Aug 142014
 

alutsista-2-mef

KPK tidak mungkin bisa & tidak mungkin diperbolehkan untuk meng-audit TNI & Kemenhan secara institusi yang sifatnya terkait dengan pertahanan NKRI. Karena kalau itu dilakukan sama saja menelanjangi Republik ini di depan umum. Banyak rencana-rencana strategis pertahanan yang benar benar tidak boleh diketahui oleh sipil. Bahkan di Kemenhan maupun Mabes TNI sekalipun jalurnya dilakukan secara berjenjang. Intinya, bahkan tidak semua petinggi TNI bisa mengetahui seluruh sistem pertahanan negara kita. Begitu juga di Kemenhan tidak semua sistem rencana strategis bisa diketahui dengan mudah. Bahkan menyebut senjata-senjata strategis saja menggunakan kata-kata Sandi tertentu, baik masih dalam masa perencanaan, penelitian, tender, dan lain sebagainya.

Saat ini TNI sudah sangat jauh berbeda saat masa orde baru dulu. Sekarang internal audit ditubuh TNI sangat ketat, ditambah lagi ada beberapa lembaga negara yang juga ditugaskan untuk mengaudit seluruh pengeluaran TNI yang tentu saja dilakukan dengan sangat rahasia. Susah mengatakan jika budget pertahanan yang diumumkan ke khalayak umum ketika tidak sesuai dengan apa yang terlihat langsung dikatakan terjadi korupsi. Karena banyak aktifitas-aktifitas pertahanan yang memang terlarang untuk terpublikasikan dalam bentuk apapun. Misalkan jika TNI melakukan aktifitas spionase yang ruang lingkupnya sangat luas & memerlukan biaya besar dengan resiko yang juga besar. Negara kita memiliki atase-atase pertahanan maupun agen-agen khusus hampir disemua negara kuat diseluruh dunia. Tidak ada satupun kejadian yang terlewatkan oleh “Radar” pengamatan negara kita. Begitu juga kita memiliki sistem senjata yang di “titipkan” di sejumlah negara, maupun perjanjian pertahanan dengan negara-negara tertentu.

Satu contoh saja, tidak ada satu negara pun yang hingga saat ini yang bisa membaca kekuatan pertahanan NKRI dengan benar. Negara2 kuat bahkan hanya bisa meraba-raba berapa jumlah pesawat tempur yang dimiliki Republik ini? Berapa jumlah kapal selamnya? Berapa jumlah misil nya & jenis apakah yang digunakan? Sejauh apa teknologi pertahanan yang sudah diterapkan oleh Republik ini? Bahkan berapa jumlah pasukan tempur reguler yang sebenarnya? Dan masih banyak lainnya. Walaupun sebagian pengamat mengatakan bahwa di era keterbukaan teknologi saat bisa dengan mudah mengetahui anatomi pertahanan setiap negara, nyatanya hal itu tidak terbukti. Karena kalau itu benar, tidak mungkin banyak negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, Inggris, bahkan Amerika Serikat sekalipun begitu paranoid tentang kekuatan militer NKRI.

Sekali lagi sebaiknya KPK mengkaji ulang rencana audit ditubuh TNI, demi kebaikan bangsa kita.

Saat ini kami di TNI tidak takut terhadap musuh yang ingin perang terbuka, karena TNI siap menghadapinya. Justru yang ditakutkan adalah musuh yang menggerogoti dari dalam, seperti separatisme, dll, yang sifatnya kasat mata & sulit untuk langsung dihadapi dengan laras senapan. Salam NKRI. (by: Garuda Hitam).

Bagikan Artikel:

  252 Responses to “Rahasia Alutsista Indonesia 2”

  1. kahiji

    • dapet juga pertamak hari ini.
      justru saya ngeri pemimpin kedepan menggunakan KPK sebagai alat (di intervensi oleh pihak asing) untuk melemahkan TNI
      karena belum jadi aja mbok minah+jaka tingkir sudah berkunjung ke amerika bertemu dengan senator asu

      • Betul mas Gorbacep…jgn2 KPK di jadikan “alat” buat obok-obok alutsista rahasia TNI oleh pihak asing…karena frustasi lewat cara penyadapan ternyata gagal.
        WASAPADA..!!!

      • Selamat bung Gor,,klw ada penghianat bangsa yg kyak gitu kite kutuk aja jadi kodok,termasuk yg doyan makan ketupat sayur n kerak telor pke uang rakyat alias korupsi…..

        • makasih bung MS_P-90
          lembaga KPK satu-satunya harapan kita untuk mengurangi kalau bisa sampai menghapus korupsi di Indonesia.
          untuk masalah TNI yang akan di Audit oleh KPK saya setuju tapi dalam proses audit dikhwatirkan ada ular-ular yang menyusup diantara petugas audit KPK dan negara ASU sekalipun korupsi di tentaranya ada dan sampai menghatarkan presidennya turun dari jabatannya.
          maaf menurut info yang didapat..

      • Kebiasaan curiga berlebihan yg akhirnya membuat org indonesia gk pinter-pinter. Biasakan bicara sesuai fakta, jangan angan-angan, asumsi, perkiraan tanpa bukti. Parahnya itu kita buat sebagai pembenaran. Sedikit2 ASU Zionis boycot dll… lupa kita internetan ini pake produk siapa? Gak perlu membabi-buta, yg perlu di lawan kebijakan arogansi politik mereka yg terbiasa standar ganda.

        • yg perlu di lawan kebijakan arogansi politik mereka yg terbiasa standar ganda
          ngelawane piye, gae opo, la kowe ki sopo!

          Sedikit2 ASU Zionis boycot dll ,
          nek ngomong kuwi dipikir le,

        • Curiga dan waspada itu boleh, bukankah kita tahu selama ini asing berusaha mengorek informasi militer kita dgn berbagai cara .Tak menutup kemungkinan kpk juga bisa dijadikan sarana kalau kita lengah.

        • Yg Hitech seperti internet mungkin belum mampu.
          minimal dari yg kecil bisa kok bung, misalnya kita pilih beli ayam goreng lokal (Suharti/Wong Solo/Mbok Berek/Sederhana/Fatmawati dll) daripada ayam goreng fast food milik luar.
          kan sudah ikut membantu pengusaha Indonesia menjadi lebih besar sehingga bisa bersaing keluar negeri juga. Ujung-ujungnya bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri.

          100% cinta produk Indonesia.

        • kampret antek imperalis……….gudal kowe pret kampret

        • @Ada yg pakai namaku nih rupanya, pakai nama Bumi@ INGAT EMBARGO INGAT BARAT……..ingat EMBARGO kapitalis imperialis, EMBARGO menyakitkan kan rakyat republik ini. “Yg pakai nama Bumi harap sopan bicara jangan jadi pengecut”

      • Kl beropini sebaiknya base on data dan fakta. Bkn asumsi2 tanpa dasar dan asal ucap.IMHO…Untuk saat ini lembaga negara yg memiliki integritas luar biasa dalam penegakan hukum adalah KPK. Pastinya KPK memiliki alasan yg kuat unt bs msk mengaudit TNI & Kemenhan. Karna ketiadaan fungsi kontrol terhadap penggunaan keuangan negara oleh institusi, lembaga dan kementriaan disanalah potensi terjadinya korupsi sangat besar. Terkait gmn unt tetap terjaganya kerahasian negara tinggal disepakati tehnik audit KPK terhadap TNI dan Kemenhan. Kl tujuan KPK menuju kebaikan pengelolaan keuangan negara oleh TNI dan Kemenhan knp jg hrs dihalangi ataupun TNI dan Kemenhan mst khawatir.

        • makasih atas koreksinya. saya sebagai anak bangsa hanya khawatir dan trauma. karena negara barat khususnya asu bangsa paling jail dan rakus atas SDA bangsa lain khususnya bangsa kita.
          dan opini yang saya utarakan karena kejadian dan momentnya sangat janggal pasca pilpres
          maaf sebelumnya !
          salam hangat

          • Gak apa bung. kekhawatiran seseorang juga berdasar tingkat ilmu pengetahuan . Selama kita masih punya perhatian pada NKRI itu sudah cukup dari pada cuma punya sifat pesimis pada negara.

          • yg komentar dan merendahkan martabat bangsa asu berarti masih cetek ilmunya….apa tidak pernah melihat sejarah bangsa indonesia ini berdiri berkat sebagian orang*nya Asu juga…lihat sejarah bung…? pilot yg mengantar pak karno pakai pesawat soelawah orang asu juga,indonesia menyiapkan kemerdekaan berkat jepang di BOM,belanda hengkang dari irian berkat asu jangan sampai belanda babak belur nantinya,stunami kalau tidak ada asu banyak rakyat aceh yg meninggal,pendidikan militer perwira indonesia menjadi baik berkat belajar dari asu juga,sekolahnya di tempat asu west point dll,nah anak turunan bangsa indonesia yg menjadi tentara asu juga ada….??makanya jangan berkumpul dengan orang becak pikiranya jadi kotor dan bocor nantinya…

        • Berasumsi hanya dengan kata-kata….

          Bung JB, yang anda lontarkan ini pas sekali dengan saksi-saksi dari salah satu Capres dan akhirnya asumsinya berantakan bahkan balik menyerang diri sendiri ketika dikonfirm dengan saksi lain 🙂

          Bagi para pendukung yang masih menjelek-jelekan capres yang bukan jagoannya, itu berarti anda gak LEGOWO, persis saksi-saksi di sidang MK itu…..dan menurut saya model yang seperti itu yang lebih mirip ULAR….karena bisanya menjelekkan orang dan bukan bekerja bersama (kerjasama tidak hanya berarti berkoalisi, beroposisi dengan memberikan kritik yang membangun juga bentuk kerjasama)…

          Nha, apakah warjager masih tidak bisa membedakan mana ular-ular yang gak mau kerja untuk NKRI dan hanya bisa menghujat dan mana keturunan GARUDA yang aseli, yang bukan satu warna penuh dendam, tapi GARUDA yang bulunya sejumlah 17, 8,45 menggantung dasar negara NKRI dan mencengkeram prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika…

          • Bung MJ…Tp pola2 berpikir spt ini lg ngetren di Indonesia. Asumsi2 tanpa dasar, isu2 dan fitnah ditafsirkan sbg fakta oleh banyak orang. Untungnya msh lebih banyak orang Indonesia yg cara berpikirnya mengedepankan akal sehat dlm menilai sesuatu itu baik atau tdk baik, benar atau tdk benar. Insya Allah kedepannya Indonesia akan lebih baik dgn makin sadarnya para civil society untuk menyuarakan, menentukan dan tampil digarda terdepan dlm mebela kebaikan dan kebenaran unt negara ini. Tetap optimis selama kontrol civil society terhadap penguasa2 dzalim dan oknum2 korup berjalan pd rel yg seharusnya selama itu pula harapan unt Indonesia adil dan sejahtera dpt terwujud dng segera. Aamiin

          • lebih dari sekedar gak legowo bung MJ, motivasinya ternyata murni syahwat kekuasaan, menghalalkan segala cara, maju terus walau rakyat telah letih dengan segala kegaduhan ini…

            kesaksian novela benar bahwa di kampungnya tidak ada kegiatan pemungutan suara, yang dia menolak bersaksi adalah tentang warga kampung sebenarnya memberikan suara dengan sistem noken dan dilakukan di distrik yang berjarak 300m dari kampung tsb.

            saksi lain mengatakan adanya intimidasi bahkan bupatipun diusir, ternyata bupati tsb yang menekan rakyatnya agar memilih pasangan no 1 sehingga rakyat marah…

            setelah gak berhasil membuktikan kecurangan TSM, hari ini ada lagu baru, ‘konstitusionalitas’ DPK dan DPKTb, tanpa repot2 membuktikan apakah DPK dan DPKTb tsb merugikan pasangan mereka, faktanya di propinsi2 dimana pasangan 1 menang besar (jabar, banten, sumbar) pengguna DPK/DPKTb juga banyak.

            yang paling tengik adalah mempersoalkan pembukaan kotak suara oleh KPU, pembukaan dilakukan lama setelah penghitungan suara selesai, saksi kedua pihak telah menyetujui hasil penghitungan dan diberikan salinan hasil penghitungan, intinya tidak ada pengaruh terhadap perolehan suara kedua pihak.
            harapannya komisioner KPU dipecat DKPP karena membuka kotak, lalu keputusan KPU tentang pemenang pilpres akan diituntut agar dibatalkan.
            (walau tahu keputusan DKPP tidak akan mempengaruhi dan mengubah hasil pemilihan presiden karena permasalah tersebut dibahas di Mahkamah Konstitusi).

