Nov 252018
 

Prajurit AS dengan artileri Resimen Kavaleri ke-3 bersama dengan artileri Pasukan Keamanan Irak di lokasi ISIS yang dikenal dekat perbatasan Irak-Suriah, 7 Juni 2018 (U.S. Army photo by Spc. Anthony Zendejas IV)

Para anggota parlemen Irak menyerukan penarikan pasukan AS, dengan mengatakan bahwa mereka tidak melihat pembenaran atas kehadiran pasukan asing sekitar setahun setelah kekalahan kelompok Daesh di Irak.

Seorang anggota parlemen, Amer al-Shebli, mengatakan kepada Press TV pada hari Jumat bahwa kehadiran Amerika merupakan pelanggaran kedaulatan Irak.

“Setelah mengakhiri terorisme, Parlemen sebelumnya harus mengambil tindakan serius untuk memaksa semua pasukan asing meninggalkan Irak,” tambah MP.

โ€œKedaulatan adalah aset paling berharga di negara mana pun. Pengorbanan rakyat Irak dalam perang mereka melawan Daesh menunjukkan betapa pentingnya kedaulatan negara mereka bagi mereka. Hari ini, tidak ada negara yang akan mengizinkan pangkalan militer asing di tanahnya,โ€ kata legislator lain, Kadhim al-Sayadi.

Beberapa anggota parlemen menegaskan bahwa kehadiran pasukan AS di Irak harus didasarkan pada kerangka hukum.

“Kehadiran pasukan asing di Irak hanya dapat dilakukan melalui perjanjian dengan pemerintah Irak, dan perjanjian ini tidak dapat diloloskan tanpa persetujuan dari Parlemen,” kata Diar Barawri, seorang anggota parlemen Partai Demokrat Kurdi.

Anggota parlemen lainnya menyatakan keprihatinan atas semakin banyaknya pasukan AS di negara tersebut.

โ€œKehadiran pasukan AS di Irak adalah ilegal. Sebagai anggota Komite Keamanan Parlemen, kami menyuarakan keprihatinan kami atas kehadiran militer AS dan peningkatan jumlah tentara,โ€ kata Adnan al-Assadi.

Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003 dengan dalih bahwa Presiden Irak Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, sebuah tuduhan kemudian terbukti salah.

Pada tahun 2014, ia memimpin sejumlah sekutunya dalam misi mengalahkan Daesh tanpa mandat PBB.

Irak dan sekutunya memaksa kelompok itu keluar dari Mosul, markas besarnya di utara negara itu, akhir tahun lalu. Koalisi pimpinan AS masih mempertahankan kehadirannya di Irak setelah operasi Mosul.

Sumber: presstv.com

Bagikan:

  10 Responses to “Parlemen Irak Serukan Diakhirinya Kehadiran Militer AS”

  1.  

    Memang sulit mengembalikan balance of power, seperti yg digagas pak lek J. Mearsheimer, ketika timteng kehilangan iraq sebagai power yg dominan, kini iran mengaku sebagai negara pelindung si ah, dan juga menjadi kekuatan regional di timteng, otomatis arab saudi bereaksi untuk melindungi kawasan regional dari tangan iran.

  2.  

    Sepertinya irak sudah muak dgn kehadiran amerika sekian lama di timur tengah yg hanya jd pecundang kelas kakap
    ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜†

  3.  

    Orang yg mengaku sebagai anggota Parlemen Irak jelas-jelas tidak tahu terimakasih. Kalo Saddam Husein masih ada, itu orang takkan jadi anggota parlemen. Paling cuma nambah nambahin penjara aja. Hhhhhhhhhhh

  4.  

    Sudah dapat posisi puenak mana mau digusur dia! Klu SDA Irak sdh dikelola perusahaan2 AS ya pasti alasannya nanti menjaga objek2 vital tsb. He3.

 Leave a Reply