengan Kemenpera perlu direalisasikan/dilanjutkan (tidak hanya dalam bentuk rencana diatas kertas saja).
          Mungkin perlu dipertegas fungsi rumah dinas/barak, benar2 digunakan utk tentara yg masih aktif.
          Sedangkan anggota TNI sejak mulai masuk, sdh diprogram tunjangan perumahan sesuai dng pangkatnya. Jadi begitu masuk persiapan pensiun, bisa keluar dari barak dan sudah punya rumah sendiri.
          Yg perlu dipikirkan segera adalah mengosongkan rumah dinas dengan menyediakan perumahan/rusun/rusunawa atau apalah istilahnya bagi pernawirawan yg masih tinggal di rumah dinas/barak.
          Mungkin model penggusuran yg diterapkan JOKOWI di Jakarta dengan memindahkan penghuni liar ke rusunawa perlu dijadikan referensi. Menggusur dan menyediakan tempat tinggal yg baru. Bukan semata2 menggusur, kalau istilah orang JawaTimur ‘Nyangoni kere minggat’. Mereka telah berjasa dan mengabdi demi membela Bangsa dan Negara Indonesia (dengan jujur dan tidak neko2, kalau tidak jujur begitu pensiun mungkin sdh punya banyak rumah dan aset. xixixixi)
          Maaf pendapat oot pedagang ayam di pasar.

        • Bung Gue maaf baru hadir, lagi ada urusan tadi. Memang masalah ini dilema, makanya diatas tertulis sebaiknya harus melalui mekanisme koordinasi antar kementerian pertahanan, perumahan rakyat, keuangan.

          Jadi masalah ini sudah lam, rumah dinas TNI telah dilakukan sejak masa Orde Baru, hingga kini upaya tersebut sering mengalami kegagalan ketimbang cerita sukses sebuah upaya penertiban. Bedanya adalah pada masa lalu penertiban yang dilakukan lebih sering bermuatan kepentingan elite pejabat saat itu. Tidak mengherankan apabila beberapa lokasi perumahan TNI yang strategis telah berubah fungsi menjadi pusat perbelanjaan atau pusat bisnis kelompok tertentu.

          Kalau pun ada hibah lebih baik melalui mekanisme koordinasi antar Kementrian. Sebagai contoh, di UU Nomer 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 ayat 1 menjelaskan bahwa :

          “Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, PNBP dan penerimaan hibah,”

          Diatas saya tulis begini : “Kalau saya lebih mendukung agar masalah ini tetap ditanggung negara sesuai UU Nomer 34 Tahun 2010 pasal 49 dan PP Nomer 39 tahun 2010 pasal 38-44.:

          Jadi saya mendukung, artinya lebih baik TNI tidak menerima karena untuk menjaga nilai profesionalisme. Kalau pun tetap ingin menerima lebih baik PP dan UU diperjelas.

          Masalah KPK coba di link ini…
          http://arjunanews.com/dana-hibah-presiden-sby-minta-menteri-koordinasi-dengan-kpk/

          Nah semoga Presiden atau pemerintah juga adil dalam masalah ini.

        • Assalamualaikum wr.wb
          saya menjadi pihak pro aja, seperti link yang di kasih bung Gue.
          rakyatnya aja susah,
          misal: harga daging sapi naik setiap mau menjelang iedul adha, serakah yang tidak berkesudahan, permintaan naik stok terbatas = harga naik, kenyataannya stok cukup permintaan sama seperti tahun sebelumnya. cuma ada event aja (hari raya iedul adha) sehingga dibuat harga naik, intinya mau ambil keuntungan lebih banyak dalam waktu singkat dengan memanfaatkan event, itu belum termasuk event BBM naik, kalau BBM naik sih ada cost biaya tranportasinya yang berubah la event iedul adha, costnya yang berubah apa? itu juga belum event gaji PNS/TNI/POLRI naik.

          selain itu belum lagi kalau ada penjabat yang suka memangkas anggaran sana-sini.

