Presiden SBY dan DPR: This is More than Enough, Australia !

Kapal Penjaga Laut Australia mencegat 164 pencari suaka dan 6 kru kapal di wilayah pulau Christmas (photo: The Daily Telegraph)
Kapal Penjaga Laut Australia mencegat 164 pencari suaka dan 6 kru kapal di wilayah pulau Christmas (photo: The Daily Telegraph)

Sikap Australia yang acapkali meremehkan Indonesia, mulai menimbulkan rasa enek, jengah dan marah, yang bercampur. Cara pandang Australia, seakan menunjukkan, Indonesia adalah negara non-faktor. Mereka memburu manusia perahu hingga memasuki wilayah perairan Indonesia dan mengubek-ubeknya di sana.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan negara-negara tetangga untuk tidak memasuki wilayah kedaulatan RI. Menurut Presiden, kedaulatan NKRI bukan perkara main-main, sehingga tidak bisa dilanggar seenaknya. Pernyataan itu disampaikan saat menerima peserta rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sidang anggota dewan kelautan Indonesia di Istana Negara, Kamis (30/1/2014).

“Ada aspek kedaulatan kelautan kita yang bisa dilanggar setiap saat oleh negara-negara lain. Kita pastikan dulu bahwa wilayah lautan kita ini aman. Aman dari ancaman lawan yang mengganggu kedaulatan dan teritori kita,” kata Presiden SBY.

Ia menyadari wilayah Indonesia yang tiga per empat adalah laut harus dipastikan keamanannya sampai zona ekonomi ekslusif. Indonesia, lanjutnya, harus bisa mempertahankan tanah air demi kedaulatan.

Presiden SBY menegaskan, ancaman terhadap keamanan Indonesia, terutama di lautan, semakin bervariasi. Bukan hanya negara lain yang memasuki teritori Indonesia, tetapi kejahatan lainnya seperti perompakan, pencurian ikan, hingga pencurian kayu yang diselundupkan lewat laut.

“Faktor keamanan menjadi sangat penting,” katanya.

Kapal Angkatan Laut Australia sempat melanggar wilayah Indonesia. Negara Kanguru tersebut berupaya mengembalikan pencari suaka yang sudah masuk ke wilayah negaranya ke Indonesia. Pemerintah pun sempat bereaksi keras atas peristiwa tersebut.

Reaksi DPR RI
DPR RI mendesak Australia segera mengubah kebijakan terkait penanganan imigran pencari suaka. Australia jangan melempar tanggung jawab ke Indonesia.

Desakan itu disuarakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, terkait tindakan Angkatan Laut Australia menggiring perahu para imigran agar masuk ke wilayah Indonesia. Tindakan itu melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Kalau diteruskan bisa berujung konflik.

“Kami ingatkan kepada Australia, jangan memprovokasi Indonesia dengan menggiring para imigran ke wilayah kita. Kalau Australia memang ingin menciptakan konflik, kami DPR tidak akan tinggal diam. Kami akan minta Panglima TNI untuk bersikap tegas,” katanya.

Beberapa kali melanggar wilayah perairan Indonesia, Australia menyatakan meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Wakil Duta Besar Australia David Engel kepada Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemenlu Dewi Savitri Wahab, Jumat (17/1). Permohonan maaf juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Australia Laksamana Grigs kepada TNI AL.

Pelanggaran wilayah oleh Angkatan Laut Australia terjadi ketika mereka mendorong kapal kayu pencari suaka asal Afrika dan Timur Tengah yang menuju Australia pada 19 Desember 2013 dan 6 Januari 2014. Media setempat, Fairfax Media menulis bahwa tiga kapal Australia melanggar batas 12 mil laut atau sekitar 22 km sebanyak lima kali sejak 13 Desember tahun lalu. (Republika.com / Jurnal Parlemen)

Tinggalkan komentar