Pengembangan SDM dan Iptek (Debat Cawapres).

Debat Cawapres 2014 (photo:kompas.com)
Debat Cawapres 2014 (photo:kompas.com)

Jakarta – Cawapres Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla beradu konsep dalam debat cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Bidakara, Jakarta (29/6). Kedua cawapres saling melontarkan visi misi dalam debat yang bertemakan ‘Pengembangan Sumber Daya Manusia dan IPTEK’.

Jusuf Kalla memulai debat dengan menyampaikan visi misi dengan pemaparan peran sumber daya manusia dalam mengelola kekayaan Indonesia dalam segi sumber daya alam. Menurut JK, Indonesia memiliki 2 sumber daya yang seharusnya lebih mendapat perhatian. “Banyak bangsa yang maju karena memajukan SDM. Kita punya SDA, dan SDM akan memberikan manfaat lebih besar,” kata JK.

Sementara, Hatta menjanjikan anggaran riset Rp 10 triliun dalam 5 tahun ke depan karena penting untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. “Menyalurkan Rp 10 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan untuk dana riset yang fokus,” kata Hatta.

Berikut rincian gagasan kedua Calon Wakil Presiden:

1. Hatta Janjikan Penambahan 800 Ribu Guru dalam 5 Tahun
Hatta Rajasa menjanjikan penambahan jumlah guru bila ia dan Prabowo Subianto terpilih. Dalam 5 tahun masa pemerintahan, ia yakin bisa menambah jumlah guru hingga 800 ribu orang.

“Untuk pendidikan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, anggaran kita naikkan terutama untuk perguruan tinggi dana operasi 2 kali lipat, Rp 10 triliun 5 tahun ke depan untuk dana riset fokus pada prioritas difusi pada penemuan, knowledge kita agar diterapkan pada sektor yang penting, pangan, energi, transportasi, kesehatan, dan sebagainya,” ujar Hatta.

2. JK Tegaskan Tidak Akan Hapus Sertifikasi Guru
Hatta bertanya kepada Jusuf Kalla, apakah benar jika nantinya terpilih pasangan Jokowi-JK akan menghapuskan sertifikasi guru.

Serifikasi guru merupakan amanat undang-undang. Menurutnya, seorang presiden pun tidak bisa melanggar UU. “Tidak mungkin Jokowi-JK katakan sertifikasi tidak ada, ini amanat UU. Justru Jokowi-JK ingin segera dilaksanakan sebaik-baiknya,” tegasnya.

3. Hatta Banggakan UU, Bibit, dan Pembangkit Listrik Sebagai Inovasi Saat Jadi Menristek

“Pak Hatta anda pernah Menristek. Ristek itu inovasi kembangkan teknologi, pencapaian sesuatu. Inovasi apa yang begitu menggembirakan anda, membanggakan anda, sehingga perlu diucapkan selamat atas inovasi itu,” tanya JK.

Hatta menjawab bahwa inovasi ia yang pertama adalah UU di tahun 2002. UU tersebut sebagai dasar dari inovasi-inovasi berikutnya.

“Sebelum inovasi, saya letakkan dulu dasar-dasar kita mengembangkan sistem penelitian pengembangan IPTEK. Tahun 2002, saya tuntasukan UU Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini legal kita untuk funding pemerintah ke swasta dan pemerintah bisa keluarkan insentif untuk itu,” jawab Hatta.

Hatta juga menonjolkan prestasinya dalam bidang modifikasi pangan. Sementara di bidang energi, ia membanggakan gagasannya tentang pembangkit listrik.

“Inovasi apa? Di pangan, begitu banyak temuan genetik modified pangan, padi terutama yang diaplikasikan LIPI dan BPPT dan perguruan tinggi IPB. Kita fokus IPB pangan, ITB materaial dan transportasi di timur. Itu bermanfaat dan dijalankan. Energi, Pak JK ingat, saya gagas tidak boleh pembangkit di bawah 15 MW. Saya sayangkan 10.000 MW yang tidak jalan. Saya bangga dengan itu pak JK,” papar Hatta.

4. JK: Waktu Saya di Pemerintahan Swasembada Pangan, Habis Itu Impor Lagi
Cawapres Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Hatta Rajasa tentang inovasi Hatta saat menjabat sebagai menristek. Ia mengkritik inovasi bibit yang dibanggakan Hatta, namun ternyata Indonesia tetap impor beras.