        • maaf bung..setahu saya fungsi auditif di RI itu ada pada BPK, sedangkan KPK adalah lembaga pemberantasan tipikor. Apakah ini tidak akan tumpang tindih kewenangan?
          Dan berdasar info teman antara BPK dan KPK itu sinergi kok, saling back up informasi untuk pemberantasan tipikor, banyak kasus tipikor di KPK itu dari informasi BPK.
          Nah kalau KPK itu melakukan audit itu kewenangannya berdasar apa ya?
          Kàlau mereka ikut melakukan pengawadan terhadap proses procurement di TNI saya masih bisa paham.
          #ijin siap salah

          • bung Gatolotjo….. Emang benar bahwa BPK adalah lembaga negara yg memiliki wewenang unt melakukan audit terhadap lembaga negara lainnya dan sinergitas antar dua lembaga ini terbilang bagus. Dalam kasus2 tertentu dimana ada indikasi kuat adanya penyelewengan keuangan negara secara massif KPK berhak dan berwenang untung meminta institusi terkait bahkan membentuk tim auditor unt melakukan audit forensik. Dimana hasil dari audit forensik tsb akan dijadikan sebagai alat bukti unt mengungkap adanya tindak pidana korupsi dlm sebuah kasus. Tim auditornya bs dari BPK atau auditor Independen nasional maupun internasional yg kredibilitasnya diakui.

        • Saya setuju dengan anda @ bung jap bone, tapi yang ditakutkan ada penyusup bung, semua negara punya rahasia (militer) yang gak boleh dikonsumsi publik bung, salam damai

      • KPK itu kebanggaan rakyat Indonesia mas Gorbacep..harapan rakyat tinggi thd KPK krn selama ini sudah bekerja Luar biasa dilihat dari hasil yg dicapai…koq anda bisa2nya curiga sama KPK?..saat ini kalau ada yg tidak senang dgn KPK adalah pihak2 yg Kepentingannya terganggu..Kita semua tahu kalau KPK itu independen walaupun sebagai Komisi Negara secara administratif di bawah Presiden..kalaupun ada pihak yg cukup Bodoh untuk mau menggunakan KPK sebagai alat intervensi asing levelnya harus Presiden. apa anda curiga Presiden Republik Indonesia itu akan menggunakan KPK untuk kepentingan asing yg mau mengobok2 TNI ?..kalau sudah tidak percaya dengan Presiden RI soal menangkal intervensi asing, anda mau percaya kepada siapa lagi?..

        • Apakah semudah itu kPK bisa menjaga kerahasiaan Negara (TNI)…dan apakah kita juga yakin dengan personal-personal KPK yang murni menjaga indepensi kerahasaian negara (tidak jadi mata-mata asing) saya kurang yakin…???? Lembaganya sik saya yakin.

          • Bung Borneo… ada baiknya kita melihat apa yg menjadi wacana ini dr niat dan tujuannya. Kl niat dan tujuannya buat kebaikan knp harus pesimis, khawatir dan berasumsi yg tidak2. Lihat apa yg telah ditorehkan KPK unt kebaikan dan kemajuan bangsa ini dlm memberantas prilaku korup dr oknum2 pejabat di negeri ini. Penyakit korup ni udh level akut dinegeri ini bung. Apa landasan berpikir bung mengasumsikan personel2 KPK menjd spionase asing!!!!!

        • Salah satu strategi neo imperialisme.. adu domba antar lembaga negara

        • Untuk menjaga rahasia negara sebaik nya serah kan saja sama militer, untuk lembaga2 sipil cukup lah di bagian2 tertentu saja. Untuk urusan strategis biarlah militer

      • Terbukti kan sampean itu cuma suudzon.. Tuh ketua partai pohon si biang kerok tuh sama si tukang deterjen dak dik duk der mau jualan lagi ke antek ASU si donald bebek

    • angkat topi buat TNI…no coment

    • Aku yakin tak seorang pun di tubuh TNI yg berani korupsi di dalam pengadaan alutsista, kalau sumber dana lain selain dari pengadaan alutsista bisa jadi tapi kalau dana dari anggaran pengadaan alutsista tidak akan mungkin terjadi

    • Selamat malem bung Garuda Hitam, lama nggak muncul……
      Minal aidin wal faidzin

      • Numpang ya bung gue…
        Minal aidzin walfaidzin jg bung GH, memang lmyn lm tdk ada pencerahan dr bung GH…lmynlah bbrp hari ini bnyk clue2 dr bung-bung senior warjag….
        Salam hangat buat bung2 senior sma y….

    • Artikel Murahan……………………

      SANGAT SUBYEKTIF, Jauh dari OBYEKTIF

      Indonesia Negara Hukum, Semua Warga Negara Wajib dan Harus Tunduk Dihadapan Hukum, Termasuk PRESIDEN, Apalagi TNI.

      KPK saja tidak kebal hukum, meskipun kekuasaannya lumayan kuat.

      Anda lupa kasusnya DKP Prabowo, sudah jelas ada tulisanya SANGAT RAHASIA, tapi BOCOOOOOR
      hanya demi kekuasaan, rahasia TNI dijual.

      Saya menjamin 99% yang membocorkan data rahasia BUKAN KPK atau Orang lain, tapi TNI SENDIRI.

      “Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak”

      • yupz,,setuju bung melektech,,Indonesia adalah negara hukum,,tidak ada yang kebal hukum baik pribadi maupun institusi di Indonesia,,DKP bung prabowo aja bisa bocor dan d umumkan ama Si Wiwir,,,jenderal sakit hati,,,hadeeewh,,,

      • mungkin yang dimaksut bung melekteck adalah MANTAN TNI
        Kalau di TNI mungkin yang membocorkan langsung dipecat bung…atau dicopot jabatannya

      • Setujuh 1000% bung Melektech….karena NKRI negara hukum ane setuju KPK ikut memeriksa TNI & Kemenhan tp turun tangannya KPK juga harus berdasarkan hukum :
        1. Apakah ada indikasi korupsi di kedua instansi tersebut…? (biasanya tindak lanjut dari hasil audit BPK);
        2. Berdasarkan UU Kerahasian Negara harus dipilah2 KPK masuk pada wilayah yg bukan termasuk dilindungi oleh UU ini.
        Dan ingat sejarah….TNI adalah satu2nya milik NKRI yg masih utuh dlm mempertahankan kemerdekaan & kasus pergolakan politik ORLA…
        Maaf kt bila ane salah

      • Assalamualaikum wr.wb
        imho
        mungkin para mantan perwiranya bilang ke anggota yang aktif gini
        km mau liat negara ini hancur?
        liat kita sudah di kepung
        Russia masih menyimpan dendam kepada kita
        mereka tidak akan memberikan alutsistanya tanpa jaminan
        jadi jangan sombong untuk yang menang :D
        kalau salah ya maaf :D
        maaf oot :D

      • Bung Melektech anda memang pandai tapi tidak pandai dalam semua hal :D
        jadi berpikirlah positif :D
        Percayalah pada TNI :D

        • Yang jelas saya lebih pandai dari sampean…………………….

          Soalnya anda ngak ngerti “Blass” KPK itu apa ? dan tugasnya apa ?

          Makanya komentar anda sangat sangat sangat sangat ngawur

          seperti ngomong dengan anak TK saja

          • iya iya saya kalah pinter hehehe
            tapi prosudernya KPK nantinya gimana waktu memeriksa personal manusianya terlebih di dalam tubuh TNI?
            ini kenyataan atau tidak saya lihat TNI punya hak khusus dalam institusinya.
            pemilu? TNI tidak boleh mencoblos.
            pengadilan TNI punya pengadilan sendiri bagi keluarga TNI.
            la nanti KPK mau meriksa personal di dalam TNI gimana?
            tolong dong di jelasin bung yang pinter :v

          • TNI bukan polisi lo hehehe
            denger-denger kalau polisi itu sipil yang diberi mandat untuk menjaga keamanan negara
            kalau TNI itu militer, di beri mandat untuk mempertahankan kedaulatan negara

            makanya polisi tidak mau di bawahi oleh kemenhan :v
            langsung di bawahi presiden :v
            kalau polisi bisa langsung di bawa ke pengadilan biasa :v

          • Baru bisa ngomong gitu aja udah sombong mas, sakit hati ya mas gagal terus masuk tni

      • Setuju bung…artikel ini sangat subjektif dan tidak mendidik…problem korupsi yang saat ini melanda elit dan institusi negara ini sudah luar biasa…TNI sebagai institusi yang paling besar menggunakan anggaran APBN sangat tidak ksatria dan cenderung pro “status quo” untuk urusan keterbukaan anggaran. Kecewa juga dengan sikap Panglima TNI yang lsg menyimpulkan tidak terjadinya korupsi di tubuh TNI. Ukuran tidak terjadinya korupsi bukanlah dengan Lap keu yang dinyatakan WTP oleh BPK tetapi seberapa kuat komitmen institusi u menindak pelanggaran hukum pidana korupsi. Seharusnya, TNI dapat dengan legowo menerima ajakan permintaan KPK yang pernah disampaikan untuk melibatkan Puspom TNI dalam pemberantasan korupsi. POM TNI dapat menjadi penyidik KPK, sehingga kerahasiaan militer masih tetap terjaga. Dalam hal ini, Panglima TNI secara aktif akan dilibatkan oleh KPK, karena jika Puspom TNI bergerak untuk meneliti kasus korupsi, panglima TNI dapat dilaporkan segera. Jika model seperti yang pernah disampaikan oleh KPK untuk melibatkan POM TNI dalam penyidikan tindak pidana korupsi di tubuh TNI dapat diamini oleh panglima TNI, maka kita sebagai rakyat yang ikut membayar pajak percaya bahwa institusi ini mau terbuka dan berubah.

        Ingat satu-satunya institusi yang belum “terjamah” oleh KPK tinggal TNI. Jaman sudah berubah….mari kita sayangi TNI dengan menjaganya menjadi institusi yang dipercaya oleh rakyat.

        • Two thumb bt pemaparanya Bung meverick

        • betoel bung, banyak para newbee disini yang sama sekali ngak ngerti KPK itu apa ? dan tugasnya apa ?

          bahkan para elit TNI pun berusaha “membodohi” rakyat dengan memlesetkan pengertiannya.

          Yang diperiksa KPK bukan TNI
          Yang ditangkap KPK bukan TNI

          Namun Personal / Manusianya, apabila nanti ada bukti Kerugian negara, maka yang diperiksa adalah Personal / Manusianya, dan dia harus mempertanggung jawabkan

          Hal ini sudah 1000x dikatakan oleh pak Samad

          Yang diperiksa dan ditangkap bukan KEJAKSAAN atau KEPOLISIAN atau KEMENTRIAN atau DPR atau KEPRESIDENAN atau KEMENTRIAN

          tapi Personal alias OKNUM

          • Sebenar nya bukan masalah siapa newbie atau bukan,tetapi bagi saya petanyaan nya lebih kepada bagaimana prosedurnya dan se-akuntabel apa KPK bisa menjaga rahasia negara.

            Saya sih setuju saja kalau koruptur ditubuh TNI (oknum) dibredel tetapi apakah KPK sudah cukup kuat dan matang sehingga resiko kebocoran Rahasia Negara dapat dihindari?

          • Sori nimbrung sedikit, sdh lama nggak koment sibuk “perang” fb mslh capres.
            Wongndeso bener. Personel TNI tdk bisa diadili dg pengadilan umum. Memang ada kelemahan pd Undang-Undang pengadilan militer kita. UU kita hanya mengatur personelnya bkn tindak pidananya. Pokoknya asal anggota TNI tetap tdk bisa diadili di pengadilan umum tp harus di pengadilan militer meskipun anggota TNI itu nyolong ayam, nabrak orang, maupun korupsi. Pada masa mendatang diharapkan ada perbaikan pd UU peradilan militer dimana anggota TNI hanya di adili di pengadilan militer bila melakukan tindak pidana yg berhubungan dg tugasnya sbg anggota militer. Bila dia nyolong ayam harus diproses di pengadilan umum dan bila korupsi di adili di pengadilan tipikor dg jaksa KPK. Sementara ini KPK sesuai dg UU peradilan militer tdk bisa menangkap anggota TNI.

          • selamat datang kembali@ bung openmind

          • bung openmind ijin menanggapi terkait tindak pidana korupsi KPK memiliki kewenangan unt mengusut kasus dugaan korupsi yg melibatkan oknum TNI spt yg tertuang dlm UU Tipikor pasal 42 yg menyebutkan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yg dilakukan bersama2 oleh orang yg tunduk pd peradilan militer dan peradilan umum.

        • Saya setuju agar kpk bisa masuk ke tni. Pandangan klo kpk disusupi antek asing sunggu apriori yg kebangetan dan tendensius. Tanpakita sadari kita kembali ke jaman tahun 60an dimana fitnah dan asumsi sdh bisa menjebloskan orang ke penjara. Dan kita lihat bersama bukan siapa yg berkoar koar menuduh pki dialah yg menggunakan cara2 pki . Kpk dan Tni bisa duduk bersama dan buat mou skope mana yg diaudit yg perjanjian kerahasiaan negara. Team kpk sendiri juga hanya esselon tertentu yg bisa melakukan audit ke tni. Minimal audit sistem n prosedur apakah tni sdh melakukan tahapan2 persetujuan yg bertingkat dan proper. Tanpa menuju ke detil seharusnya sdh bisa melihat jika ada ketidakwajaran. Nah jika dirasa ada yg tidak wajar barulah menuju ke detil dan fokus ke masalah tersebut. Minimal timbulkan culture di tni bahwa semua ada yg mengawasi dan tidak kebal hukum.

