Mei 262017
 

Presiden Joko Widodo 25/5/2017 mengutuk keras dan menyampaikan rasa duka mendalam kepada para korban serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta (Sekretariat Negara)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menginginkan DPR dan pemerintah mempercepat revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk mempermudah aparat mencegah dan menangani tindak terorisme.

“Kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan revisi Undang-undang Anti Terorisme sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki sebuah landasan yang kuat,” ujar Presiden Jokowi saat berkunjung ke lokasi ledakan bom di Terminal Kampung Melayu Jakarta, Kamis 25/5/2017 malam.

Presiden dalam kesempatan itu didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Mufidah Kalla serta sejumlah pejabat terkait termasuk Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswadi.

“Terorisme sudah menjadi masalah semua negara, sudah menjadi masalah dunia dan kalau kita lihat negara yang lain ini memiliki undang-undang, memiliki regulasi yang memudahkan aparat untuk menyerukan sebelumnya artinya pencegahan,” ujar Presiden.

Sehingga revisi UU tersebut diharapkan Presiden dapat memudahkan aparat untuk melakukan pencegahan terhadap tindak terorisme.

“Karena ini sebuah masalah yang mendesak, melihat kejadian kemarin sehingga tadi saya sudah memerintahkan untuk Menko Polhukam segera menyelesaikan (revisi) Undang-undang Anti Terorisme ini agar aparat hukum mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak, utamanya dalam mencegah,” ungkap Presiden.

Salah satu isi revisi UU Pemberantasan Terorisme adalah memberikan kewenangan bagi badan intelijen untuk melakukan tindakan ‘preemtive’ sehingga dibolehkan melakukan interogasi terhadap orang atau suatu pertemuan yang diduga terkait dengan terorisme.

Revisi UU itu sudah dikerjakan sejak 2016 namun hingga saat ini belum selesai.

Antara

  34 Responses to “Presiden Ingin Percepat Revisi UU Anti-Terorisme”

  1.  

    Semoga cepat di revisi

  2.  

    Harus cepat bung

  3.  

    Eksekutip: kerja kerja kerja
    Lapislegit: kejar kejar kejar

  4.  

    Kenapa untuk penanganan teroris tidak diserahkan ke TNI?Padahal sudah jelas tugas TNI anti terorisme dg pasukan macam Gultor,atau TNI dibarak saja bersihkan senjata trs.Polisi ngurusi jalanan aja sama demo2+Ngurusi SIM,tugas berat anti terosisme biar TNI yg ambil.Insya Allah negara aman damai & tidak ada rongrongan dari dlm maupun dr luar. Hmmm miris jadinya

    •  

      titipan barat semua karena HAM tp di luar negeri proporsinya memang police dan intelejen.
      zaman harto semua yg handle TNI makanya di mata masyarakat TNI pd jaman dulu di nilai sepihak buruk pd hal tugas mereka untuk menjaga pilar keutuhan NKRI.
      zaman sekarang yg handle Polis makanya di mata masyarakat TNI lebih baik dan polis terlihat buruk. padahal menurut saya 2 instasi tsb lg bagus bagusnya di jaman sekarang.

    •  

      Nanti kalo TNI turun tangan membabat terorisme pasti ada yang kebakaran djenggot bung dolphin….lalu tereak-tereak diparlemen

  5.  

    Pasti fadli zon komen negatif…ga jauh…wkwk

  6.  

    kalo UU yh DPR. maklum tugas utama mereka kan menyelamatkan diri jd yg di ubed ubed eh typo maksud saya yg di ubek ubek KPK mulu hehehehhe

  7.  

    Percuma revisi UU terorisme ini selalu mentok karena ada satu fraksi selalu nolak yaitu fekaes

  8.  

    dari dulu beritanya “PERCEPAT PERCEPAT PERCEPAT” kagak ada selesai selesai nya Revisi RUU anti Terorisme udah satu tahun belom kelar juga , setiap kali ada berita terorisme/pengeboman di indonesia pasti muncul juga berita pemerintah bla bla bla ingin PERCEPAT Revisi RUU anti teorisme sampai sekarang ga ada habis”nya indonesia ini udh berkali-kali kecolongan aksi terorisme tapi kapan Revisi RUU anti teorisme disahkan juga.

  9.  

    Silahkan pak, tapi undang undang ini wajib seadil-adilnya dan dibuat sedetil-detilnya supaya tidak disalahgunakan untuk menangkap lawan-lawan politik ataupun rakyat yang menyampaikan kritik membangun, ingat pak tanggung jawab bapak bukan di dunia, tapi di akhirat, siapapun bisa berkuasa di dunia tapi di mata Allah, semua dinilai amal dan ibadahnya, jadi semoga undang undang ini dibuat dengan asas keadilan dan ingat sekali lagi pak, pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat..

  10.  

    Klu BAIS TNI pasti sudah mengetahui setiap seluk beluk keamanan dan informasi2 strategis lainnya cuma gak month bagi info ke coklat karena keamanan negarakan dipegang mereka termasuk dana2 tsb diatas, kan enak saja mereka kerjanya kendor mau segampang itu mendapat informasi Intelegent dr TNI, sementara UUmemberi kewajiban bagi si coklat untuk menjaga keamanan negara! Cuma heran aja di RI Panglima TNI dibawah KemenHan tetapi Kapolri lgsg dibawah Presiden kan seharusnya jg dibawah kementrian jg seperti dinegara maju lainnya!

    •  

      panglima TNI itu dterikat sama kemenhan bung untuk urusan pengadaan alutsista dan pengambil keputusan terhadap situasi keamanan nasional jadi sebelum bertindak panglima TNI harus dapat lampu ijo dulu dari kemenhan beda sama polisi mereka wewenangnya untuk menjaga keamanan negara dari dalam , secara pasti wewenang TNI lebih besar daripada polisi

  11.  

    Tes

  12.  

    ada antek teroris disana

  13.  

    iya nih bangun dong bang

  14.  

    selama tidak direvisi UU nya ya aparat keamanan dan polisi cuma sbg tukang bersih2 dari hasil aksi terorisme…padahal klo dipikir aksi teror sendiri semuanya adalah korban……sedangkan pihak penanggung jawabnya tetap aman melenggang sambil bisik2in mendoktrin angin sorga bagi orang2 yg cupet otaknya…
    Ayooo Indonesia darurat karung multirole type destroyer………….

  15.  

    ketua pansus ruu terorisme org gerindra tapi simpati pada teroris santoso?? jangan berharap lebih dari parlemen http://m.suara.com/news/2016/07/27/205214/polisi-kecewa-dpr-sebut-santoso-pahlawan-dan-cap-polisi-teroris