Jul 252017
 

Presiden Joko Widodo saat memberikan pembekalan kepada Capaja Akademi TNI & Polri, di Mabes TNI, Jakarta, 24/7/2017 (Sekretariat Kabinet)

Jakarta – Presiden Joko Widodo tidak suka ada peraturan yang diterbitkan justru mempersulit baik warga, pekerja, pengusaha, maupun investor untuk berinvestasi di Indonesia.

“Kunci untuk pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada 2, sebab APBN kita tidak mungkin melompat. Dua hal ini penting sekali, yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita, pertama peningkatan investasi dan yang kedua peningkatan ekspor,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), 24 Juli 2017 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

Presiden pada kesempatan itu memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri Tahun 2017.

Pernyataan itu disampaikan terkait semakin banyaknya lembaga rating internasional yang memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia.

Untuk itulah, Presiden Joko Widodo menekankan jajarannya untuk menggunakan momentum tersebut guna meningkatkan investasi dan ekspor.

Dalam sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan Senin 24 Juli 2017 siang, Kepala Negara Joko Widodo memang sempat memberikan teguran kepada kementerian maupun Lembaga Negara yang dianggapnya masih merilis kebijakan yang justru menambah rantai birokrasi dan mempersulit investasi.

Padahal, sebagaimana yang dikatakan Presiden Joko Widodo, investasi amat diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau masih keluar peraturan Menteri atau peraturan Dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang suka ekspansi dan investasi, ya saya tegur,” kata Presiden Jokowi.

Sementara dari sisi ekspor, Presiden Joko Widodo juga terus mengingatkan agar Indonesia mulai beranjak kepada pasar-pasar atau Negara-Negara yang selama ini belum tersentuh pasar ekspor Indonesia.

Hal ini sebenarnya sudah disampaikan Presiden berulang kali dalam kesempatan yang sudah lalu.

“Sebab ekspor pun kita masih berkutat pada pasar-pasar yang lalu terus, tradisional, tidak berani melangkah ke pasar-pasar nontradisional yang harusnya mulai dikerjakan secara baik,” kata Presiden Joko Widodo.

Dua hal inilah yang terus dituntut oleh Presiden kepada jajarannya dalam berbagai kesempatan.

Sebab, sebagaimana diketahui bersama, lembaga survei internasional “Gallup World Poll” dalam rilis terbarunya yang dipublikasikan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebut bahwa Indonesia adalah Negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tertinggi jika dibandingkan dengan sejumlah Negara lainnya.

Iklim dan sokongan masyarakat tersebut tentu diharapkan mampu semakin menggenjot investasi dan perekonomian Indonesia, dilansir Antara.

Bagikan:

  2 Responses to “Presiden Tak Ingin Ada Peraturan Persulit Investasi”

  1.  

    ciekkkkk!!,!,

  2.  

    Hanya dengan mengurangi ketergantungan import , serta kemandirian disegala bidang secara bertahap ….. ( peningkatan export, pengurangan import ) … Export diprioritaskan ke barang product jadi, dan bukan lagi bahan baku,…. Dan sebaliknya untuk import diprioritaskan barang 1/2 jadi, atau bahkan bahan baku …… Yaa semua secara bertahap ………

    Secara fakta masa akan datang disemua negara hampir selalu butuh import dari negara lain ……….

    Mhn maaf atas segalq salah kata….

    Salam Nusantara Agung

 Leave a Reply