Jan 272017
 

Wacana Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang mengatakan, TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan pada 2017, mendapat kritikan dari anggota Komisi IV DPR RI.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, di Jakarta, Kamis, menilai rencana TNI membentuk SP3T seharusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga itu.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, Kritisi rencana TNI membantuk SP3T

Ini penting menurut dia sekalipun TNI menyatakan diri berhasil mengawal swasembada pertanian, yang nota bene sebetulnya program Kementerian Pertanian dengan bukti Indonesia tidak impor beras lagi pada 2016.

Ono mengatakan, jajaran bintara pembina desa di semua Komando Rayon Militer memiliki data di bidang pertanian ini secara lengkap.

Saat Indonesia belum memiliki sistem pendataan masalah-masalah pertanian maka kesertaan TNI di bidang itu dia nilai baik. Namun apabila sistem sudah terbangun maka TNI harus kembali fokus pada tugas pokok dan fungsinya.

“Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah,” kata dia.

Tema swasembada pertanian ini juga yang mengisi ruang-ruang pamer dan materi pembekalan pada Rapat Pimpinan TNI 2017. Mesin-mesin pertanian, bibit-bibit, dan sistem produksi serta mekanisasi pertanian hadir di satu tenda raksasa di Rapat Pimpinan TNI 2017 itu.

Indonesia pernah mendapat penghargaan swasembada pangan dari FAO pada 1988 tanpa melibatkan TNI secara langsung dan masif seperti saat ini. Saat itu, Presiden Soeharto menerima penghargaan itu di Kantor Pusat FAO, di Roma, Italia.

Terkait rencana pembentukan Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu oleh Markas Besar TNI, menurut Ono Surono, Komisi IV DPR RI akan berencana mengundang pihak TNI dalam rangka meminta data keberhasilan kemitraan TNI dengan Kementerian Pertanian di bidang pertanian.

Sumber : antaranews.com

jakartagreater.com

  17 Responses to “Rencana TNI Membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) menuai Kritik DPR”

  1.  

    jumatan dlu.. komentar nya nanti…

  2.  

    semoga semua petani Indonesia bisa sejahtera .

  3.  

    ohhh jadi indonesia tidak impor beras yaa sejak mulai 2016 yaaaa, pencapaian yg sangat bagussss. ini yg ngomong sekelas anggota DPR loh, klo yg nyebar isu indonesia impor pacul siapa yaaa ko gk ada yg bisa pertangungjawabkan omongannya

  4.  

    Ketahuan tuh si nono kalau g pro rakayat..

  5.  

    mmmm
    bimbingan masyarakat juga masuk ke sektor pertanian
    tapi jika sampai membentuk lembaga SP3T sudah tumpang tindih dengan kementerian pertanian.
    ada Dana tambahan yg musti dianggarkan yg bukan bidang TNI.
    Saya harap TNI fokus ke pertahanan negara.
    Saya anggap rencana ini sebagai kritik ke kementrian pertanian yg belum maksimal bekerja terutama pelayanan dan penyediaan bibit, pupuk, dan pembelian gabah petani di saat panen raya.

    sebaiknya jangan deh,, bukannya reformasi TNI salah satunya pelepasan bisnis2 TNI!
    benar ketahanan pangan bagian dari menjaga kedaulatan. tapi sudah ada lembaga yg mengurusi itu.

  6.  

    sampai sampai TNI harus turun tangan, ada apa gerangan

  7.  

    Sentra Pelayanan Petani Terpadu.

    Kalau saya tidak salah tangkap artinya :

    Pusat dimana petani dilayani kebutuhannya baik kebutuhan benih, pupuk, mesin pertanian dan juga penjualannya.

    Ini mungkin semacam koperasi ya ?

    Petani dapat benih untuk ditanam, biayanya dicatat sebagai hutang / pinjaman petani.

    Petani mendapat pupuk untuk memupuk tanaman, biayanya dicatat sebagai hutang / pinjaman petani.

    Petani mendapat obat anti hama, biayanya dicatat sebagai hutang / pinjaman petani.

    Petani mendapat mesin seperti traktor dan alat semprot, biayanya dicatat sebagai hutang / pinjaman petani.

    Keberhasilan panen dan mutu tanaman dimonitor oleh TNI.

    Lalu saat panen, petani wajib mengumpulkan hasil panennya dan dijual ke TNI. Sesudah dihitung berapa ton dihasilkan dan bagaimana mutu hasil panennya baru dihitung berapa rupiah harga panenan tersebut. Lalu sesudah dikurangi berapa hutang petani itu maka laba bersih sisanya dibawa pulang oleh petani.

    Bagaimana jika panen gagal karena banjir atau sebab lain ? ya sudah sama-sama rugi. TNI rugi, petani juga rugi. Artinya petani tetap harus bayar hutangnya namun mungkin dapat keringanan pembayaran.

    Namun jika panen berhasil, petani mendapat harga yg lebih tinggi dari tengkulak, TNI dapat harga bahan pangan yang lebih murah dari supplier.

    Ketersediaan logistik pangan TNI jadi terjamin, TNI juga bisa supply ke Bulog.

    •  

      sangat nancep benar ulasannya bung diego, memang kinerja kementrian pertanian gak maksimal,
      kurang bisa menstabilkan harga panen pangan dan masalah kelangkaan pupuk oleh para penimbun.

      jgan samakan ini dgn dwifungsi tni jaman orba (media luar negeri banyak yg menyamakannya)
      menjaga stabilitas ketahanan pangan bukannya menjaga stabilitas ketahanan singgasana tahta sang raja yg malah akhirnya mulai saling mengincar singgasana tahta sang raja yg mulai sepuh.

    •  

      akhirnya akan jadi bisnis TNI bung TN!!
      saya cenderung mengharapkan pangan diserahkan ke harga pasar.
      evaluasi mendalam pada ketersediaan bibit dan pupuk.
      sering pemberitaan mengabarkan kekosongan stok ini.
      petani mampu kok membeli bibit dan pupuk.. apalagi ada subsidi.

      untuk kelebihan gabah,, dan harga menjadi turun..
      diserahkan pada petani untuk mengaturnya,, disimpan di lumbung dulu silakan di jual silakan..

      masuk ke TNI,, saya pikir kesulitannya dulu. Jika TNI ikut mengelola bidang ini,,,
      TNI masuk bisnis pupuk
      TNI masuk bisnis bibit
      TNI masuk bisnis logistik pangan…
      saya mengingatkan kembali,, Dunia militer berbeda dengan sipil..
      saya petani juga kok,, membayangkan nego gabah dg TNI saya segan.. jika tak mau dibilang takut ha ha

  8.  

    kurang kerjaan.gak habis pikir.luuucuuu…

  9.  

    Jd kemana aja DPR selama ini? Giliran TNI membuat inisiatif lgsg dicurigai. Bagus jg programnya wujud TNI bagian dr rakyat, dmn2 ada bencana TNI turun tangan beserta Basarnas.

  10.  

    Bagus itu, asal ga kayak di Venezuela….

  11.  

    Memang itukan wewenang DEPTAN, tapi kok gak maksimal kinerjanya. Pupuk sering langka, Pupuk Subsidi diJual mahal dgn merubah Karung, pupuk palsu, dan permainan harga panen. Apa2 di lepas bebas kepasar tanpa pengawasan ketat, yang untung tetap tengkulak petani buntung.