          sepertinya bukan militer aja yang tergadaikan namun negara wuehehehe 😆
          biar sekalian menjadi seperti film-film di negara amerika latin yang militernya jadi backing bandar narkoba wuahahaha 😆
          saya pingin lihat ular-ularnya gimana reaksinya, kalau negara ini benar-benar kacau.
          pasti baku tembak dimana-mana seperti film-film di amerika latin, tidak ada jaminan keamanan sekali.
          percuma dong ada keamanan untuk ngamanin para ular.
          kalau itu terjadi saya pingin jadi anggota bung werhmacht dan belajar dr bung werhmacht wueheeheh 😆

        • Kalau terkait sumbangan atau hibah sudah pasti akan dilaporkan oleh Satuan Kerja atau Lembaga yang menerima apalagi ini diumumkan secara terbuka. Dan sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Jadi menurut saya, sah-sah saja TNI menerima Hibah dan ini sudah sering diterima baik oleh Pemda, Masyarakat, Perorangan ataupun Perusahaan. Karena secara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, nantinya akan ada laporannya dan ada Pengawasannya oleh BPK.

          Jadi tidak usah ribut dan heran, apalagi ini sudah diumumkan oleh Panglima terkait Penerimaan Hibah atau Bantuan Pembangunan Rumah untuk Prajurit. Ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan sebelum tahun 2009, dimana aturan terkait penerimaan hibah oleh Kementerian/Lembaga belum diatur.

  7. Hmmm…(garuk-garuk ndas, padahal ra gatel)

  8. mohon maaf sebelumnya pak Moel, bukanya kalo mau ngangkat seseorang secara resmi itu ada tahapan tahapannya pak?…..maaf kalau salah

  9. Demi tetap profesionalisme prajurit, kayaknya segala kebutuhan prajurit harus bersumber dari negara. Tdak boleh dari pengusaha, org pribadi ataupun partai. Agar segala tindakan dan perjuangan prajurit adalah untuk negara. Jika saat ini prajurit ada kekurangan, yg biar negara yg memikirkan. Jngan pengusaha apalagi partai.

  10. Asslm.. selamat pagi agk siang sobat warjag.. Apakah ini blunder panglima TNI dipenghujung masa brakhirnya pmrinthan SBY .. apakah ini slh satu alasan KPK ingin audit TNI????
    Maaf cm pndpat ank kecil

  11. Kalau hal ini dibiarkan, lama2 jadi kayak USA, negara dan militer dikendalikan oleh pengusaha2 besar yg punya bnyak uang.

  12. ping..!!

  13. hmmm……

  14. There is no such thing as Free lunch. Sudah menjadi sifat manusia untuk membalas kebaikan orang lain. Dipikir sebelum dilakukan

  15. artikel yang menarik om admint , monggo mampir blog saya,mengulas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan militer rusia
    russiaarms.blogspot.com .. thanks om admint

  16. ….diminta nasehatnya saja pas perlu tanpa resmi jd jabatan penasehat gimana ?

  17. hemm perlu ficerna lebih dalam lg

  18. dan moeldoko membuat blunder pertamanya, poin kredibiltas dimata warjager pasti menurun. ngasih duit(meski katanya bukan buat sendiri), bisa jadi penasihat, yg laen bahkan jadi menteri utama (jabatan apaan tuh)

  19. Setahu saya bank yang menjadi pelopor KPR dan tetap konsisten menyalurkan kredit KPR subsidi baik kepada masyarakat umum dan juga kepada anggota TNI & POLRI ya cuma bank BTN bahkan boleh dibilang bank Mayapada tidak menyalurkan KPR subsidi. Tapi dalam penghujung pemerintahan yg sekarang & penggantinya justru Bank BTN mau dihapus. Nah dalam hal penyediaan 1000 rumah oleh bos mayapada perlu diwaspadai sifatnya hanya membangun rumah & kreditnya ke bank lain atau sifatnya hibah dalam bentuk CSR ? Perlu juga diwaspadai adanya praktek gratifikasi ?

    • Kalau itu sih gampang, tinggal akhir tahun anggaran ini, ada tidak dimasukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk Hibahnya. Karena sudah diumumkan terbuka, pasti nanti BPK akan masuk ke TNI untuk meng audit penerimaan hibah tersebut.