“Dulu bangga bahwa hasilnya UU bukan inovasi teknologi pokok. Benar, kalau inovasi bibit, tapi impor beras makin banyak. 2008-2009 justru swasembada pangan, maaf waktu itu saya di pemerintah. Tapi abis itu impor lagi. Kita harus konsekuen pada pelaksanaan hal-hal tersebut untuk mencapai swasembada, kontinuitas dan sebagainya,” ucap JK.

Hatta yang kembali diberi kesempatan untuk menanggapi, tetap menganggap bahwa inovasi bibit itu sebagai hal yang membanggakan.

“Saya bangga karena itu inovasi. Invention, temuan hasil research yang terdifusi dan itu hasilkan bibit unggul yang masuk ke dalam market. Inovasi dasar terkait pangan. Kalau kita masih mengimpor, Pak JK paham juga. Kita sudah swasembada pangan beras tapi ada slot mengimpor untuk kebutuhan masyarakat asing,” ujar mantan Menko Perekonomian ini.

“Kebutuhan dasar kita sudah swasembada kecuali ada iklim ekstrim yang menganggu produksi kita. Jadi hanya bersifat insidentil. Menurut pandangan saya, agenda riset ke depan membangun dan mengembangkan riset yang berkaitan dengan sustainability pangan dan energi kita,” lanjut Hatta.

5. Hatta: Kalau Ada Mafia Minyak Serahkan ke KPK
Hatta Rajasa menegaskan dugaan adanya mafia di bidang minyak, daging ataupun sektor lainnya harus ditangani secara hukum. Persoalan mafia harus ditangani KPK.

“Persoalan mafia persoalan hukum diserahkan ke KPK. Pak JK apapun mafia, adalah tindak kejahatan serahkan kepada penegak hukumm KPK akan bertindak,” tegas Hatta.

Hatta dalam penjelasannya juga menyinggung impor minyak yang dilakukan pemerintah. Dia menyinggung JK yang pernah menjadi wapres pada periode 2004-2009.

“Kalau yang dimaksud kenapa kita mengimpor, Pak JK kan bagian pemerintah jilid I kenapa kita mengimpor angka 1 juta barel turun 900 ribu terjadi di zaman Pak JK,” ujarnya.

“Mengimpor minyak bukan ejahatan tapi apabila ada tindak kejahatan, KPK polisi turun tangan,” sebutnya.

6. Ini Cara JK Rayu Tenaga Kerja Ahli untuk Tetap Berkarya di Dalam Negeri
Jusuf Kalla menyebutkan saat ini sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul banyak yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, perlu diberikan penghargaan di dalam negeri agar mereka tidak justru bekerja di mancanegara.

“Memang dewasa ini ada kecenderungan SDM kita bekerja ke luar negeri. Ahli perminyakan di Qatar, akuntan ke Singapura, dan sebagainya,” kata dia.

Di satu sisi, lanjut JK, ada dampak positifnya karena tenaga kerja di luar negeri tersebut menjadi sumber devisa bagi negara. Namun di sisi lain, Indonesia menjadi kekurangan eksekutif yang ahli.

Sebagai solusi, JK menyatakan para tenaga kerja ahli tersebut harus mendapatkan penghargaan di dalam negeri. “Mereka harus mendapat gaji sesuai dengan skala profesinya, bukan skala nasional. Kalau di Qatar dapat jumlah tertentu, di dalam negeri tidak perlu sama tetapi dapat dalam jumlah yang menyenangkan,” paparnya.

Meski begitu, JK menyatakan sulit melarang seseorang untuk bekerja di luar negeri. “Kita tidak bisa halangi, untuk cari pengalaman juga. Tetapi beri penghargaan yang cukup agar mereka mau bekerja di dalam negeri,” tuturnya.

7. Ini Cara Hatta Pulangkan Tenaga Kerja RI di Luar Negeri
Hatta Rajasa, berjanji akan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Caranya adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tenaga kerja yang ahli tidak hanya terpusat di pulau Jawa.

“Sehingga aliran masuk adalah mereka yang skill dan memiliki knowledge,” kata Hatta.

Untuk mewujudkan hal itu Hatta mengatakan akan meningkatkan produktivitas dan memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang tak hanya akan terpusat di pulau Jawa, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia.

