Mei 172017
 

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dalam rangkaian pertemuan dengan Tokoh Lintas Agama di Istana Merdeka, Jakarta 16/5/2017 (Sekretariat Kabinet)

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan.

Perintah itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, 16/5/2017 dalam jumpa pers setelah pertemuan dengan delapan tokoh lintas agama.

Presiden Jokowi sebelumnya selama sekitar 1,5 jam menggelar pertemuan dengan para tokoh lintas agama di Istana Merdeka Jakarta tidak lama setelah ia mendarat di Jakarta pasca-kunjungan kerjanya di Palu, Sulawesi Tengah.

“Saya juga telah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk tidak ragu-ragu untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Presiden.

Pada kesempatan itu Presiden bersilaturahim dengan tokoh agama dari MUI, NU, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia, serta Panglima TNI dan Kapolri.

Presiden mengatakan pertemuan itu untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian bersama.

“Dan saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya untuk terus menjaga, terus mempertahankan, dan terus memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Presiden juga menyatakan senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antarumat, antarkelompok, dan antargolongan.

“Saya senang mendengar komitmen semua pihak untuk mendukung demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum,” katanya.

Namun Presiden menyatakan perlu untuk menegaskan bahwa kebebasan, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi.

Tetapi menurut dia, kebebasan itu harus sesuai dengan koridor hukum.

“Harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Presiden.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Tokoh Lintas Agama 16/5/2017 (photo : Joko Widodo @jokowi)

Suara Tokoh Lintas Agama

Para tokoh lintas agama yang hadir ke Istana Merdeka Jakarta, 16/5/2017 bertemu Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan tokoh lintas agama yakni Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin dalam jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo.

“Kami sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan Indonesia dan menguatkan persaudaraan sebangsa setanah air, atau yang kita sebut dengan ukhuwah islamiyah,” katanya.

Bersamaan dengan itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat di dalam menyampaikan aspirasinya, meskipun Indonesia itu sebagai negara demokratis, tetapi aspirasi itu hendaknya disampaikan dalam koridor hukum kesantunan, keadaban, dan dengan cara yang akhlakul karimah.

Para tokoh agama juga mendukung upaya-upaya penguatan terhadap dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Dan kami berusaha memperbanyak dialog-dialog kebangsaan atau halaqah kebangsaan di dalam kalangan masyarakata supaya rasa kebangsaan masyarakat semakin kuat, dan keutuhan bangsa semakin dapat terjamin,” katanya.

“Setelah kami mengadakan pembicaraan dengan Bapak Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan kita, kami bersepakat dan mendukung upaya pemerintah, Bapak Presiden dan jajarannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T. Hutabarat-Lebang, dan Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Hartati Murdaya.

Selain itu Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia Uung Sendana L. Linggaraja, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Antara

 Posted by on Mei 17, 2017