      Jadi tidak usah terburu menilai perbuatan seseorang dan tidak usah dibawah ke ranah Politik, ini sudah diumumkan secara terbuka, bisa jadi CSR nya diberikan ke TNI, karena tidak diumumkan pun beberapa Kodam sudah melaporkan penerimaan hibahnya ke Menteri Keuangan.

  20. Sangat tdk setuju dg kebijakan pa Moel…..penasehat panglima dari kalangan pengusaha sangat riskan terjadinya kkn,nepotisme,gratifikasi,PEMBEKINGAN dll…walau mungkin pa moel “bersih”

  21. Sedih bacanya..

  22. mungkin jadi lain cerita kalo bukan bos mayapada, misal bos sido muncul, atau bos jamu jago.. 😀

  23. Mensejahterakan prajurit TNI sangat setuju, tapi jangan menjual harga diri bangsa demi kepentingan pribadi itu sangat berbahaya karena TNI sangat vital apabila ada racun didalam tubuh TNI maka negara akan kolep. Hati2 ular sudah masuk rumah. Banyak wacana yg bisa dipilih…..selain memasukan ular kedalam rumah

  24. mau koreksi dikit klo Bpk Panglima ngisi kuliah umum di kmpus UMS gedung auditorium moh jadzman bkn UNS sprti yg diberikan stlah itu dlnjutkan membuka acara kejuaraan terjun payung militer distadion manahan solo

  25. Selama ini bangga sama pak moel. tp setelah ada beria ini mak jlebbb kaget aku dab.

  26. semoga kedepan senyum prajurit kita 100% seperti emoticon ini :mrgreen:

  27. Setuju aja niat pak moel..apalgai niat mulya dmi kesejahtrean prajuritnya

  28. Ngga boleh kayak gini! jelas salah…perumahan tanggung jawab negara bukan panglima tni dan bapak dato tahir. Ngga boleh Panglima mengumpulkan Pengusaha terus dimintain sumbangan…Ngga gitu. Itu tanggung jawab Presiden (dan DPR)…. Pak Moeldoko salah jelas…walaupun ngga dikorupsi. Lapor Ke President dan DPR dan rakyat Indonesia, jangan ngumpulin Pengusaha terus Dimintain sumbangan.
    Pengusahanya dapat apa tuh kalau sudah ngasih sumbahan ratusan juta rupiah.
    Nanti pengusaha nya ngga mau bayar pajak lagi…kan sudah ngasih ke TNI buat bikin rumah prajurit..
    Terus terang saya ngga suka..dan setuju kalau Pak Moeldoko diganti. Mudah2an Pak President Jokowi mengganti Pak Moeldoko.
    dan Pak President Jokowi memikirkan perumahan prajurit.

    • Cara ORDE BARU BANGET ngumpulin pengusaha lalu minta sumbangan, ngajak KPK ngga tuh!

    • Harusnya cek dulu, apakah itu uang dari CSR nya Bank Mayapada, kalau ya, ya tidak apa2, kan Panglima sudah mengumumkan di media dan khalayak ramai bahwa itu bukan untuk Pribadi. Pasti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun ini akan ada penjelasan koq, kalau memang sudah diterima oleh TNI.

      Betul, semua keperluan aparat pemerintah dan tentaranya memang harus Kewajiban Negara, tetapi kenyataannya memang belum mampu, maka Dibolehkan menerima bantuan atau hibah atau sumbangan asal dilaporkan, dan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

      Jangan dipolitisasi, itu ranahnya anggota Dewan.

  29. Mungkin ini merupakan opersi intelejen pihak asing untuk melemahkan TNI,…
    Sudah banyak ular-ular dari pihak swasta yang merapat ke para petinggi TNI…
    Pernah baca juga di warjager,.. bahwa akan ada pihak swasta yang akan menyumbangkan dananya buat prajurit TNI entah dalam bentuk apa dan sekarang sudah terbukti.
    Soo,,.. Be Carefull Jendral…!