“Jangka panjang pendidikan, untuk menghilangkan mengurangi kesenjangan. Menumbuhkan pusat pertumbuhan baru, tidak bisa hanya di pulau Jawa,” kata mantan Menko Perekonomian ini.

8. Beda Pendapat Hatta dan JK Soal Sekolah Gratis 12 Tahun
“Apa kira-kira pandangan Pak JK terhadap sistem pendidikan kita sekarang dikatikan dengan pandangan Pak JK pada waktu dulu yang kurang sependapat pendidikan gratis, sekarang ini pendidikan gratis dikembangkan sampai 12 tahun,” ujar Hatta.

Hatta juga mempertanyakan bagaimana JK melihat keadilan insklusivisme dan pendidikan yang bersifat universal. Menurut JK tak ada yang menolak dengan adanya pendidikan gratis, namun sistem subsidi silang penting untuk pemerataan pendidikan.

“Kenapa itu harus ada crossing subsidi antara mampu dan tidak mampu. Bagi yang mampu membayar puluhan kali lipat. Supaya tidak ada dua kelas pendidkan,” tuturnya.

JK lantas bertanya, cucu Hatta sekolah di mana. Hatta menjawab jika cucunya belum sekolah.

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan. Setiap warga negara wajib memenuhi pendidikan dasar. Pemerintah wajib membiayai. Kalau perlu nanti bisa sampai sarjana,” ungkap Hatta saat diberi kesempatan menanggapi.

9. Ini Debat JK dan Hatta Soal Optimalisasi Lembaga Riset
Jusuf Kalla mempertanyakan cara Hatta Rajasa untuk membuat kinerja lembaga riset di Indonesia menjadi lebih terukur. JK berpandangan perlunya koordinasi, untuk membuat kinerjanya lebih efisien.

“Ada banyak lembaga riset di Indonesia. Bagaimana cara menyatukan sehingga kita efisien dan hasilnya bisa terukur. Jadi bukan hanya soal biasa saja, tapi hasilnya?” tanya JK.

Hatta menilai ada 7 lembaga yang aktif dalam melakukan riset berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Setiap lembaga memiliki kompetensi masing-masing.

“Kita tak perlu memakasakan 7 lembaga itu harus sama melakukan riset. Tapi yang paling penting bagaimana output dapat terdifusi ke sesuatu yang bermanfaat,” jawab Hatta.

Menurutnya anggaran yang terbatas bukan jadi persoalan. Lembaga tersebut bisa berkolaborasi dengan pihak swasta dan perguruan tinggi.

Sedikit berbeda dengan Hatta, JK menilai harus ada peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran setiap lembaga. Maka dari itu, koordinasi yang dipegang oleh kementerian harus dioptimalkan.

“Akuntabiliats itu harus terjamin, sehingga bila ingin tingkatkan biaya, tahu dulu apa yang dicapai dan tidak. Kalau mereka berbeda itu pasti. Tapi harus tetap terkoordinasi,” kata JK.

10. Mengenai Kemudahan Berbisnis di RI, Hatta dan JK Beda Pandangan
Hatta dan JK juga memiliki pandangan berbeda mengenai kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Hatta Rajasa, menanyakan tanggapan Jusuf Kalla (JK), mengenai apa hal yang mendasar dalam memajukan ease of doing business atau kemudahan berbisnis di Indonesia.

JK mengatakan, pembenahan birokrasi adalah hal yang paling mendasar dalam memajukan ease of doing business di Indonesia. Menurutnya, Indonesia ditargetkan akan berada di peringkat 60 dalam hal ini.

JK memaparkan itu termasuk pembenahan birokrasi serta pemangkasan perizinan di daerah maupun di pusat. “Bagaimana mengatasi izin di daerah, di kota itu yang paling berat yang menjadi bagian kesulitan di Indonesia. Perburuhan yang menjadi masalah itu kita harus memperbaikinya. Birokrasi dalam negeri harus memperbaiki,” jelasnya.

Lain dengan JK, Hatta yang langsung menanggapi jawaban JK mengatakan, hal yang paling mendasar adalah pembenahan infrastruktur. “Saya kira apa yang disampaikan itu tidak sepenuhnya mengena. Dalam global competitiveness, itu inovasi bangsa, kesiapan kita dalam teknologi. Menurut saya yang paling mendasar adalah menyelesaikan infrastruktur dasar,” tegas Hatta. (Detik.com).

Tinggalkan komentar