Agu 012014
 

(Ilustrasi)

Pasca tsunami, banyak permohonan izin penelitian asing di Indonesia untuk melakukan penelitian di laut khususnya di kawasan yang terkait erat dengan terjadinya tsunami. Sulit bagi peneliti Indonesia ataupun pengambil kebijakan untuk memastikan apakah survei tersebut khusus untuk kebutuhan penelitian tsunami, atau datanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Selain itu, mengingat mahalnya biaya survei kelautan dan terbatasnya APBN untuk membiayainya, peneliti Indonesia sering bekerja sama dengan peneliti asing dalam melakukan penelitian di laut. Peneliti yang sinis mengatakan bekerja sama dengan peneliti asing untuk meneliti kelautan Indonesia ibarat seorang penari striptis. Biaya penelitian memang ditanggung pihak asing, tapi kita terpaksa memperlihatkan aurat kepada mereka. Daya tariknya pun kadang lebih menggiurkan, dijanjikan beasiswa pendidikan S-2 dan S-3 bagi peneliti Indonesia.

Permasalahan itu terjadi karena belum adanya kebijakan pengaturan survei yang dilakukan penelitian asing ataupun peneliti dalam negeri nonpemerintah secara operasional.

Kendala yang dihadapi selama ini ialah anggaran penelitian kelautan sangat terbatas, padahal ukuran laut di Indonesia sangat luas. Maka, dengan anggaran yang tersedia, kita tidak akan mampu melaksanakan survei dengan biaya sendiri.

Akibatnya, harus memanfaatkan penawaran penelitian dari pihak luar negeri untuk melakukan kerja sama survei. Permasalahannya, sangat sulit bagi kita untuk mengetahui apabila ada niat yang tersembunyi bagi peneliti asing. Apalagi dengan peralatan laut kita yang terbatas, sementara peralatan peneliti asing sudah canggih, menambah kompleksitas permasalahan.

Akibat dari keterlibatan peneliti asing dalam survei kelautan ialah terambilnya data dan informasi yang selayaknya hanya dikonsumsi internal. Bahkan data yang ditinggalkan kadang belum bisa dimanfaatkan karena teknologinya belum dikuasai peneliti lokal.

Akibat belum adanya pedoman bagi pengambil keputusan, posisi tawar pengambil keputusan atau mitra dalam menyetujui proposal penelitian kelautan yang melibatkan peneliti asing pun menjadi lemah. Apalagi penelitian tersebut berlindung pada payung kerja sama penelitian antarpemerintah.


Kebijakan survei kelautan
Untuk memperkuat posisi tawar pengambil keputusan dalam pemberian izin penelitian, serta agar mitra penelitian sejak awal bisa mengarahkan lokasi penelitian agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia, perlu dilakukan, pemetaan terlebih dahulu terhadap wilayah laut Indonesia. Pemetaan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama ialah wilayah laut yang terbuka untuk penelitian. Wilayah itu juga dapat digunakan untuk demonstrasi / peragaan / penawaran teknologi baru. Atau bisa juga wilayah tersebut memang sengaja dipasarkan potensi/pengelolaannya untuk dikelola bekerja sama dengan pihak asing. Bisa juga wilayah yang sudah ditetapkan sebagai jalur pelayaran internasional.

Peneliti asing lakukan riset di laut Indonesia ada yang legal juga illegal untuk mendapatkan data potensi laut Indonesia

Ibarat tubuh, wilayah ini merupakan bagian wajah yang boleh dilihat orang asing. Sebagai kodifikasi, wilayah ini dapat diberikan warna hijau.

Kelompok kedua adalah wilayah yang ditujukan untuk penelitian secara terbatas. Orang asing boleh melakukan penelitian, tapi lokasinya ditentukan/diatur sesuai kebutuhan pihak Indonesia. Jadi, peneliti asing hanya dapat melihat hasil penelitiannya pada bagian yang diteliti, sedangkan pihak Indonesia bisa merangkai berbagai hasil penelitian oleh peneliti yang berbeda, menjadi peta yang utuh, yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Ibarat tubuh, wilayah ini merupakan bagian yang boleh dilihat orang lain secara terbatas, misalkan bagian punggung atau lutut manusia. Sebagai kodifikasi, wilayah ini dapat diberikan simbol warna kuning.

