Agu 152014
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) siang.

Berbeda dengan Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya, menurut Presiden SBY, Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2015 disusun oleh pemerintahan yang mengemban amanah saat ini, untuk dilaksanakan oleh pemerintah baru hasil Pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, penyusunan anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) dalam RAPBN 2015 masih bersifat baseline, yang substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap, langkah ini dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah baru, untuk melaksanakan program-program kerja yang direncanakan,” kata Presiden SBY dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Pramono Anung Wibowo itu.

Setelah tanggal 20 Oktober mendatang, Presiden SBY meyakini, pemerintah baru akan memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk memperbaiki anggaran dan memasukkan berbagai program yang akan dilaksanakan 5 tahun mendatang.

Berkekuatan Rp2.019,9 triliun 

Menurut Presiden SBY menyampaikan, ada sejumlah asumsi dasar ekonomi makroyang menjadi landasan bagi penyusunan arah program kerja dan kebijakan di tahun 2015 mendatang, yaitu:

Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diharapkan mencapai 5,6 persen.

Kedua, asumsi inflasi pada tahun 2015 dijaga pada kisaran 4,4 persen.

Ketiga, nilai tukar Rupiah dalam tahun 2015 diperkirakan akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp11.900 per dolar Amerika Serikat.

Keempat, berkaitan dengan asumsi suku bunga. Dengan mempertimbangkan agar Surat Utang Negara tetap memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor dan juga memperhitungkan risiko peningkatan suku bunga di Amerika Serikat, maka rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, diasumsikan pada tingkat 6,2 persen.

Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indone-sia diperkirakan sebesar 105 dollar AS per barel.

Keenam, lifting minyak mentah diperkirakan dapat meningkat secara bertahap mencapai sekitar 845 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Tujuh K/L

Presiden SBY menyampaikan, secara garis besar postur RAPBN 2015 adalah: total pendapatan negara Rp1.762,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.370,8 triliun, PNBP  Rp388,0 triliun dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp2.019,9 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat  Rp1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun.

“Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” kata SBY.

Menurut Presiden, terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) yang akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar di atas Rp40 triliun pada RAPBN 2015 itu, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan.

Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp67,2 triliun serta Kementerian Agama sebesar Rp50,5 triliun, kata Presiden, akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan. “Strategi tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, sekali-gus memanfaatkan potensi demografi Indonesia yang produktif,” ujarnya.

Adapun alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp47,4 triliun, menurut Presiden, diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan, antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar, sehingga memenuhi standar pelayanan Kesehatan Primer sebanyak 70 puskesmas; pemberian bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.715 puskesmas; penyaluran anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait BPJS kesehatan; serta peningkatan persentase jumlah bayi usia 0-11 bulan yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 91 persen.

Di bidang pertahanan, dialokasikan dana untuk anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp95,0 triliun. Alokasi dana ini antara lain digunakan untuk melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan (Minimum Essential Forces/MEF), meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya.

Di samping pertahanan negara, alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi prioritas yaitu sebesar Rp47,2 triliun. “Alokasi anggaran Polri yang terus meningkat, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,” terang Presiden SBY seraya menyebutkan,  Pemerintah juga memandang perlu untuk mempertahankan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 582, yang dilaksanakan dengan menambah jumlah personil Polri.

Dua kementerian yang sangat berperan di bidang pemba-ngunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum, yang dialokasikan dana sebesar Rp74,2 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp44,6 triliun.

Presiden menyebutkan, dengan adanya pengembangan infrastruktur sebagai faktor utama, diharapkan biaya logistik akan menurun dari 25,2 persen terhadap PDB pada tahun 2013 menjadi 23,6 persen dari PDB pada tahun 2015.

Di samping konektivitas nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, juga mengemban tugas pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih serta pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang sekitar 22 kilometer.

Sementara itu, pada tahun 2015 mendatang, melalui Kementerian Perhubungan direncanakan akan dibangun 5 bandar udara baru dan mengembangkan serta merehabilitasi 51 bandar udara.