  30. Setiap konglomerat melakukan sumbangan ga ada yg ikhlas, alias ga ada makan siang gratis. Hati2 bagi TNI jika banyak di beri bisa2 di injak2 harga dirinya. Nanti TNI jadi backing pengusaha yg mengintimidasi rakyat atau TNI yg pangkat rendah jika pengusahanya semena-mena, hingga kemakan budi karena di kasih rumah sama pengusaha. Saya jadi ga cinta lagi sama pak Mul nih….

  31. Terima kasih atas dimuatnya artikel ini. Apa yg diuraikan media sepertiny barbeda dengan rumor yg beredar tapi aulit terkonfirmasi 🙂 waktu yg akan memberikan kabar gapi saya audah tisak sabar

    Hehe

  32. Ini bukan mslh duit.
    Ini mslh menjaga NKRI dr ular2 bung.

    Bpk Moeldoko sdg melindungi garuda Yg lg terbelit ular.

    Percayalah kpd Bpk Moeldoko..

    Pak Ndan Satrio sdh memberi sedikit pencerahan dr kmrn

    Monggo dilanjuutt..

  33. di dunia ngga ada makan siang gratis atau bhs sana nya no free lunch pak jendral

  34. kalau pengusaha tersebut sangat berperan dalam kesejahteraan para prajurit militer,bagi saya cukup undang sebagai warga kehormatan militer,kenapa dijadikan penasihat???

    tapi biarlah waktu yang akan menjawab.

    maaf cucu lancang

  35. masalah sepele di ributkan.kalo TNI ada sedikit masalah ja di besar _ besarkan. Dan kenapa pengangkatan dari warga sipil kok baru sekarang ribut. Kemarin2 ngapain om

  36. Menarik masuk bisnesman ke tubuh TNI .seharusnya ini sebuah tamparan buat pemerintah SBY dan warning buat pemerintah JOKOWI.kesejahteraan TNI sangat ngenes dg APBN yg ada ternyata msh sangat kurang.yg jadi masalah apakah terjadi lost contact antara DPR-SBY-Panglima TNI? Lah loh apakah panglima boleh memutuskan agenda tanpa persetujuan DPR? Kok terkesan jalan sendiri2? Terutama SBY sbg panglima tertinggi artinya menyetujui? Tapi seharusnya SBY hrs bikin statement dulu di dpn DPR? Kalau tidak begitu,panglima TNI melangkahi “kuasa” Presiden? Imho…..

  37. Pikirkan dulu nasib pejuang veteran 45 agar bisa hidup yg layak dan sambil main golf….?
    bukanya hanya makan nasi aking dan sego kucing tiap hari…?
    Mulailah sekarang Hargailah pahlawanmu yg telah memerdekakan dari tangan* penjajah…

  38. Wahai pemerintah sejahterakan tni ku ….guru sdh sejahtera tidak ada lagi umar bakrie yg naik sepeda ontel …sekarang giliran tni karena masih banyak kopral jono yang belum sejahtera….peace

  39. O ya, bung Jalo, jika Polri menerima bantuan kendaraan dinas seperti mobil patroli dari ATPM, bagaimana tuh ya?
    Sebagai perbandingan saja.
    Memang ini masalah yang harus diselesaikan cepat agar tidak menjalar.

    • Bung DropZone saudah saya tulis di komentar nomer 7, ada mekanisme yang harus dilalui. Polri itu banyak mendapat hibah, dan yang saya lihat dari berita2 sering terjadi kesalahan prosedur maupun bermasalah. Seperti kasus dana hibah Pilkada pak Susno, lalu yg di link nomer 7, dan masih banyak yg lain.

      Alangkah bagusnya pemerintah membuat regulasi terkait hibah bagi TNI maupun Polri. Seperti TNI, kita atau masyarakat bisa saja membantu memberikan sejumlah dana dari hasil sosial untuk membantu sarana TNI tapi kita masih bingung prosedur dalam masalah ini. Kalau pun ada diperlukan sosialisasi biar masyarakat kita tahu. Saya juga masih bingung dengan prosedur hibah, tapi yg jelas masalah ini harus ada sinergi antar institusi dengan Kementrian baik itu Kemenkeu, Polri/TNI, BPKP, KPK, dll…

    • Itu sudah sering dan banyak koq, mungkin kita saja yg belum tahu.