Kelompok ketiga ialah daerah sensitif yang hanya boleh dilihat peneliti putra bangsa. Ibarat tubuh, wilayah ini merupakan aurat, orang asing tidak boleh melihatnya dan hanya anggota keluarga yang diperbolehkan melihat.

Wilayah ini dapat diberi kode warna merah. Wilayah ini termasuk wilayah yang strategis karena faktor kerahasiaan, menyangkut keamanan nasional, keselamatan peneliti, adanya potensi kekayaan alam yang luar biasa, pusat biota, laut yang harus dilindungi, daerah potensi gempa/erupsi, dan lain-lain.

Pada wilayah ini, hanya peneliti Indonesia yang boleh melakukan riset. Dan sebagai konsekuensinya, disediakan dana APBN. Peta dengan pembagian warna tersebut bisa juga untuk konsumsi umum. Namun, bisa juga terbatas pada pengambil kebijakan, yang terkait dengan pemberian izin penelitian asing serta para mitra peneliti kelautan.

Pembatasan lokasi penelitian itu tentu cukup rasional. Seandainya peneliti Indonesia melakukan penelitian di negara lain pun tentu ada pembatasan, tidak akan diizinkan di semua lokasi. Terlebih lagi riset di laut yang sensitif akan mengganggu kehidupan di lokasi tersebut. Imbasnya, kita tidak dapat mengambil manfaat dari penelitian tersebut.

Apabila kebijakan mengenai pengelompokan laut tersebut sudah ada, akan dapat mempercepat keputusan pemberian atau penolakan izin penelitian asing di laut yang selama ini cenderung perlu waktu lama. Selain itu pemerintah akan dapat manfaat dari pemberian izin penelitian asing tersebut.

Kerja sama antarlembaga
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, perlu adanya kerja sama antarinstansi, terutama Kementerian Ristek, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Apabila kebijakan itu tidak ada, kendala yang dihadapi selama ini akan selalu berulang, yaitu koordinasi antarinstansi perlu waktu lama untuk mengkaji secara seksama. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 telah ditetapkan semua permohonan izin penelitian asing harus diputuskan paling lama 3 bulan, apakah akan disetujui atau ditolak. 

Dengan keterbatasan waktu menjadikan posisi tawar pemberi izin menjadi lemah. Kelemahan posisi tawar bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan, tapi tidak bertanggung jawab.

Lembaga penanggung jawab
Kebijakan lain yang diperlukan ialah memastikan adanya lembaga penanggung jawab pengelola data hasil penelitian kelautan. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kawasan laut yang belum pernah diteliti dan informasinya terbatas.

Diharapkan, lembaga tersebut juga dapat mengolah data yang sudah ada untuk dimanfaatkan secara maksimal. Sekaligus menjelaskan kepada instansi yang kompeten untuk pemanfaatan sumber daya alam ataupun kepentingan lain. Dengan demikian, APBN pun hanya perlu disediakan khususnya pada kawasan yang selektif. Kunci keberhasilan dari kebijakan itu ialah apabila ada instansi yang memulai/menginisiasi dan direspons baik oleh instansi terkait yang kompeten.

 

Ditulis oleh : Nasrudin Irawan

Bagikan:

  34 Responses to “Penelitian Asing di Laut Indonesia”

  1.  

    alhamdulilah dapat pertama

  2.  

    Aduhhh….udah datang lagi….

  3.  

    2

  4.  

    ijin gabung…kedua….SR Mode On

  5.  

    uno…

    •  

      uno chaser…hihii…
      btw, mang dh saatny payung hukum yg jelas harus disediakan utk pr peneliti n diikuti anggaran yg kompetitif shngga mnghasilkan penelitian yg brmutu tinggi…tntuny hasil trsbut hrs ditindaklanjuti oleh instansi trkait/yg brkpentingan….shgga g jd “prototipe” mulu….

  6.  

    Yang ilegal jauh lebih banyak. Kapal sengaja lepas jangkar di wilayah perairan Malaysia. Tapi sang peneliti di kedalaman laut sudah berada di wilayah perairan Indonesia. Hal ini banyak diakui oleh beberapa peneliti dari Inggris.

