Jul 162017
 

Dok. Presiden Joko Widodo

Jakarta – Presiden Joko Widodo mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum, bagi pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) Ormas.

Sewaktu memberikan kuliah umum, Minggu 16 Juli 2017, di Akademi Bela Negara (ABN) Partai Nasdem, Presiden Joko Widodo mengatakan: “Yang tidak setuju dengan Perppu silakan tempuh jalur hukum.”

Presiden Jokowi menuturkan Indonesia adalah Negara Hukum yang memberi ruang kepada yang tidak setuju dengan aturan Hukum yang diterbitkan Pemerintah.

“Tempuh lewat jalur hukum, namun yang kita inginkan Negara ini tetap utuh,” kata Presiden.

Pemerintah sudah menerbitkan 2 Perppu pada tahun 2017, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan. Pemerintah berharap 2 Perppu itu segera menjadi undang-undang.

Keberadaan UU keterbukaan Informasi ini sudah tidak bisa ditawar lagi karena Indonesia sudah meratifikasi.

Presiden Jokowi menyebutkan Indonesia terletak di kawasan geopolitik Asia Pasifik, yang mempunyai  keragaman mulai dari ribuan suku, bahasa, dan 17.000 pulau.

“Oleh sebab itu kalau masih ada yang ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara dan mengganti dengan Ideologi yang lain, apakah akan kita biarkan, saya sampaikan tidak, tidak boleh kita biarkan mereka yang ingin mengganti Pancasila, merongrong NKRI, demokrasi Negara ini,” kata Jokowi.

Presiden Jopkowi mengatakan Indonesia tidak akan membiarkan hal itu baik oleh Ormas maupun individu yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. “Negara harus berani mengontrol atau mengendalikan,” ujar Presiden Jokowi.

Mengenai pendirian Akademi Bela Negara (ABN) oleh Partai Nasdem, Presiden Jokowi menyatakan senang dengan realisasi gagasan itu.

“Saya senang sekali, melihat fasiltas yang ada di ABN ini, saya lihat toilet, sekelas bintang empat dan lima,” katanya. “Artinya ABN ingin betul-betul menyiapkan kader melihat masa depan, jangan siapkan kader masa depan hanya dengan fasilitas seadanya,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menyebutkan sesuai UUD 1945 setiap warga negara harus ikut bela Negara, di manapun berada, apapun profesinya, kaya atau miskin, kader partai, olahragawan, seniman. Mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk membela negara, dilansir ANTARA, 16/7/2017.

Sorry, the comment form is closed at this time.