        • Aku yakin #maverick dan melectech# adalah sekumpulan orang2 yg tidak ngerti strategi negara atau orang2 yg ingin merusak negara ato antek2 asing ato orang2 yg kecewa karena pilihan nya tidak jadi pemimpin ato dulu yg suka melakukan kampanye hitam………………..!!!!???

      • Setuju @bung melektech

  2. Yg penting absen

    • Maaf klo menurut saya, ini pendapat pribadi.
      Kita ingin TNI kita kuat disegani baik kawan dan lawan, serta dicintai oleh Rakyat Indonesia.
      ke depan sangat sangat perlu dibentuk peraturan perundang undangan yang mengatur tentang mana yg masuk ranah rahasia negara, super rahasia sekalipun dan mana yg bukan rahasia.
      Tujuan bahwa itu masuk ranah rahasia negara, agar baik musuh maupun kawan tidak tau kekuatan pertahanan kita sesungguhnya.
      Sedangkan tentang masalah anggaran pertahanan atau alutsista tetap harus diaudit baik oleh lembaga atau institusi internal kemhan/TNI/Depkeu/Bappenas dll. Juga untuk menumbuhkan transparansi publik perlu sekali dilibatkan institusi negara yang independen untuk audit anggaran yg melibatkan kemhan, TNI, depkeu, bappenas, BPK dan KPK.
      Hasil audit bisa masuk diklasifikasikan rahasia negara atau bukan rahasia negara.
      Sampai saat ini KPK adl lembaga yg mempunyai integritas tinggi dan dipercaya publik.
      Unsur pemerintah dan DPR RI sangat diperlukan untuk membuat peraturan perundangan tentang unsur yg masuk rahasia negara dan audit anggaran alutsista /pertahanan.
      Jadi dengan adanya undang undang tsb maka semua pihak mempunyai tupoksi masing masing. Tidak tumpang tindih. apalagi muncul anggapan nantinya klo KPK mjd lembaga superbodi dan kebal merusak integritas dan harga diri TNI.
      Soal proses pengadaan alusista maupun pembentukan postur ideal harus tetap berjalan sesuai role yg digariskan
      Anggaran dari apbn dari manapun harus dilaporkan sebagi bentuk pertanggungan jawab terhadap rakyat.
      Yang kita sikat itu adalah mafia anggaran dan oknum/tikus2/ular2 alutsista/anggaran, yang jelas2 pengkhianat bangsa dan negara
      Salam

  3. Tigo….

  4. Pertamaxx..

  5. Pitu

  6. Sangat-sangat ”danger close”

  7. yang rahasia biarlah jadi rahasia
    kalau ada penyimpangan itu urusan dia dengan Allah SWT
    ingat hukumannya kekal dineraka

  8. Malah enem

  9. yang ghoib biarlah ghoib biar waktu berbicara

  10. Setuju sekali bung garuda hitam,ada bocoran katanya perpanjangan kontrak freeport di papua itu di barter dgn teknologi pengayaan uranium as ke Indonesia?

  11. Lima

  12. no ka geunep

  13. Semuanya import terlalu sulit utk dirahasiakan kl yg besar2 .. specnya ntu baru rahasia ..
    Mana nie Alusista utk Ausie ..

  14. ikut absen

  15. Nyimak..

  16. Prihatin…jika ada yg hoby membully TNI yang notabene alat pertahanan negaranya sendiri, memang betul masih banyak kekuranganya…

  17. MANTAP ulasannya….Jaga TNI kita dari ular2 yang mau melemahkan dan mengobok-ngobok TNI guna memecah belah NKRI…

  18. Affirmative 😈 sssssttt,,,top secret

  19. Justru yang di takutkan adalah musuh yang menggerogoti dari dalam , hmm sebuah ungkapan tentang ulah para antek asing yg biasanya berkedok ham dan demokrasi , imho.

  20. kalo sampe KPK berani macem2 sama TNI, awas aja, pokoknya TNI Mantap, TNI Ksatriaku, TNI Kebanggaanku !!!!

  21. Nyimak….

  22. saya rasa yg di ingin tau negara2 besar (kecuali negara2 tetangga saja) itu apakah indonesia sudah bisa membuat ini & ono..

    APAKAH KALIAN SEMUA YAKIN TNI YG TERCINTA INI BERSIH ??

    • @BUNG JOKOPREET: APAKAH ANDA JUGA YAKIN KALAU KPK YANG SANGAT DI SANJUNG KARENA PEMBERITAAN MEDIA JUGA BERSIH??????

    • KPK bersih? itu doa saya bung. Sekarang yg banyak ter blow up media baru yg sebelah sono, nah yang sono gak pernah terliput meski ada yg kena juga.

    • Apakah TNI/ Polri bersih??? Apakah KPK bersih??? Apakah MPR/ DPR bersih??? Apakah MA bersih??? Apakah MK bersih??? Apakah semua lembaga peradilan bersih??? Apakah kawan yg duduk di sebelah kita bersih??? Apakah diri kita sendiri juga bersih???

      Ternyata kita sudah dihinggapi krisis kepercayaan terhadap diri kita sendiri, masing2 lembaga saling curiga satu sama lain. Mirip dg kasus dokumen gilchrist.di th 65, dimana masing2 lembaga di adu domba n ujung2 nya sang proklamator diturunkan. Dan Kemudian, Indonesia yg biasa lantang menentang imperialisme serta ketidak adilan mendadak menjadi melempem..

      Nb : Kalo ini terus berlanjut, siap2 dh hancur lebur.. So, tetap bersatu saudaraku, pertebal rasa nasionalisme, jangan mau di adu domba

      • Kalau dilantai KPK kotor ya hrs ada yg membersihkan.
        Kalau ada lantai yg kotor di tempat lain jg hrs di bersihkan.

        Beda jenis lantai beda pula cara bersihkannya

        Kita harus sepakat dulu kalau 1+1=2

        Ingat Jas Merah

        Semua harus terkontrol tanpa terkecuali kalau tidak ingin sejah kelam terulang

  23. Saya cuman minta tunjukin kebenaran masalah 4 Sukhoi pertama, lalu masalah helikopter MI 17 V5, dan rudal Grom ditunjukkan dulu. Selama saya berprofesi, susah untuk anggota TNI menyembunyikan rahasia alutsista. Yg rahasia adalah yg diindikasi terjadi bla… blaa… blaaa…

    Dimana-mana yg bisa menjadi rahasia adalah produk buatan dalam negeri. Kita ngambil contoh rudal DF china, project KS rusia atau pesawat PAK-FA. Contoh lain dalam negeri adalah hingga kini kita belum tahu berapa wulung yg telah dibuat, kita belum tahu LSU-02 yg sudah beroperasi di KRI kita, kita tidak tahu berapa R-Han yg sudah dibuat.

    Kasus Hovercraft yg dulu pernah diangkat diartikel adalah salah satu contoh bahwa institusi pertahanan kita “bersih”?? Yg baru coba tanya project tank amphibi TNI, turret yg dibuat litbang Kemhan dan LIPi, dan masih banyak project lain yg kalau saya buka pasti saya akan dicari… Itulah sedikit cerita saya, percaya tidak percaya itulah yg saya lihat. Saya tidak percaya kalau ada yg mengatakan bahwa ada institusi yg bersih….

    • Bukan saya tidak percaya dengan TNI, tapi saya ingin TNI negara saya ini menjadi salah satu ksatria nusantara bukan menjadi alat politik… Maaf cuman harapan seorang rakyat kecil yg ingin negaranya besar…

    • setuju bung@jalo

      TNI wajib di audit..TNI tidak kebal hukumn…jika memang tidak melakukan korupsi kenapa takut di audit..ada api ada asap.. =

      • I do agree bung Jalo & Telik Sandi…. TNI sbg sebuah institusi negara hrs ttp kt jaga dan percaya. Yg patut dikhawatirkan dan dicurigai oknum2 korup baik di TNI maupun Kemenhan. Dan harapanku dinegara ini tdk boleh ada institusi, lembaga maupun kementriaan yg menutup diri atau melindungi diri dgn alasan apapun unt diaudit atau ditindak apabila ada potensi penyalahgunaan keuangan negara oleh oknum2 korup. Terkait kerahasiaan negara siapa yg bs menjamin orang2 ditubuh TNI maupun Kemenhan lbh berintegrasi dlm menjaga kerahasiaan negara dibanding orang2 di KPK!!!!!

      • ane mau nanya nie yang kasus rek. gendut pejabat polisi dulu sudah di beresin kpk blm ya?kok hening2 aja. kok sekarang malah cari sensasi mau audit TNI hadeh……

        • Saya setuju ama mas bro ” SENSASI”

        • Setujuuu semua harus diaudit, laporan sesuai tingkat kerahasiaannya.
          Atau mungkin sudah diaudit cuman tidak diumumkan hasilnya ke media massa.
          TransJakarta juga belum tahu perkembangannya sampai dimana, tiab-tiba ilang di media.

        • Satu lagi bung, sampai kelewat. kasus BLBI yang ratusan Triliyun itu bagaimana coba? kan cukup untuk beli 100 biji SU-35, 100 biji Amur Class, ama 100 baterai S-400.

        • bung masbro… terkait rek gendut pejabat polri itu informasinya bersumber dari berita yg dimuat majalah tempo bkn dlm bentuk pengaduan masyarakat ke KPK berupa data dan fakta. toch KPK tetap menindaklantuji setiap informasi dan pengaduan yg berhubungan dgn prilaku korup para pejabat negara. Terbukti dgn ditangkapnya Djoko Susilo yg notabenx jendral bintang 2 bung terkait tindak pidana korupsi. apa ini bkn sebuah prestasi yg kt hrs apresiasi. Kita hrs tetap mendukung dan memperkuat KPK dlm pemberantasan korupsi.

    • Dalam hal ini memang statement TNI kurang kredibel. Buktikan dulu lah ….

      • klo singapura,bruney nitip alutsista wajar, negara mereka kecil mau ditaroh mana lagi, nah indonesia gede buanget kayak gini masa ikut2an nitip. nggak perlu susah naroh dinegara orang, tinggal kasih aja bendera negara lain dikapal kita juga cukup. dan masih cukup banyak akuntan nasionalis yg berintegritas yang mampu menjaga rahasia negara, untuk mengorek dan membersihkan praktek2 korup di TNI. jangan mau dibodohi pihak2 yg terusik,pihak yg selama ini senang dan merasa diuntungkan oleh praktek2 curang yg ada,

    • sy setuju dgn bung Jalo. tdk usah kebakaran jenggotlah kalau emang bersih..KPK institusi negara, dan negara juga perlu TNI yg kuat oleh karena itu sy yakin negara mampu menemukan formulasi yg tepat bagaimana membuat TNI bersih dan KPK bekerja secara profesional..bagaimana kalau ternyata negara asing memerlukan TNI yg tdk profesional dlm mengelola anggarannya.?sehingga anggaran pertahanan menjadi terbuang percuma. sy percaya Jend Moeldoko org yg bersih tp aa selamanya dia jd panglima.?. masalah rahasia negara.?sy mlh sedih banyak org di formil yg katanya memberikan clue tentang alutsista kita,bukankah itu membocorkan rahasia negara.?

    • Setuju Bung Jalo.. Uniform serta jumlah bintang yang bertengger di pundak, belum menjamin nasionalisme seseorang..