    •  

      Nyari harta kirun apa nyatet anomali air plus peta. Bisakah bung yayan jelasin keuntungan kita nyatet peta air tetangga kecuali untuk spy apa clandistine

      •  

        klo gak salah dulu si jacques yves cousteau dulu secara gak sengaja berhasil mengetahui anomali air ( perbedaan kadar salinitas ) pada kedalaman tertentu nyang berefek tidak berfungsinya deteksi sonar ( mungkin lbh tepatnya tereduksi dgn signifikan )….diperairan timur indonesia. Entah ada pihak2 asing atawa kaga nyang memanfaatkan hasil penelitian dia. Klo ternyata para peneliti tsb berusaha meng-update hasil penelitian si JYC dulu bisa repot aneh, ntar bung PS susah maen petak umpet lagi……he,he,he

    •  

      Jiah nanya kesono di jawab dimari. Aniwey makasih bang erich. Nyang kemarin kagak di jawab2 ape udah buat kali ye, hehehe. Maap baru bales, Kalo ngga salah anomali air tergantung fosfor panas nyang nyembur dari dalem bumi, hal itu bisa buat kita seperti lihat kolam di dasar laut, air di atas air. di flora dan fauna tvri di liatin, tentang makhluk 2 laut dalam.

  7.  

    Saya fikir tadi artikel dari bung Jalo 🙂

  8.  

    Lagu lama ….kapan pemerintah bisa lebih serius dg hal ini, klo tetep kaya begini trs bisa abis nih bangsa ini, dikadalin trs ma bangsa asing, ape2 gada biayalah,kurang danalah, ga bosen ape ngaku miskin trs, kenyataanye kasus korupsi malah TRILIUNAN…!!! Klo ngaku gada dana ane yakin rakyat mau nyumbang walau 1000 perak × 200 juta orang itung sendiri.!!! Masalahnye peneliti asing itu udah disusupin sama intelejen asing yg berkedok peneliti, itu yg berbahaya, TNI cape2 jagain darat,laut,udara..padahal musuhnye deh didalem lagi ngoprek2 daleman NKRI..!!! Capee deh..!!!

    ….NKRI HARGA MATI…

  9.  

    Modus

  10.  

    seperti biasanya kecolongan terus

  11.  

    ijin menyimak..

  12.  

    Sedih ngebacanya

  13.  

    To protec our resources
    Must
    Goverment will
    Politics will
    Code act will
    And
    Naval army will

    Jaya NKRI….

  14.  

    Miris ngebacanya apalagi jiran kita si malon dukung peneliti ingris yg ilegal seperti bang yayan bilang weih sampai kapan bangsa ini bisa mandiri dalam segala bidang terus tertinggal .dan sebenarya ini salah pejabat kita yg mental tikus

  15.  

    yang sangat disayangkan banyak peneliti asing membawa penemuan mereka, hasil penelitiannya ke negeranya tanpa sepengetahuan negara kita

  16.  

    Akibat urusan perut ketemu ma urusan kepentingan kayak gni dah jadinya.dan dijamin payung hukum bkal bnyak yg jegal juga.dah jadipun pasti tetep bolong2..bocor bocor…buat urusan ni mah,maaf…saya optimis akan berpikiran pesimis…

  17.  

    bung jalo@kebijakan survei kelautan beserta pemetaannya apa sudah dilakukan?dan apakah penelitian asing sudah ada/banyak yang di zona merah?mkasih bung!

  18.  

    walaupun ada yang legal mungkin saja kita bisa kecolongan jika ada hasil penemuan mereka yang strategis yang tidak dilaporkan ke pemerintah kita

  19.  

    Jiwa pengusaha negaranya ga ada.yg ada mikir perut sendiri,memang bidoh sekali ya pemimpin kita.kita punya SDA kita kelola kiya jual hasil karya itu baru kita dapat untung.hasil penjualan kita beli alutsista,pendanaan riset dan dukungan lain untuk memajukan rakyat dan pemimpin.

  20.  

    laut adalah HARTA KARUN INDONESIA…lindungi lah wahai bangsa ku…
    NKRI HARGA MATI

  21.  

    Saatnya sinergi antar instansi pengawas kelautan diperbaiki. Sehingga nggak jalan masing2…

  22.  