Selain tujuh Kementerian Negara dan Lembaga  yang mendapat alokasi anggaran yang dominan, terdapat sejumlah Kementerian Negara dan Lembaga yang memperoleh pagu alokasi anggaran di atas Rp10,0 triliun, termasuk Kementerian Pertanian sebesar Rp15,8 triliun yang direncanakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Adapun anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015, menurut Presiden SBY, dialokasikan sebesar  Rp433,5 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp70,0 triliun. (setkab.go.id)

================================================================================================

Masih Terjadi ‘Kongkalikong’ Anggaran, Presiden Minta BPK Perkuat Pengawasan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, perencanaan anggaran dan pembangunan menghadapi beberapa tantangan. Untuk itu, Presiden berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah, terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah.

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) siang, Presiden SBY mengemukakan, tantangan perencanaan anggaran dan pembangunan yang dihadapi pemerintah, di antaranya adalah pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu.

Untuk memenuhi amanat penyelenggaraan negara sesuai UUD 1945, Presiden berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu, kecuali yang sudah diamanatkan di UUD 1945, seperti  dana pendidikan 20 persen dari dana APBN dan APBD.

“Langkah yang mungkin dapat dilakukan terkait pengkaplingan tersebut adalah harmonisasi peraturan perundangan, terutama yang terkait dengan aturan penganggaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terbatasnya ruang gerak fiskal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan,” kata SBY dalam Rapat Paripurna DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketuanya Pramono Anung Wibowo itu.

Presiden juga menyampaikan, bahwa kebijakan penganggaran juga menghadapi per-soalan political acceptance atau penerimaan dan dukungan secara politik, terhadap kebijakan yang sensitif dan kurang populer seperti pengalihan subsidi BBM dan listrik kepada subsidi untuk penduduk miskin.

Ia menyebutkan, belanja subsidi misalnya, dalam sepuluh tahun terakhir ini, pemerintah terus berupaya untuk membuat subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan tak melebihi kepantasan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik beberapa kali.

“Pemerintah mengalihkan sebagian alokasi subsidi BBM dan listrik tersebut kepada subsidi untuk rakyat miskin dan layanan kesehatan. Tahun 2013 lalu pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi dan tahun 2014 ini pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik,” papar SBY.

Namun Presiden menyadari bahwa kebijakan tersebut tidak populer. Ia juga merasakan perlawanan politik yang tidak kecil, terhadap kebijakan ini. Ke depan, lanjut Presiden, diperlukan kesepahaman bersama dari pemerintah dan legislatif, untuk melakukan langkah dan upaya bersama agar subsidi kita benar-benar tepat sasaran, dan jumlahnya tidak melebihi kepatutannya. “Langkah bersama seperti itu sangat penting bagi kesinambungan pembiayaan pembangunan di masa mendatang,” paparnya.

Presiden SBY juga menyebutkan, kebijakan penganggaran juga menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal. Proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib masih relatif tinggi. Untuk itulah, kata SBY, perlu upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam mengatasi tantangan pembangunan.

“Prioritas anggaran selayaknya mengedepankan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi pendanaan bagi program yang kurang tepat sasaran,” jelas Presiden.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah.

Presiden meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan KPK, secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran, termasuk korupsi. Ia menyebutkan, dari tahun ke tahun masih dijumpai “kongkalikong” antara oknum pemerintah dan parlemen, pusat dan daerah,  dalam penggunaan anggaran yang merugikan negara. (setkab.go.id)

Bagikan:

  64 Responses to “RAPBN 2015, Rp 2.019 Triliun, 7 Kementerian Anggaran Terbesar”

  1.  

    Pertamax…kayanya

  2.  

    ……..”bidang pertahanan, dialokasikan dana untuk anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp95,0 triliun. Alokasi dana ini antara lain digunakan untuk melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan (Minimum Essential Forces/MEF), meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya“…….

