Sep 132017
 

PM Irak Haider Al-Abadi (kiri) bertemu petinggi militer, 5/9/2017 (Haider Al-Abadi)

Baghdad – Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi meminta diadakannya pembicaraan dengan para pemimpin Kurdi mengenai rencana referendum kemerdekaan Wilayah Semi-Otonomi Kurdistan, Selasa 12-9-2017.

“Saya meminta para pemimpin Kurdi untuk datang ke Baghdad untuk memulai dialog, dan kita harus memberi perhatian pada mereka yang berusaha meningkatkan langkah rasisme,” ujar Al-Abadi dalam satu taklimat sesudah pertemuan mingguan Kabinetnya.

“Dewan Menteri adalah untuk semua orang Irak, dan kalian adalah warga kelas satu. Berhati-hatilah agar tidak terseret ke dalam bujukan yang akan menyia-nyiakan apa yang sudah dicapai,” peringatan dari Al-Abadi. Perdana Menteri Irak juga menolak pemberlakuan status quo secara paksa dari satu pihak.

“Sekali lagi saya menekankan pada persatuan dan perlunya dialog,” kata Al-Abadi, sebagaimana dikutip Xinhua. Ia menambahkan, “Referendum tidak konstitusional.”

Parlemen Irak melaksanakan pemungutan suara pada Selasa 12-9-2017 pagi¬†untuk membuat rancangan peraturan yang menolak referendum kemerdekaan Kurdistan, dan menugaskan Al-Abadi untuk “melakukan semua tindakan yang memelihara persatuan Irak dan memulai dialog serius untuk menangani masalah yang mengganjal antara Baghdad dan Wilayah Kurdi”.

Hoshyar Zebari, tokoh utama Kurdi dan mantan menteri luar negeri dan keuangan Irak, mengatakan dalam satu wawancara dengan Xinhua bahwa referendum akan diaksanakan pada 25 September 2017, sesudah semua lembaga resmi di wilayah tersebut menyelesaikan persiapan dalam semua bidang keamanan dan logistik.

Presiden Kurdi Masoud Barzani mengumumkan keinginannya pada 7 Juni 2017 untuk melaksanakan referendum mengenai kemerdekaan Wilayah Kurdi dari Irak pada 25 September 2017.

Kemerdekaan Wilayah Kurdi diperkirakan akan ditentang oleh beberapa negara sebab itu akan mengancam keutuhan wilayan Irak dan proses tersebut dilaksanakan sewaktu pasukan Irak memerangi aksi teror, termasuk kelompok garis keras ISIS.

Selain itu, negara tetangga Irak, Turki, Iran dan Suriah, memandang langkah tersebut akan mengancam keutuhan wilayah mereka, sebab lebih banyak orang Kurdi tinggal ke negara-negara itu. (Antara/Xinhua-OANA)

  12 Responses to “PM Irak : Referendum Kurdi Inkonstitusional. Mari Dialog”

  1. Gempur pake Gripen aja kalo inkonstitusional.

  2. Terima kasih ya Allah ….. Pandur sudah datang di PT. Pindad Bandung….

  3. Dan pada akhirnya, semua konflik dan perang sipil timur tengah hanya untuk memecah belah negara2 timteng
    #agenda

  4. Secara tidak langsung itu Pembunuhan karakter, jd kurang respect,
    Yg seharusnya memiliki nilai jual yang tinggi,

    Salam NKRI harga mati

  5. Mamarika Cs setelah memporakporandakan Irak dan mensuport Kurdi, sekarang mamarika cs bermain di dalam peta politik negara Irak.
    Entah sekenario apalagi yang akan terjadi dengan Irak.

    Salut kepada Turki, meskipun termasuk dalam aliansi NATO tapi Turki tidak serta merta tunduk dengan sekenario politik mamarika CS.
    Oleh karena itu Turki membeli S-400 dari om Putin sebagai balasan ditariknya rudal patriot dari wilayah Turki dan juga karena faktor lainnya.

    Intinya kemungkinan terbesar adalah ada kepentingan dari dan ntuk mamarika Cs di negara Irak.

  6. hati2 jg bs jd turki beli s-400 dr rusia adalah suruhan us, supaya bs ditelanjangi…

    kurdi ingin merdeka bs jd hasutan us, siapa suruh irak dkt dgn iran makanya us tdk senang.

  7. Kurdi mulai ngelunjak ya, pantes jadi bulan2an serangan turki.!!!! Btar lagi nyusul serangan dari suriah dan aliansi..!! Kurdi ooh kurdi..

 Leave a Reply