      • Kalau kita berbicara siapa Institusi negara yg paling cepat melakukan Reformasi, maka jawabnya adalah TNI coba bedakan TNI jaman Mbah Harto dengan TNI sekarang. Gus Dur yg melakukan eksekusi melalui kebijakan bahwa TNI harus kembali ke Barak, tdk ada lagi Dwi Fungsi & semua bisnis TNI terutama Badan Usaha dikembalikan dibawah penguasaan negara (Kemenhan) bukan lagi dikuasai oleh Masing2 Matra. bandingkan juga dengan lembaga atau Institusi Negara, Sosial & Independen lainnya justru berprilaku sebaliknya lebih sadis merampok/maling/koropsi uang negara sampai wartawanpun terkenal dgn istilah baru yaitu “Wartawan Bodrek/Wartawan Amplop” semuanya justru muncul di jaman reformasi. jika TNi harus diausit saya sih setuju saja tapi ingat bahwa TNI juga memiliki Hukum sendiri yg berbeda dgn “sipil”. pertanyaan saya bagaimana jika pengadaan alutsista yg kelas berat tapi tidak menggunakan uang negara alias tdk mengemis dengan negara apalagi ngumpulin koin seperti yg KPK lakukan utk buat gedung? mengingat setau saya pengadaan Alutsista Jaman Presiden SBY menggunakan metode “G to G”. Thank…mari kita Jum’atan dulu bagi yg Muslim & semoga tdk ada wiranto yg lagi menyamar…Huahahahahaha

        • Anggaran APBN utk TNI kita yg sangat kecil boro2 utk beli Alutsista, utk bayar Gaji Prajurit & kesejahteraan prajurit aja kurangnya banyak. contohnya saja Pensiunan seorang Bintang 4 setiap bulannya klw tidak salah hanya menerima pensiun sebesar 4 jutaan, uang 4 juta jaman sekarang dapat beli apa? gaji Prajurit setiap bulannya sangat kecil dengan beban anak istri yg setiap saat harus rela ditinggal mati. makanya ini salah satu penyebab oknum TNI banyak yg tergiur bermain politik, semata2 demi fulus, belum lagi oknum pensiunan jendral berotak batu yg banyak bermain disetiap pergantian kepemimpinan politik daerah maupun Presiden yg anehnya lagi menggunakan metode militer padahal sudah pensiun seperti misalnya metode “operasi senyap” dll utk kepentingan politik.

          sebagai warga negara, saya salah satu orang yg sangat mendukung jika kesejahteraan Prajurit TNI ditingkatkan minimal anak2 Prajurit TNI disekolahkan Gratis sampai Perguruan tinggi. saya yakin itu bisa dihitung & ada uang utk itu. hanya TNI yg gajinya tdk mengikuti UMK, Anehkan. Yaah tapi jangan berharap dengan jokowi jika dilantik jd presiden bisa melaksanakan itu semua krn otaknya jokowi tdk sampai/tdk mampu berfikir soal2 yg urgent begituan. semboyannya jokowi cuma “itu bukan tanggungjawab saya lagi”. :)

  24. TNI harus tetapdi audit..karena tujuan audit KPK ini adalah

    1.melakukan pengamanan negara atas kerugian yang di akibatkan tindakan KORUPSI
    2.TNI bukanlembaga super body alias kebal hukum,,semua rakyat dan lembaga negara wajib diperiksa apabila terbukti melakukan tindakan korupsi,dan penyelewengan uang negara..BOCOR..BOCOR..BOCOR..

    3.hal ini dijadikan TNI sebagai pembuktian, bahwa TNI bersih,,anti korupsi,

    4.hal hal teknis yang sifatnya “Rahasia Negara” tidak di publis secara umum, cukup di beritakan hal hal yang menjadi rahasia umum

    5.jika TNI tidak berani di audit,maka supremasi hukum kita kalah,maka tidak ada guna nya UUD 1945 dimana disebutkan bahwa TNI adalah rakyat,dari rakyat ,untuk rakyat mengabdi

    6,opini yang mengatakan TNI tidak boleh di audit adalah sesat. karena hal ini menjerumuskan TNI sendiri,akibatnya sudah pasti ada sesuatu yang dittutupi,, ( baca : KORUPSI)

    7.Presiden SBY sdh menyatakan sebagai ujung tombak anti korupsi,,bagaimana mungkin jika presiden adalah panglima tertinggi dari TNI saja berani mengatakan akan memberantas korupsi, maka TNI sebagai bawahan nya wajib tunduk dan patuh.

    8.rakyat jaman skrng sudah pinter..makin TNI menolak di audit dengan alasan “keamanan negara” adalah salah, akibatnya citra TNI di mata rakyat akan pudar.

    9.jika menyangkut audit alusista yang rahasia. maka hal itu tidak boleh diumumkan ke publik.karena yang di audit Adalah proses pembelian nya,, tender nya,,apakah sdh sesuai prosedur, sesuai harga,,, tidak di mark up..dan uang nya tidak di tilep oleh oknum oknum yang korup.

    pendapat pribadi dari OB kantor …

    • sepertinya kok sulit ya…

      karena TNI kan menganut subsidi silang, bisa saja harga sebuah tank di-mark up sampe 3x, namun hasil dari mark up itu sebenarnya digunakan untuk subsidi kebutuhan belanja pemeliharaan alutsista “tertentu” atau pun juga pembelian alutsista rahasia yang bukan untuk konsumsi masyarakat.

      coba saja, kalo kita buka2an seperti jaman pak Karno dulu, sekarang kita akan dikebiri oleh negara2 asing lagi. akhirnya kembali jadi negara “jajahan” secara tidak langsung yang gampang dibodohi, seperti penjualan indosat & bumn strategis pada jaman kanjeng mami dulu. smoga sekarang sudah insap….

      • itulah gunanya audit,yg kayak gini (subsidi silang) mah biasa, kalo mau rahsia-rahasiaan, ya audit dan hasil auditnya kan bisa dibuat rahasia negara. tapi audit itu wajib dan kudu.

    • Trus yang mengaudit KPK siapa bung? Emangnya lembaga mana yang berani mengaudit kpk? kenapa kpk kok getol amat mau mengaudit TNI?ada apa? Mending proyek transjakarta yang didepan mata aja di periksa…salah satu fungsi kpk adalah pencegahan tp kpk gayanya tangkap tangan trus bawa media….heduw… capek deh.. dan apakah bung telik sandi yakin klo di kpk ga ada corupsi?pesanan? Riya’ (memakai media).. maaf bung bagi saya kpk sama hinanya dengan yang sudah-sudah…

  25. Yakin bersih ?dari yg receh-receh saja sudah ketauan, yg bermain itu personil bukan institusi klo yg bermain institusi itu makar kubro namanya..

    Tau sama tau banyak penimbunan BBM itu dari personil sendiri, apalagi alutsista, jng naiflah uang baju sama uang lauk pauk saja disunat apalagi pengadaan peluru dan alutsista, harga nya tetap cuma diskonnya itu yg tidak dipublikasikan

    Jadi prajurit dulu baru tau dalamnya gimana….

  26. harusnya jangan anggaran militerny yang disaring KPK..
    tapi pentinggi / perwira TNI yg seharusnya diawasi KPK.. biar tau klo ada kebocoran..

  27. Slmat mlam smua..ijin nyimak n blajar beropini..ane stuju skali dgn artikel diatas.. ane dukung bung garuda hitam wlpn dkungan ane ga ngaruh..soal keamanan/pertahanan negara tntu adalah hal yg sangat2 vital..sdah shrusnya jika ada bbrpa hal yg memang hrus drahasiakan..ini mnyngkut keamanan/nyawa sluruh rakyat indonesia bsrta isinya..mmang bnar blanja alutsista pake duit sluruh rakyat indonesia(yg byar pajak lo ya)..tpi jgn krna alasan trnpran dll dll dll dll trus prthanan negara diumbar smua kya bebek cari makan..kita hrus mmaklumi mngrti bhwa yg shrusnya rahasia biarlah tetap rahasia krna itu untuk kpentingan rakyat indonesia sndri..pasukan khusus aja ada yg rahasia..emang kita boleh tau tntang mreka..yg ada kita dkarungin lo ngotot pngen tau wlaupun biaya pndidikan,.gaji..senjata smua prlengkapan pasus rakyat yg beli.. Khususon buat Pak abraham samad..shrusnya anda mngrti..ane ga stuju dgn alasan APAPUN jika anda mau ngobok2 Tni..priksalah yg hanya dijinkan saja..

  28. smoga KPK tidak dapat dimanfaatkan oleh kepentingan asing utk mengetahui kekuatan pertahanan RI yg sebenarnya. Apa kabar bung GH..minal aidin walfaidzin..
    salam kenal.

  29. Agen-agen spionase :)

  30. Kpk bodoh… (Singkat kata)

  31. Hmmm gmn klo TNI buat semacam ‘Internal Investigator’ dmn anggotanya adl:KPK,Kemenhan,User (TNI),BPK.
    Tugas dari badan ini untuk mengaudit dan mengawasi dengan ketat baik dari prosses biding hingga pengeluaran dana
    TNI tdk perlu paranoid karena yg diaudit adl ANGGARANYA bukan SENJATAnya
    Toh yg mengaudit adl ‘Internal Investigator’

    Cuma saran dari bakul es campur hehe :)

  32. Bung GH lama nggak nulis lg, jadi SR terus2an nich. Kemana aja bung GH, sehat bung?

  33. drpd ngobok-obok tni mending beresin century,hambalang dulu atau yg lebih gede noh skandal BLBI..

  34. Dalam mengaudit fasilitas negara yang bersifat strategis & rahasia harus disiapkan payung hukum yang jelas agar KPK bisa dapat melaksanakan dan menjalankan fungsi sebagai alat negara dengan benar dan tdk membuka & memblowup rahasia negara. Jadi kita tdk boleh” jangan di periksa TNI ” lah seng digawe belonjo senjata duwete mbahe ta, itu uang rakyat mas. Tapi juga jangan diperiksa dengan cara frontal” pokok ‘e harus di umumkan di depan rakyat ” lah negoro bisa ditelanjangi iku. Jadi saya setuju TNI diaudit/ diperiksa oleh kpk dengan peraturan hukum yang khusus.

    • Boleh kpk masuk asal bisa menjamin kerahasiaanya,kalau sempat bocor keluar yg ngebocorin hukumanya DIJADIKAN SASARAN TEMBAK BUAT LATIHAN..

    • rubah uud 45 bung kalau kpk mau audit biar tidak digugat dan hasil auditnya legal.. pasal yang menyatakan keuangan negara diperiksa oleh bpk menjadi diperiksa oleh bpk dan kpk.

  35. ini entah ane yg gagal paham atau gimana
    sejak kapan kpk jadi badan audit??

  36. KPK KUAT VS TNI KUAT… yg jd korban ibu pertiwi… siapa komporin ea… jd curiga nih…

  37. KPK oh… KPK….. selesaikan dulu kasus-kasus yg masih banyak kau pendam… gak usah neko-neko….

  38. Kalaupun KPK masuk TNI karena kasus korupsi, perlakuannya harus berbeda. Tidak boleh dibuka untuk umum, seperti kasus korupsi pada pejabat publik lainnya. Saya setuju TNI bersih, tetap rahasia, dan juga setuju KPK boleh menyelidiki TNI. Dengan perlakuan berbeda tentunya.

  39. sama bung urakan. bingung setengah hidup. lha wong kasus2 besar belum bisa di selesaikan udah tahu benturan kekuasaan dia ngga bisa apa2 lha cari pencitraan mirip jkw dengan mau ngejatohin tni. ampun dah. tuh omongannya bapak besar dengerin. “subsidi silang” plus “setara”

  40. sebenernya kalo mau di audit ya logistiknya, cuman bukan sama kpk lha wong ngga nyambung

  41. Yang rahasia pertanggung jawabannya kepada yang mahakuasa saja. Kalau gak bener perdilannya di akerat lebih pedih dari pada peradilan dunia yg dpt dibeli.

  42. Sependapat dgn bung jalo.

  43. simalakama. pokok’e maju terus TNI. biar kpk rampungkan dulu kasus 2x yg belom selesai baru pamerkan semua apa yg udah dibeli ama tni, saya juga mau liat, siapa tau bisa selfi ama semurnya bung PS sekalian ama komandannya.

  44. selamat bung Gartuda Hitam,komen nya naik artikel…pencerahan baru untuk saya..
    audit silahkan saja dilakukan dan lakukan penandatanganan MOU terhadap batasan2 apa saja yang sekiranya akan membuka rahasia negara..

  45. KPK boleh saja memeriksa pejabat” yg duduk kursi empuk. Namun bila ngeyel dengan dgan mengobok” TNI saya jg akn mengecap kpk lah perpanjangan tangan antek asing. (Menurut) saya TNI dlm membelanjakan alutsista hrs dgn strategi,bagaimna menangkal kekuatan alutsista lawan. Tentu stlh intelejen membawa buah informasi yg didapat. Adanya MEF sudah barang tentu intruksi dari presiden. Presiden pernah mengatakan (tidak ada satu negarapun yg terang”an membuka kekuatan militernya). Dari situ ada kesimpulan bahwa rahasia kekuatan militer adalah TOP SCRET. Jika KPK ingin mengaudit belanja TNI, bukankah? Itu berlawana dgn program dari presiden????….

  46. Kalo saya bilang memang kudu ada kesepahaman ato satu kata dl pada pemerintah dengan lembaga ato institusi terkait mengenai hal2 apa yg harus dilakukan, memang untuk pengadaan alutsista sumbernya dr bermacam, yg jg mengandung uang rakyat..akan tetapi bilamana semua harus di floorkan ke rakyat akan beresiko besar thd rahasia negara, negara2 besarpun tdk semuanya mengaudit dan mengumumkan semua aset strategisnya…apalagi indonesia yg majemuk, masih baru dan dlm proses mencari jati diri, akan banyak pro dan kontra juga polemik, yg bukan tdk mungkin akan memberi celah kpd pihak lain untuk masuk dan berulah…jadi menurut saya lebih baik pemerintah dan badan yg trkait menyatukan dl visi misi dan goals mau dibawa kemana negara ini, jng sampai akhirnya goals tsb merugikan negara pd akhirnya…

  47. SESEPUH YG LAEN KL SOAL BEGINIAN MANA NIH

    MOHON PENCERAHANNYA SOALNYA WARGA WARJAG TIBA2 PENYAKIT NGEYELNYA PADA KAMBUH … heeeee

  48. yang kasus rudal grom itu sepertinya perlu disidik kpk,sedangkan yang strategis jangan,harus dipilah dulu

  49. Saya setuju semua lembaga hrs bebas dari korupsi,,termasuk d tubuh TNI sendiri,tp slesaikanlah dlu kasus2 besar spt hambalang at BLBI,,yg satu aj blm slesai,ni malah ngurusin yg lain,,sblm KPK memeriksa TNI,ad baikx di buat payung hukum yg jelas n independent,krn ini menyangkut rahasia negara..n kelangsung sistem pertahanan negara,,seandaix it nt di publish ke masyarakat,,mkx bersiaplah NKRI akan di telanjangi oleh negara paranoid terhadap qta..mk jk tjd perang,,suruhlah KPK yg maju duluan tk berperang..hadeuh capeeh deh.