      Untuk regulasi hibah sdh dibuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah menggantikan PMK yang lama tahun 2009 yaitu PMK nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Dan itu memang dibolehkan, gak usah lapor ke Presiden dulu, kan nanti ada laporan keuangannnya di akhir tahun anggaran.

      Jadi menurut saya (terkait hibahnya) tidak ada masalah, seperti hibah gedung KPK dari Masyarakat dan itu dibolehkan koq. Jadi semua Kementerian/Lembaga yang dibawah Presiden dan yang dibiayai dari APBN baik itu DPR atau MPR lembaganya kalau memang terima hibah ya lapor ke Bendahara Umum Negara yaitu Menteri Keuangan.

  40. Sudah saatnya budget pertahanan negara naik jadi minimal 2%, jika perlu dibuat 4% dari PDB. Anggota sejahtera – alutsista luar biasa. Seluruh anggota TNI semua masuk barak dan berlatih secara profesional. Gak usah mikir politik atau bisnis di luaran lagi. Kalo emang mau jadi pengusaha ya mundur saja dari TNI

  41. Salam warjags smw dan para pinisepuh, setelah baca artikel ini jadi ga bs tenang jadi SR sejati, kecewa plus prihatin dgn keputusan pak Moel yg slma ini sy hormati, kepikiran sama ular2 yg melilit d tubuh Garuda, ap spe Panglima TNI itu sdr adl slh satuny??
    #kecewa.com#

  42. Apa TNI bisa netral kalau dibelakangnya ada sponsor dari pengusaha….

    bahaya ini jendral

  43. iseng2 merujuk ulasan jenderal rupert smith (penulis the utility of force, the art of war in the modern world);
    perang / konflik berlangsung pada 4 level, political, strategic, theater dan tactical

    domain pemikiran seorang panglima TNI dengan sendirinya berada di level strategis + koordinasi erat dengan level politik / diplomasi, presiden + menlu.

    beban pemikiran dan koordinasi panglima TNI pada level strategis semakin berat jika dibandingkan dengan koleganya dari negara2 maju karena kemampuan C4ISR TNI belum maksimal.

    kalaupun secara formal salah satu tugas pokok utama panglima TNI adalah menyejahterakan seluruh prajurit, ini kan bisa 100% didelegasikan kepada salah seorang asisten, dan orang sipil yang diangkat sebagai penasehat statusnya adalah penasehat asisten ybs.

    dari segi teori organisasi, miris rasanya membayangkan pendelegasian wewenang yang gak jalan seperti ini, sehingga panglima TNI masih harus ikut memikirkan hal2 yang bukan ‘core competency’ TNI…

  44. Ijin nyimak. *Prihatin liat tentara kita terjun berbisnis… Salam,

  45. Sebenarnya kalau perwira berpangkat Letkol, Kolonel, bintang 1,2,3,4, baik yang aktif atau purnawirawan, khususnya yang kini menjabat atau pernah menjabat, dandim, danyon, danrem, pangdam bla, bla, bla. contohnya purnawirawan SBY, Sudisilalahi, TB Hasanuddin, Agum Gumelar, Pak Prabowo, Wiranto, Sutiyoso dll. mau memberikan 10 % saja dari harta yang mereka miliki saat ini, demi untuk membangun perumahan prajurit, saya pikir tidak ada satupun PRAJURIT TNI DAN POLRI yang tidak kebagian. Saya rakyat kecil tapi saya banyak tahu kalau mereka punya Rumah halamannya seperti lapangan sepak bola…. Mengedepankan Harga Diri Seharusnya TNI dan Polri Harus Terdepan Dinbandingkan Rakyat Kebanyakan

  46. Jika pengusaha ingin melakukan hibah lb baik langsung kenegara dan tdk melalui institusi sebab jika melalui institusi pasti ada kepentingan pengusaha disana.kita tdk dapat menyalahkan panglima,sebab panglima menerima masukan dari bawahan.seharusnya gaji dinaikkan dan disisihkan untuk kpr rumah setelah pensiun.jadi tdk ada bentrokkan antara tni aktif.semoga tni jaya!

 Leave a Reply