Jul 222017
 

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, 21/7/2017 (Setkab.go.id)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati pengambilan keputusan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Kita sangat menghormati apa yang sudah diputuskan, sampai malam. Ya, kita hormati,” ujar Presiden Jokowi seusai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Jumat, 21-7-2017.

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia negara hukum, jika ada pihak yang tidak puas dengan segala keputusan yang sudah diputuskan di DPR maka dapat menempuh jalur hukum.

“Ini negara hukum, negara demokrasi. Kalau ada yang tidak puas dengan keputusan yang sudah diputuskan di DPR, dan menginginkan menempuh jalur di Mahkamah Konstitusi, ya dipersilakan, kan memang ada mekanismenya,” ujar Presiden.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI telah memutuskan sejumlah poin dalam RUU Pemilu dan mengesahkannya menjadi undang-undang.

Salah satu poin yang diputuskan dalam UU Pemilu itu adalah mengenai ambang batas pencalonan Presiden atau “presidential threshold” sebesar 20-25 persen, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional, sesuai yang dikehendaki pemerintah beserta enam fraksi : PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP.

Sedangkan empat fraksi lain : Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS melakukan aksi keluar dari ruang rapat atau “walk out”.

Pasca-pengesahan UU Pemilu, sejumlah pihak kemudian menyatakan akan membawa undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi.

Menkumham

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mempersilakan pihak-pihak yang akan mengajukan uji materi (judicial review) Undang-undang Pemilu.

“Kan UU Pemilu sudah diketok, ada empat fraksi yang tidak setuju, soal UU Pemilu, silakan mekanismenya ada kalau mau menggugat ke MK silakan, itu mekanisme dan hak setiap orang,” ujar Yasonna di gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat, 21-7-2017.

Dalam rapat tersebut sebanyak 322 anggota DPR menyetujui paket A yaitu ambang batas presiden 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi: 3-10 dan konversi suara saint lague murni.

“Kalau ada masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan silakan. Tapi keputusan kemarin itu adalah keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR, bahwa ada yang ‘WO’ (walk out) itu sah saja,” tambah Yasonna.

Partai pendukung pemerintah yaitu PDI-Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem berhasil mengawal paket A yang merupakan opsi pemerintah.

Uji Materi

Partai Gerindra sudah menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu tersebut.

“Tentu saya kira langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh, termasuk uji materi RUU Pemilu di MK,” kata Fadli Zon usai menghadiri Rapat Paripurna DPR.

Menurutnya, mengacu pada Putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilu Legislasi dan Pemilu Presiden dilakukan secara bersamaan, maka seharusnya tidak ada ambang batas partai politik untuk mengajukan calon presiden.

“Keserentakan itu menurut para Ketua MK, tidak ada lagi ‘presidential treshold’,” ujarnya, dilansir ANTARA, 21-7-2017.

Bagikan:

  10 Responses to “Presiden Hormati Pengambilan Keputusan UU Pemilu”

  1.  

    Menurut kabar Rusia sdh oke syarat yg di ajukan Indonesia tpi sampai sekarang belum tanda tangan.. Ntahlah

  2.  

    Yuh Yuh jokowi aj biasa
    yg foto dibelakangya tuh semuanya senyum2 dengan gigi LEBAR ???
    kalo sy boleh memilih jalan tengah aja 10%

  3.  

    ya iyalah, lah wong yang menang phartty nya,
    kopok 2019 gak lagi.
    2019 pindah haluan.
    apapun kadernya/calon nya asal jangan berbaju merah.

  4.  