  50. Hmmmm…..

  51. Rekan2 nyumbang pendapat ya . sebelumnya maaf kalau ada yg salah..maklum orang kecil. pengetahuannya saya terbatas…Jika TNI itu membeli alutsista berarti melakukan pengadaan barang. Pengawasan dan audit pengadaan barang itu di lakukan oleh BPK [ Badan Pemeriksa Keuangan }. KPK bisa masuk jika Ditemukan Indikasi Korupsi..Indikasi ini macam2 sumbernya, mis : Laporan audit BPK,Pengaduan Langsung oleh masyrakat [ DPR.LSM,Ormas,Media dst ]’ setelah indikasi itu ditemukan baru dimulai proses penyelidik dan penyidikan atas dasar 2 alat bukti…jadi KPK tidak bisa masuk begitu saja..dan jangan dengan gampang mengatakan ada Kasus2 lain yg tidak/belum ditangani KPK.. krn kita bicara proses Hukum. Negara kita menganut Hukum Positif yang berarti harus ada pembuktian/Alat bukti, baru bisa ditindak lanjuti. apabila tidak dijalankan [ alat bukti sdh lengkap ] maka KPK salah tidak menjalankan/mematuhi UU.. Ada anekdot yg mengatakan Korupsi itu seperti[maaf] Kentut..bisa dirasakan tapi susah dibuktikan..Utk masalah TNI saya percaya dengan Integritas pak Mul. Beliau orang baik dan bersih. Tapi beliau tidak selamanya menjadi Panglima..apakah kedepan penggantinya bisa seperti pk Mul ?..Jalan tengahnya ya kita serahkan dan percayakan saja masalah ini kepada Presiden yg baru.. pasti ada jalan keluarnya..krn TNI dan KPK sama2 Lembaga Negara yang harus tunduk kepada UU Negara. ..IMHO…

    • Dalam UU Tipikor delik korupsi adalah lex specialis atau bersifat khusus, dan didalam KUHP kita korupsi besifat extra ordinary crime (kejahatan yg luar biasa) dan KPK berpijak kepada UU no 30/2002. Dmn KPK mempunyai tugas berkordirnasi dgn instansi berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan penyidikan, pengawasan thdp instansi yg berwenang, melakukan tindakan2 pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara… maka jelas disini fungsi KPK sebagai lembaga super body yg bisa memeriksa siapa saja tanpa terkecuali karena dilindungi oleh UU.

      • Tapi bung setahu saya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan audit adalah BPK.

        • Ikut menambahkan…memang yg bertugas melakukan audit terhadap intitusi/lembaga pemerintah adalah BPK..tpi dalam kasus tententukan kpk biasanya melakukan penyadapan secara bebas dan mungkin acak..sehingga setelah terdengar ada indikasi kkn(suap,,mark up,dll). Maka kpk akan berusaha masuk untuk menyeliki atau pun langsung menangkap di TKP pada saat di adakan “transaksi kkn td”. Jdi mungkin KPK sudah menyadap anggota/oknum tni dan mendengar indikasi adanya kkn mkanya kpk yg mau menyelidiki dengan cara mengaudit..kalaunya tangkap tangan d TKP mungkin susah krna kejadiannya di internal tni..
          Maaf cuma pendapat awam dri anak kampung..

          • kalau kpk sudah tau ada indikasi lalu melakukan pemeriksaan itu bukan audit bung..untuk audit kpk tetap minta tolong ke bpk. Lha kalau yang audit kpk terus hasik audit dibawa ke sidang akan jadi makanan empuk lawyet..karena legal standing kpk melakukan audit ga ada. bubar tuh kadus..

    • Ehm… perasaan sih, belum pernah denger ada auditor KPK. Kalau penyelidik KPK dan auditor BPK pernah.

    • itu mas Namirah koq sibuk ngomong audit KPK?..kan udh dijelaskan yg audit itu BPK.. bukan KPK;;Lembaga Auditor Negara itu BPK mas..KPK itu gk pernah melakukan Audit..karena KPK itu Aparat Hukum khusus Korupsi..jadi KPK sesuai UU berhak Menyelidik, Menyidik, Menahan dan Mengajukan Tuntutan terhadap Tersangka Korupsi yg akan Di adili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi/P TIPIKOR..kalao mas gagal Paham tolong Gogling Dasar hukum BPK yaitu UUD 1945 Bab VIII A, pasl 23E,F,G…dan dasar hukum KPK yaitu UU RI no 30/2002..kehidupan bernegara itu ada dasarnya mas gk asal2..kalo mas gk tau itu tanya. jgn udah gak tau tapi nuduh macam2..Maaf.. mas atau keluarga pernah ada masalah ya dengan KPK?

  52. Saya Setuja kalau KPK masuk tapi ada syaratnya kalau masuk di bagian alutsista yg rahasia harus ada komitmen dulu agar tidak bocor..menyangkut uang trilyunan tidaklah mudah untuk mengorek-orek korupsi di tubuh TNI karena jiwa korsa masih saja melekat dan menempel di dada sebagian anggota baik di tingkat jendral maupun sampai bawahan yg sudah tahunan makan uang Upeti dan Korupsi…dan itu jelas ada…

  53. Malam bung Wehmacht..

    Salah satu imbas pemilu kemarin

    Mohon pencerahannya tu banyak yg Ngeyelnya Kambuh Tiba-Tiba .. heeee

    • Mengaudit anggaran militer pasti akan menghasilkan opini disclaimer (tidak mau memberikan pendapat) karena sudah pasti banyak hal yg dibatasi sehingga auditor tdk memiliki cukup dokumen pendukung bagi kertas kerjanya…dengan alasan ini mudah saja bagi KPK untuk masuk dan menyalahkan beberapa orang….

      Di negara maju pun tdk semua anggaran militer di buka untuk auditor…di ASU banyak secret project yg mendapat kode SILVER PLATE yg artinya mereka boleh meminta apapun tanpa pertanyaan…..tentu saja tdk akan audit untuk hal ini…

      Terus kenapa kita harus sok bersih kalau sapunya saja kotor :mrgreen:

      • MANTEp

        kl setahu saya project mereka dg project yg kita py selisih 700 level
        Alutsista kita +- 90% import

        LANJUKAN KPK .. heeee

      • Nah….telaah dengan benar dan ikhlas bung jokoprett apa yang bung wehrmacht katakan….”KENAPA KITA HARUS SOK BERSIH KLO SAPUNYA SAJA KOTOR” kok anda masih ngeyel…

      • Maaf mas Wermacht….mas ngomong sapunya kotor itu Asumsi saja atau Punya bukti?..Indonesia negara hukum lho mas jd harus dibuktikan. KPK tidak salah apa2. KPK hanya menjalankan UU yang menjadi tugasnya. Kalau tidak menjalankan berarti KPK salah tidak menjalankan Amanah UU. Kalau mas Wermacht mencontohkan soal Silver Plate.atau soal pengecualian terhadap TNI…ya bisa saja di Indonesia juga seperti itu…Tapi di rubah dulu UU nya..Usulan perubahan dilakukan Presiden atau DPR. bukan dari KPK..KPK Hanya menjalankan UU…Negara ini dijalankan kan berdasarkan UU dan peraturan bukan dengan asumsi..IMHO…satu lagi mas..yg melakukan Audit itu BPK mas bukan KPK..dasar hukumnya udh saya tulis di koment no. 53..

        • Bung tom…KPK memang tdk melakukan audit…tp KPK masuk berdasarkan hasil audit (dlm hal ini BPK).kan sdh sy jelaskan diatas…kebetulan audit kerjaan saya…KPK akan masuk apabila ia yakin dan punya minimal 2 alat bukti…

          mengenai sapu kotor sy gak nyebut siapapun kok :mrgreen: anda yg menyebut person…kalau ada yg merasa yo monggo… 😀

  54. Klo udah cinta apapun kesalahan cewek gak peduli berbohong pun dianggap jujur , seharusnya TNI senang digandeng KPK sebagai jalan untuk memuluskan program kemandirian alutsista yg minim anggaran dari pemerintah, yang dibutuhkan adalah kepercayaan rakyat kalau sudah tidak ada lagi rasa saling curiga bukan mustahil anggaran untuk nambah yg gahar” akan diberikan pemerintah . Kalau masalah kasus” besar KPK yg belum tuntas kayak sulit balik tuh duit, ini kan poin nya KPK sebagai pengawas TNI untuk mendapat kepercayaan rakyat kedepan nya . Lebih baik mencegah daripada mengobati .

  55. kok pada lupa ya ama BIBIT dan CHANDRA mereka itu mantan petinggi KPK tp gimana…silakan di ingat kembali…. Ngaca dulu tuh KPK mantan bos lu macem mana itu…

  56. bung wehr bisa aja. kalo disana silver plate kalo disini kebalik ya bung. capek deh kalo pencitraan. udah lama kapeka ngga masuk tipi. heeeeeeh. udah di omongin kalo korupsi udah sistematis. harusnya yang buat uu dulu di bersihin terus nanti ke pelaksana. kayak blbi, bpk cuman …. halah percuma.

  57. INI kok jadi Komentnya ngalor ngidul dan saling bertentangan dan jadi saling mendiskriditkan sebuah lembaga,
    KPK kita tetap BUTUH,,, TNI tetap harus ada yang dirahasiakan,, maka itu perlu ada KOMPROMI

    Yang mau di audit sama KPK itu Anggaran yang mana???
    Kalau Anggaran belanja tahunan yang diberikan oleh APBN silahkan saja di audit karena PAnglima sendiri kan sudah bekerja sama dan membuat Pakta Integritas dengan KPK
    TNI telah melakukan berapa langkah sebagai mana digariskan UU untuk TERTIB ADMINITRASI. “Sehingga menjadi komitmen ini lebih profesional, solid, militan, serta dicintai masyarakat,”

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, penguatan melalui integritas tanpa korupsi merupakan gerakan reformasi birokrasi nasional untuk menciptakan perubahan yang baik dan berujung pada negara lebih baik.
    Biar jeritan jeritan Prajurit tingkat bawah yang Hak haknya di ambil oleh oknum atasan tidak terjadi lagi kedepan..,.

    Nah Yang menjadi Persoalan dan diberi warning adalah KPK tidak bisa masuk keranah ranah Rahasia ..
    KPK juga mestinya memaklumi mana mana saja yang tidak bisa disentuh oleh KPK karena menyangkut rahasia negara,
    PEmbelian Alutsista walaupun ada yang diungkap di publik masih tetap ada spek yang dirahasiakan,, dan perbedaan spek itulah yang membuat perbedaan harga
    Ingat ngeyelnya LSM yang mau mempidanakan Kemenhan karena harga sukhoi terakhir jauh lebih mahal? kalau diungkap semua yaa berabe ,, cukup KPK ,mengetahui perbedaan harga itu karena perbedaan spek.,,

    Masalah kickback,bonus, discount dlsb ..memang pernah terjadi dijaman dulu dijaman orderbaru dan pemerintahan sebelumnya,,,
    Saat sekarang Alur pembelian alutsista itu lebih rumit bukan TNI nya yang minat ,milih dan membeli langsung ,,,
    KADANG malah apa yang diinginkan oleh user tidak sama dengan barang yang datang karena berbagai faktor,, entah klarena masalah anggaran ,politik, dlsb.

    Seperti yang pernah saya tulis disini
    ALUR PEMBELIAN
    Dimulai dari digodok jenis alutsista apa yang dibutuhkan oleh USER (TNI) baru akan naik ke Kemenhan ,,setelah itu langsung diajukan ke komite yang dibentuk oleh Presiden agar bisa mendapatkan TOT dan mementingkan produk Inhan dalam negeri,,dan baru lanjut diajukan ke Bapenas.,.dan terus naik ke DPR,. yang kadang masih jadi polemik dan kalau disetujui oleh DPR baru diajukan Lelang dan Kontrak oleh Kemenhan,,,
    Betapa ribert dan lamanya proses itu,,,

    Kalau KPK mau menyentuh kesana … SIlahkan saja karena akan lebih menguntungkan pihak TNI dimana kadang banyak pihak yang ingin bermain dan mencoba memeras TNI dan Kemenhan agar alutsista yang DIHARAPKAN TNI sesuai dengan keinginan User, (Ingat masalah Leo Ambles ) ,,,

    User ingin alutsista sesuai dengan harapan itu SUSAHNYA minta ampun,,,
    TETAPI kalau menyentuh alutsista yang tidak dipublish maka KPK juga tidak boleh mempublish dan open dimasyarat,,
    Kalau tau kita punya rekening di Bank kan gak perlu tau sampai nomer PIN nya,,,
    Kalau sudah ada diberi wewenang jangan meminta wewenang lebih yang bukan wewenangnya,,,
    Lagian ULAR musuh Garuda itu sudah menyusup di segala sendi,,, dan semua lembaga,,,
    IMHO

  58. angger we terakhir hehe..

