Mar 182015
 
TNI AL

TNI AL

Jakarta – Panglima TNI Jenderal Moeldoko berencana melakukan reorganisasi TNI yang disampaikan langsung pada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Dalam rapat tersebut, poin yang disepakati adalah adanya jabatan Wakil Panglima TNI di tubuh TNI. Diharapkan Wakil Panglima TNI bisa berperan penuh jika Panglima TNI berhalangan.

“Organisasi TNI adalah organisasi yang sifatnya penggunaan, bukan pembinaan sehingga diharapkan Wakil Panglima TNI itu kalau tak ada Panglima, bisa bertindak,” kata Moeldoko di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Selanjutnya, jelas Moeldoko, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoops AU), nantinya akan menjadi Pangkoops I, II, dan III. Sedangkan, Komando Armada akan menjadi Komando Armada Barat, Timur, dan Tengah.

Selain itu, ada juga penambahan divisi Kostrad yang menjadi Divisi Kostrad I, II dan III.

“Wilayah tengah laut bisa di Makassar, udaranya bisa di Sorong”.

Moeldoko menjelaskan, alasan reorganisasi tersebut karena sifat TNI yang dinamis. TNI harus menghadapi perkembangan lingkungan.

“Organisasi itu sifatnya dinamis. Mesti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan yang stratejik. Kemudian dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan tindakan. Ketiga di aspek manajemen, kontrol dan kendalinya bagaimana. Keempat bagaimana dengan anggaran, kalau bagus akan kita sesuaikan,” jelas Moeldoko.

Presiden Joko Widodo meminta reorganiasi ini diberlakukan bertahap hingga 2019. “Presiden tadi memberi arahan, selesai, tuntas, pemantapan organisasinya lima tahun, 2019,” ujar Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Andi mengatakan, reorganiasi TNI sebenarnya sudah ada sejak era Presiden SBY. Presiden Jokowi meminta untuk lebih ditelaah dan disiapkan Perpres-nya.

“Lalu dibuat tahapan implementasi organisasi sampai 2019, terutama dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran sampai 2019. Jadi kalau sekarang kan anggarannya 0,96 persen dari PDB, itu kan sudah Rp 102 T, dibuat proyeksinya,” jelas Andi.

“Kalau nanti pertumbuhan ekonomi 6 persen anggarannya berapa, nanti pertumbuhan ekonomi 7 persen anggarannya berapa disesuaikan dengan implementasi organisasi TNI,” lanjutnya.

Terkait usulan Jenderal Moeldoko soal wakil panglima, Andi menjelaskan bahwa hal itu diperlukan ketika panglima sedang bertugas ke luar negeri. Sehingga diperlukan fungsi komando untuk menggantikan panglima TNI. (Detik.com).

Bagikan Artikel :

  15 Responses to “Reorganisasi TNI Bertahap Hingga 2019”

  1. pertamax

    • Lah kan sudah dibilang dr era pak SBY diberitanya pak jokkowi meminta ditelaah lg… Disusuaikan anggaran.

    • Ini nih paragrafnya :

      Andi mengatakan, reorganiasi TNI sebenarnya sudah ada sejak era Presiden SBY. Presiden Jokowi meminta untuk lebih ditelaah dan disiapkan Perpres-nya.

      😀

      *daripada ditoyor-toyor, lebih baik ditunjukkan kesalahannya.

      • Sorry, salah code…. 😀

        Andi mengatakan, reorganiasi TNI sebenarnya sudah ada sejak era Presiden SBY. Presiden Jokowi meminta untuk lebih ditelaah dan disiapkan Perpres-nya.

  2. Nomero uno. Pertamax lagi

  3. ket mau q kebagian no telu ae, truskan pak moel

  4. wujudkan Anggaran 200 T atau lebih, untuk satu tahun anggaran …….. !!!

  5. nyimak

  6. Mudah mudahan reorganization bukan berarti penambahan jumlah total pasukan yang berakhir dengan 80% penggunanaan anggaran hanyalah buat gaji pasukan dan cuma 20% buat modernisasi / penambahan peralatan perang maupun latihan.
    Mungkin lebih bagus jumlah pasukan yang ramping tapi terlatih dengan baik dan dilengkapi dengan peralatan perang teknologi terakhir.

  7. Bagaimana dengan Kohanudnas?
    Cukup 4 Sektor?

  8. Nggak usah jauh-jauh kesana bung, jaga rapat-rapat yang kita punya saja. jauhkan dari anasir-anasir yang menggerogoti dari dalam yang menimbulkan disintegrasi bangsa, ITU LEBIH BAIK. Yang kecil saja, sipadan ligitan saja dulu.

 Leave a Reply