Jun 032017
 

Desain jet tempur masa depan hasil kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia, KF-X/IF-X. © Aviation

Dewan Audit dan Inspeksi (BAI) Korea Selatan sedang melakukan audit terhadap program pengembangan jet tempur masa depan KF-X/IF-X yang merupakan kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia, seperti dilansir dari Korea Times.

Menurut Dewan Audit dan Inspeksi (BAI) Korea Selatan pada hari Jumat, penyelidikan atas pelaksanaan kesepakatan offset pada proyek tersebut telah dilakukan sejak April 2017 lalu. Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) adalah subjek penyelidikannya.

Transfer 25 teknologi termasuk dalam kontrak yang telah ditandatangani dengan Lockheed Martin pada bulan September 2014 sebagai imbalan atas pembelian 40 unit jet tempur siluman F-35 untuk Angkatan Udara Korea Selatan.

Namun, sebelum proyek tersebut diluncurkan secara resmi di bulan Januari 2016, program tersebut mengalami krisis yang parah setelah pemerintah AS menolak memberi izin kepada Lockheed untuk menyerahkan 4 teknologi inti, yaitu radar active electronically scanned array (AESA), pod penargetan opto-electronika (EOTGP), jammer frekuensi radio (RF) dan sistem pencarian dan pelacakan inframerah (IRST).

DAPA mengatakan bahwa Korea Selatan akan mengembangkan radar AESA sendiri, setelah pemerintah A.S. menolak menyerahkannya kepada Korea Selatan karena alasan keamanan.

Hanwha Thales, afiliasi dari Hanwha Group, tahun lalu terpilih untuk memproduksi radar AESA, peralatan penting yang akan membantu pilot untuk membedakan teman atau musuh dalam pertempuran dan mencari target dimedan pertempuran, dibawah pengawasan Badan Pengembangan Pertahanan (ADD) Korea Selatan.

Kontroversi yang menyebabkan audit itu adalah seputar peran dari Menteri Pertahanan Kim Kwan-jin atas keputusan kontroversialnya membeli jet tempur siluman F-35 dari Lockheed Martin. Kim memimpin Komite Eksekutif Program Akuisisi Pertahanan, sebuah panel yang telah memilih F-35, mengalahkan tender dari Boeing F15-SE pada bulan Maret 2016 lalu.

Kim telah membantah tuduhan bahwa DAPA berbohong tentang persyaratan kontrak untuk membantu Lockheed Martin untuk memenangkan tender tersebut. Pejabat DAPA menyebut bahwa komite memutuskan memilih F-35, padahal di awalnya mereka mengajukan F-15SE, karena Boeing lebih positif dalam menyerahkan teknologi inti mereka dibanding Lockheed Martin.

Ada spekulasi bahwa proyek persenjataan lainnya juga bisa diselidiki karena Presiden Moon Jae-in bertekad memberantas korupsi di Korea Selatan. Kantor kepresidenan Korea Selatan atau dikenal dengan Cheong Wa Dae telah mengumumkan rencana membentuk gugus tugas khusus yang bertujuan untuk “merombak kontrak bisnis pertahanan” yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.

Proyek KF-X ditujukan untuk mengembangkan jet tempur bermesin ganda yang dilengkapi dengan peralatan elektronik mutakhir dan canggih pada tahun 2026, di rencanakan untuk menggantikan armada tua F-4 dan F-5 milik Angkatan Udara.

Mengembangkan jet tempur diperkirakan berharga 8,5 triliun won, dan tambahan 10 triliun won dibutuhkan untuk memproduksi 120 jet pada 2032.

Melihat kutipan diatas yang menyebut “merombak kontrak bisnis pertahanan pemerintahan sebelumnya“, apakah ini akan termasuk kesepakatan pengembangan dan produksi bersama jet tempur KF-X/IF-X antara Korea Selatan dengan Indonesia? Dalam hal ini apa termasuk besaran “biaya” yang akan ditanggung oleh masing-masing negara dalam pengembangan tersebut?

Sepertinya kita harus bersabar hingga selesainya seluruh proses audit yang dilakukan oleh BAI Korea Selatan tersebut.

  13 Responses to “Proyek KF-X Korea Selatan Kena Audit, Bagaimana Kelanjutannya?”

  1.  