  59. mengapa pembangunan dok kapal selam tertunda….
    mengapa tenaga ahli PAL ada yg minta pensiun dan memilih berkarir diluar, dari pada memberi jatah….

  60. Cuma mau nanya aja, diantara rekan-rekan yg berkomentar diatas adakah yg berprofesi sebagai rekanan penyedia barang dan jasa untuk instansi pemerintah? Kalau ada, saya yakin pasti tau KPK sendiri tidak bersih atau ada oknum2 didlm KPK sendiri yg tidak bersih. berdasarkan pengalaman pribadi saya, banyak oknum yg yg tetap minta upeti dari setiap project pengadaan di KPK. Kalau instansi lain jangan ditanya, jauh dari bersih. Menyangkut kerahasiaan, saya pernah punya pengalaman satu paket pengadaan (bukan pengadaan Alutsista) di KEMHAN dimana saat pengerjaan Pekerjaan proyeknya kita hanya melaksanakan sebagian sedangkan sisanya dikerjakan pihak kemhan sendiri. Tenaga Ahli kita hanya sebagai pendukung dan pendamping saja dengan akses terbatas. Untuk pengadaan Non Alutsista saja mereka sangat hati-hati terhadap orang luar apalagi ALUTSISTA. Jadi saya ga heran kalau KPK dibatasi aksesnya di KEMHAN/TNI.

  61. Dua sisi mata uang …

  62. Bagiku KPK itu Kumpulan Para Koruptor., isinya pesanan semua.. tuh gak usah jauh2 audit TNI.. mana kasus BLBI sampai sekarang gak kelar.. kalian para pemuja KPK, belajar dulu sana.. Transjakarta yg udsh kasat mata aja di biarkan.. Macam2.. sikat aja agen asing yg infiltrasi ke KPK. TRRUSKAN PAK MOELDOKO AKU DUKUNG TNI..

  63. pembelian senjata lewat broker untuk sukhoi yg dulu akan sulit dibuka dengan gamblang bung jalo, karena pemerintahan ke depan condong ke pengambil kebijakan pada saat itu, tp mari kita ambil positifnya saja, bahwa pembelian sukhoi menjadi tonggak sejarah pembangunan kekuatan matra udara yg mumpuni,,
    contoh rahasia yg tidak diketahui adalah rudal dari rusia, jumlahnya tidak di ketahui kan? ada kok yg disembunyiin,,
    tapi saya salut dengan keinginan bung jalo dan bung2 yg lain yg ingin melihat kebenaran, kenyataan, kkn di tubuh tni, tp ingat, semua ada batasnya, mana garis yg boleh ditabrak dan mana garis yg harus di taati, ini demi ibu pertiwi. salam hangat bung jalo, maaf hanya opini orang awam,,

  64. Kalau diseksamai , bisa jadi kpk kedepannya menjelma seperti LSM yg selama ini menelanjangi tiap rahasia kita dan ditunggangi kepentingan asing. Tetap waspada. Mereka tetap inginkan bangsa ini tetap lemah dlm hal pertahanan. Salam hormat Salam Indonesia.

  65. Jadi temanya korupsi yaaa…
    Temanku lhooo koruptor tp akhirnya anak e sakit2n.
    Terus apa yang dibanggakan coba???

    Jadi ingat kata2 kepala desaku
    “Saya hanya ingin hidup tentram dan damai, serta rukun antar masyarakat. Bagiku itulah kekayaan yang sebenarnya.”

  66. Adakah yg ingat kasus pembelian pesawat fokker TNI AD, ada “indikasi uangnya udah keluar tp pesawatnya mana?

    Sang inspektorat yg menginvestigasi malah kena “toyor” di pengadilan militer krna melanggar Uu pokok kearsipan.

    Ayolah pak, KPK pingin yg ngluarin duit rakyat harus bisa di liat penggunaanya, sedangkan TNI pingin gag boleh ada yg tau kekuatan TNI, bahkan oleh sodaranya sendiri krna nyangkut rahasia negara.
    Masa gag ada solusi? Gmana kalau inspektorat MABES TNI jd penyidik KPK? IMHO.

  67. SEKEDAR IKUT SARAN. MENURUT AKU, KPK MENGAUDIT PARA PEJABAT DI TNI SAJA DIMANA MENURUT PERKIRAAN KPK KEKAYAAN NYA TIDAK WAJAR. TERMASUK P MOELDOKO. KIRA-KIRA BERAPA BANYAK ANGGOTA TNI YANG “MENYIMPAN” HARTA PRIBADI YANG TIDAK WAJAR ? BUKAN MENG “AUDIT” JENIS ALUTSISTA DAN BERAPA BANYAK YANG DIMILIKI, PRODUK DALAM NEGRI ATO IMPOR. SPEC MUTANT ATAU STANDAR EKSPOR. BEGITU MENURUT TUKANG BETULIN LAYANGAN.

  68. Kebetulan saya juga pernah ngurusin pengadaan”xxx” di kemhan,,,benar saja rekan rekan warjager,,,ada saja oknum yang minta upeti d kemhan,,,itu aja pengadaan barang 1,x M,,apalagi dalam hal alutsista ya?,,,soalnya setau saya setiap pengadaan alutsista tetap lewat KEMHAN,,ga tau juga sih,,,,yang jelas saya liat dan merasakan sendiri ada beberapa oknum yang berbuat seperti itu (minta upeti) di KEmHAN,,,

  69. yg ane kuatir justru kementrian laen ikut latah ga mau diaudit, misal neh :
    Kem. PU : perbaikan jalan pantura jadi rahasia negara, krn pake campuran aspal/beton khusus pake telor & jamu kuat biar kuat dilintasi si Leo.
    Dephub : gerbong KA rahasia negara, karena body nya pake cobham anti pelor.
    Depdikbud : beasiswa dana abadi rahasia negara, krn biayai mahasiswa tuk sekolah bikin bom nuklir.
    dll dst dsb … hadeuuuh kudu kumaha deui atuh euy ??? Lieuuur ahh

  70. terima kasih buat Bung Garuda Hitam ( rekan dari Matra Darat ) yg sudah memberikan kontribusinya mengirimkan artikel ke JKRG untuk menyampaikan pesan kepada warjager dan masyarakat luas.. Intinya apa yang sudah kami pelajari dan lakukan, jangan pernah dianggap remeh oleh negara mana pun.. TNI tidak akan pernah main” dan akan segera merespon setiap ancaman terhadap NKRI.. salam buat rekan” yg bertugas di barak dan di perbatasan..

    • seluruh rakyat mendukungmu tni
      NKRI HARGA MATI

    • sedikit menambahkan BPK itu rutin mengaudit TNI, karena secara wewenang memang tugasnya BPK selaku lembaga audit negara. korupsi? di negara ini sayangnya tidak ada satu pun lembaga yang bersih dari korupsi. kenapa? karena kembali lagi kepada mental individunya masing-masing. apakah di TNI bersih dari korupsi? tidak, walaupun seabreg peraturan dan undang-undang telah dibuat dan diaplikasikan, saya masih terima laporan indikasi tersebut dan telah ditindak lanjuti dan bahkan pelakunya ada yang sudah dihukum. intinya dari pendapat Bung GH diatas adalah hati-hati terhadap indikasi dari maksud tertentu titipan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab :mrgreen:

      • terima kasih atas pencerahannya Pak.. prajurit gak ngerti soal mark-up meng-mark up.. ngertinya cuma “siap laksanakan” aja.. hehehe.. 😀

        • hehehe… masih banyak disini yang belum mengerti Bung, TNI bukan tidak kebal dari hukum, semua anggota TNI sama seperti warga negara lainnya yang sama kedudukannya di mata hukum, hanya penerapan sanksi dan proses peradilannya berbeda bagi anggota TNI yaitu khusus peradilan militer :mrgreen:

    • Ini senada dengan artikelnya bung yayan bung PW dan bung PS, asu sudah mulai melihat gelagat yang sangat tdk menguntung mereka, dan mereka sudah mulai mengeluarkan jurus ular python mereka kembali di Indonesia. berusaha untuk merebut hati kembali supaya pengambil kebijakan berkiblat kembali kepada asu tentang pengadaan alusista. Namun apa dilacur, pengalaman merupakan guru yang paling bijak. dan semoga pengambil keputusan tdk salah melangkah lagi dan terbujuk sama rayuan setan kembali yang berusaha untuk mengebiri kekuatan TNI kembali. :mrgreen:

      • ya kita lihat aja maunya mereka seperti apa Bung MP119.. di ajak latihan ya ayo.. di ajak tukar menukar pendidikan perwira ya silahkan… semua keputusan ada di tangan petinggi TNI dan pemerintah.. saya cuma ngikut aja.. hehehe.. 😀 tp kl mulai macem”.. jgn pikir bisa pulang dengan kepala tegak… hehehe..

        #maaf saya bukan nakut”in ya.. :mrgreen: hehehe..

      • Ahahahahaha….. betul sekali bung PW, yang penting kita tetep hati hati bung, terutama untuk pihak TNI kita, jangan sampai mau dikebiri lagi sama asu dari sisi perkembangan alusista, itu sih saya kira harapan kita semua. semua sudah sangat paham akan watak dan sifat militan rakyat indonesia, jangankan prajuritnya, rakyak biasa aja akan ngamuk gitu bangsa ini di injak injak kedaulatannya. :mrgreen:

  71. misi bang numpang lewat..
    demi supremasi hukum, tni secara personal maupun institusional harus bersedia bekerja sama memberantas korupsi sesuai undang2. TAPI, untuk yg TOP SECRET ( demi keamanan nasional) supaya dilakukan dg cara bagaimana seharusnya dilakukan.
    lebih dari pada itu, ada hal yg sangat bisa dijangkau oleh kpk yaitu membidik oknum2 pejabat TNI yg terindikasi terjangkit virus korupsiholik.
    maaf, hanya opini dari penjual gedheg kliling..

    • Di tubuh tni sudah ada yg namanya tim wasrik,yg fungsinya untuk pengawasan dan pemeriksaan setiap anggaran yg digelontorkan pemerintah,jadi kalau pengadaan atau pembangunan fasilitas nggk sesuai spek pasti akan ditindak..

  72. woow….mantap…koment komentnya, kalau menurut ane, wacana tersebut tentu sudah di pikirkan dahulu oleh instansi terkait dan berwenang, opini dari masyarakat hanya untuk untuk menghimpun kesimpulan …yang dijadikan acuan untuk memutuskan.
    adapun wacana tersebut ane kira bagus….setelah yang laennya( departemen dan instansi negara selaain TNI) dibagusin…itu aja hasilnya akan menambah efektivitas penggunanaan anggaran negara yang artinya hemat, tepat dan disiplin…IMHO.

    maaf klo nglantur…baru belajar…

  73. Hemmmh pada intinya KORUPSI harus dicegah dari diri kita sendiri. Revolusi mental adalah salah satu cara. Pendidikan anti korupsi atau mata pelajaran anti korupsi harus ditanam sejak usia dini. Individu/ oknum yang sudah terbukti korupsi dihukum mati atau dibuat miskin. Buat sistem yang mengedepankan Transparansi dalam pemerintahan atau Institusi. Institusi TNI yang kuat adalah impian kita semua, tapi harus disertai Transparansi dalam pelaksanaannya, KPK Kuat itulah yang diimpikan seluruh Rakyat Indonesia, walau KPK pun belum sempurna juga. tapi kita harus mencari solusi untuk permasalahan bangsa ini wabilkhusus KORUPSI.

    • “Institusi TNI yang kuat adalah impian kita semua, tapi harus disertai Transparansi dalam pelaksanaannya,”

      Unsur rahasia adalah bagian dari doktrin militer.