    •  

      bung gue, anggaran Rp 95,0 triliun itu sudah termaksud belanja rutin apa belum yh..?

      •  

        iya bung termasuk gaji dan tunjangan.
        Misal pada th 2013 tahun keempat renstra kemhan 2010 2014
        Alokasi anggaran kemhan dan TNI 2013 sebesar sekitar 89,9 trilyun.
        Rinciannya :
        gaji dan tunjangan : sekitar 37 trilyun
        Sisanya dikelola kemhan dan TNI : sekitar 47, 9 trilyun
        Rincian dari 47,9 trilyun :
        1. Kemhan = sekitar 27,5 trilyun
        2. Mabes TNI = sekitar 5,4 trilyun
        3. TNI AD = sekitar 8,2 trilyun
        4. TNI AL = sekitar 4,9 trilyun
        5. TNI AU = sekitar 6,5 trilyun

        Tapi ada yg khusus lgs masuk ke dana on top. Salam

    •  

      setelah dikurangi untuk anggaran operational, sisanya mau dibeliin apa aja bung?

    •  

      …….. “Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah.

      Presiden meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan KPK, secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran, termasuk korupsi. Ia menyebutkan, dari tahun ke tahun masih dijumpai “kongkalikong” antara oknum pemerintah dan parlemen, pusat dan daerah, dalam penggunaan anggaran yang merugikan negara’……………………

      •  

        Jangan dilupakan..PPATK [Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan}..sebagai Forensik Aliran Uang dan Perbankan..Lembaga Negara yang hidungnya sangat Tajam..dimanapun ada bau Uang Korupsi pasti mereka tahu..

  3.  

    2

  4.  

    Mantap…..

  5.  

    Gas 3 kilo :mrgreen:

  6.  

    Belanja pertahanan naik..Su35 .

  7.  

    MANTAB…….

  8.  

    Mantep..

  9.  

    untuk program MEF tahap 2 aman n trus berlanjut….

  10.  

    masuk 10 besar

  11.  

    katanya 2% dari PDB kok cuman segitu

  12.  

    Asal jangan di kurupsi insak alloh mef berlanjut

  13.  

    Polri dapat 47,2 trilyun. (Tanpa alutsista) untuk operasional dan maintenance
    TNI dapat 95 trilyun. Untuk operasional dan maintenance kira-kira 50 trilyun, dan sisanya 45 trilyun adalah perkiraan proyeksi dana MEF II. Atau setara 3,8 billion U$ buat program MEF II. Kira-kira dapat apa aja ya?

  14.  

    lanjut

  15.  

    ke – 6

  16.  

    absen dulu

  17.  

    Mantab dah……Lanjutkan….!!!

  18.  

    TNI dapet 95 triliun dibagi 3 matra,Polri dapet 47,2 triliun tapi ngurus SKCK, surat kehilangan, lapor kehilangan anggota keluarga masih BAYAR semua..belum SAMSAT nya. kalo dikritik katanya itu hanya oknum. POL-pole ngapuSI

  19.  

    alhamdulillh MEF lanjut terus..

  20.  

    Secara perbandingan Polri lebih besar daripada kemenhan, TNI AU, AD dan AL … Koq bisa ya ???

  21.  

    nombok 257,6 t, berharap bensin ga naik, huft..

  22.  

    mantap!!

  23.  

    Wow luar biasa anggaran pertahanan naik berharap – harap beli jet tempur kelas heavy fighter jangan medium mulu 😀

  24.  

    anggaran polri terlalu besar..itulah yg bikin para oknum tni pada iri…

  25.  

    Lanjutkan pembelian jet tempur sukhoi..terutama SU-35BM..bravo TNI..NKRI HARGA MATI…

  26.  

    saatnya borong alutsista lagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. lontong lontong lontong….. sukhoi 35 siap mendarat…….. 86 masuk………

  27.  