    Lucu jg ya kawan2 di senayan itu. Gmn caranya bisa dapatkan presidential threshold sebesar 20-25 persen, jika keputusan MK mengatakan pemilu serentak Legislatif & presiden.?
    Bukannya “presidential threshold” sebesar 20-25 persen hanya bisa didapat jika pemilu legislatif dilaksanakan duluan. Partai atau gabungan partai yg mendapat suara 20-25 persen baru boleh mendaftarkan calon presiden jagoan mereka.
    Sepertinya kok PDIP terlalu optimis dan yakin banget kalo koalisinya bakal abadi. Padahal PDIP dlm pemilu lalu perolehan suaranya gak sampe 20 persen. Jka partai pendukungnya membuat koalisi baru dan meninggalkan gerbong koalisi pimpinannya bukankah bakal menghambat calon dr PDIP itu sendiri. Contohnya saja Pilgub DKI sbg pembelajarannya.
    Nun jau disana konon ada sebuah negara yg berjuluk Republik Dagelan…. Salam Damai NKRI

    •  

      Kenapa UU ini seolah olah hanya utk PDIP ?? aneh sekali.
      Pemilu 2008 dan 214 lalu juga telah memakai aturan 20% ini ?? Dan perlu diingat tahun 2008 dan 2014 koalisasi terkuat adalah dipimpin Demokrat di satu sisi dan Gerindra di sisi lain.

      Koreksi menjadi 0% terdapat dua mata sisi uang :
      1. PDIP tetap yakin dengan aturan lama dan tentunya jumlah koalisinya

      atau alasan ke 2 :
      2. KMP tidak percaya diri lagi dengan koalisinya sendiri mencapai 20% dan meminta aturan yang telah dipakai 2 kali pemilu sebelumnya dirubah-rubah lagi sesuai sikon nya saat ini, yaitu 0%.

      Jadi anda percaya alasan yang mana ?

      •  

        sepertinya begitu bung senopati” pemerintah pengenya hed to hed jika berani, hheee..

      •  

        Konteksnya beda antara 2008-2014 dng yg skrng mas bro. Kalo saat itu blom ada Putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilu Legislasi dan Pemilu Presiden.
        Sekarang penentuan 20-25 persen itu dihitung dr mana.? Apakah 20 persen kursi di DPR yg sekarang atau hasil pemilu yg akan datang.
        Sementara jika dihitung skrng yg dipake berarti hanya ingin memuluskan inkumben.
        Jika yg dimaksud adalah DPR hasil pemilu akan datang, itu mustahil. Karena berbarengan pelaksanaannya dng pilpres.
        Bukan krn KMP tidak percaya lg dng koalisinya. Apa sdh yakin PDIP bahwa Golkar akan setia.? Begitu jg dng PKB. Buktinya membelot kok. Gak ada koalisi abadi mas bro. Salam NKRI

  5.  

    yang walk out tu sebenarnya setuju tapi gak mau tanggung jawab dengan hasilnya…

  6.  

    Dalam perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2017 ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menderita kekalahan di 44 daerah atau 43,6 persen.
    Peringkat ke-4 Nasional.
    Perlu dicatat PDIP partai penguasa sejak era 2004 yg saat Demokrat menjadi penguasa

    Ini seperti Barometer untuk PDIP Pemilihan Pilkada di 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

    Mohon maaf ini data bukan “ngejek” Partai Penguasa, tp UU ini nanti bakal jd pelemik kedepannya..
    Ini yg dipakai 20-25% kan kursi perhitungannya dr Kursi Legislatif 2014,
    Lha nanti 2019 kalaupun iya PDIP menang di Presiden dan di Legislatif kalah gmna?
    Ini kan enak pihak Presiden bikin Rancangan Perpu dan dileges Legislatif (DPR) jd tak ada perdebatan di kalangan atas dan Program Pemerintah lancar dan terlepas dr kebijakan itu Untung/Rugi atau polemik dikalangan Bawah..

    Nanti kalau Partai PDIP kalah di legislatif dan Partai Koalisinya pecah gmn?
    Karna Pemilu serentak antara Eksekutif dgn Legislatif dan Pertama kalinya terjadi di Indonesia ya siap2 aja nanti bisa2 perang saudara lho,
    Lha gmna gak perang kebijakan Eksekutif ditolak? Dan kebijakan Legislatif ditentang?
    Ujung2 Mosi Tidak Percaya..
    Huehueeheheheee

  7.  

    semua langkah dilakukan biar HT ngga jadi presiden

 Leave a Reply