  74. Assalamualaikum wr. wb.
    imho
    para perwira ya tidak bodoh, masa mau mengkorupsi anggaran pertahanan untuk alutsista.
    emangnya Indonesia sudah kuat apa? sampai tidak perlu alutsista lagi :v
    iya kalau russia atau amerika alutsistanya udah puluhan ribu, la Indonesia alutsista aja masih beli :v
    jika Indonesia tidak mempunyai alutsista yang memadai maka yang namanya negara Indonesia pasti udah tidak ada di peta :v
    pertanyaannya, mau di habiskan dimana itu uang hasil korupsi? mau di habiskan di luar negeri? ya di tangkep di kira mata-mata :v akhirnya ludes hartanya di sita pemerintah setempat :v malah tambah makmurin pemerintah setempat :v
    mungkin ada beberapa perwira yang nakal, yang makan uang lauk prajurit :v tapi kalau uang alutsista sepertinya para perwira ya mikir-mikir juga :v
    intinya kamu mau tinggal dimana kalau Indonesia tidak ada? kalau uang untuk alutsista aja di embat :v
    ada area yang mungkin bisa di konsumsi untuk umum dan ada area yang harus di jaga kerahasiaannya, misal biaya operasional mungkin hal tersebut bisa di konsumsi untuk umum misal untuk gaji prajurit uang lauk dan lain sebagainya.
    yang jelas TNI sekarang sudah lebih bersih dari yang dulu :)
    kalau salah ya maaf :D
    maaf oot :D

    • Banyak rakyat kita yang mudah terprovokasi
      mesti kalau tidak di kasih penjelasan tidak mau percaya

      kalau jamannya rouslluloh dulu dalam perang melawan yahudi dulu cuma bawa 1000 orang mereka yang di sebut orang-orang mukmin, yang lainnya tidak di bawa karena bisa bocor strateginya :D

  75. ini salah satu cara licik AMERIKA

  76. Koq gk selesai2 ya…ini Masalah Gampang….Ubah saja Undang Undangnya [UU RI no 31/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ]…Perubahannya sebutkan Pengecualian utk TNI..pasti KPK tidak akan masuk..karena KPK bekerja berdasar UU yg Di amanahkan Negara..Jadi utk rekan2 silahkan galang dukungan perubahan UU no 31 dan sampaikan kepada Presiden atau DPR yg baru..beres kan?…jadi kita tidak beropini kesana kemari…atau ada pendapat yg lebih baik?

  77. Hadeuuuhhhh….no comment buat tulisan bodoh kek gini….

  78. stuju bngt boz,.KPK tdk boleh audit TNI, biarlah kekuatan TNI mnjadi misteri bgi negara” tetangga,.!!

  79. kalau seperti itu popi setuju deh…….. tapiiiiiii asalkan jangan dijadikan alasan utk mempermudah korupsi.. popi yakin TNI tidak akan korupsi…… biar sekalian musuh2 jadi gila memikirin alutsista TNI ….. low profil aja ya, biar kelihatan lemah, tpi kalau diajak perang kita sudah siap ngatasinya… jangan seperti sonora sono, dikit2 pamer kekuatan, biar dibilang kuat…. justru kalau perang diapun minta bantuan……… au….ah….gelap. garuda didadaku. dadaku utk warjager..hehehehehe

  80. Yang jadi pertanyaan besar adalah : Kenapa seorang pak moeldoko sampai harus teriak kencang2 KPK tidak boleh masuk!!

    Apakah benar krn takut ketauan korupsi? Atau memang ada sesuatu di tubuh kpk yg perlu diwaspadai?

    • Kalau tni takut ketahuan korupsi, ngapain pak morlfoko harus teriak2?
      Mending pakai cara yg lbh silent.

      Pak moeldoko seolah ingin menunjukan ke masyrakat, ada maling mo ngacak2.

  81. Kebenaran menurut kita belum tentu benar menurut Sang Pemilik Kebenaran…..
    Ya Alloh lindungilah Bumi Pertiwi kami dan jkgr ini dari para ular yg memberikan opini seolah-olah menunjukkan kebenaran…..

    Matursuwun sanget Bung GH, …

  82. haduh.
    kirain dari sumber resmi atau pernyataan dari departemen yg bersangkutan.
    rupa2 nya..
    haduh..
    semoga sehat selalu dan terus berkarya bung garuda hitam.
    salam NKRI

  83. Waduh, lagi-lagi komentar saya dijadikan artikel, & dikomentari sudah panjang begini? Saya tidak bisa menjawab semua komentar-komentar yang ada disini, tapi saya lihat komentar-komentarnya sangat kritis. Walaupun sebagian banyak berkomentar tanpa mengetahui permasalahan yang mereka komentari, sebagian lagi lebih berkomentar dengan emosi. Sebagian lagi berkomentar dengan begitu sinis kepada TNI, entah kontribusi apa yang sudah mereka berikan kepada TNI atau apa yang mereka sudah lakukan untuk keamanan negeri ini?Hanya bung Satrio yang saya lihat memberikan opininya dengan bijak.

    Baiklah sedikit saya tanggapi dengan bahasa yang paling sederhana. Benar, TNI tidak kebal hukum dan tidak ada satupun institusi yang ada di republik ini yang kebal hukum bahkan KPK sekalipun. Tetapi tentunya harus membedakan cara pandang jika membicarakan antara ranah militer dan sipil, apalagi jika berbicara masalah audit meng-audit. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memeriksa dan mengaudit kasus-kasus yang sifatnya individual terhadap tersangka korupsi tertentu. Atau kasus yang melibatkan beberapa individu tokoh yang juga membawa institusi dimana tokoh tersebut bertugas. Rekam jejak yang terjadi selama ini KPK selalu masuk melalui satu tersangka korupsi tertentu, dan kemudian melebarkannya dengan juga turut meng-audit institusi dimana tersangka tersebut berada. Tapi saat ini tidak ada satupun kasus yang menyeret petinggi TNI dalam permasalahan korupsi. Tidak ada satupun laporan baik dari BPK, atau lembaga negara lainnya yang menyatakan adanya transaksi mencurigakan di tubuh TNI. Lalu apa yang ingin diaudit? Apa motivasi dan tujuan dibalik rencana ini, ditengah permasalahan korupsi diberbagai lini bangsa ini yang tak juga dituntaskan oleh KPK?

    Satu poin penting yang harus disadari oleh KPK adalah dampak yang diakibatkan. Jika selama ini KPK hanya memeriksa individu tersangka, akibat yang terjadi hanya dirasakan oleh tersangka tersebut, ataupun jika harus mengaudit institusi dimana tersangka tersebut berada, dampaknya hanya dirasakan diinstitusi tersebut. Tetapi jika ingin membongkar proses pengadaan alutsista TNI dengan alasan transparansi, maka dampak yang terjadi adalah rahasia negara yang bisa dengan mudah diakses oleh kalangan sipil, yang efeknya bisa ke berbagai sistem pertahanan negara yang selama ini sudah dibangun dan dipertahankan. Tidak ada yang menjamin bahwa semua anggota KPK nantinya terbebas dari segala kepentingan, sedangkan yang dipertaruhkan adalah institusi TNI sebagai tonggak terakhir pertahanan NKRI. Apakah ada yang bisa mengukur atau adalah alat yang bisa mengukur kadar kedalaman rasa nasionalisme setiap anggota KPK tersebut kepada NKRI? Selain itu auditor yang selama ini meng-audit TNI biasanya juga orang-orang yang mengerti permasalahan militer, mengerti tata cara transaksi maupun proses pengadaan peralatan militer sesuai tingkat kriteria kerahasiaan alutsista yang ingin dibeli, diproduksi, ataupun masih dalam tahap penelitiannya, yang semua aktifitas ini memerlukan biaya, yang tentu saja berasal dari kas negara. Menjadi pertanyaan lainnya, apakah auditor KPK sudah memahami itu dan sudah memiliki kapabilitas terkait hal tersebut?

    Panglima TNI Moeldoko mengatakan dengan tegas bahwa KPK tidak bisa memeriksa proses pengadaan alat utama sistem persenjataan yang selama ini telah berjalan, karena proses pengadaan alutsista terkait dengan rahasia negara. Panglima menjelaskan bahwa bukan berarti TNI menutupi segala aktifitas keuangannya, tetapi memang ada sebagian aktifitas yang wajib untuk ditutupi. Selama ini proses pengadaan alutsista sudah terkawal dengan ketat, karena ada internal audit, yaitu Inspektorat, yang kemudian diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Panglima pun memastikan bahwa anggaran yang sudah diberikan oleh negara benar-benar sampai kepada posnya masing-masing. Jadi sangat tidak beralasan kalau KPK tiba-tiba ingin meng-audit proses pengadaan alutsista, hanya demi transparansi? Walaupun panglima Moeldoko mengatakan memberikan ijin KPK mengaudit hal-hal yang sifatnya tidak rahasia, tapi karena tujuan KPK adalah mengaudit proses pengadaan alutsista, ini menjadi pembahasan lagi tentang batasan-batasan tingkat kerahasiaannya?

    Sebelumnya memang Ketua BPK Rizal Djalil dalam sidang Paripurna DPR mengkritisi proses pembelian alutsista TNI, tetapi fokus kritik dari BPK tersebut bukan pada proses transaksinya, tetapi lebih kepada spesifikasi teknologi alutsista yang ingin dibeli. BPK menganggap bahwa alutsista yang sudah atau sedang dalam proses pembelian saat ini memiliki teknologi yang kurang mutakhir, padahal anggaran pertahanan sudah dinaikkan hingga tiga kali lipat sejak tahun 2007 hingga 2013. Salah satu contohnya adalah pembelian alutsista refurbish, seperti pesawat tempur F16 bekas pakai dari Amerika Serikat, dan beberapa proses pembelian alutsista lainnya. BPK mengatakan dengan keterbatasan anggaran pertahanan yang ada, seharusnya TNI lebih memfokuskan pengadaan alutsista sesuai dengan perkembangan teknologi, agar tidak menjadi beban dikemudian hari. BPK juga memberikan rekomendasi dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013, dalam memenuhi target MEF, BPK mendesak Pemerintah membenahi kembali proses pengadaan alutsista, dengan memperhatikan banyak hal, salah satunya seperti rentang maksimum operasional alutsista yang ingin dibeli.

    Diatas saya juga mengatakan bahwa TNI pada era Reformasi ini sangat berbeda dibandingkan pada masa Orde Baru dulu. Bahkan Presiden SBY pun sempat mengatakan bahwa TNI adalah institusi yang paling berhasil me-reformasi dirinya dengan baik. Setelah ditinggalkannya Dwi-fungsi ABRI, sejumlah keistimewaan yang dulu dimiliki TNI pada masa orde baru sebagian besar “dipreteli”. Semboyan “TNI kembali ke Barak” terus digaungkan, demi menciptakan TNI sebagai pasukan tempur yang profesional dan terbebas dari segala kepentingan. Harus diakui bahwa proses pengadaan alutsista pada masa orde baru dianggap oleh para petinggi ABRI pada masa itu sebagai proyek yang menggiurkan sebagai pintu untuk memperkaya diri. Akibat lemahnya Undang-Undang pada masa itu, para petinggi ABRI bisa saling “sikut-menyikut” untuk bisa mendapatkan proyek pembelian alutsista ABRI. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena permainan para makelar atau broker senjata. Siapa yang posisinya kuat saat itu, bisa menunjuk broker senjata dari negara asal alutsista yang ingin dibeli. Oknum petinggi ABRI dan broker senjata itulah yang mengotori proses pengadaan alutsista. Penggelembungan anggaran, pengurangan spesifikasi, pengurangan jumlah, atau bahkan kecanggihan teknologi alutsista yang ingin dibeli itupun bisa diakali.

    Perlu juga diketahui bahwa hampir semua negara besar terutama negara-negara produsen persenjataan, seperti Rusia, Inggris, German, maupun Amerika Serikat memiliki makelar atau broker-broker senjata. Yang paling sering melakukannya adalah para broker senjata dari Rusia atau dulu Uni Soviet. Para broker senjata ini sangat dirasakan kegunaan mereka di negara-negara yang dilanda konflik, yang juga menyeret banyak negara didalamnya. Contohnya saja Amerika Serikat dalam konflik Sudan yang mengakibatkan pecahnya negara Sudan menjadi Sudan dan Sudan Selatan, ada tiga aktor negara kuat yang bermain didalam konflik tersebut, yaitu Rusia, China dan Amerika Serikat disertai NATO. Ketika melihat Rusia dan China mulai memfokuskan perhatiannya ke negara-negara Afrika, Amerika Serikat khawatir Rusia dan China menancapkan hegemoninya dengan bantuan peralatan perang ke Pemerintah Sudan. Tentu saja, karena Sudan sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam berada didalam pengaruh Rusia atau China adalah suatu bencana bagi Amerika Serikat. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut adalah, AS memberikan bantuan peralatan perang kepada pemberontak melalui CIA dengan menggunakan tangan para broker senjata. Atau contoh terbaru, rencana Amerika Serikat yang ingin mempersenjatai para Pejuang Kurdi untuk menghadapi Militan ISIS, yang katanya melalui jalur CIA? Dalam sejarahnya AS adalah negara yang paling pintar membersihkan tangan mereka, bukan kebiasaan mereka langsung menerjunkan CIA dengan resiko besar dimasa depan. Sangat pasti AS akan menggunakan jalur lain dalam kasus ini.

    Lalu siapakah para makelar atau broker senjata ini? Umumnya hampir disemua negara memiliki irama yang sama, yaitu bisa dari kalangan sipil yang memiliki koneksi ke badan militer dan dunia internasional, bisa dari mantan petinggi militer suatu negara yang sudah pensiun, bisa dari atase pertahanan atau agen suatu negara yang berperan ganda, atau bisa juga dari mantan prajurit yang desersi. Dari manapun latar belakang para broker tersebut, umumnya mereka memiliki kesamaan, yaitu memiliki jaringan yang sangat kuat ke suatu negara atau negara produsen senjata yang ingin dituju.