    Wah? Gawat nih klo petinggi DAPA ada yang “main mata”

  2.  

    ya udah bikin sendiri aja

  3.  

    Ganti pemeritahan otomatis ganti kebijakan, tp aneh, kerjasama utk kekuatan pertahanan masa depan, tp malah tdk diteruskan melainkan justru membeli produk mahal dan tdk diproduksi dlm negeri…terlihat sda permainan di di dlmnya…tp ga menyangka jika korsel merupakan negara yg bermasalah jg…

    •  

      Gak gitu juga, pergantian rezim lama ke rezim baru di korsel terbukti kmrin sempat dilanjutkan..
      Tp jelas alasan diatas hanya persoalan kekurangan teknologi yg mungkin dlm pemikiran rezim pejabat korsel terbaru itu semakin lama waktu diperlukan untuk pengembangan teknologi baru maka semakin banyak dana yg keluar, mungkin. Nah dana pengembangan teknologi baru itu mungkin yg dicurigai korupsi, maklumin aja kan rezim lama terguling krn korupsi toh kalau terbukti korupsipun itu bukan salah dikita, walaupun kita berhak tau.
      Contoh sprti Tragedi PT.P*L kmrin, Filipina gak mempermasalahkan krn jelas yg dikorupsi adalah fee yg arti kata itu kerugian dikita krn itu termasuk keuntungan yg harusnya didapatkan PT.P*L..

  4.  

    KFX / IFX adalah kerjasama bilateral (antara 2 negara).

    Jadi siapa pun yang memerintah di 2 negara itu wajib menjalankannya.

    Namun produksi massal pesawat ini paling cepat 10 tahun lagi (kata Pak RR).

    2017 + 10 = 2027

    Unit pertama paling cepat beroperasi tahun 2028.

    Bahkan menurut artikel ini malah bisa molor sampai tahun 2032.

    2032 – 2017 = 15 tahun.

    Jadi saat IFX bisa diproduksi massal, kita harus menunggu antara 10 – 15 tahun lagi dari tahun sekarang ini yaitu tahun 2017.

    Untuk itu RI perlu plan B dijalankan sambil menunggu saatnya IFX benar-benar bisa diproduksi massal.

    RI sudah terima laporan ini melalui perwakilan DAPA yang berkunjung ke Kemhan pada akhir April 2017.

    Untuk alasan tersebut, dengan gerak cepat RI melalui Kemhan dan beberapa BUMNIS pergi ke Swedia pada awal Mei 2017. Sesudah berunding tercapailah kesepakatan antara lain pembelian Gripen.

    saya prediksi : Pembelian Gripen untuk tahap pertama 24 – 28 unit Gripen C/D untuk kohanudnas dengan opsi tambahan 32 – 50 unit Gripen E/F untuk penambahan skuadron.

    Untuk dapat TOT dan pemenuhan offset ditawarkanlah investasi di Indonesia.

    Untuk hal ini maka pada 22 Mei 2017, Raja dan Ratu Swedia berkunjung ke Indonesia membawa para pengusaha Swedia untuk berinvestasi.

    Saat itu pula dimanfaatkanlah peluang beasiswa yang pernah ditawarkan SAAB pada 2013, dengan cara pada bulan Mei 2017 mengirim belasan perwira dari Mabes, AU, AD dan AL serta 3 orang sipil dari BUMNIS untuk menghadiri pelatihan tiga tahap yaitu 2 minggu pertama di Indonesia plus tahap kedua 2 minggu di Swedia dan tahap ketiga bulan Agustus nanti di Indonesia.

  5.  

    Kayaknya ada unsur politiknya jg!

    •  

      iya memang betul.
      Kita sudah dikibulin dengan proyek changbogo kemarin sekarang kfxifx bermasalah besok apa lagi?

      •  

        Proyek changbogo tidak dikibuli.

        Kita belajar cara yang paling dasar dulu dari membuat kapal selam.

        Pemegang hak cipta U209 adalah Jerman dan bukan Korea. Jadi RI seharusnya minta ijin ke Jerman.

        Sekarang jalurnya sudah benar.

        Buat kapal selam itu ada tahapannya :

        SD di Korea.
        SMP di Turki.
        SMA di Jerman.
        Kursus tambahan di Perancis.

        :mrgreen:

  6.  

    Noh Masih Ada Peluang Join Ke UAE&Rusia…