    Maaf bukannya mengecilkan peran polri tpi kok anggaran bt polri hampir 1/2 dri anggaran TNI padahal setahu saya polri bisa mendapatkan pemasukan sendiri misalnya saja dari pembuatan sim dll…mohon pencerahaan para sesepuh ada tau gak rincian alokasi dana nya polri utk apa saja?

  28.  

    mudahan asumsi APBN 2015 tercapai jika tidak tercapak harus retargetting bakal ada pemotongan anggaran karena ada ratusan instrumen yang harus dimontrol (monitor dan kontrol) agar asumsi apbn 2015 tercAPAI

  29.  

    Jiah BPK tingkatkan pengawaaan atau tingkatkan ketebalN amplop hehehe.. jadi ingat kawan eks bpk setiap akan audit sudah dihadang dgn segudang fasilitas.. emang kucing bodo lihat ikan gk dimakan.

  30.  

    Harus ada yg kasih pencerahan, kenapa anggaran polri lebih gede dari tni ??
    “Uang samping” jg bnyk tp kinerja pas-pasan.

  31.  

    Ngumpet d mana ya coment q yg tadi 🙁

  32.  

    Anggaran Kementerian Pertahanan 2014-2015 sebesar Rp95,0 triliun

    Contoh alokasi anggaran kemhan dan TNI 2013-2014 sebesar sekitar 89,9 trilyun.
    Rinciannya :
    gaji dan tunjangan : sekitar 37 trilyun
    Sisanya dikelola kemhan dan TNI : sekitar 47, 9 trilyun
    Rincian dari 47,9 trilyun :
    1. Kemhan = sekitar 27,5 trilyun
    2. Mabes TNI = sekitar 5,4 trilyun
    3. TNI AD = sekitar 8,2 trilyun
    4. TNI AL = sekitar 4,9 trilyun
    5. TNI AU = sekitar 6,5 trilyun
    kenapa AL slalu yg terkecil harusnya yg terbesar, AD trus yg di anak emaskan

  33.  

    curahan hati prajurit… :mrgreen:

  34.  

    pngabdian prajurit bgi negara dgn tnpa pamrih itu sgt mulia bang… 😀 jd jgn kuatir
    patut brbngga hati sbgai prajurit saptamarga yg mmgang teguh sumpah prajurit. 😀

  35.  

    HAHAHAHA…. :mrgreen:

    alus…tp dalem bgt sndiranny

  36.  

    Semoga sebanding dengan resiko tugas yg diemban dan semakin sejahtera kehidupannya. Amin. Bayangkan sumpahnya? Adahkah instasi di negeri ini sepertinya? Emang suatu pilihan, tetapi sepantasnya kehidupannya harus layak mulai dari level yang terendah. Apakah kita iri klo mereka hidup dengan standar layak? Saya yakin kita semua mengatakan TIDAK asal dikelola dengan benar. Mohon maaf jika salah kata. Moga sehat2 semua. Salam NKRI

  37.  

    Anggaran tiap kementrian melimpah.
    Kita tinggal menunggu realisasinya bagi kesejahteraan masyarakat termasuk menunggu nama-nama yang ketauan korupsi.

    #hidup indonesia

  38.  

    anggaran untuk subsidi energi hampir mencapai angka 400 triliun, dana sebesar itu gagal dikelola dengan baik oleh pemerintah, alih2 untuk kesejahteraan rakyat kecil eh malah dinikmati juga oleh kalangan atas. bung coba cek spbu sekitar berapa banyak kendaraan yang tak layak isi bbm subsidi ngantri isi bbm subsidi.
    jika saja pemerintah mengalihkan subsidi dengan besaran 300 triliun ke program kerja nyata langsung ke masyarakat kecil saya yakin dana 300 t itu lebih bermanfaat. sisanya 100 t bisa kita gunakan untuk alutsista tni, bayangkan apa yang bakal kita dapat dengan dana 100 t bung, bukan hanya alutsista yang kita dapat tapi juga harga diri bangsa.. MERDEKA!!!

 Leave a Reply