    Kembali ke topik, setelah era reformasi dan dengan dijalankannya Reformasi ditubuh ABRI dengan kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), kemudian dengan digodok dan dikeluarkannya Undang-Undang tentang institusi TNI maupun undang-Undang pertahanan keamanan lainnya hingga kini, banyak hal yang diperbaiki, maupun dihilangkan jika itu tidak mendatangkan kebaikan bagi TNI. Salah satu yang diperbaiki adalah terkait proses pembelian dan pengadaan alutsista. Poin pentingnya adalah pengadaan alutsista ditekankan harus melalui G to G, (Pemerintah ke Pemerintah). Atau bisa juga pola B to G (pabrikan ke Pemerintah), kemudian diperkuat lagi dengan kebijakan bahwa pembelian alutsista, terutama alutsista dengan spesifikasi khusus harus disertai dengan Transfer Of Technology (ToT). Dengan kebijakan pembelian alutsista antar-pemerintah negara, menjadikan Kemenhan maupun TNI lebih leluasa melakukan negosiasi, baik dalam hal spesifikasi senjata, harga, kerjasama militer, atau memperkuat ikatan antar negara. Dengan adanya kebijakan ToT, menutupi kemungkinan masih adanya celah para broker nakal yang ingin mencari keuntungan dengan menggunakan petinggi TNI, karena masalah transfer teknologi persenjataan pastinya memerlukan riset tingkat tinggi, yang mau tidak mau harus berguru kepada “empu” pencipta senjatanya langsung. Selain beberapa kebijakan diatas, TNI juga memberlakukan internal audit yang sangat ketat dan berlapis, untuk memastikan tidak adanya oknum petinggi TNI yang mencoba-coba berbuat “nakal” dan mencari kesempatan didalam kesempitan. Pastinya institusi TNI mengakui bahwa masih banyak kekurangannya, tapi hingga kini TNI terus melakukan perbaikan di segala lini. Salah satu contoh keberhasilan dalam proses pengadaan alutsista tanpa melalui broker atau perantara adalah pembelian MBT Leopard dan Tank medium Marder. Rencana awalnya ingin membeli sekira 50 MBT Leopard dari Belanda, karena terganggu masalah politik, Mabes TNI langsung mengalihkannya ke Rheinmetall, Jerman, negara tempat asal MBT digdaya tersebut diproduksi. Walaupun melalui perundingan yang lumayan alot, akhirnya Kemenhan justru mendapatkan keuntungan. Dengan anggaran yang kurang lebih sama, TNI mampu memperoleh 130 MBT Leopard dan 50 tank Marder, bahkan proses pembelian ini juga disertai bonus ToT beberapa persen dan perjanjian kerjasama militer antara Indonesia-Jerman di masa depan. Proses pembelian alutsista yang “unik” ini dicurigai oleh sejumlah negara yang berkeyakinan antara Indonesia-Jerman pasti ada sesuatu perjanjian yang kuat dibelakang hal tersebut, karena pemerintahan PM Angela Merkel dikenal ketat dalam melepaskan peralatan perang mereka, apalagi untuk negara-negara dunia ketiga.

    Kita juga bisa melihat, bahwa proses audit pengadaan alutsista di negara-negara seperti Rusia, China, Amerika Serikat, dll, juga dilakukan dengan sangat ketat. Bahkan di China, tidak peduli sebanyak apapun tanda bintang di bahu seorang Jenderal, jika diketahui bahwa Jenderal tersebut melakukan tindakan korupsi, maka hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati. Perlu diketahui juga, jangan beranggapan bahwa pembelian alutsista seperti membeli keperluan sembako di toko kelontong, yang jika sudah dibeli tinggal langsung “ditenteng” pulang. Kemudian ketika sampai dirumah ketika diperiksa ternyata bawang merahnya tidak ada, atau cabe merah ternyata yang dibeli cabe rawit, kemudian karena hal tersebut langsung menuduh si pembeli melakukan korupsi, begitu?? Pembelian alutsista tidaklah sesederhana contoh diatas. Karena harus mempertimbangkan banyak hal, seperti geopolitik, potensi ancaman, ruang, waktu, politik, dll. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara merupakan barometer keamanan di kawasan ini. Terkait pertahanan keamanan, apapun yang dilakukan Indonesia selalu menjadi sorotan utama negara-negara sekitar bahkan diluar kawasan. Tidak sedikit negara-negara sekitar kawasan yang begitu paranoid kepada Indonesia. Misalnya saja saat Presiden SBY mengatakan ketertarikannya pada kapal Selam kelas Kilo dari Rusia dalam sebuah pameran pertahanan, tidak butuh waktu lama banyak media dan pemerhati pertahanan internasional yang mengatakan bahwa Indonesia akan membeli kapal selam kilo Class. Tidak kurang dari Pemerintah maupun parlemen Jepang mempertanyakan saat itu kebenaran niat Indonesia membeli kapal selam kilo Class. Maksud dan tujuannya apa? Karena Jepang menganggap Indonesia tidak memiliki musuh, kenapa harus membeli alutsista begitu canggih?

    Karena rasa tanggung jawab dan kewajiban Indonesia terhadap kawasan inilah yang menjadikan Indonesia begitu hati-hati dalam proses pengadaan alutsista, demi mencegah terjadinya perlombaan senjata di kawasan Asia Pasifik. Bahasa tidak langsungnya Indonesia terpaksa harus “sembunyi-sembunyi” untuk pembelian alutsista strategis demi penjaga perasaan negara-negara sekitar. Selain demi keamanan pertahanan NKRI sendiri, karena alasan diatas juga, maka pembelian alutsista strategis tidak bisa dibuka untuk umum. Ada skala prioritas yang harus diperhatikan. Tapi bukan berarti dengan ini Indonesia tidak bisa tegas. Kita ambil contoh dalam pengadaan rudal Yakhont dari Rusia. Karena melihat malaysia yang terus “ngeyel” dan “mbalelo” terkait masalah Ambalat dan Karang Unarang, Indonesia akhirnya melakukan uji coba “petasan” yang hanya berjarak sekian mil dari wilayah perairan Malaysia. Efek gentar dari aktifitas tersebut bukan hanya membuat mata Pemerintah malaysia melotot terkejut, tapi juga membuat negara paranoid lainnya bertanya-tanya? Lha, sejak kapan Indonesia beli Yakhont? Kapan tuh sampainya? Berapa jumlah yang dibeli? Dan banyak pertanyaan lainnya. Hingga kini sebagian besar negara disekitar kawasan meyakini bahwa Indonesia setidaknya memiliki 20 sampai dengan 30 rudal Yakhont. Padahal sampai saat ini juga tidak ada klarifikasi sama sekali dari Pemerintah RI. Bisa saja Pemerintah tidak melanjutkan atau menggantinya dengan dengan tipe lain, karena saat itu Pemerintah kita mengatakan hanya sekadar “uji coba”?.

    Terkait masalah transparansi di Institusi TNI, apa yang bisa dilakukan KPK? Belajar dari pengalaman yang sudah ada, yang melakukan korupsi biasanya bukanlah Institusinya, tetapi lebih kepada oknumnya. Oleh karena itu seharusnya KPK meng-audit para petinggi TNI terutama yang berada di posisi strategis. Apakah ada transaksi yang mencurigakan? Apakah ada unsur memperkaya diri? Apakah ada Jenderal yang memiliki kekayaan diluar batas kewajaran? Dan lain sebagainya. Kalau Panglima TNI Moeldoko sudah menjanjikan Zona Integritas di institusi TNI untuk mencegah bawahannya melakukan korupsi, KPK tinggal melihat sejauh apa budaya integritas sudah terbangun. Tetapi kalau fokus audit KPK adalah alutsista yang sudah, sedang, akan, dibeli TNI ingin di audit, ini perlu menjadi pertanyaan besar. Maksud dari rencana tersebut apa? Di TNI, setiap tingkatan struktur komando diberikan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seorang komandan peleton diberikan tugas sesuai dengan kapasitasnya, seorang Jenderal bintang dua memiliki tugas sesuai kapasitasnya, begitu seterusnya ke atas. Artinya apa? menjelaskan bahwa KPK seharusnya juga bertindak sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan kewenangannya sebagai institusi negara. Jangan sampai melabrak apa-apa yang bukan menjadi kewenangannya. Ingat! Hukum memang harus ditegakkan, tetapi semua hukum yang ditegakkan harus dilandaskan kepada keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Akhir kata, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Luasnya negara ini hampir sama dengan gabungan seluruh negara-negara Eropa. Luasnya lautan NKRI sama dengan luasnya negara Amerika Serikat dari Timur hingga Barat. Sudah 69 tahun Merdeka, tapi hingga kini negara kita belum juga bisa memperkokoh kekuatan tempur NKRI selain hanya sebatas tambal sulam. Malu, harus kita katakan kita harus malu, sebagai sebuah bangsa yang diberikan karunia begitu besar oleh Tuhan. Setelah 15 tahun TNI tidak pernah dipersenjatai dengan layak dan beradab, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono walaupun dengan tertatih-tatih sudah memulainya. Memperkuat kembali NKRI walaupun masih jauh dari kata sempurna. Sedangkan ancaman terhadap keutuhan NKRI ke depan begitu besar. Jangan mempertaruhkan NKRI dengan apapun. Jadikan keutuhan NKRI adalah tujuan akhir, absolut berbangsa kita. Tapi ironisnya saat Ini ada upaya-upaya sebagian golongan yang menjadi antek-antek asing untuk kembali memperlemah NKRI, membuyarkan konsentrasi kita. Memperlemah rasa percaya diri kita. Semoga KPK bersih dari unsur-unsur tersebut, dan bekerja benar-benar berdasarkan rasa kecintaannya kepada NKRI. Tolong dukung terus renstra MEF 1, MEF II, hingga MEF III, agar bangsa kita kembali berjaya dan bermartabat.

    Salam NKRI…

    • mantab om…

      berarti pernyataan ane di nomor 82 ada benarnya ga om?

      Pak moeldoko teriak karena “merasa akan dirampok/dilucuti” oleh pihak tertentu..

      kalo mmg tni ketakutan ketahuan korupsi, buat apa pak moeldoko harus teriak2 mencari perhatian, mending dengan cara yang lebih senyap.

      • Benar, TNI sudah melihat adanya anasir-anasir itu. Ada upaya memanfaatkan KPK oleh sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu. Salah satunya ini. Tapi masalahnya pihak2 tersebut juga merupakan tokoh-tokoh kuat di Republik ini. Jadi repot kan?

  84. Sebaiknya beli sistem pertahan udara s400 dan rudal jelajah anti kapal, gak perlu yang lain hanya habisisin modal, setelah itu kumpulkan ahli untuk bikin alutsista sendiri. Baru kita bisa berahasia. Tak mungkin kita berahasia kalau masih beli dari asing, itu namanya bego pak penguasa,,,,!!!!

  85. saya bangga sama TNI, namun tetap dong mesti di audit barangkali ada segelintir oknum yang cari keuntungan pribadi.

    kalau mmg TNI bersih kenapa takut ?
    yg penting penyidikan kpk tsb harus berintegritas dan bertanggung jawab.. senjata apa saja yg boleh dibuka ke publik mana yg di rahasiakan (ghoib).
    takutnya senjata ghoib tsb di preteli atau bahkan lenyap oleh oknum nakal tsb. iyakan

  86. NKRI adalah amanah,… jalankan Pancasila & UUD’45,… seharusnya kpk tdk mengaudit institusi kemenhan, klo diduga korupsi monggo tp bkn tuk dipublis,… pembelian alutsista dr SDA laut dan Tambang saja sdh bs kt penuhi pa lagi subsidi BBM telah dicabut,… kita bs swasembada alutsista lalu ekonomi secara otomatis,…

  87. nanggapin nya g perlu tegang2 amat deh ky nya..sampe meleber kmn2..KPK jg warga negara NKRI x yg jg akan menjaga rahasia negara…di bntuk nya pake seleksi panjang dan terbuka..knapa harus d curigai..niatan nya cm kulonuwun masuk..KPK bukan tim audit.ga urusan sm itu.apalagi smpe membeberkan rahasia negara.itu malah jd anggapan nyeleneh.jika ada indikasi penyalah gunaan keuangan di stulah KPK bergerak.dan klau ad bagian yg tdk boleh tersentuh kan KPK tgl lapor presiden selaku PANGTI .selesai perkara.

    • Biarin KPK kerja juga, tapi gak usah publish cukup pejabat2 tertentu yg tau, dan penindakannya juga lebih bersifat intern. Yg penting niat penegakan hukumnya yg tegas jgn pake bargain segala, itu yg bikin kacau sistem hukum kita..

  88. Disini Kita bantuin dengan komen2 yg bikin bingung yg baca.. xixixixixi..

  89. Sekali lagi sebaiknya KPK mengkaji ulang rencana audit ditubuh TNI, demi kebaikan bangsa kita…”
    Hati-hati, mngkn ada strategi asing dg nyogok org dlm dg alasan audit ini itu terkait korupsi

 Leave a Reply