Jun 212016
 

Akibat makin memanasnya perdebatan Laut China Selatan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berencana membentuk tim pakar untuk mencari cara menyelesaikan persoalan itu. Dia menegaskan, pemerintah ingin tetap menjaga hubungan baik dengan China tanpa merusak kedaulatan negara.

“Tadi sudah lapor ke Presiden, lalu Presiden setuju. Kami akan membuat tim pakar, kami berbicara hukum internasional, bagaimana enaknya hubungan dengan China ini tetap baik, tapi kedaulatan kita tidak terganggu,” kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/6).

MenKo PolHukam Luhut Binsar Pandjaitan ikut geram menanggapi protes China atas insiden penembakan kapal mereka.

MenKo PolHukam Luhut Binsar Pandjaitan ikut geram menanggapi protes China atas insiden penembakan kapal mereka.

Kesalahan yang dimaksud Luhut, adalah saat Indonesia kehilangan klaim atas pulau Sipadan dan Ligitan, pada 2002 silam. Kedua pulau tersebut sempat disengketakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Den Haag, Belanda, memutuskan Malaysia sebagai pihak yang berhak atas kedaulatan Sipadan Ligitan.

Luhut menambahkan, Indonesia harus belajar dari kasus Sipadan-Ligitan, agar kasus itu tidak terulang pada persoalan ZEE Indonesia yang saat ini diklaim masuk dalam wilayah perairan tradisional China.

Oleh karena itu, papar Luhut, pihaknya berencana membentuk Pakar hukum laut internasional yang pernah menjadi wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan Ketua tim dipimpin Hasyim Djalal. Kementerian Luar Negeri nantinya yang akan mengatur secara teknis mengenai pola kerja yang dilakukan tim itu.

Luhut meminta tim pimpinan Hasyim Djalal itu dapat menjelaskan kedudukan wilayah dan kedaulatan Indonesia. “Setelah digambarkan Profesor Hasyim Djalal, ada pembenaran-pembenaran yang memperkuat posisi Indonesia,” kata Luhut.

Dengan keberadaan tim pakar itu, Luhut berharap hubungan Indonesia dengan China tidak terganggu karena persoalan konflik di Laut China Selatan. “Yang penting kita damai-damai saja,” ujarnya.

Atas insiden penembakan kapal nelayan berbendera China oleh kapal Perang TNI AL, hubungan Indonesia dengan China memanas.

Atas insiden penembakan kapal nelayan berbendera China oleh kapal Perang TNI AL, hubungan Indonesia dengan China memanas.

Hubungan Indonesia dengan China kembali bersitegang. Senin (20/6), China melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia. Penyebabnya, kapal nelayan China ditembak Kapal Perang TNI Angkatan Laut (KRI) Imam Bonjol-383 di perairan Natuna, Jumat pekan lalu. Kapal asing berbendera China itu diduga sedang mencuri ikan di laut Indonesia.

Pemerintah China menyatakan tembakan itu melukai seorang nelayan mereka yang berada di kapal. Atas insiden itu, China pun mendesak agar pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh hubungan kedua negara.

Namun Luhut membantah ada nelayan asal China yang tertembak oleh operasi yang dijalankan TNI AL. “Tidak betul itu,” katanya. Dia menegaskan tidak ada satu pun korban dalam peristiwa tersebut. Jenderal purnawirawan TNI Angkatan Darat ini membenarkan tindakan tegas yang dilakukan TNI AL atas pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia. “Ya enggak apa-apa kalau sudah masuk tempat kita,” katanya.

SIkap Kapal Perang TNI AL mendapat pujian dari Menteri Susi melalui twitternya.

SIkap Kapal Perang TNI AL mendapat pujian dari Menteri Susi melalui twitternya.

Sikap yang sama ditunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ketika China memprotes Indonesia, Susi justru memuji tindakan tegas TNI AL yang menembak kapal China. Dalam akun Twitternya, Susi menulis slogan TNI AL, yakni Jalesveva Jayamahe. Slogan itu memiliki arti: di lautan kita jaya. “TNI AL sudah betul menjaga kedaulatan laut Indonesia beserta isinya. Penembakan itu pasti sudah sesuai prosedur,” kata Susi.

Sebelumnya, Susi menyatakan bakal menindak tegas pihak asing yang melanggar kedaulatan perairan Indonesia, termasuk Laut Natuna beserta isinya yang merupakan milik Indonesia. “Laut Natuna bukan milik kapal-kapal Thailand, Tiongkok, Vietnam, tapi milik kapal-kapal Indonesia,” kata Susi. (marksman/ sumber : cnnindonesia.com dan tempo.co)

Bagikan: