Selasa, Juni 18, 2019

Ketentuan Hak Pilih TNI

26
214

Pemerintah tegaskan pertahankan ketentuan hak pilih TNI

Mahkamah Konstitusi (MK) (ANTARA/Fanny Octavianus )

Pemerintah harus tetap memberlakukan aturan ini karena struktur kelembagaan TNI/Polri berada di tingkatan pusat dan daerah. Melihat hal tersebut, adalah hal tepat untuk tetap mempertahankan aturan tersebut dalam Pemilu 2014,”

Jakarta (ANTARA News)  Senin, 28 April 2014 – Perwakilan pemerintah dalam pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) menegaskan tetap mempertahankan ketentuan hak pilih TNI guna menjaga netralitas.

Hal ini diungkapkan Plt Ditjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi saat membacakan jawaban pemerintah dalam pengujian Pasal 260 UU Pilpres yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam pemilu presiden di  Mahkamah Konstitusi, Senin.

“Pemerintah harus tetap memberlakukan aturan ini karena struktur kelembagaan TNI/Polri berada di tingkatan pusat dan daerah. Melihat hal tersebut, adalah hal tepat untuk tetap mempertahankan aturan tersebut dalam Pemilu 2014,” kata Mualimin, di depan majelis hakim yang diketuai Arief Hidayat.

Dia juga mengatakan pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat untuk melahirkan pemerintahan yang demokratis, sehingga dalam UU Pileg dan UU Pilpres harus tetap menjaga netralitas TNI-Polri.

Meskipun Anggota TNI dan Polri memiliki hak seperti warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, namun berdasarkan realitas sosial dan karakteristik kehidupan berbangsa dan bernegara, pembatasan realita politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis harus tetap dilakukan.

Pengujian UU Pilpres yang mempermasalahkan hak pilih TNI ini dimohonkan oleh Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Supriyadi Widodo Eddyono yang berprofesi sebagai advokat.

Mereka menilai pasal yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam Pilpres itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketentuan hanya menyebut Pilpres 2009, bukan Pilpres 2014.

Pasal 260 UU Pilpres berbunyi: “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.

Sementara dalam Pasal 326 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif telah dinyatakan anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Menurut dia, dengan adanya pengaturan berbeda terkait hak pilih anggota TNI-Polri itu melahirkan situasi ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 260 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.  (antaranews.com)

26 KOMENTAR

  1. Melawan arus ah,, Tidak setuju…!!!
    Karna d satu sisi kita teriak2 menjunjung tinggi HAM bagi warga Indonesia,, tp d sisi lain kita mengebiri Hak warga’y untuk memilih (TNI/POLRI), pertanyaan’y apakah TNI/POLRI bkn WNI….??? Apakah TNI-POLRI mahluk planet mars…???
    Jika TNI/POLRI tdk bs memilih,, hrs’y itu semua PANITIA PEMILU dr bawah ampe pusat pun d larang mencoblos jg, karna bersangkutan dg NETRALITAS….
    Menghina amat ini KPU d bilang bs netral N bs profesional,, tp TNI/POLRI di anggap gk bs netral alias amatiran…

    • bung Zod salam kenal ya…
      ya tentunya nggak gitu dong hehehe… itulah pentingnya kedewasaan berpolitik. Paham politik boleh beda tapi nggak boleh ada pemaksaan kehendak walaupun dari komandan ke bawahannya. Dan yang paling penting kan tetap NKRI harga mati. Untuk masalah pencoblosan itu teknis saja kok, sebagai contoh pencoblosan di luar negeri dilakukan lebih dulu dari di dalam negeri. Jadi secara teknis memungkinkan mencoblos tanpa melupakan tugas utamanya kok.
      Maaf ya.. sekedar pendapat pribadi saja..

  2. Sebetulnya saya tidak setuju… di negara2 lain tentara dan polisi nyoblos kok nggak jadi masalah ya..
    Mungkin nanti bila politik di Republik tercinta ini sudah lebih dewasa. Karena nyoblos juga hak asasi.
    sependapat deh dengan bung Log river…

  3. “Pengujian UU Pilpres yang mempermasalahkan hak pilih TNI ini dimohonkan oleh Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Supriyadi Widodo Eddyono yang berprofesi sebagai advokat.”

    dia nih kliatan nya senang banget ngliat konflik,., bisa2x terjadi konflik antar angkatan,., sebagai contoh, kalo panglima TNI memerintahkan partai A, apa iya bawahan mau membantah perintah panglima ???

    NKRI harga mati,., TNI kuat bersama rakyat,.,

    SR mode on,.,

    • btul bunq Kremlin.sya sndri jq kuranq sreq sm yq namanya ham.mreka kuranq fair,&lbh terlihat sbqai kepanjanqan kepentinqan tanqan asinq.mreka duri dlm persatuan NKRI.kta bs liat tuan mrka yq ktanya para penqqiat/mlh pendri ham.tdak lbh dri kumpulan neqara munafik yq srinq meneriakan ham.tp.mrka sendri srinq melanqqar ham untuk memuluskan kpentinqan banqsa mereka sendiri.JUJUR SAYA SANQAT TIDAK RESPEK SAMA HAM.tanpa ham yq mrupakan produk barat.sjujurnya kta bnqsa indonesia,sdh mewarisi nilai” luhur kearifan lokal.yq lbih bsa memanusiakan manusia drpa ham produk barat,yq serinq bermata dua.

  4. Memang ambigue juga kalau mengharuskan TNI netral padahal mereka mempunyai hak pilih. Berarti semua anggota TNI tsb tidak netral karena masing-masing pasti mempunyai calon pilihannya. Memang sistim yang dulu ada positifnya dimana TNI tidak punya hak pilih tetapi mereka mempunyai perwakilan proporsional di DPR atau MPR.

    Negatifnya kalau sistim perwakilan proporsional ini dan TNI diberlakukan dan TNI tidak punya hak pilih berarti kita sudah membatasi individu-individu di TNI untuk mempunyai hak pilihnya dan TNI kemungkinan menjadi terpecah belah konsentrasinya yang seharusnya melaksanakan fungsi utamanya sebagai penjaga pertahanan menjadi pelaksana politik.

  5. Kembalikan hak-haknya agar negara tidak melanggar HAM untuk kesekian kalinya. Masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Menurut saya pribadi pengkerdilan hak politik TNI & Polri adalah bentuk pelemahan yang sistematis melibatkan negara dunia ketiga yg memiliki kepentingan atas penguasaan SDA yang besar serta upaya ‘membonekakan’ pemimpin kita selamanya. Dan yang pasti ‘boneka’ mereka sekarang lagi ngetop. Maaf oot… aku ra popo…

    • Assalamualaikum wrwb
      bisa di jabarkan lebih jelasnya bung sanjaya, tentang memperbolehkan angkatan bersenjata untuk memilih “agar negara tidak melanggar HAM”.
      karena setahu saya tujuan TNI adalah melindungi rakyat bukan untuk tujuan politik kekuasaan.
      dan jika angkatan bersenjata boleh memilih, apa perbedaanya dengan jaman orde baru yang dulu?
      Dan bisa di jabarkan juga tentang “bentuk pelemahan yang sistematis melibatkan negara dunia ketiga yg memiliki kepentingan atas penguasaan SDA yang besar serta upaya ‘membonekakan’ pemimpin kita selamanya”?
      “Masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi” pertanyaannya apakah TNI/Polri perlu berdemokrasi juga, sehingga kalau menentukan panglima TNI atau Polri, anggota polri dan TNI harus melakukan pemungutan suara? bagaimana cara penanganan saat terjadi isu kecurangan? jika isu tersebut tidak dapat dipadamkan sehingga tambah meluas, bagaimanakah tindakan yang di ambil selanjutnya?

      kalau salah ya maaf, karena masih awam 😀
      tapi bukan berarti orang awam tidak tahu menahu secara total 😀
      karena TNI sebagai garis depan pertahanan, sedangkan Polri sebagai garis depan penegakan hukum 😀

  6. Sistem demokrasi udah berjalan bagus. Indonesia menjadi contoh penyelenggaran pemilu yang punya kredibilitas yang sangat tinggi. Yah, kalau mau dikritisi pasti ada aja kekurangannya.

    Anggota TNI/Polisi harus tetap netral. Itu udah baik supaya TNI/Polisi profesional menjalankan tugas nya. Anggota TNI/Polisi juga tidak perlu ada di DPR ataupun DPRD. Karir itu pilihan setiap orang. Sejak awal jika ingin masuk ke DPR, maka jadilah warga sipil yang terjun ke dunia politik denganmelalui partai yang ada. Militer yang ikut campur dengan dunia politik, cepat atau lambat akan menjadi cikal bakal kudeta.

    Sama dengan orang yang senantiasa bilang, NKRI harga mati, maka TNI/Polisi tetap Netral.

  7. yang nggugat niate bagus, tapi tujuan akhirnya diragukan. Tak dapat kita bayangkan kemungkinan pecahnya konflik antar angkatan. Ingat prinsip “menghindari kerusakan (yang lebih besar) harus didahulukan daripada mencari kebaikan. TNI memiliki hak politik itu suatu kebaikan, tapi kerusakannya saya kira lebih besar. Imho

  8. s7 bunq Wonqndeso.sya kira TNI/POLRI memanq hrs ttp netral.krna tkut,lo sdh di susupi politik.keprofesional mreka bkal di pertaruhkan.& yq tdak kalah pentinq,kesolidan mereka bsa terpecah-belah.untuk menq apresiasikan kepentinqan/hak politik mrka.ckup wkilkan pada fraksi mrka di dpr/mpr.aqar kpentinqan mrka sbqai qarda terdepan banqsa dpt kta akomodir.maaf hnya pendapat awam.