    Aster Kasad Kunjungi Gunung Padang

    Politikindonesia – Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Mayjen Wiyarto mengunjungi situs Gunung Padang di Desa Karya Mukti, Cempaka, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (09/08). Wiyarto didampingi Ketua Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) DR. Danny Hilman Natawidjaya dan mantan Danrem 043/Garuda Hitam Lampung, Amalsyah Tarmizi.

    Kunjungan itu untuk memantau langsung situs yang kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Menurut Amalsyah, Situs Gunung Padang dibangun pada 2500 SM jauh lebih tua dari Borobudur maupun Piramida di Mesir dan luasnya diprediksi 3 kali lebih besar dari Borobudur.

    “Semoga pemugarannya berjalan lancar dan akan menjadi kebanggaan kita bersama sebagai Bangsa Indonesia, Tetap Semangat, damai itu indah,” ujar Alamsyah.

    Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memerintahkan TTRM untuk melanjutkan tahap penting, pembuktian keberadaan bangunan di lapisan ke-4 dan seterusnya di situs Gunung Padang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) terkait kelanjutan riset itu.

    Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosiual dan Bencana, Andi Arief, Jumat (08/08) mengatakan, keputusan itu didapat dalam rapat yang dipimpin Presiden SBY di Istana Bogor, kemarin. “Telah diputuskan jalan terang penuntasan kerja keras periset mengungkap mahakarya monumen leluhur bangsa ini yang ada di Gunung Padang,” ujar Andi.

    Andi menambahkan, selain Permen kelanjutan riset, Mendikbud juga diminta membentuk tim nasional percepatan pengembangan dan pelestarian yang akan bekerja sama dengan berbagai peneliti dari bidang ilmu dan universitas plus TTRM.

    “Sebagai bentuk penghargaan negara dan merasa pentingnya temuan ini Presiden di depan Mendikbud, wamendikbud, dan menteri-menteri terkait memutuskan TNI untuk all out mensupport dan mengamankan riset dan hasil-hasilnya,” ujar Andi.

    Andi mengatakan dari penelitian terdahulu TTRM, lapisan 4 dan seterusnya di Gunung Padang adalah inti dari monumen megah, vital dan strategis buat bangsa. Ini adalah bagian sejarah yang penting. “Presiden menginstruksikan langsung Kepala staf angkatan darat (Kasad) bersama jajarannya bekerja sama dengan peneliti dan kementerian terkait melakukan langkah-langkah terukur dan terencana dan tetap melibatkan masyarakat Cianjur, Pemkab Cianjur dan Pemda Jabar,” ujar Andi.

    Andi mengatakan, Presiden SBY berpesan, karena bangunan pra sejarah ini adalah milik bangsa, maka menjadi kewajiban bagi semua saling bahu membahu, apapun partisipasinya yang bisa disumbangkan untuk percepatan penuntasan riset ini.

  23.  

    Bumi, tanah, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya adalah sebesar2nya untuk kemamuran rakyat Indonesia…..perihal mengenai penelitian laut ataupun lainnya dari peneliti asing mesti harus didampingi oleh tim peneliti kita, bila tidak diawasi dan diatur lebih ketat dikhawatirkan akan menjadi agenda/konspirasi kepentingan pihak asing seperti yg pernah terjadi waktu2 yal, misalnya pencurian harta karun dll-nya! ….meskipun demikian seharusnyalah tim peneliti kita yg paling berhak mengadakan penelitian seperti yg dilakukan di wil. Gng Padang sekarang tnp harus melibatkan peneliti asing! … Hal ini seharusnya berlaku pula di Penelitian Laut kita…. namun masalah klasiknya adalah selalu terkendala oleh Biaya/Anggaran Riset serta kemampuan IP-Teknologi padahal SDM tersedia tp tidak optimal!, …maka, disini pemerintahan Jokowi terpilih harus peka! yi dgn menyediakan alokasi anggaran Riset dan Penelitian lebih besar lagi dr sebelum2nya, lalu libatkan semua potensi komponen bangsa, mulai dari Perguruan Tinggi, LIPI, LAPAN, LEN, Pindad, Pal, PT. DI, …dst! …yi untuk merumuskan formula baru di Riset, Litbang, serta Teknologi terapannya ….. skl lagi itu semua semata2 untuk maslahat rakyat, bangsa dan negara kita.

 Leave a Reply