Jan 142018
 

Jakartagreater.com – Tidaklah mudah menjalankan misi sebagai negara non-block karena tidak saja harus bertindak menjaga perdamaian namun juga harus menjadi negara penengah ditengah konflik. Apalagi saat ini dunia kembali berada pada situasi geopolitik yang sewaktu-waktu bergejolak dan dapat saja memicu pecah perang dunia ke-3. Di wilayah Asia sedang menghangat krisis ancaman serangan nuklir dari Korea Utara, hingga masalah konflik Laut China Selatan dan klaim China atas Taiwan. Sementara di Timur Tengah belum lagi usai krisis pasca perang melawan ISIS, Suriah, Yaman, Iran, hingga dukungan pemerintahan Donald Trump atas upaya pemindahan ibukota Israel ke Jerusalem. Sementara di Eropa Timur militer Amerika dan Nato bersiap-siap menghadapi Rusia dan aliansinya. Pergolakan dunia politik pada akhirnya akan melibatkan kekuatan militer dan ujung-ujungnya industri pertahanan yang akan berkompetisi mencari untung ditengah konflik.

Sukhoi SU 35

Untuk mempersiapkan pengadaan alutsista dan sumber daya manusia yang menanganinya tidak bisa dilakukan secara instan. Untuk pengadaan alutsista di Indonesia saja memakan waktu bertahun-tahun, diperlukan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku hingga persiapan anggaran dan infrastruktur pendukung.

Dalam pemilihan supplier alutsista tidak saja diperlukan pemilihan teknologi terkini namun juga perlu dipertimbangkan faktor kemungkinan embargo di masa yang akan datang. Sebagai efek tidak mendukung kebijakan Donald Trump kepada aneksasi Jerusalem oleh Israel maka pemerintah AS bahkan memberhentikan dukungan dana baik kepada PBB maupun negara-negara yang dianggap berseberangan. Kondisi ini wajib diperhitungkan secara cermat khususnya bagi Indonesia karena alutsista TNI saat ini seperti program IFX yang diproyeksikan hingga produksi 50 unit. Pesawat angkut C-130, F16, T50, FA50, Helikopter Apache, Chinook, AMRAAM, adalah diantara produk-produk bikinan atau lisensi produsen asal AS. Adapun pesawat tempur Gripen buatan Swedia sebagai salah satu negara non block juga menggunakan mesin buatan produsen AS yang rawan embargo.

Sukhoi SU 57

Indonesia saat ini bersama Korea Selatan tengah terlibat dalam proyek kerjasama pembuatan pesawat tempur KFX/IFX dimana diberitakan Indonesia akan mendapat sekitar 50 unit. Namun pesawat ini diperkirakan baru akan dapat mulai operasional di tahun 2025 – 2030 itupun tidak sejumlah 50 unit. Sementara saat ini Skadron tempur di Indonesia diisi oleh SU27, SU30, F16, Super Tucano hingga Hawk series yang semestinya sudah harus pensiun.

Seri pesawat tempur Hawk MK53 didatangkan tahun 1980 sebanyak 20 unit yang kemudian diikuti 8 unit Hawk MK109 dan selanjutnya pada tahun 1998 datang Hawk MK209 sebanyak 32 unit. Pesawat tempur Hawk MK53 telah diganti dengan T50i Golden Eagle selanjutnya Hawk 109/209 secara bertahap akan diganti dengan FA50. Saat ini juga sedang dipersiapkan tiga skadron baru namun belum jelas apakah TNI AU akan menghidupkan kembali Skadron Pembom yang pernah dimiliki. Mengingat proses pengadaan alutsista dan persiapan pilot yang membutuhkan waktu yang lama maka sudah saatnya dipertimbangkan kembali pembentukan Skadron Pembom sebagai langkah antisipasi potensi konflik diwilayah Asia.

F 16 Viper

Indonesia sebagai salah satu negara Non Block memainkan peran dengan menggabungkan alutsista dari 2 blok. Salah satu pertimbangannya pengalaman masa lalu mengenai embargo senjata. Jadi pertimbangan pembelian alutsista bukan sekedar masalah anggaran, keunggulan teknis namun juga menyangkut kekuatan “BACK UP” diplomasi politik dan militer bila suatu saat pecah konflik. Pengalaman perang Suriah adalah salah satu contoh uji kekuatan tempur dari produk peralatan militer yang ada saat ini. Potensi geopolitik yang memanas di perbatasan khususnya potensi konflik Laut China Selatan, konflik Korea Utara Vs Amerika, penempatan pasukan Amerika ke Australia dan pangkalan militer AS di selatan Indonesia wajib diwaspadai.

Seandainya pecah perang Korea Utara Vs Sekutu dan Australia ikut koalisi menggempur sekutu maka sudah pasti pihak Korea Utara akan meluncurkan rudal nuklirnya ke Australia dan tentu saja dibutuhkan kekuatan Intercept oleh TNI jangan sampai rudal dimaksud memasuki ruang udara Indonesia. Kekuatan alutsista yang dapat melakukan tugas Intercept dapat dilakukan oleh sistem pertahanan udara S300-500 dan pesawat interceptor seperti SU35.

Dengan adanya strategi pembelian alutsista melalui skim imbal beli komoditas tentunya menimbulkan pertanyaan tentang “BIG PICTURE” apakah Rusia hanya membutuhkan barang komoditi yang dipertukarkan dalam jumlah terbatas & satu batch pembelian saja ? Bukan lagi rahasia dagang kalau komoditas seperti minyak kelapa sawit & karet sering dipermainkan oleh pihak pembeli ? Disaat pasar Uni Eropa dan Amerika membuat isu miring tentang kelapa sawit & karet Indonesia justru pihak Rusia dengan tangan terbuka menerima komoditas dimaksud dan ditukar dengan Alutsista berkelas. Nah maka mulai sekarang mulai bisa dimimpikan Alutsista apa yang menjadi dambaan pembaca yang akan segera berdatangan.

Diposkan : Wahju Indrawan – Biro Gading Serpong