Nov 142017
 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Menegaskan dalam NKRI, tidak boleh ada Separatis Bersenjata, apabila ada Gerakan Separatis di dalam NKRI, itu urusan TNI dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Jakarta. Jakartagreater.com – Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada Separatis Bersenjata yang dibiarkan. Apabila ada Gerakan Separatis Bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Hal ini ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada wartawan usai acara Penyerahan Tanah yang berasal dari kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, pada Selasa 14 November 2017 di Aula Prona, lantai 7 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Menegaskan dalam NKRI, tidak boleh ada Separatis Bersenjata, apabila ada Gerakan Separatis di dalam NKRI, itu urusan TNI dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa berdasarkan video yang telah beredar, dengan adanya korban penyiksaan warga sampai meninggal yang terjadi di Papua, itu dilakukan oleh Gerakan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). “TNI dan Kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif, dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency,” ujarnya.

“TNI dan Kepolisian sudah mengimbau Gerakan Separatis Bersenjata di Papua, untuk menyerahkan diri, tapi sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri, dan kita akan tetap berusaha terus sampai berhasil,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Menegaskan dalam NKRI, tidak boleh ada Separatis Bersenjata, apabila ada Gerakan Separatis di dalam NKRI, itu urusan TNI dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Sementara itu dalam sambutannya pada acara Penyerahan Tanah yang berasal dari kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena TNI telah menerima Sertifikat Tanah terlantar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pada kesempatan ini Panglima TNI menjelaskan bahwa tanah tersebut akan dijadikan daerah-daerah latihan TNI dan harus disyukuri bersama, walaupun yang diberikan tanah terlantar, tetapi ini sangat bermanfaat. “Permasalahan TNI adalah tempat-tempat latihan, dimana tanah semakin hari semakin menyempit dikarenakan pertumbuhan penduduk di bumi yang semakin besar jumlahnya,” ujar Panglima TNI.

“TNI selalu menggunakan tempat latihan di daerah-daerah yang kosong. Tidak ada tanah masyarakat yang dijadikan tempat latihan. Setelah dibuat markas tempat latihan, daerah tersebut menjadi berkembang menjadi pusat perekonomian baru,” tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Menegaskan dalam NKRI, tidak boleh ada Separatis Bersenjata, apabila ada Gerakan Separatis di dalam NKRI, itu urusan TNI dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Lebih lanjut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa bekas Markas-Markas Belanda yang saat ini menjadi Markas-Markas TNI adalah tempat-tempat jalur logistik. “Dalam waktu dekat, kami akan laporkan kepada Menteri ATR / BPN Dr. Sofyan Djalil dan Presiden RI Ir. Joko Widodo tentang gelar Markas TNI yang disesuaikan dengan program pemerintah, untuk memajukan sentra-sentra ekonomi baru di seluruh Indonesia,” katanya.

Dalam acara ini, TNI menerima Sertifikat Hak Pakai Hasil Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Latihan Perang seluas 40 Ha diserahkan kepada TNI AD, untuk keperluan pembangunan Batalyon Armed 76 MM/Tarik Kodam III/Slw, untuk latihan perang di Desa Seuseupan, Desa Cikembang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. (Puspen TNI).

  17 Responses to “Panglima TNI : Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata”

  1. Katanya OPM punya 30 pucuk senjata laras panjang hasil rampasan dr TNI/POLRI, …………….. kok bisa, lalu apa sangsinya, …………. ???

    • KALO DIBILANGIN MASIH GAK NURUT YA DIBINASAKAN SAJA

    • Pada lelet, kirimin aja sniper

    • Katanya perlakuan warga indonesia dari sabang-marauke hrs, adil artinya jika warga sipil di daerah lain gk boleh memiliki senjata api jika melanggar hrs di tindak tegas dan dihukum begitu pun dgn warga sipil di papua termasuk kelompok kriminal, kalo warga di daerah lain gk boleh melakukan tindakan kriminal misal merampok, memperkos@, melakukan penembakan dan akan di hukum berat begitu pula perlakuan kepd warga papua, jadi perlakuan warga daerah lain dgn warga di papua hrs adil dan gk boleh ada yg di istimewakan, jika warga papua di istimewakan misal di biarkan memiliki senjata api, di biarkankan menembak aparat, dibiarkan melakukan pemerkosa@n dan kebal hukum karena di lindungi oleh HAM, hal ini akan memicu protes warga daerah lain dan bs menimbulkan masalah yg lebih besar.

    • Ya bisa aja bang, namanya maling pasti lebih pinter daripada si tuan rumah……

      Sangsinya ya di DOR aja jidatnya !!….. 😆

  2. Sebenarnya klu gak disandera HAM versi barat, sudah lama tuh OPM dieleminasi wong pentolannya di dukung musang berikut bantuan disegala lini. Masalahnya LSM dlm negri ikut jg merecoki langkah2 yg diambil pemerintah dgn menu HAMburger citarasa asing.

    • Lalu sampai kapan akan begini terus di papua, katanya kita sdh merdeka, ……… ???

    • Ironisnya kita mw tunduk dgn aturan barat keparat, katakan pada barat negara indonesia negara berdaulat, kemerdekaan sudah final, sabang-marauke final bagian NKRI artinya perlawanan bersenjata dgn alasan menuntut kemerdekaan sudah final dlm wadah NKRI dan indonesia memiliki hukum yg mengikat bagi warga nya dari sabang sampai marauke termasuk warga papua jika melakukan tindakan melawan hukum. brunei dan filipina berani melawan argumen barat.

  3. Alangkah baiknya jika smua masyarakat sipil , baik pns, rakyat biasa, pejabat pemerintahan non militer tdk ada yg bersenjata…bisa ga? itu sebuah tantangan….

  4. Mungkin cara satu satunya operasi silent,Tak perlu publikasi,Tak perlu ham antek asing Tau. Yang penting bersih senyap Tak berbekas. Saya yakin tni/polri bisa Dan tau itu.

    • iya mumpung pers asing belum masuk..
      kirim pasukan khusus, 3-4 apc/light tank+1 heli serbu atau heli pengintai jg tamat..
      dah lama pasukan khusus tni blum beraksi, bikin prestasi baru operasi militer untuk penyerangan..

      • Kayaknya buang2 ongkos deh bang…..

        Mendingan biang keroknya yg di Jakarta di jemput paksa bang, terus kasih baju orange……. yg bikin ulah di Papua pasti langsung mingkem deh…… xixi….

  5. Jangan Lupa dengan “Separatis Ideologis” Sedang naik daun Pak….

 Leave a Reply